10
PEKANBARU
METRO RIAU
KOTA BERTUAH
SABTU, 3 Maret 2012
Advertorial Publikasi Pembangunan Kota Pekanbaru
Mall Ciputra tak Bisa Tunjukkan Izin Operasional
Kamaruzzaman
PEKANBARU - Komisi I DPRD Pekanbaru akhirnya menggelar hearing dengan pengelola Mall Ciputra Seraya (MCS) pasca insiden tewasnya pengunjung di pusat perbelanjaan yang terletak dijalan Riau tersebut. Anehnya, pengelola Mall yang sudah beroperasi sejak lima tahun lalu itu tidak bisa menunjukkan izin operasinya. “Kita akan melakukan
pemanggilan kedua lagi, se sebab tadi mereka tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat izin mall itu. Makanya, kalau ternyata kelengkapan izinnya tidak ada, kita minta jangan beroperasi dulu,” ungkap Sekretaris Komisi I, Kamaruzaman, usai memimpin rapat. Dikatakannya, pusat-pusat bisnis yang menyebabkan ketidak nyamanan pengunjung dan
kurangnya fasilitas keamanan yang disediakan seperti perr parkiran yang menggunakan badan jalan serta di atas pedestrian, akan ditertibkan dengan cara melakukan pemanggilan kepada perusahaan tersebut. “Terus terang,kita tidak ingin pelanggaran ini dibiarkan saja, dan korban berjatuhan di depan mata kita, apa ini kita biarkan begitu saja. Makanya
kita akan minta seluruh tempat usaha seperti Mall dan tempat usaha lainnya yang dikunjungi masyarakat untuk benar-benar memperhatikan safetynya,” kata Kamaruzaman. Ditambahkannya, terkait insiden yang selalu terjadi di MCS pihaknya sangat merasa khawatir dengan safety di mall tersebut. Pihaknya juga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya
yang terjadi di Ciputra, sebab dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, di tempat itu telah banyak menelan korban lukaluka hingga tewas. “Kita lihat pihak Mall seperr tinya tidak pernah berkaca dari pada kejadian yang sebelumnya. Belum tuntas yang satu, malah bertambah korban selanjutnya. Padahal masyarakat sudah sangat resah dibuatnya, kalau ke-
resahan masyarakat sudah me memuncak dan ada laporan kepada kita, maka DPRD Pekanbaru bisa saja merekomendasikan ke Pemko untuk menutup Mall Ciputra ini,” ujarnya. Sementara itu, manager Mall Ciputra Seraya Pekanbaru yang diketahui bernama Afra, usai hearing langsung bergegas meninggalkan ruangan rapat Komisi I DPRD Pekanbaru. (riki rahmat)
4 Pejabat ‘Eksodus’ ke Pemprov
Firdaus Siapkan Mutasi Jilid II
Penulis: Riki Rahmat, Pekanbaru
PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Firdaus MT, mengaku akan menggelar mutasi jilid II pasca ditinggalkan tiga Pejabat Eselon II ke Pemerintah Provinsi Riau pada Jumat (2/3). Tiga jabatan itu adalah Sekretaris Daerah Kota yang dijabat oleh HM Wardan, Kepala Badan Pelayanan Terpadu, Edi Satria, dan staf ahli Pemko Noverius. “Mutasi jilid II bisa dilakukan jika selesai SOTK. Sementara waktu, kita carikanlah solusi untuk isi kekosongan itu. Saya harus jumpa Wakil Walikota dulu untuk membicarakan siapa yang akan menjadi Plt ditiga jabatan itu. Menyisipkan pejabat eselon III itu bisa saja,karena kita yakin mereka mampu, sambil belajar,” terang Wako. Selama berstatus pelaksana tugas (Plt), ketiga pejabat dan sejumlah pejabat eselon II lainnya akan terus dievaluasi. Karena menurut pengamatannya, hampir semua pejabat memiliki kemampuan yang sama, sehingga perlu diseleksi dengan ketat. “Tetap dengan komitmen dan ketentuan yang berlaku, maka kita harus menunggu SOTK dulu sebelum melakukan mutasi jilid II nantinya karena sifatnya mutasi ramai-ramai. Makanya kita tunggu SOTK dulu,” katanya.
