KEPRI
Meranti Pos KORAN PERJUANGAN
Edisi 27 ▪ Tahun Ke-II Minggu Ke-4, November 2011
7
Rebutan Pulau Berhala
Mendagri Harus Digugat TANJUNG PINANG, MP Anggota DPR, Harry Azhar Azis berpendapat, daripada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Lingga lebih tepat sebagai penggugat Permendagri Nomor 44 tahun 2011 yang menetapkan Pulau Berhala masuk Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi. Kurang tepat jika permohonan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap Permendagari Nomor 44/2011 diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),” ungkap Harry yang berasal dari daerah pemilihan Kepri, di Tanjungpinang, Kamis. Pulau Berhala dalam UU Pembentukan Kabupaten Lingga masuk dalam wilayah administrasi Lingga. Sedangkan dalam UU Pembentukan Kepri, Pulau Berhala tidak dimasukkan ke wilayah Kepri. Karena itu, lanjutnya, gugatan terhadap Permendagri Nomor 44/2011
lebih tepat dilakukan Pemerintah Lingga, bukan Pemerintah Kepri. Namun, tim penanganan Pulau Berhala yang dibentuk Pemerintah Kepri sudah selayaknya memberi dukungan kepada Pemerintah Lingga untuk memperjuangkan agar pulau tersebut masuk Lingga. Pemerintah Kepri dapat membantu Pemerintah Lingga dapat melengkapi fakta hukum, budaya, sejarah, politik dan sosial kemasyarakatan sebagai dasar untuk menggugat peraturan yang menyatakan Pulau Berhala masuk dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Mahkamah Agung akan mempertanyakan Pulau Berhala dalam UU Pembentukan Kepri memang tidak masuk dalam wilayah Pemerintahan Kepri.
“Kami berharap tim penanganan Pulau Berhala tidak salah langkah,” ujarnya.
“Saya telah menyampaikan agar perjuangan untuk merebut Pulau Berhala tidak sia-sia. Kami berharap pulau ini status quo kembali sehingga ke depan penetapannya dilakukan melalui berbagai kajian,” katanya.(ant/nazar)
Menurut dia, jika tim Pemerintah Kepri yang mengajukan gugatan tersebut dapat dipastikan
BUMD Kepri Bakal Bangkrut TANJUNG PINANG, MP PT Pembangunan Kepri yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau terancam bangkrut jika pemerintah tidak memberikan modal tambahan. “Kondisi BUMD Kepri sudah sangat memprihatinkan, meski hingga sekarang tetap bertahan,” kata Direktur Keuangan dan Administrasi PT Pembangunan Kepri (BUMD Kepri), M Syahrial di Tanjungpinang, Senin. Ia mengatakan, nasib PT Pembangunan Kepri berada di tangan pemerintah, karena perusahaan itu bukan milik direksi maupun karyawannya. Jika pemerintah daerah tidak menambah modalnya, maka diperkirakan pada Januari 2011 PT Pembangunan Kepri tidak dapat beroperasi. “Sejak tahun 2010 hingga sekarang kami mengajukan modal tambahan kepada pemerintah, namun
tidak dikabulkan. Kami bangga PT Pembangunan Kepri sejak tahun 2010 hingga sekarang dapat bertahan tanpa modal tambahan, dapat mengurangi utang dan tetap menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan,” ungkapnya. Desember tahun 2011, kata dia, PT Pembangunan sebenarnya sudah tidak dapat bergerak normal, karena memiliki utang yang besar. Utang perusahaan yang didirikan tahun 2006 itu mencapai Rp6 miliar, dan sejak tahun 2010 berkurang menjadi Rp4 miliar. “Kami masih memiliki harapan yang besar untuk membesarkannya,” ujarnya. Syahrial mengemukakan, karyawan PT Pembangunan Kepri tetap semangat bekerja membenahi manajemen, meski gaji, tunjangan hari raya dan berbagai fasilitas lain-
Masyarakat Resah, Harga Tiket Kapal Melambung LINGGA, MP Masyarakat pengguna jasa angkutan laut di Kabupaten Lingga, mengeluhkan kenaikan harga tiket kapal yang tidak wajar. Harga tiket kapal dari
Pelabuhan Jagoh, Singkep Barat tujuan Batam dan Tanjungpinang naik sejak tanggal 27 Agustus lalu (jelang lebaran), hingga kini tak pernah turun lagi. Harga tiket kapal MV
Bupati Karimun Lengah,
Rakyat Miskin Bertambah KARIMUN, MP Bupati Karimun tak lagi bisa bicara ketika data Kementerian Sosial RI menyebutkan, Kabupaten Karimun masuk 50 kabupaten/kota tertinggal di Indonesia. Bagi Bupati Karimun H. Nurdin Basirun, ini merupakan pukulan berat bagi Pemkab Karimun. Semula sejumlah pejabat menampik data
tersebut, tapi sebagian malah mengamini. Karena Bupati lengah rakyat miskin di Karimun bertambah. “Ya aneh saja kalau Karimun dikategorikan kabupaten tertinggal, padahal pembangunan di karimun berkembang sangat pesat,” kata Bupati. Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal
“Tentu saja hal itu akan menimbulkan dampak yang merugikan Kepri. Kondisi itu akan menguntungkan Jambi,” katanya yang juga Wakil ketua Komisi XI DPR. Harry mengaku telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada tim penanganan Pulau Berhala yang dibentuk Pemerintah Kepri yang diketuai Wakil Gubernur Soerya Respationo.
