JUMAT
7 Desember 2012
KPK Cegah Menpora ke Luar Negeri JAKARTA- KPK mencegah Menteri Pemdua dan Olah Raga Andi Alfian Mallarangeng ke luar negeri untuk waktu enam bulan ke depan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam keterangan pers di kantor KPK Jakarta, Kamis (6/12) petang. ”Saya jelaskan, KPK telah mengeluarkan surat cegah ke luar negeri atas nama AAM, dan dua nama lainnya,” kata Bambang. Pencegahan itu terkait dengan kasus proyek Hambalang. Dalam kasus Hambalang ini, KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedy Kusdinar sebagai
Juru bicara KPK Johan Budi memberi keterangan pers terkait pencegahan Menpora Andi Malarangeng ke luar negeri. tersangka. Penetapan Dedy sebagai tersangka disebut KPK sebagai anak tangga pertama yang menjadi pijakan KPK dalam menelusuri keterlibatan pihak lain. KPK kini mem-
buka penyelidikan baru proyek Hambalang yang fokusnya pada sejumlah hal, di antaranya proses sertifikasi lahan, pengadaan barang Hambalang, serta aliran-aliran uang
terkait proyek tersebut. Sebelumnya, Nazaruddin menuding bahwa ada uang dari proyek Hambalang yang mengalir ke Andi Mallarangeng. “Keterliba-
tan Andi Mallarangeng juga ada. Andi menerima uang dari Mahfud Suroso yang berasal dari PT Adhi Karya,” kata Nazaruddin kala itu. Menurut Nazaruddin, uang Rp100 miliar dari pelaksana proyek Hambalang yakni PT Adhi Karya yang dibawa oleh Mahfud Suroso ternyata Rp50 miliar diserahkan ke Yulianis untuk dibawa ke kongres Partai Demokrat di Bandung awal tahun 2010 dalam rangka pemenangan Anas sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Sisa sebesar Rp50 miliar diserahkan Mahfud Suroso ke DPR dan beberapa orang lainnya, termasuk ke Andi Mallarangeng. Bahkan, Nazaruddin mengungkapkan uang yang mengalir ke Andi Mallarangeng sampai Rp10 miliar sebagaimana pengakuan Mahfud Suroso kepada dirinya. (dtc/int)
BK Berikan Sanksi kepada Empat Anggota DPR JAKARTA- Hasil rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan (BK) DPR RI
atas laporan Menneg BUMN Dahlan Iskan terkait dugaan pemerasan anggota DPR
kepada pihak BUMN tidak terbukti. Namun, BK memutuskan ada pelanggaran etika yang
F/MUSTAFA RAMLI/JAWA POS
PERAS BUMN : Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, M Prakosa memberikan keterangan soal pelanggaran kode etik anggota DPR RI, Kamis (6/12) di Gedung Parlemen di Jakarta. Sidang Badan Kehormatan DPR memutuskan empat anggota DPR terbukti melanggar etika dalam kasus dugaan pemerasan BUMN.
