5
sambungan
METRO RIAU RABU, 29 FEBRUARI 2012
Herman menjadi mesin politiknya, Herman mengaku sudah melakukan komunikasi dengan beberapa parpol, baik besar maupun kecil. Meski komunikasi politik tersebut belum dituangkan secara formal, namun dia yakin dukungan dari beberapa parpol bisa mengantarkannya bertarung di Pemilukada Riau 2013. “Saya yakin sekali soal mesin politik yang mengusung saya. Setelah menjadi walikota Pekanbaru selama dua periode, setelah mengabdi selama 34 tahun sebagai abdi negara, saya yakin banyak partai yang mau mendukung saya di pemilihan gubernur,” pungkasnya. Kesiapan Herman untuk bertarung secara sehat menuju kursi Riau 1 dipastikan akan menambah seru pertarungan antar kandidat yang ada seperti Mambang Mit, Lukman Edy, Jhon Erizal dan Yopi. Bahkan, Lukman Edy sangat yakin akan menang dengan jujur dan terhormat dalam pemilihan gubernur nanti. “Tentu saja saya siap bersaing dengan kandidat yang lain, bahkan dengan yang lebih senior. Bukan hanya itu, kita juga siap untuk berkoalisi dengan sejumlah partai pendukung lainnya,” kata mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) itu.
Sebagai politisi muda, Lukman akan memiliki pesaing ketat dari calon Partai Demokrat. Diperkirakan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Riau, Mambang Mit yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau, akan menjadi pesaing paling berat buat Lukman. Senada dengan Lukman, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN, Jhon Erizal mengaku siap untuk maju pada Pilgubri. Bahkan berbagai program sudah disiapkan seandainya Jhon berhasil memenangkan Pemilukada Riau nantinya. Namun Jhon mengingatkan bahwa pencalonannya harus lewat mekanisme partai. Jika hasil polling di internal PAN menunjuk dirinya, dia akan maju sebagai kandidat Gubernur Riau periode 2013-2018. “Untuk pencalonan ini tentu akan ada mekanismenya. Di antaranya, harus memenuhi unsur popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas. Penjaringan yang akan dilakukan partai,” ujarnya. Sedangkan kandidat kuat lainnya, Mambang Mit, meski menyatakan siap maju namun dia masih menunggu wacana mengenai revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah. “Harus siap dan
semua bisa saja terjadi, tapi saya masih menunggu aturan mengenai pemilihan itu apakah aturan meminta pemilihan satu paket dengan wakil dan itu masih menjadi pertimbangan,” ungkapnya seperti dilansir halloriau.com. Di tempat terpisah, politisi muda Partai Golkar, Yopi Arianto SE juga menyatakan siap tampil dalam Pilgubri 2013. “Rakyat lebih paham untuk memilih pemimpin yang energik. Dan rakyatlah yang akan menentukan Riau ke depan nantinya. Yang jelas sebagai anak bangsa saya siap untuk tampil memimpin negeri ini,” kata pria yang kini menjabat Bupati Indragiri Hulu tersebut. Soal partai politik pengusung, bupati termuda kedua di Indonesia tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada setiap parpol. “Yang menilai saya biar dari partai tersebut. Kalau tidak mendapat dukungan dari partai, saya berusaha mencari dukungan independen. Insya Allah rakyat yang akan menentukan nanti,” ungkapnya. Saat ditanya optimis menang, putra tokoh Golkar Riau alm H Soegianto itu kembali menyebut semua keputusan ada di tangan rakyat. “Insya Allah, kalau diberi kesempatan saya memenangkan Pilgubri ini,” pungkasnya. (mdy/fjr)
