KAMIS
10 Januari 2013
Aktivitas Berjalan Normal Sambungan Halaman 9 nya telah dimintai keterangan oleh pihak Polsek Sungai Kanan, Nasution mengaku belum menerima panggilan. Sementara Kasat Intelkam Polsek Labuhanbatu AKP Mizart saat dimintai tanggapannya terkait adanya informasi penyitaan 16 botol bom Molotov serta dugaan pembunuhan berencana, Mizart membantah dugaan tersebut. (mhr)
Realisasi PAD 2012 Turun Rp4 Miliar TAPSEL- Persentase Pendapatan Asli Daerah(PAD)PemkabTapselmelampaui target yaitu mencapai 103,15 persen per 31Desember2012. Namun,realisasiPAD 2012 ini turun Rp4 miliar. Dibandingtahun2011laluPADPemkab TapselyaitudariRp58miliardantahun2012 turunmenjadiRp54miliar. Demikian disampaikan Kabid Pendapatan Tapsel Aswin Rangkuti SH kepada METRO, Selasa (9/1). Dikatakannya, jumlah PAD dari perpajakan sebesar 112,70persendenganbesaranRp11.174.930.606,50,dariretribusi88,51persenatau sebesar Rp6.462.079.575, dan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 100 persen atau sebesar Rp32.448.268.045. PAD dari sumber pendapatan lainnya berjumlah 126,50 persen atau Rp6.198.728.076,09. Jika dibandingkan dengan target pendapatan tahun lalu, PAD Tapsel turun dari Rp58 miliar menjadi Rp54 miliar. Pasalnya terkendala pada izin devidence PT AR Batang Toru yang gagal sehingga Pemkab menurunkan target tersebut. “Turunnya target PAD tahun 2011 karenapengurusanijinPTARberkisar Rp5 miliargagalsaatitu,sehinggamautakmau kita juga harus menurunkan target PAD,” ujar Kabid. Lebih lanjut ia mengatakan, untuk tahun 2013 Pemkab Tapsel telah menaikkan target PAD yang mencapai Rp64 miliar. Dia mengaku optimis setiap tahun PAD Tapsel akan terus naik jika didukung dari pelayanan optimal pemerintah terhadap masyarakat dan sebaliknya. Dijelaskan Aswin Rangkuti, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektorpajakdaerah,retribusidaerah,hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerahyangsah.PADmerupakansalahsatu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimanayangtelahdiaturdalampasal79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentangpemerintahandaerah. Berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur denga uang karena kewenangan (otoritas)yangdiberikanmasyarakatdapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan asli daerah, yaitu: HasilPajakDaerah,HasilRetribusiDaerah. PAD merupakan sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya. (tan/mer)
Diperlukan Perda untukLindungiBuruh SIDIMPUAN-Nasib tenaga kerja haruslahdiperhatikandanmendapatkan perlindungan, khususnya dalam sebuah bentuk aturan yang baku. Jika di daerah haruslah ada payung hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan daerah (perda). Direktur Kajian Dan Advokasi Masyarakat Indonesia (KAMI), M Ridwan Nasution mengungkapan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), Rabu (9/1) di ruang sidang DPRD Psp. Dikatakan Ridwan, betapa pentingnya pembelaan dilakukan terhadap tenaga kerjamengingat,hanyakarenatidakadanya payung hukum yang menaungi para tenaga kerja ini, begitu mudahnya tenaga kerjakehilanganhak-haknormatifnya. Ridwan menekankan kepada Dinsosnakeragarmelakukanpendataanjumlah tenaga kerja yang di Kota Psp. Juga melakukanpenindakanbagiperusahaanyang tidakmendaftarkanjumlahtenagakerjanya khususnyayangberasaldariKotaPsp. Dia juga mengimbau perusahan yang ada di Kota Psp agar segera melaporkan data tenaga kerjanya dan melaksanakan seluruh aturan yang di dalamnya agar dalampenerapantenagakerjadiKotaPsp berjalansesuaiUUNomor13Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan. “Dengan adanya kepatuhan melakukan segala ;isi dari UU Nomor 13 Tahun 2003,nantinyakesejahteraandankemakmuran bagi tenaga kerja karena terlindungi hak-hak normatifnya,” harapnya. KetuaKomisiIIIDPRDPspKhoiruddin Nasution dan anggota H Samiun Siregar yangmenerimaRPDsepakatdenganapa yang disampaikan KAMI. Untuk itu, dia meminta Pemko Psp dalam hal ini Dinsosnaker agar segera membuat rancangan (ranperda) mengenai ketenagakerjaandanmenyampaikannyakeDPRD Psp untuk dibahas bersama.(phn/mer)
