Sumut - Nasional
JUMAT
13
April 2012
HALAMAN
5
METRO SIANTAR
Koalisi Panas, Menteri dari PKS Tetap Bekerja
Anggelina Sondakh usai keluar dari ruang pemeriksaan kantor KPK terkait kasus wisma atlet.
Kasus Angie Lambat Karena Terkendala Administrasi JAKARTA- Satu demi satu tudingan miring mengarah ke KPK terkait lambannya intitusi ini dalam menindaklanjuti penetapan Angelina Sondakh sebagai tersangka. Pihak KPK menyebut pengusutan kasus ini terkendala persoalan administrasi. Terkait lambannya penanganan kasus ini bahkan sempat beredar kabar KPK sampai sekarang belum mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) untuk Angie sebagai tersangka. Namun Wakil Ketua KPK Zulkarnain membantah informasi ini.
Menurut Zulkarnain, pemeriksaan terhadap Puteri Indonesia 2001 itu belum dilakukan karena terkendala masalah administrasi dan juga bukti-bukti yang masih perlu dikumpulkan. ”Hanya masalah administrasi perkara saja. Termasuk perihal bukti,” kata Zulkarnain dalam pesan singkatnya, Kamis (12/4). Sebelumnya, Komisi III DPR meminta KPK segera menjelaskan alasan lamanya penahanan kedua tersangka. ”KPK harus jelaskan kenapa lama penahanan Angie dan Miranda. Kalau enggak dijelaskan, anggapan umum yang menyebut KPK bekerja untuk memenuhi pesanan-pesanan tertentu jadi tidak terelakkan,” ujar Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4). Bila KPK tidak memberi pen-
jelasan, maka Komisi III sebut Benny akan melakukan rapat kerja khusus untuk meminta keterangan dari pimpinan KPK. “Dewan akan mengambil keputusan memanggil KPK untuk menjelaskan karena setiap langkah KPK harus bisa dipertimbangkan,” tuturnya.Selain mempermasalahkan penahanan Angie dan Miranda, Komisi III juga akan mempertanyakan standard operating procedure (SOP) penetapan status seseorang menjadi tersangka. Benny mengatakan, KPK tidak boleh sewenang-wenang menetapkan status tersangka hanya karena tekanan pihak tertentu bukan berdasarkan alat bukti. ”Karena KPK tidak memiliki kewenangan SP3 apalagi bila SOP tidak diikuti, outputnya batal demi hukum. Masalahnya apakah info Miranda dan Angie ditetapkan sebagai tersangka di
luar SOP? Kalau itu betul saya menyarankan pimpinan KPK melakukan koreksi demi hukum, kredibilitas dan integritas,” imbuhnya. Seperti diketahui, KPK menetapkan Miranda sebagai tersangka pada tanggal 26 Januari 2012. Miranda diduga terlibat suap berbentuk cek pelawat saat dirinya terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR tahun 2004. Sementara Angie ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Februari 2012. Mantan Wakil Sekjen Demokrat itu diduga terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games. Kabarnya, KPK telah menerbitkan Sprintdik untuk Miranda sejak awal bulan ini. Sedangkan untuk Angie masih belum. (dtc/int)
JAKARTA- Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakan, saat ini para menteri dari Partai Keadilan Sejahtera tetap menjalankan tugasnya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri-menteri dari partai tersebut tak terpengaruh isu dikeluarkannya PKS dari koalisi partai pendukung pemerintah. Hal itu disampaikan Salim dalam menanggapi pernyataan sejumlah elite politik Partai Demokrat, yang meminta Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan keberadaan tiga menteri PKS di kabinet. “Menteri-menteri PKS tetap bekerja, tidak ada perubahan. Itu hak prerogatif dari Presiden SBY untuk menentukannya,” ujar Salim di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta, Kamis (12/4). Salim yang berasal dari PKS itu mengatakan, saat ini belum ada keputusan resmi mengenai posisi PKS dalam Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintahan Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Oleh karena itu, pihaknya tidak terpengaruh dengan obrolan di luar mengenai hal tersebut. “Itu pendapat dari sebagian kawan-kawan koalisi. Tapi yang memutuskan di luar atau di dalam adalah pimpinan Setgab (Presiden Yudhoyono, red). Yang muncul sekarang kan pendapat-pendapat pribadi saja,” tegasnya.
Salim Segaf Status PKS dalam koalisi partai terus memanas setelah partai tersebut menolak mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada 1 April 2012. Akibat penolakan ini, PKS disebut pembangkang oleh sejumlah politisi Demokrat. Hingga kini Presiden belum juga menyatakan putusan resmi mengenai keberadaan PKS dalam Setgab. Oleh karena itu, kedudukan tiga politikus PKS di kabinet pun masih tetap berjalan. Selain Salim, dua menteri PKS lainnya juga masih memegang posisi dalam kabinet pemerintahan SBY adalah Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. (pks/int)
BNN Masih Tunggu ‘Nasib’ MoU dengan Kemenkum HAM JAKARTA- Badan Nasional Narkotika (BNN) belum mendapat kabar pengaktifan kembali Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemekum HAM dan BNN mengenai upaya penumpasan narkotika yang ada di lingkungan Kemenkum HAM. Menkum HAM Amir Syamsuddin sebelumnya menyatakan, pihaknya akan mengaktifkan kembali MoU tersebut paling lambat Rabu (11/4) kemarin, setelah sebelumnya dibekukan.Pembekuan sendiri merupakan langkah meredam ketegangan pasca insiden dugaan penamparan yang dilakukan Wamenkum HAM Denny Indrayana terhadap seorang sipir dalam sidak ke Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Senin (3/4) pekan lalu. ”Kami masih menunggu pengaktifan kembali MoU tersebut,” kata Kepala Humas BNN, Kombes Sumirat Dwiyanto, di Gedung BNN, Jl MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (12/4). Pengaktifan MoU rencananya
FOTO: FERY PRADOLO/INDOPOS
Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan 2.761,87 gram narkotika golongan I jenis shabu dari 2.832,35 gram shabu kristal disita petugas dari hasil pengungkapan dua kasus yang berbeda. adalah dengan melakukan beberapa pembakuan teknis-mekanis pola sidak di lapas-rutan yang menjadi sasaran target terdapat jaringan narkotika. ”Kalaupun ada perubahan tetap tidak menganggu penyelidikan BNN,karenaBNNbekerjaberdasarkanundang-undang(UU35/2009),” tegas Sumirat. Asalkan,lanjutnya,kerahasiaandan kecepatan dalam pengungkapan
tetap terjaga dalam setiap sidak. ”Kalau orangnya tentu mudah saja diamankan karena berada di dalam lapas, yang dibutuhkan bukan hanya tersangka tapi juga barang bukti,” ujar Sumirat seraya memberi contoh penangkapan salah seorang napi di Lapas Pekanbaru dengan barang bukti handphone yang sempat berpindah tangan. (kmc/int)