PPATK sangkutan bilang punya usaha persewaan truk dan bisnis jual beli kendaraan di sini (Indonesia), apakah masuk akal transaksinya pakai dollar," ujarnya. Bagi PPATK, kata Yusuf, Dhana ataupun Gayus Halomoan Tambunan bukanlah target utama dalam pengungkapan kasus korupsi berskala besar. Sasaran PPATK, menurut Yusuf, bagaimana kasus-kasus semacam itu dapat berakhir dan tidak terulang kembali. Menurut Yusuf, jika penanganannya bersifat parsial dan tidak sampai ke akar persoalannya, dikhawatirkan akan bermunculan lagi Gayus-Gayus baru. "Dulu Gayus, sekarang DW. Lalu siapa lagi," ucapnya. Besok Diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana memeriksa Dhana beserta istrinya, Dian Anggraeni, Kamis (1/2) besok. Kejagung pun akan menyelidiki dugaan keterlibatan atasan Dhana di Ditjen Pajak. "Rencananya Kamis, kalau tidak berubah kita periksa," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arnold Angkouw, kemarin. Arnold mengatakan, dalam rencana pemeriksaan Kamis besok, Dian Anggraeni akan diperiksa sebagai saksi. Selain Dian, kata Arnold, ada beberapa saksi lain yang akan diperiksa pada hari yang sama. Namun, Arnold tak mau menyebutkan siapa saja saksisaksi lain tersebut. Arnold juga bungkam saat disinggung soal pegawai Ditjen Pajak berinisial HI yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. "Tunggulah hari Kamis," ujarnya. Mengenai atasan Dhana di Ditjen Pajak yang diduga mengetahui atau ikut serta dalam tindak korupsi, Arnold mengatakan timnya belum akan memeriksanya. "Nanti,
itu belum," katanya. Kejaksaan menetapkan Dhana sebagai tersangka pada 17 Februari lalu. Dia dijerat dengan pasal penyuapan, yakni Pasal 2, 3 dan 5 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejumlah harta Dhana telah disita, antara lain uang tunai Rp8 miliar dan Rp20 miliar, uang dalam bentuk dolar Amerika sebesar US$ 270 ribu, emas satu kilogram dan surat-surat berharga. Dua unit mobil, yaitu Mini Cooper dan Daimler Chrysler, keluaran terbaru juga ikut disita. Kekayaan Dhana diduga tersebar pada rekening di 18 bank dengan jumlah hingga puluhan miliar rupiah. Kejaksaan telah membekukan lima rekening milik Dhana di Bank Mandiri, Bank BCA, Bukopin, BNI dan Bank Mega. Namun kejaksaan menolak menyebutkan jumlah uang yang disimpan dalam rekening tersebut. Penyidik hingga kini juga belum menahan Dhana dan istrinya. "Penyidik masih memeriksa DA," kata Arnold. Sebelumnya PPATK melansir laporan hasil analisis dengan terlapor pegawai negeri sipil (PNS). Terlapor disebut-sebut melakukan transaksi mencurigakan senilai US$ 250 ribu (Rp2,25 miliar). Belakangan diketahui PNS tersebut bekerja sebagai pegawai pajak. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Noor Rochmad, Dhana diduga menggangsir uang negara sejak 2002. Dia menerima gratifikasi dan suap, menyalahgunakan wewenang, hingga melakukan pemerasan. "Kurang-lebih saat dia menjabat pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak," katanya. Pada 2001-2004, Dhana pernah ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang. Setelah itu, lulusan Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara 1997 ini dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan. Dia pernah pula menjabat account representative di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam di Kalibata, Jakarta Selatan. Sejak Juli hingga Desember tahun lalu, Dhana dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Gambir, Jakarta Pusat, sebagai account representative. Pada Januari lalu, dia tercatat sebagai pegawai di Dinas Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut sumber di Ditjen Pajak, saat bekerja di KPP Tanah Abang, atasan Dhana adalah Bambang Heru Ismiarso. Bambang juga pernah menjadi atasan terpidana kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan. Pada Oktober 2011, Bambang divonis dua tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung pun menyatakan akan menyelidiki dugaan keterlibatan atasan Dhana. "Ini transaksinya sejak kapan, di mana, bersama siapa harus dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan," kata Jaksa Agung Basrief Arief. Tim penyidik, menurut Basrief, masih mendalami laporan dan menindaklanjuti transaksi yang sudah dilakukan Dhana. Ia juga mengaku belum mengetahui jumlah seluruh transaksi yang dilakukan oleh pegawai pajak golongan III-C tersebut. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dedi Rudaedi mempersilakan Kejaksaan memeriksa atasan Dhana. "Bila ada kaitan dengan atasan, tidak tertutup kemungkinan akan diperiksa. Ditjen Pajak mendukung penegakan hukum untuk membersihkan institusi ini dari praktek-praktek yang menyimpang," katanya seperti dilansir tempo.co. (mr/fjr)