Ditambahkan Wako, terkait perpindahan tiga orang pejabatnya itu ke Pemprov, dia mengaku memang telah mendapatkan laporan. Namun hanya satu orang yang melapor, sementara dua orang lainnya hingga siang itu belum ada melapor. “Tadi pagi memang Wardan sudah menghadap saya dan melaporkan bahwa dia dapat undangan dari Provinsi. Kata dia memang ada dua orang lagi, Edi Satria dan Noverius, tapi yang dua itu belum menghadap, saya tahunya dari cerita Wardan saja tadi,” kata Wako. Sementara itu, mantan Sekdako Pekanbaru HM Wardan saat dikonfirmasi membenarkannya,” Saya sudah jumpa dengan Walikota sebelum menghadiri pelantikan ini. Selain itu saya juga sudah lapor untuk pindah ke Pemprov sejak Januari lalu,” ujarnya.*
BERTUAH
Yose Minta Kepala p BPT Punya Nyali P PEKANBARU - Perpindahan Kepala Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kota B Pekanbaru, Edi Satria ke Pemprov P Riau disambut suka cita Anggota R Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, K Yose Saputra. Karena itu, dia meminta Y ppengganti Edi Satria nanti haruslah ppejabat yang memiliki ketegasan. “Jangan seperti Kepala BPT yang laama, dia hanya berjanji untuk meninnjau ulang izin, bahkan jika terbukti Yose Saputra melanggar dari ketentuan perizinan m yyang diberikan BPT segera mencabut izin yang telah diberikan. Tapi sampai sekarang belum ada dilakukan kan,” ungkap Yose ketika ditemui di gedung DPRD Kota Pekanbaru Jumat (2/3) usai melakukan rapat. Dia berharap, Kepada kepala BPT yang baru nantinya, bisa mengambil tindakan tegas tehadap tempat hiburan yang melanggar perizinan. “BPT dapat bersinergi dengan aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak pengelola tempat hiburan, terutama pengelola XP Club yang terbukti telah menyimpang dari izin dengan menyuguhkan tari telanjang. Kalau sudah terbukti, seharusnya segera bekukan izinnya,” kata Yose. Ditambahkan Yose, pihaknya berharap kedepannya baik dengan posisi Kepala BPT pelaksana tugas (Plt) ataupun kepala BPT yang defenitif agar menegakkan kebenaran. Sebab selama ini kinerja BPT selalu dipertanyakan masyarakat atas kesewenang-wenangan tempat usaha melanggar aturan dan tidak sesuai dengan aturan. “Kita mau Pekanbaru ini bersih dari tindakan yang menyimpang, dimana tarian telanjang itu tidak ada izinnya di Pekanbaru. Sebab, Pekanbaru ini identik dengan budaya melayu yang sangat menjunjung sopan santun,” imbuh partisi Golkar itu. (riki rahmat)
PEMBANGUNAN Siak IV di kawasan Pelita Pantai, Jalan Sudirman ujung terlihat terbengkalai.(cherry)
MESKIPUN Walikota Pekanbaru sudah mencanangkan program Pekanbaru bebas sampah, namun tumpukan sampah masih terlihat dibeberapa ruas jalan utama di Kota Pekanbaru. Terlihat sampah di Jalan Tuanku Tambusai.(cherry)
Izin XP Club Bisa Dibekukan
Pemko Bentuk Tim Pengawas Tempat Hiburan PEKANBARU - Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru, HM Wardan mengatakan Surat Keputusan (SK) Tim pengawas tempat hiburan Kota Pekanbaru selesai dievaluasi. Saat ini SK tersebut tinggal menunggu teken Walikota Pekanbaru, Firdaus MT. “ Jika SK sudah di tandatangi Wako, maka tim baru bisa bekerja dan melakukan pengecekan terhadap tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru. Dimana, tim akan melakukan penelusuran izin tempat hiburan yang ditemukan ada tarian telanjang (XP Club) tersebut,” ungkapnya, Jumat pagi kemarin . Disebutkan pria yang resmi dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Jumat siang itu, tim ini nantinya akan melakukan evaluasi izin seluruh tempat hiburan yang ada. “Di dalam SK tersebut
nantinya sudah jelas aturan kerjanya, bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh tim. Sebab, kalau tidak ada SK maka tim belum bisa bekerja, sebab SK itu sebagai dasar dalam mereka melakukan tindakan,” tandasnya. Ditambahkannya, berkaitan XP Club yang telah terbukti melakukan pelanggaran dengan menyediakan penari telanjang, Sekko mengatakan hal itu masih dalam proses. Bisa jadi tim akan melakukan pembekuan terhadap izin yang dikantongi XP sebagai tempat hiburan yang menyediakan tarian erotis tersebut. “Jika tim telah mengantongi SK, maka dalam penelusuran di lapangan ternyata memang ditemukan tempat hiburan yang terbukti melanggar ijin, maka tim pemantau sudah bisa bertindak tegas dengan mencabut izinnya,” terang Sekko. (riki rahmat)
Dispas Diminta Tata Pasar Kaget PEKANBARU - Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, M Fadri AR meminta Dinas Pasar (Dispas) Kota Pekanbaru mengoptimalkan penataan terhadap keberadaan pasar kaget yang bermunculan di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan agar persoalan pasar kaget ini tidak menjadi permasalahan baru nantinya. “Sebab ada pula sekarang pasar kaget yang nomaden atau berpindahpindah, kalau saya melihat kondisi ini perlu penataan saja, maka Dispas harus dapat menfasilitasi siapa yang menjadi operator dari pasar tersebut,” ungkap Fadri ketika ditemui Metro Riau di Kantor Walikota Pekanbaru, Jumat (2/3).