Eksotisme isme Pulau Berhala yang diperebutkan
nya tidak didapatkan. Sementara tiga orang komisaris sejak delapan bulan lalu tidak menerima hasil dari PT Pembangunan Kepri. “Sedangkan Direksi sejak dua bulan lalu tidak menerima gaji,” ungkapnya. Pemerintah memberikan modal awal sebesar Rp10 miliar pada saat BUMD Kepri dibangun tahun 2006. Kemudian pemerintah menambah modal sebesar Rp4 miliar pada tahun 2007. “Sejak tahun 2008 hingga sekarang pemerintah belum menambah modal untuk BMUD Kepri,” katanya. Utang PT Pembangunan Kepri ke berbagai pihak sebesar Rp6 miliar terjadi sebelum tahun 2010. Sementara pergantian direksi yang berkuasa pada tahun 2006 terjadi pada tahun 2010. “Sekarang kami berupaya membangkitkan BUMD Kepri dari keterpurukan dan menciptakan kinerja yang baik. Tetapi kami bukan superman yang mampu mengembangkan usaha tanpa modal,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iskandarsyah, mengatakan, kemungkinan DPRD Kepri sulit menyetujui tambahan modal untuk BUMD Kepri, karena selama ini selalu mengalami kerugian. Seharusnya, kata dia, perusahaan itu sudah eksis dan memberi kontribusi terhadap anggaran daerah. “Sejak saya menjabat sebagai anggota DPRD Kepri hingga sekarang, saya belum pernah melihat BUMD Kepri mendapat keuntungan. Tetapi uniknya, perusahaan itu tetap eksis menggarap beberapa usaha yang menghasilkan uang, seperti sebagai distributor gula dan avtur,” katanya. Iskandar malah meminta keuangan PT Pembangunan Kepri diaudit dan dievaluasi kinerja karyawannya. Direksi dan staf yang tidak dapat membenahi PT Pembangunan Kepri sebaiknya segera mengundurkan diri. “Pengelola manajemen PT Pembangunan Kepri harus dilaksanakan secara terbuka dan aktif,” katanya.(ant/edy)
Marina dari Jagoh-Batam sejak lebaran Rp200 ribu dan sebelum lebaran Rp165 ribu. Naiknya harga tiket juga berlaku untuk kapal MV Super Jet yang melayani rute Jagoh-Tanjungpinang. Harga tiket sebelum lebaran Rp113 ribu, dan jelang lebaran naik menjadi Rp143 ribu. Ketua Komisi II DPRD Lingga, Syafruddin A Gani mengatakan, permasalahan ini akan dikomunikasikan dengan Dishub Kominfo Lingga. Ia sendiri banyak mendapat keluhan soal harga tiket ini. “Saya juga merasakan. Harga tiket memang terlalu mahal. Kita minta penjelasan Dishub Kominfo Lingga terkait masalah ini,” Kepri, Aida Ismeth malah menyebutkan, cukup beralasan jika data itu muncul. Sebab, yang menjadi dasar Karimun disebut daerah tertinggal itu karena tiga kriteria mendasar antara lain, infrastruktur, pendidikan dan bidang kesehatan. “Memang ada kriteria mendasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Namun, semuanya perlu pembenahan ke arah yang lebih baik. Tapi jika dikaji secara keseluruhan, sejak adanya Ka-
Target Demokrat Karimun
7 Kursi di DPRD
kata Syafruddin. Operator kapal harusnya juga memahami kondisi perekonomian masyarakat dengan tidak menaikkan harga tiket seenaknya. Politisi PDIP ini menegaskan, Dishub Kepri tentunya juga membicarakan masalah ini dengan Dishub Kominfo Lingga. “Dishub dan Kominfo Lingga punya tanggungjawab dalam mencari solusi masalah harga tiket ini,” ujarnya. Sebelumnya, Kadishub Kominfo Lingga M Asward mengatakan, kewenangan untuk angkutan antar kabupaten kota dalam provinsi adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.(Zar)
KARIMUN,MP Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menargetkan tujuh kursi legislatif perolehan melalui Pemilu 2014. “Target tujuh kursi di DPRD Karimun menjadi tekad kami dalam upaya memenangkan Partai Demokrat dalam Pemilu 2014,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Karimun, Iwan Kesuma Darmaja di Tanjung Balai Karimun, Selasa. Iwan Kesuma yang baru terpilih secara aklamasi dalam muscab II di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, mengatakan, untuk meraih tujuh kursi di legislatif, Partai Demokrat Karimun wajib meraih suara dalam Pemilu antara 26 hingga 30 persen. “Target 26 hingga 30 persen selaras dengan target DPP untuk memenangkan Pemilu dengan meraih 30 persen suara secara nasional dalam Pemilu,” ucapnya. Sebagai ketua terpilih, dia mengatakan telah menyiapkan sejumlah program untuk mewujudkan target tersebut, di antaranya melakukan konsolidasi dan pembenahan internal kader partai.