dilakukan oleh empat anggota DPR RI. ”BK telah memutuskan terkait adanya dugaan etika dewan. Dalam keputusan itu ada sejumlah anggota melanggar etika dan lainnya tidak terbukti,” kata Ketua BK DPR RI M Prakosa, di komplek parlemen, Kamis (6/12). Disebutkan oleh Prakosa, ada empat anggota DPR yang terkena sanksi kategori ringan hingga sedang, tiga anggota lain tidak terbukti sehingga perlu direhabilitasi nama baiknya. Selain itu ada pula tiga nama yang dinyatakan salah alamat terkena tudingan Dahlan. Tiga nama salah alamat yang dilayangkan Dahlan adalah Andi Timo Pangerang (FPD), Muhammad Hatta (F-PAN), M Ichlas El Qudsi (F-PAN). Sedangkan empat nama yang terkena sanksi dan tiga nama yang direhabilitasi, Prakosa enggan menyebutkannya. Prakosa beralasan, nama-nama tersebut bisa dipublikasikan saat surat keputusan BK sudah diterima yang bersangkutan ataupun oleh pihak fraksi masing-masing. ”Empat nama diberikan sanski ringan sampai sedang, tiga nama direhabilitasi dan tiga tidak terlibat. Nanti saya bisa sebutkan saat surat sudah diterima yang bersangkutan, sekarang suratnya masih di proses,” jelasnya. (dtc/int)
Krisis Penyidik, KPK Terancam Lumpuh JAKARTA- Ketika koruptor merampok uang rakyat triliunan rupiah, upaya pemberantasan korupsi justru mengalami kendala. Penarikan penyidik oleh kepolisian membuat Komisi Pemberantasan Korupsi terancam lumpuh. Sebab, sejumlah kasus besar yang tengah diungkap KPK akan terhambat. Desember ini, 13 penyidik segera ditarik Markas Besar Polri karena masa tugas mereka di KPK berakhir. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengakui, dua kasus besar yang tengah diungkap KPK, yaitu kasus Bank Century dan proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, paling terganggu dengan penarikan penyidik itu. Padahal, KPK hampir mengungkap aktor utamanya. ”Kami harus melakukan regrouping lagi untuk penyidik. Kami harus menghitung ulang lagi kekuatan sumber daya manusia di KPK karena, terus terang, ini (penarikan penyidik) sangat berpengaruh dalam kerja- kerja kami menuntaskan sejumlah kasus,” kata Adnan di sela- sela Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Kamis (6/12). Menurut Wakil Ketua KPK Busy-
Adnan Pandu Praja ro Muqoddas, hambatan dalam penindakan kasus korupsi terjadi bukan karena manajemen di KPK, melainkan penarikan penyidik besar-besaran itu. ”Servis pelayanan publik di bidang pencegahan terutama penegakan hukum, mudahmudahan dipahami oleh masyarakat, terjadi kelambatan. Dan, itu bukan akibat dari KPK, tetapi akibat situasi sekarang ini. Diawali dari penarikan itu,” katanya. Menurut Busyro, penarikan 13 penyidik itu tak diduga. Sebab, saat sengketa penanganan kasus simulator mengemudi antara KPK dan Polri, yang akhirnya diselesaikan Pres-
iden Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu sempat disampaikan, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia di KPK. Presiden Yudhoyono dalam pidatonya berjanji akan merevisi PP No 63/2005 guna mengatasi penarikan sewenang-wenang pegawai KPK dari instansi asalnya. Namun, menurut Busyro, meski draf revisi tersebut telah sampai di Sekretariat Negara, sampai sekarang Presiden belum menandatangani. Dalam draf revisi itu, lanjut Busyro, salah satu poinnya adalah mengatur penempatan pegawai KPK yang berasal dari instansi lain dari yang awalnya 8 tahun menjadi 12 tahun. Pegawai dari instansi lain juga berhak memilih kembali ke instansi asalnya atau tetap menjadi pegawai KPK. Seminggu lalu, kata Busyro, KPK menyurati Presiden soal kebutuhan revisi aturan tentang SDM KPK itu. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengakui, draf revisi PP itu masuk ke Kantor Presiden beberapa waktu lalu. Namun, draf itu harus dikembalikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena menga-
ndung sejumlah kekurangan. ”Masih ada yang harus disempurnakan sehingga dikirim kembali ke Menpan. Setiap hari saya selalu menanyakan perkembangannya karena ingin secepat mungkin itu diselesaikan,” kata Sudi, Rabu. Soal penarikan penyidik itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, pada November 2012, masa tugas 13 penyidik Polri di KPK sudah berakhir. ”Kami memberitahukan bahwa pada November 2012 ada 13 penyidik yang masa tugasnya berakhir di KPK,” katanya. Akan tetapi, lanjut Boy, sampai saat ini penyidik tersebut masih bertugas di KPK. Dengan berakhirnya masa tugas itu, penyidik tentu akan kembali ke Mabes Polri. Ia menambahkan, salah satu dari 13 penyidik itu adalah Komisaris Novel Baswedan. Padahal, Wakil Presiden Boediono menyatakan, kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan KPK merupakan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. ”Saya berpendapat, komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan KPK merupakan kunci keberhasilan kita untuk mencegah