16 Bom Molotov Ditemukan di Lokasi Pembunuhan Lomo Sambungan Halaman 9 Selain bom molotov dan tojok, polisi juga menemukan batu kerikil besar dan potongan kayu dan papan. Halomoan Siregar, Ketua PUK SPSI Sungai Kanan yang baru dilantik dan dikukuhkan, Senin (7/1) lalu tewas setelah mobil yang ditumpanginya dicegat puluhan anggota SPSI unit pabrik kelapa sawit PT Sumber Tani Agung (STA) Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Selasa (8/1). Sepuluh tusukan yang diduga menggunakan tojok (besi bulat yang runcing di bagian ujung, digunakan untuk mengangkat tandan buah sawit) diduga menjadi penyebab kematiannya. Bukan hanya menganiaya Halomoan Siregar sampai mati, anggota SPSI yang diperkirakan berjumlah 40 orang membakar mobil yang ditumpangi korban bersama tiga rekannya, sesama pengurus PUK SPSI Sungai Kanan yang sama-sama baru dilantik. Sekjen SPSI Kodirun Harahap (supir), Wakil Ketua PUK SPSI Kecamatan Sungai Kanan Mustopa Harahap, dan Bendahara Burhanuddin Hasibuan berhasil lolos dari amukan massa yang menghadang di depan pintu gerbang PKS PT STA, Selasa (8/1) sekira pukul 10.00 WIB. Dua Tersangka Diamankan Dua orang yang dinyatakan tersangka pelaku pembunuhan Halomoan Siregar, Zulkarnaen Rambe (37) dan Erwin Syahputra Siregar (28) telah diamankan pihak Polsek Sei Kanan dan saat ini telah berada di Mapolres Labuhanbatu menjalani pemeriksaan. “Hingga kini baru dua tersangka yang sudah diamankan dan kita masih melakukan penyelidikan untuk memburu jika ada tersangka lain yang terlibat,” kata Kasubag
Humas Polres Labuhanbatu AKP MT Aritonang, Rabu (9/1) melalui seluler. Dijelaskan Aritonang, kedua tersangka yang merupakan warga Desa Sabungan Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan itu telah ditahan di Mapolres Labuhanbatu untuk keperluan penyelidikan. “Dan kedua tersangka itu kita tangkap kemarin (Selasa) sore di sekitar wilayah Langgapayung,” kata Aritonang. Dia menambahkan, para tersangka dapat dijerat pasal 351 ayat (3) KUHPidana tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dengan ancaman penjara di atas 7 tahun. Namun tidak tertutup kemungkinan para tersangka dapat dijerat pasal lain. “Bisa saja tersangka dikenai pasal pembunuhan berencana, makanya kita tunggu hasil proses penyidikan, nanti kita kabari info selengkapnya,” pungkasnya. Sementara itu suasana haru terlihat di rumah kediaman korban, diDesa Aek Goti Kecamatan Silangkitang, Labuhanbatu Selatan. Jenazah telah dikebumikan, Selasa malam sekitar pukul 19.00 WIB di pemakaman keluarga, di sekitar rumah korban. Korban meninggalkan tiga orang anak, yang sebelumnya telah ditinggalkan ibunya yang telah meninggal dunia sekitar 2 tahun lalu. (mhr/CR-01) “Kami mau ngantar berkas pengukuhan, namun di depan pintu gerbang ternyata sudah ramai orang. Tiba-tiba kaca mobil langsung dilempari,” kata Bendahara PUK PSSI Kecamatan Sungai Kanan Burhanuddin Hasibuan. Burhanuddin menjelaskan, melihat adanya gelagat yang tidak baik, dirinya langsung membuka pintu mobil sambil berlari