rn memi“Partai modern liki kader yang loyal dan pekerja keras untuk mewujudkan cita-cita dan garis perjuangan partai. Kami optimistis pengurus dan kader tetap solid setelah melihat suksesnya Muscab II,” katanya. Selain pembenahan internal, pihaknya juga segera membentuk kepengurusan partai tingkat anak ranting atau tingkat dusun dan rukun warga. “Selama ini ujung tombak partai baru berada di tingkat ranting atau tingkat desa/kelurahan. Ke depan akan kita kembangkan dengan membentuk pimpinan anak ranting di seluruh dusun dan rukun warga,” ungkapnya. Dia menuturkan pembentukan pimpinan anak ranting sangat penting agar keberadaan partai dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah. “Penjaringan aspirasi masyarakat melalui partai menjadi lebih efektif dengan dibentuknya pimpinan anak ranting,” tuturnya. Lebih lanjut dia mengatakan penyusunan daftar calon sementara untuk Pemilu 2014 sudah mulai dilakukan pada awal 2012 dengan jumlah sebanyak 120 persen dari jumlah
kursi di DPRD. “Nama-nam “Nama-nama calon yang akan maj maju sudah banang masuk, mas yak yang umumnya kader-kader yang akan mencalonkan diri cukup dikenal masyarakat luas. Mudah-mudahan pada 2012 sudah kita tetapkan dalam daftar calon sementara,” lanjut dia. Menurut dia, bergabungnya sejumlah figur yang sebelumnya menjadi pengurus partai yang tidak lolos “electoral threshold” ke Demokrat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemenangan partai dalam Pemilu. Beberapa nama yang bergabung ke Demokrat di antaranya Ketua Partai Patriot Amril Tanjung, Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan Ahmad Syukur dan beberapa nama lainnya. Partai Demokrat Karimun saat memiliki tiga wakil yang duduk di DPRD Karimun yang memiliki total 30 kursi, masing-masing Iwan Kesuma Darmaja, Jamaluddin Sahari dan Azmi. “Target tujuh kursi memang berat jika dilihat dari peroleh kursi pada Pemilu lalu. Namun, sudah menjadi kewajiban bagi kader partai untuk memperjuangkannya,” ucapnya. (Ant/edy)
bupaten Karimun, daerah ini sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Jika ada kekurangan di sanasini, maka perlu dibenahi,” kata Aida Ismeth. Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Karimun, Syahril mengatakan, data yang disampaikan dalam Rakornas Kementerian Sosial di Hotel Jayakarta, Jakarta, 8 sampai 10 Novemberlalu tentu saja akurat. Sebab, mereka mengambilnya dari data BPS Kabupaten Karimun tahun
2010. Dari data tersebut dikatakan, jumlah penduduk miskin di Karimun sebanyak 13 ribu jiwa. “Artinya, Pemkab Karimun harus bisa membenahi diri dengan mengurangi angka kemiskinan itu,” ujar Syahril. Menurut Syahril, jumlah penduduk miskin di Karimun tersebar hampir di seluruh pulau-pulau kecil di daerah, yang pada umumnya masyarakat di sana hidup sebagai nelayan. “Penyebab angka kemiskinan, karena ke-
hidupan nelayan dan petani tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah,” ujar Syahril. Menurutnya, Bupati Karimun hanya lebih konsentrasi di bidang industri dan pertambangan. Bahkan, dengan memprioritaskan dua bidang itu, kehidupan petani dan nelayan di Karimun makin lebih terancam. “Tambang dan industri hanya baru bisa dinikmati pejabat dan pengusaha kaya di daerah ini. Kehidupan di Karimun bagaikan
lagu lama, yang kaya semakin kaya sementara si miskin makin sengsara,” tegas legislator PBR ini. Ia meminta Dinas Sosial Kabupaten Karimun jangan hanya mengemis anggaran dari pusat semata. Dinsos harus bisa memanfaatkan anggaran yang ada di APBD Karimun, untuk kepentingan masyarakat miskin. Kalau sudah dianggarkan haruslah tepat sasaran, sehingga dana tersebut diterima oleh mereka yang betul-betul layak.(edy)