kira polisi dan jaksa pun harus berani tidak menahan tersangka yang diancam pidana sesuai pasal 364 KUHP tersebut," papar Anggara. Adapun pasal 364 KUHP yang dimaksud yaitu perbuatan pencurian jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250 dipidana dengan penjara paling lama tiga bulan, diubah menjadi barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2,5 juta. Lantas apa alasannya? "Sebab aturan Pasal 364 KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Di situ disebut minimal kerugian Rp250. Itu batasan pada tahun 1960," kata Anggara. Anggara menilai kerugian dalam tindak pidana ringan sebesar Rp250 sebagaimana diatur dengan Perpu No 16/ 1960 sudah tidak sesuai lagi dengan nilai barang dan situasi sosial ekonomi masyarakat. Apalagi belakangan terakhir
muncul kasus pencurian sandal jepit oleh AAL, pencurian enam piring oleh Rasminah dan pencurian buah kakao oleh Mbok Minah. "Banyak ketidaksesuaian itu berakibat pada maraknya kasus-kasus yang sebenarnya tergolong tindak pidana ringan namun diperlakukan sebagai tindak pidana biasa. Sehingga para tersangka tersebut ditahan dan diadili berdasarkan ketentuan Acara Biasa sebagaimana diatur dalam KUHAP," paparnya. Alasan selanjutnya, saat ini terdakwa pencurian kecil memenuhi rumah tahanan (Rutan). Kasus pencurian ini masuk dalam lima jenis tindak pindana pengisi terbanyak Rutan di Indonesia. "Pemerintah sering mengeluh jika Rutan penuh dengan tahanan. Salah satunya pencurian dengan kerugian kecil," papar Anggara di situs detikcom. (mr/fjr)
Pencurian lagi pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Kasus Rasminah harus dikenakan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan," kata Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju. ICJR adalah unsur masyarakat yang dilibatkan dalam pembuatan Perma tersebut. Karena kasus Rasminah cs masuknya pencurian ringan maka hakim tidak boleh menahan terdakwa. Selain itu ancaman hukumannya pun maksimal hanya tiga bulan penjara. "Namun Perma ini hanya berlaku untuk internal pengadilan. Artinya saat terdakwa di kepolisian dan kejaksaan bisa saja ditahan," papar Anggara. Keberanian MA membuat lembaga kepolisian dan kejaksaan tertantang untuk melakukan perubahan paradigma tersebut. "Kalau MA saja berani, bagiamana dengan lembaga penegak hukum lain? Saya
PASUKAN PENDARAT - Sejumlah prajurit Korps Marinir jajaran Pasmar-1, melakukan manuver kendaraan tempur (ranpur) ketika pendaratan pasukan dan penyapuan ranjau di Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Jatim, Selasa (28/2). Kegiatan tersebut bagian dari upacara serah terima jabatan Komandan Pasukan Marinir-1, dari Brigjen TNI (Mar) A Faridz Washington diserahterimakan ke Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara, yang dipimpin oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjend TNI (Mar) M Alfan Baharudin. (antara)
12 Anggota bilan orang anggota geng motor. Dari sembilan orang itu, enam di antaranya ditetapkan sebagai tersangaka," ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan (sebelumnya disebutkan ratusan) anggota kelompok geng motor menyerang Mapolresta Pekanbaru di Jalan
A Yani, Minggu dinihari sekitar pukul 03.00 WIB. Adang Ginandjar menduga penyerangan ini ada kaitannya dengan penangkapan BS, salah satu ketua geng motor oleh Polsek Bukit Raya terkait kasus perkelahian dengan siswa SMP. Dalam aksi penyerangan
tersebut, puluhan remaja yang tergabung dalam geng motor ini melempari kaca pos penjagaan Mapolresta dengan batu hingga pecah dan rusak parah. Selain itu, mereka juga merusak bekas Kantor Bank Lippo di persimpangan Jalan A Yani-M Yamin.
