MERANTI COMUNITY
8
Meranti Ekspres Q RABU 12 SEPTEMBER2012
Pemkab Biayai 250 Tamatan SMA Pendidikan Life Skill Laporan: RPG, Selatpanjang
F:RPG
TANDA SISWA: Bupati memasang tanda siswa pendidikan satu tahun di Widya informatika diidampingi Kadisdik, Bakhtiar MP dan anggota DPRD, Pendi, Selasa (11/9).
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti membuktikan komitmennya dengan membiayai sebanyak 250 orang tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kepulauan Meranti untuk mendapatkan pendidikan life skill dibidang komputer. Dengan realisasi itu diharapkan dapat meminimalisir para pengangguran serta membantu mensejahterakan masyarakat di Kepulauan Meranti yang sulit mengenyam pendidikan. Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi, Selasa (11/9), saat membuka pendidikan life skill sebanyak 250 anak Meranti mengatakan bahwa anak-anak tamatan SMA tersebut dititipkan di lembaga pendidikan widya informatika selama satu tahun. Dalam peresmian pemberian bantuan dari Pemkab yang dilaksanakan di Aula RSUD itu Selatpanjang itu Bupati mengharapkan lulusan tersebut nantinya bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja di perusahaan swasta yang ada di daerah ini dan di tempat lain. ‘’Program ini kita berikan untuk mengurangi pengangguran yang masih sangat tinggi di Meranti. Setiap tahun anak Meranti yang lulus SMA sebanyak 2400 orang. Dari angka tersebut hanya 40 persen saja yang melanjutkan ke Perguruan tinggi, sisanya ke lapangan kerja informal dan menganggur. Agar punya bekal keterampilan untuk bersaing di pasar kerja, makanya kita berikan keterampilan atau life skill,’’ ungkap Irwan pada acara yang turut dihadiri anggota DPRD, Pendi SH, Kadisdik, Drs Bakhtiar MP,
Cari Format Realisasi Tanaman Kehidupan SELATPANJANG (ME)Tim terpadu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti sedang mencari format yang tepat merealisasikan tanaman kehidupan seluas 3000 hektare oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT RAPP di Pulau Padang, Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. Sehingga, hal itu benarbenar menjadi pemicu untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Pulau Padang, bukan malah sebaliknya menjadi
polemic baru. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepulauan Meranti yang juga sebagai ketua tim terpadu persoalan HTI di Pulau Padang, Ir Mamun Murod MM, saat ditemui di ruangannya, Senin (10/9). Menurutnya, sebelum direalisasikan nantinya terlebih dahulu dilakukan rapat terpadu dengan pihak perusahaan, seluruh Kepala Desa dan sejumlah tokoh masyarakat disana (Pulau Padang).
Untuk BerlanggananMeranti
Ekspres
Nama Kota
Nama Biro
No Telp/HP
* Selatpanjang
Fadil
081378262818
‘’Pastinya sebelum realsiasi kita akan duduk bersama dan mencari format pengelolaan tanaman kehidupan seluas 3000 ha ini. Termasuk dalam menentukan jenis tanaman yang akan ditanam di sana. Oleh karena itu, nantinya kita menginginkan keputusannya nanti benar-benar berdasarkan kebutuhan di sana, bukan sepihak saja,’’ jelas Murod. Menurut Murod, yang akan mengelola tanaman kehidupan harus pihak professional yang handal. Sehingga hasinya nanti
BPD Harus Kawal Penggunaan Dana CSR Sambungan dari .............hal 6
Kantor Bupati : (0763) 434715 Polsek Tebingtinggi : (0763) 32110 RSUD Selatpanjang : (0763) 32006 Ambulance : (0763) 700377 Koramil : (0763) 32998 Imigrasi : (0763) 31018 New Furama Hotel : (0763) 32088 Lily Hotel : (0763) 31155 Trio Hotel : (0763) 31432 Grand Meranti Hotel : (0763) 32388 RUMAH MAKAN DAN FUJA SERA Rumah Makan Asia Baru : (0763) 32067 Rumah Makan Asmara Murni : (0763) 32245) Rumah Makan Ombilin : (0763) 31538 Puja Sera Alang : (0763) 33435 Puja Sera Jumbo : (0763) 7005575 AGEN FERY DAN SPEED BOAT Batam Jet : (0763) 31608 Dumai Expres : 0852-7808-6777 Batam Line : 0811-6934770811768289) Elugco : 0812-757323 0813-71833200) Garuda Expres : 0812-6874311 Meranti Expres : 0811-760481 Porty : 0812-7620404 Kritang : 0812-7542015 KM Jelatik : (0763) 32376 REDATUR: GENTA MUKARRAM