dan berusaha menyelamatkan diri menuju jalan pulang. Sedangkan tiga rekannya yang lain juga keluar dari dalam mobil dan berusaha menghindari kerumunan. “Waktu saya lari sempat di-tunjang dari belakang. Untungnya bertemu dengan seorang anggota TNI yang kebetulan melintas. Kalau tidak, bisa juga saya mati. Saya minta perlindungan sama anggota Koramil yang lewat itu. Kawan saya yang lain tidak tahu ke mana. Tiba-tiba siang harinya saya mendengar Lomo sudah mati ditojok mereka,” bebernya. Sementara mobil yang digunakan Halomoan bersama rekannya, dibakar oleh massa setelah ditinggalkan pemiliknya. Sementara pengurus lama PUK SPSI Sungai Kanan, Perlin Murik (45) warga Sabungan mengatakan, kemarin sekira pukul 09.30 WIB, pihak manajemen PKS PT STA menghubunginya dan memberitahukan telah terjadi keributan antara anggotanya dengan pengurus baru. Menurut Perlin, bentrokan ini terjadi karena Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Labusel berinisial RN yang juga menjabat Kepala Desa Mampang Kecamatan Sungai Kanan tidak konsisten dalam keputusannya. Katanya, selama memimpin, RN sudah lima kali mengeluarkan SK pengurus PUK Sungai Kanan. “Ini namanya mengadu domba anggota di bawah,” tukasnya. Pernyataaan Perlin dibantah Wakil Ketua I DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Labusel Marakir Siregar. “Kepengurusan PUK PKS PT STA tidak patuh kepada pengurus setingkat di atasnya, maka DPC mengambil tindakan organisasi sesuai mekanisme organisasi. Dilakukan pembekuan kepengurusan terhadap PUK Kecamatan Sungai Kanan karena menyalahi
Dana KONI Dipangkas Sambungan Halaman 9 dana hibah Rp1,3 miliar yang tidak jelas, menjadi penyebab dipangkasnya dana untuk pengembangan olahraga di Labuhanbatu. Anggota Komisi D DPRD Labuhanbatu Ali Akbar Hasibuan, kepada METRO, Rabu (9/13) mengatakan, hasil pertemuan antara Komisi D DPRD Labuhanbatu dengan pihak Pemkab Labuhanbatu yang dihadiri oleh Wakil Bupati terkait laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI sebesar Rp1,3 miliar tidak sesuai dengan regulasi yang ada. “Kami telah menyampaikan kepada Pemkab Labuhanbatu yang dihadiri oleh Wakil Bupati, terkait laporan pertanggung jawaban dana koni tahun 2012 sebesar Rp1,3
miliar. Jadi, pihak Pemkab juga berjanji akan mengusut tuntas laporan dana KONI tersebut. Jika terbukti menyalahi regulasi maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Ali. Dijelaskan Ali, untuk tahun 2012 dana KONI menjadi Rp360 juta. 17 cabang olahraga masing-masing menerima dana pembinaan Rp20 juta dan operasional KONI sebesar Rp20 juta. “Untuk apa Koni diberikan dana banyak, bahkan hingga saat ini ada beberapa cabang olahraga yang belum mendapatkan dana tahun 2012 yang lalu. Jadi, jangan salahkan DPRD Labuhanbatu jika perestasi olahraga menurun karena anggaran yang disediakan sedikit. Salahkan saja KONI Labuhanbatu yang tidak becus dalam memajukan olah raga
di Labuhanbatu,” kata Ali. Sementara, Bendahara KONI Labuhanbatu Bina Ginting membantah KONI Labuhanbatu tidak merealisasikan dana bantuan KONI kepada cabang olah raga. “Saya membantah jika dana KONI itu tidak disalurkan kepada seluruh cabang olah raga. Jika ada beberapa cabang olah raga yang belum memperoleh DPRD, harus menanyakan kepada KONI apa alasannya. Dan untuk pengurangan dana KONI tahun 2013 dari Rp1,3 miliar menjadi Rp360 juta, hal itu menjadi kewenangan antara eksekutif dan legislatif,” kata Bina. Ditambahkan Bina, pihaknya mengajukan dana KONI untuk tahun 2013 sebesar Rp2,5 miliar. (CR-02)