dan memberantas korupsi di Tanah Air,” ujar Boediono, kemarin di Jakarta, saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, yang diadakan oleh KPK. Menurut Boediono, untuk membangun koordinasi yang baik di tubuh pemerintah dalam pencegahan korupsi, beberapa bulan lalu pemerintah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012. Perumusannya melibatkan sejumlah pihak di luar pemerintahan. Sasaran utama Stranas, antara lain, meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Menurut Wapres, kemauan untuk berbenah diri juga sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Korupsi yang menggurita, ujar Busyro, membuat bangsa Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alam ini bisa melarat. Berdasarkan pengalaman KPK, korupsi adalah gejala dari lemahnya integritas individu, keluarga, institusi, dan antarinstitusi. (kmc/int)
INDONESIA-JEPANG
Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan JAKARTA- Di sela-sela penyelenggaraan konferensi tahunan ke-18 PBB tentang perubahan iklim (Conference of the Parties/ COP) UNFCCC di Doha, Qatar, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan yang telah terjalin selama lebih dari 20 tahun mulai dari tahun 1989. Media Officer Delegasi Indonesia Nur R Fajar, Kamis (6/12), melalui surat elektronik menjelaskan memorandum kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Jepang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Balthasar Kambuaya dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Horiyuki Nagahama di Sekretariat Delegasi Jepang di tempat konferensi COP18 di Qatar National Convention Center, Doha, pada Rabu waktu setempat. Penandatanganan tersebut juga disaksikan Duta Besar Indonesia untuk Qatar Deddy Saiful Hadi. Seusai menandatangani memorandum kerja sama tersebut, Menteri LH Balthasar Kambuaya mengatakan, ada dua hal menonjol yang akan dilakukan dalam kerangka kerja sama tersebut, yaitu pembentukan Pusat Kajian Kebijakan Lingkungan dan pembentukan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Jepang sendiri mempunyai pengalaman dan telah sukses melakukan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dari sektor-sektor pengemisi. Hasil inventarisasi telah membantu KLH Jepang dalam mengidentifikasi sumber emisi GRK dan strategi penanganan perubahan iklim di negaranya. Melihat keberhasilan itu, Jepang akan membantu Indonesia melalui KLH untuk membentuk Pusat Inventarisasi GRK Nasional yang bertugas untuk mengumpulkan, mengkoordinir, me-review dan melakukan kontrol kualitas inventarisasi GRK yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang terkait. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ryutaro Yatsu mengatakan, pihaknya melalui badan National Institute of Environmental Studies mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam metodologi, modeling dan pengukuran terhadap dampak perubahan iklim di Jepang bahkan di lingkup Asia. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup Jepang siap untuk membagi pengetahuan tersebut kepada Indonesia. sekaligus memperkuat Pusat Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup yang diharapkan menjadi pusat kajian lingkungan dan perubahan iklim di tingkat Asia Tenggara. Memorandum kerjasama KLH Jepang dan Indonesia merupakan kerjasama partnership yang setara dengan lingkup kerjasama dalam hal pencemaran udara, pencemaran air, perubahan iklim, manajemen bahan kimia, promosi kesadaran lingkungan, teknologi lingkungan, kota berwawasan lingkungan, perlindungan lapisan ozon dan area kerjasama lain dalam lingkup perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup yang akan disepakati bersama Indonesia dan Jepang. Menteri LH Balthasar Kambuaya mengharapkan dengan penandatanganan memorandum kerja sama yang berlaku selama tiga tahun tersebut, akan lebih meningkatkan kapasitas kerja sama pada berbagai bidang isu lingkungan dan isu perubahan iklim di masa mendatang. (kmc/int)