benar-benar tampak nyata dan mampu mengangkat perekonomian. ‘’Bisa lewat koperasi ataupun badan usaha. Namun, yang pasti hendaknya harus dikelola pihak professional yang mampu memenj dan mengelola hasil tanaman kehidupan ini yang tidak sedikit nantinya,’’ ujarnya. Ia juga berharap agar operasional HTI di Pulau Padang oleh PT RAPP, dapat berjalan lancer, tanaman kehidupan seluas 3000 hektar tersebut
bulkan gejolak seperti pengelolaan ADD yang selama ini kerap terjadi di sejumlah desa. Bahkan Pemda juga akan tetap mengevaluasinya guna mengetahui bahwa penyaluran dana CSR tersebut benar-benar tepat sasaran. Selain menghindari terjadinya penyelewengan, langkah tersebut dilakukan guna mengetahui apakah sistem baru yang diterapkan dapat berjalan dengan baik, atau sebaliknya. ‘’Kita memperjuangkan dana itu dengan perusahaan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Dana ini juga diberikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, sehingga perusahaan pun dapat bekerja dengan tenang. Tentunya kita berharap dana itu dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dan BPD bersama masyarakat juga kita harapkan dapat mengawal penggunaan dana tersebut,’’ kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Ir M Murod ketika berbincang-bincang dengan RPG di ruang kerjanya, Senin (10/9). Mengelola dana CSR yang dipercayakan kepada Kades, kata Murod, tidak bisa disamakan seperti mengelola ADD. Bahkan Surat pertanggungjawaban (SPj) yang dibuat juga berbeda. Akan timbul persoalan baru jika satu kegiatan dicantumkan di dalam dua SPj.
Pernyataan Murod bukan tanpa alasan. Ketika dana tersebut mulai disalurkan pada 31 Agustus lalu, sudah banyak masyarakat yang memprediksikan bahwa dana tersebut bakal disalahgunakan. Agar anggapan itu tidak terbukti, maka ia sangat mengharapkan kepada Kades dan dapat lebih transparan sebelum memutuskan sesuatunya. Seperti diberitakan sebelumnya, pengalihan pengelolaan CSR itu dilakukan setelah adanya kesepakatan antara Pemkab sebagai fasilitator, Pemerintahan Desa, Camat Rangsang dan PT SRL sebagai Perusahaan HTI yang beroperasi di wilayah Kecamatan Rangsang, beberapa waktu lalu. Dari pertemuan itu, maka disepakati pula bahwa pihak perusahaan harus memberikan langsung dana CRS sebesar Rp100 juta kepada sembilan desa termasuk kantor camat yang masuk di wilayah konsesinya. Adapun ke delapan desa berhak mendapatkan dana tersebut, yakni Desa Teluk Samak, Repan, Penyagun, Sungai Gayung Kiri, Tanjung kedabu, Tanjung Bakau, Tanjung Medang, dan desa Bungor. Bahkan dari sejumlah desa tersebut, hanya Desa Gemala Sari yang belum mencairkan karena masih bermasalah dengan rekening, termasuk kantor Camat Rangsang. Penyaluran dana tersebut bahkan akan berlangsung setiap tahunnya, selagi program tanaman kehidupan yang dijanjikan pihak perusahaan belum terpenuhi.(pmal/rpg)
harus direalsiasikan segera. Sehingga wujud nyata kepada masyarakat benar-banar dirasakan. Saat ditanyakan kapan akan duduk bersama, Kadishutbun Kepulauan Meranti menginginkan dilakukan secepatnya. ‘’Bukan hanya persoalan itu saja, termasuk persoalan saguhati lahan, tata batas dan lainnya juga akan dibahas. Kita akan segera agendakan dengan seluruh Kades, pihak perusahaan dan sejumlah tokoh masyarakat,’’ optimisnya.(pmal/rpg)
sejumlah pejabat eslon II, II dan IV dilingkungan Pemkab Meranti serta Ketua Pendidikan Komputer Widya Informatika, Awi, juga ratusan siswa PTT 1 tahun Widya Informatika tahun 2012. ‘’Tidak mungkin semua lulusan terserap di wilayah Kepulauan Meranti. Tentunya harus melirik pasar kerja regional Batam, Karimun, Peknbaru, Malaysia, dan Singapura. Hingga kini sejak Kepulauan Meranti menjadi sebuah kabupaten, pengangguran yang sudah terserap sebanyak ribuan orang. Maka dari itu, melalui pendidikan seperti ini kita akan terus berupaya mengurangi pengangguran dan tentunya mensejahterakan masyarakat di wilayah Kepulauan Meranti,’’ kata Irwan. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti, Drs Bakhtiap MP sebelumnya mengungkapkan, dari 2400 lulusan, yang hanya melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 40 persennya saja. Sementara sisanya tidak melanjutkan ke perguran tinggi dengan alasan ekonomi, tidak lulus tes dan sebagainya. ‘’Terobosan yang kita lakukan yakni bekerjasama dengan IPB untuk penerimaan 25 siswa yang akan dibayai 100 persen. Kemudian 25 orang ke Fakultas Ekonomi UR dan sebanyak 250 orang yang dikerjasamakan dengan Widya Informatika Selatpanjang untuk mendapatkan pendidikan life skill di bidang komputer,’’ kata Bakhtiar. Untuk diketahui dari sebanyak 320 orang siswa yang berada di Widya Informatika tahun ajaran 2012 ini, sebanyak 250 orang dibiayai oleh Pemkab Meranti. Sisanya sebanyak 70 orang dengan sistem mandiri (biaya sendiri).(paml/gen)
Pengadaan Konter Pajak Diusulkan Sambungan dari .............hal 6 gan di sektor pajak dan penanaman modal. ‘’ Melalui upaya ini, kita akan coba membuat sistem pelayanan satu pintu kepada masyarakat maupun investor. Salah satunya dengan membuka konter pajak ini dikantor BPMPPT Meranti. Sehingga dengan begitu, maka nantinya kita berharap masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus izin maupun dalam mem-
bayar pajak retribusi,’’ ucap Teddy. Menurutnya lagi, hal ini jelas akan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat karena segala kepengurusan akan lebih mudah. ‘’ Memang saat ini pembayaran pajak dilakukan di Dispenda, tapi kita tengah mengusulkan untuk bisa dilakukan di BPMPPT. Dan kita sedang menunggu dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) Kepulauan Meranti tentang hal ini,’’ tutupnya.(p)
Penyerahan Aset Daerah Minta Dipercepat Sambungan dari .............hal 6 wilayah Kepulauan Meranti. Saat ini sedang mempersiapkan legalitas formal terhadap berbagai administrasi tentang kelompok Inventaris Barang (KIB) terdiri dari, tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta asep tetap lainnya. Diakuinya, dalam mela-
kukan inventarisasi data terdapat sejumlah persoalan misalnya dalam data tidak ada sementara saat turun kelapangan ternyata ada asset yang belum terdata. Namun hal ini semua dapat diselesaikan dengan baik dan berdasarkan kesepakatan bersama. Jelas Aulia. Lebih lanjut dikatakannya, penyerahan aset daerah ini,
berpedoman pada Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.’’ Penyerahan aset tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu kesiapan Kabupaten induk. Kami akan menyerahkan aset secara bertahap dan berpedoman dengan aturan yang ada,’’ katanya.(ari)
Pengusaha Walet Gulung Tikar Sambungan dari .............hal 6 kilogramnya. Harga ini jauh dari harga sebelumnya yang mencapai Rp12 sampai 13 juta per kilo. ‘’Sementara harga yang supernya (kualitas terbaik) saat ini hanya sekitar lebih kurang Rp 4,5 juta saja. Dengan turunnya harga walet pun susah mencari orang yang mau membelinya. Kasian kita liat para pengusaha walet saat ini.
Bahkan sudah ada yang bangunan waletnya di sita bank, karena sudah tak mampu lagi bayar tagihan bulanan pinjaman kredit,’’ sebut Tjuan An. Dia yang juga sebagai Sekretaris Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) itu menjelaskan bahwa, anjloknya harga walet dimulai sekitar bulan Juli lalu. Hal itu lebih disebabkan sejumlah negara yang menjadi konsumen
tidak menerima distribusi walet lagi. ‘’Biasanya kita menjualnya ke Singapura, RRC dan sejumlah negera tetangga di Asia dan Asia Tenggara. Namun, kini mereka memberlakukan kebijakan untuk tidak menerima walet kita lagi. Hal ini yang membuat para pengusaha sudah mulai enggan berbisnis walet lagi,’’ sebut Tjuan An.(=pmal/ rpg)
BPPD Prioritaskan Penanganan Abrasi Sambungan dari .............hal 6 juga akan melakukan pengawasan lebih maksimal terhadap wilayah-wilayah terluar Indonesia di wilayah Meranti dengan kapal pengawas yang
akan diusulkan pengadaannya untuk tahun 2013. Karena selama ini pihak Meranti mengaku sulit melakukan pengawasan karena masih minimnya sarana dan prasarana. ‘’Kita juga akan membangun
pos pengawasan di pulau terluar nantinya. Dengan begitu bisa dilakukan pengawasan lebih baik dan efektif. Kita akan coba ajukan pengadaannya melalui anggaran pusat nantinya ditahun depan,’’ ujarnya.(gen)
TATA LETAK: SURYA