Menurut akkan mudah Fadri, kemenata pasarm beradaan pasar ppasar kaget yang kaget ini sebeada di setiap narnya tidak ada Kecamatan di K masalah, karena Pekanbaru. P selain mencip“Tinggal takan lapangan Dispas melakuD pekerjaan, kkan koordijuga menjadi nnasi dengan barometer perppengelola pasar Muhammad Fadri ekonomian di ddan didata serta Pekanbaru. ddikumpulkan. “Jangan menggusur, Kalau sudah begitu, ketapi butuh penataan saja, beradaan pasar kaget juga karena kita tahu pedagang akan mendatangkan PAD itu berjualan di sana bukan bagi pemerintah. Tidak mencari kaya namun hanya seperti sekarang, pasar untuk mendapatkan nafkah kaget bukan mendatangkan saja,” kata Fadri. PAD malah mendatangkan Ditambahkannya, untuk masalah seperti kebersihan, penataan pasar kaget, diper- perparkiran, dan keindalukan adanya keberadaan han kota,” imbuhnya. (riki pasar induk. Sehingga rahmat)
Bongkar Puluhan Papan Reklame Ilegal PEKANBARU - Komisi IV menemukan puluhan papan reklame, Baliho yang bertebaran disudut jalan Kota pekanbaru tidak memiliki izin resmi. Karena itulah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel, meminta Satpol PP dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menertibkan papan reklame dan baliho ilegal tersebut. Hal itu disampaikannya kepada wartawan kemarin di
ruang fraksi Golkar. Kalau ini tidak ditanggapi serius kata Roni lagi, akan menjadi persoalan besar dikemudian hari. “Jangan berikan toleransi lagi, sebab di Jalan Riau kemarin telah kita temukan juga papan rejklame yang tidak ada izin, ini masih beberapa contoh penemuan yang kita dapat dari sekian banyaknya papan reklame yang berdiri tanpa koordinasi dengan pihak pemerintah,”ungkap Roni.
Selain itu, dia juga meminta proses pemberian izin papan reklame ini haruslah satu pintu. “Saatnya kita ini menyusun bagaimana teknis perizinan dan penempatan papan reklame. Tetapi tentunya penyusunan teknis nantinya jangan sampai mempersulit para pengusaha reklame,” katanya. Karena itulah, dia meminta Pemko membuat suatu tim teknis yang terdiri dari Dishub, Dinas Pekerjaan Umum, Satu-
an Lalulintas dann Dinas Kebersihann Pertamanan. Se-hingga dalam pe-masangan reklamee itu nantinya akann dikaji dari berbagaii aspek. “Maka tidakk ada lagi kekha-watiran kita den-Roni Amriel gan keberadaann reklame itu, da-pat dengan mudah ditata, cetusnya.
d dan didata. Karenna pengusaha terleebih dahulu berkooordinasi dengan tiim teknis tadi s ebelum melakukkan pemasangan reeklame, tidak luppa, setelah dapat izzin, maka Disppenda juga harus m melakukan peninjaauan lapangan,” (riki rahmat)