Jembatan Sei Bilah Terancam Rubuh Sambungan Halaman 9 berada di sebelah kanan jembatan jika menuju arah inti Kota Rantauprapat dari Medan, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bagian ujung parit yang dalamnya mencapai 5 meter tersebut sudah ambruk, sehingga air yang mengalir dari parit tidak langsung ke bibir sungai. Saat ini, bongkahan dinding drainase dengan ketebalan mencapai setengah meter dan tinggi mencapai 4 meter terlihat berserakan dipinggiran sungai. Sementara jarak antara ujung parit dengan tiang penyanggah jembatan utama inti kota hanya sekitar 5 meter. Jika tidak segera diperbaiki, beberapa tahun ke depan akan berdampak terhadap jembatan. Selain itu, akibat ujung parit yang anjlok berikut dengan dinding penahan, mengakibatkan retakan dari atas hingga ke bawah dinding yang berada sekitar 6 meter dari ujung parit. Hal itu juga dinilai sangat berbahaya jika tidak dilakukan perbaikan. “Kalau patah dua, paritnya bisa tumpat dan air yang ada pasti meluap ke permukiman,” kata Jarni (53), warga yang tinggal di sekitar jembatan. Hal senada disampaikan Udin (27). Warga
FOTO: RIZKI W SIREGAR
SALURAN pembuangan air di samping Jembatan Bilah yang rubuh dan dapat menyebabkan jembatan rubuh. Rantauprapat yang kebetulan sedang memancing di pinggiran sungai tersebut memperkirakan runtuhan dinding akan
membahayakan warga maupun anak-anak yang sering bermain di pinggir sungai. “Disinikan lokasi bermain anak-anak, bagaimana kalau tiba-tiba ambruk lagi dan menimpa mereka. Makanya ya perlu diperbaikilah,” katanya. Sementara Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Pemkab Labuhanbatu Irul Fahri mengatakan, parit tersebut dibangun oleh seorang warga yang tanahnya bersebelahan dengan jalan utama. “Sepertinya itu bukan bangunan pemerintah, itu parit yang dibangun warga. Gitupun kita pelajari dululah,” katanya. Sementara itu Anggota DPRD Labuhanbatu Ali Akbar Hasibuan SE meminta Pemkab Labuhanbatu memperhatikan pembangunan disegala bidang, terutama yang menyangkut kepentingan dan keselamatan warga. (riz)
aturan organisasi,” kata Marakir. Dijelaskan Marakir, kesalahan yang pertama pengurus lama karena memecat anggota, tidak membayar iuran bulanan, dan keluar dari DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Labusel, “Yang jelas mereka menyalahi aturan organisasi, maka dibekukan pengurusannya. Sedangkan anggota tidak ada yang dipecat. Pengukuhan disaksikan Muspika, pihak pengurus lama PUK tidak mau datang untuk menghadiri,” jelas Marakir. Terpisah, dokter Puskesmas Langgapayung Irfan Nasution yang turut memeriksa luka di tubuh korban mengatakan, jumlah luka tusukan yang terdapat di sekujur tubuh korban ada 10. Tiga di antaranya di kepala dan tujuh di punggung. “Kayaknya kena tusukan benda tajam itu ada sepuluh. Seperti luka bakar, terdapat satu di bagian lengan kiri korban atau persisnya dekat ketiak,” katanya. Kapolsek Langga Payung AKP Amir Husein Siregar ketika di konfirmasi di TKP mengatakan, pihaknya telah mengamankan diduga pelaku. “Sudah ada yang diamankan. Tapi sabar dulu ya, ini lagi sibuk karena pihak Polres menghubungi. Nanti hubungi saja pihak Polres,” sebutnya. Sementara Kasubbag Humas Polres Labuhanbatu AKP MT Aritonang mengatakan, pihaknya telah mengamankan dua orang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap korban, yakni Zulkarnaen Rambe dan Erwin Syaputra. “Dua yang sudah kami diamankan. Korban tewas (Lomo, red) pernah memecat keduanya ketika masih sebagai Ketua SPSI Sungai Kanan,” kata Aritonang. (mhr)
Bersama Membangun Labusel Sambungan Halaman 9 depan yang lebih cerah. Pembangunan daerah dimulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa akan menjadi salah satu agenda penting bersama ditahun 2013 ini. “Dengan skala prioritas infrastruktur, pendidkasn dan kesehatan, di lima kecamatan menjadikan agenda bersama kita,” kata Bupati Labusel H Wildan Aswan Tanjung SH disela-sela rapat pimpinan pengesahan APBD tahun anggaran 2013, Rabu (9/1). Dijelaskan Wildan, masih banyak kekurangan di berbagai bidang di Labusel yang perlu dibenahi ke depan. Penggunaan dana bantuan dari provinsi sebesar Rp50 miliar digunakan untuk infrastruktur dan Rp30 miliar untuk bidang pendidikan. “Dengan semangat bersama untuk membangun Labusel, dukungan dan pengawasan seluruh pihak agar keuangan daerah peruntukkannya benar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Tanjung. (mhr)