Rumah toko dan sebuah mobil milik pengusaha Oscar Photo pun tak luput dari amukan. Sebagian besar kaca mobil KIA warna coklat BM 1811 AJ pecah. Ratusan anggota geng motor ini juga membuang serpihan kaca di depan Mapolresta Pekanbaru. (cr3)
tuturnya. Kemudian, Jero mengatakan untuk kompensasi pangan nantinya akan ada penambahan beras miskin (raskin) dan untuk bantuan pendidikan akan ada tambahan subsidi dan beasiswa bagi orang miskin. "Semua kompensasi saat ini sedang dimatangkan dalam RAPBN-P 2012," jelas Jero. Meski sudah memberikan penjelasan panjang lebar, namun Jero masih gagal 'merayu' DPR untuk menyetujui rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. "Rapat ini bukan forumnya untuk membahas menyetujui kenaikan BBM dan mengajukannya ke dalam APBN-P 2012," kata Ketua Komisi VII, Teuku Rifki Rasya. Menurut Rifki, Komisi VII masih harus mengkaji dan menggali lagi pemaparan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan ketentuan APBN 2012. "Dan ternyata situasinya tidak bisa dijalankan sesuai amanat APBN 2012
(pembatasan BBM), dan sekarang pemerintah mengajukan opsi-opsi kenaikan BBM, namun kita masih mengkaji dan menelaah pemaparan Menteri ESDM, bukan menyetujui menaikkan BBM," jelasnya. Menurut Rifki, forum saat ini adalah apakah mendukung atau tidak opsi-opsi yang diajukan pemerintah, dan nantinya baru hasil dukungan itu dibawa ke Badan Anggaran DPR dan dibahas di rapat paripurna untuk merubah isi APBN. "Tapi saya belum tahu, apakah sembilan fraksi di Komisi VII ini setuju terhadap isi pemaparan pemerintah, kalau setuju baru kita bisa membicarakannya di forum paripurna bukan di Komisi VII," ujarnya. Memang, apabila mendukung salah satu opsi pemerintah tersebut, artinya membicarakan APBN-P, tetapi normalnya APBN-P baru dilakukan pada September. "Dan, kalau ada keinginan untuk mempercepat APBN-P bisa saja, tapi-
kan harus diajukan ke seluruh komisi dan menyangkut semua program dan anggaran kementerian, namun kalaupun masalah BBM ini memaksa maka bisa diberlakukan APBN-P terbatas," tukasnya. Tidak jauh berbeda, Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon mengatakan, seharusnya pemerintah memaparkan dahulu kenapa alasan mengajukan opsi kenaikan BBM tersebut. "Apakah pemerintah berat melaksanakan, apakah tidak mampu, atau apa? Ajukan secara resmi, jangan ujuk-ujuk langsung ngomong kenaikan BBM, mengajukan opsi baru, ingat kita ini masih membahas APBN 2012 bukan dalam APBN-P, artinya kita masih mengusahakan untuk menjalankan amanat undang-undang, karena jika pemerintah tidak menjalankan pembatasan BBM pada tanggal 2 April 2012 jam 00.01 artinya pemerintah melanggar undang-undang," tandas Simbolon seperti dilansir detikfinance. (mr/fjr)
kegiatan usaha dagang. Pejabat Yang Berwenang dapat menolak permintaan izin atau persetujuan yang dimaksud apabila pemberian izin atau persetujuan itu akan mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas dari yang bersangkutan, atau dapat merusak nama baik instansinya. Izin atau persetujuan diberikan untuk jangka waktu dua tahun, yang dapat diperpanjang setiap kali untuk dua tahun, izin atau persetujuan tersebut dapat dicabut, apabila pemberian izin itu, ternyata mengakibatkan hambatan-hambatan pelaksanaan tugas yang bersangkutan di instansinya. Jika ada PNS, anggota ABRI atau pejabat yang melanggar ketentuan-ketentuan PP ini dapat diambil tindakan dan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kiagus, aturan ini sudah ada dan dibuat pada zaman Presiden Soeharto. Dalam salinan PP 6 Tahun 1974, terlihat PP tersebut diteken atas nama Jenderal TNI Soeharto pada 5 Maret 1974. Cuci Uang Meski sudah dilarang, namun masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran,