Blusukan di Kamar Anak Angkat Pejabat demen blusukan, kini sedang ngetrend. Dulfatah (53), dari Lhoksukon (Aceh) tak mau ketinggalan. Meski bukan pejabat, dia sudah 10 kali “blusukan” ke kamar anak angkatnya. Tapi aksinya yang terakhir tepergok istrinya, sehingga Wiwi (16), diungsikan. Gara-gara resep blusukan Jokowi bisa mendulang sukses di Pilkada, kini banyak pemimpin yang meniru-niru blusukan. Mereka ikut masuk keluar kampung, dengan alasan untuk menyerap aspirasi warga. Jika niatnya memang untuk dekat dengan rakyat, baguslah itu. Tapi jika niatnya sekadar pencitraan menghadapi Pilkada, setelah berhasil jadi kepala daerah, bisa dijamin lupa lagi akan gaya blusukannya. Kalau Dulfatah dari Desa Teupin
Gajah, Tanah Jambo Aye (Aceh Utara) lain lagi. Tanpa diilhami oleh Jokowi pun, dia sudah biasa blusukan ……ke kamar anak angkatnya. Di sinilah bedanya, saudara-saudara. Jika pejabat blusukan demi rakyat, Dulfatah sekadar demi syahwat. Sebab setelah blusukan ke kamar anak angkat, dia langsung asyik masyuk menuntaskan nafsu birahinya. Dia lupa bahwa Wiwi dulu diambil dan dijadikan anak angkat, eh sekarang malah diangkat ke tempat tidur!
Empat belas tahun lalu, Wiwi masih bocah ingusan usia 2 tahunan. Dia terlahir dari keluarga miskin di Pante Bidari Aceh Timur. Kasihan banget orangtuanya. Sudah lemah ekonomi, dua-duanya lemah kaki alias lumpuh. Istri Dulfatah yang pas berkunjung ke desa itu, sangat iba dibuatnya. Maka dengan izin dan kerelaan kedua orangtuanya, balita Wiwi lalu diambil dan dijadikan anak angkat dan disahkan lewat pengadilan (adopsi). Namanya sudah niat mengambil anak angkat, Dulfatah merawat dan mendidik bocah itu sebaik mungkin. Selulus SMP, Wiwi disekolahkan ke SMA. Dan anak angkat yang dulu masih kecil imut-imut, kini bodinya mulai amit-amit. Nah, di sinilah setan mulai intervensi. Maksudnya, Dulfatah mulai dibujuk dan dipengaruhi agar mau mendayagunakan si anak ABG yang sudah mulai laik ranjang itu. “Dalam perspektif setan, menggauli anak angkat itu sebuah keniscayaan,” kata setan sambil ngerokok klepas-klepus. Ndilalahnya, iman Dulfatah juga hanya setebal selotif pembungkus kabel, sehingga saran setan itu serta merta diterimanya. Dia
juga merasakan, pelayanan istrinya semakin lama sangat menjenuhkan, sehingga diperlukan diversifikasi menu. Dulfatah mendadak lupa statusnya. Bayangkan, anak angkat yang dulu digendong-gendong macam anak-anakan ketimun, kini mau dikremus (dimakan) mentahan. Di kala istrinya tak di rumah, Wiwi yang sedang nonton TV itu dipameri gambar porno lewat HP. Setelah gadis ABG itu terangsang, langsung diajak masuk kamar dan digauli. Sejak itu, Dulfatah lalu punya tradisi baru, gemar blusukan kayak pejabat. Tapi bukan ke kampung-kampung, melainkan blusukan ke kamar anak angkatnya. Hanya dalam tempo 3 bulan sudah 9 kali dia berhasil “blusukan” tanpa liputan pers. Tapi sial, saat “mblusuk” yang ke-10 kalinya, eh ….tepergok oleh istri sendiri. Jadi Ny Dulfatah melihat dengan mata kepala sendiri, betapa suaminya sedang menyetubuhi anak angkatnya. Urusan pun jadi memanjang. Selain Wiwi dipulangkan ke kampung halaman demi penyelamatan ‘aset’, Dulfatah juga dilaporkan ke Polres Aceh Utara, dengan tuduhan memerkosa gadis di bawah umur. Dulfatah sendiri di bawah pengaruh setan. (int)