bahkan banyak PNS yang tidak mengetahui ada larangan tersebut. Alhasil, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan PNS yang ternyata berbisnis untuk memutar uangnya. Bahkan uang hasil korupsi! "PNS itu dilarang berbisnis dalam pengertian jadi pengurus perusahaan atau PT atau memang ada konflik kepentingan misalkan berbisnis menjadi suplier," kata Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso. Tetapi Agus mengatakan tidak ada larangan bagi PNS untuk berinvestasi. "Tapi kalau untuk investasi itu tidak apaapa," tuturnya. Oleh sebab itu, memang banyak PNS yang justru tidak mengetahui larangan-larangan yang tertuang dalam PP 6/1974. Akhirnya, Agus mengatakan PPATK menemukan modus PNS dalam hal pencucian uang hasil korupsi. "Cara-cara pencucian uang hasil korupsi antara lain dilakukan dengan memasukkan uang tersebut ke usaha bisnis dan investasi untuk dicuci dan hasilnya seolah-olah uang yang diperoleh secara legal," ungkap Agus. PPATK bersama Polri kini semakin gencar membidik para
PNS yang memiliki rekening 'gendut'. Kedua lembaga ini semakin rutin melakukan tukar informasi soal rekening yang mencurigakan PNS. "Kita punya dua pola. Pertama adalah hukum, nanti kan bisa lapor ke polisi dan jaksa. Diproses lah. Yang saya dengar, PPATK buat pertemuan rutin dengan polisi. Liat sejauh mana perkembangan. Laporan yang diserahkan. Sejauh mana ditangani," kata Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar. Ia menambahkan, kementerian maupun lembaga bisa berperan aktif menindak PNS nakal termasuk memberikan sanksi. Kementerian juga bisa bekerja sama dengan PPATK dalam mengungkap dugaan korupsi atas oknum PNS yang bersangkutan. "Kedua, administratif. PPATK punya perjanjian dengan Kementerian yang bersangkutan. Namun bersifat rahasia. Dengan demikian atasan boleh periksa bawahannya. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, langsung digeser. Itu boleh menteri atau Dirjen yang melakukannya," kata Azwar seperti dilansir detikfinance. (mr/fjr)
Pemerintah Pri Agung Rakhmanto menyatakan jika harga BBM subsidi naik Rp1.500 maka pemerintah akan mendapat penghematan Rp57 triliun dengan dampak inflasi di kisaran 1,6 persen. Dalam rapat, Jero juga menyatakan pemerintah akan memberikan kompensasi alias bantuan kepada masyarakat miskin jika kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dilakukan. "Kompensasi kenaikan BBM diberikan khususnya untuk masyarakat terdampak," ungkap Jero. Adapun kompensasi tersebut antara lain kompensasi untuk perlindungan kepada masyarakat tidak mampu, kompensasi transportasi, kompensasi pangan dan kompensasi bantuan pendidikan. Dijelaskan Jero, kompensasi transportasi misalnya nanti akan diberikan kupon angkutan kota atau transportasi khusus bagi anak-anak sekolah. "Ada pula nanti bantuan STNK dan KIR untuk angkutan umum,"
PNS
lehkan melakukan bisnis lain tetapi harus seizin menteri atau pejabat yang berwenang. Sementara untuk golongan IV/a, tidak diizinkan sama sekali untuk membuka usaha lain. "Bagi PNS Golongan III/d ke bawah harus seizin menteri, kalau golongan IV/a ke atas tidak boleh," tegasnya. Dalam PP tersebut disebutkan PNS golongan IV/a ke atas, anggota ABRI berpangkat Letnan II ke atas, pejabat, serta isteri pejabat eselon I dan yang setingkat baik di pusat maupun di daerah, perwira tinggi ABRI, pejabat-pejabat lain yang ditetapkan oleh menteri/ kepala lembaga yang bersangkutan, dilarang memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu perusahaan swasta, melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan. PNS golongan ruang III/d ke bawah, anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan 1 ke bawah serta isteri dari PNS, anggota ABRI dan pejabat yang tidak termasuk ketentuan sebelumnya, wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang apabila memiliki perusahaan swasta atau melakukan