Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011
6 Perizinan BPT Dianugerahi Sertifikat ISO Bogor, Melayu Pos Enam jenis perizinan yang ditangani Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor akhirnya dianugerahi sertifikat manajemen mutu SNI 9001-2008 dari PT Sucifindo Persero. Ini merupakan pembuktian bahwa Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor, dinilai telah berhasil dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan. “Kami berharap Sertifikat ISO 9001-2008 ini dapat memacu BPT untuk melayani dengan lebih baik lagi dimasa yang akan datang,” pungkas Kepala BPT Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah. Syarifah menjelaskan, ditahun 2010 BPT telah melayani 15.431 berkas, untuk itu demi pelayanan yang lebih prima pihaknya akan terus meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur yang sudah ada. “Kami akan terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Mengingat tahun ini akan ada tambahan 9 jenis perizinan yang akan ditangani oleh BPT,” terangnya. Sementara itu Direktur PT Sucofindo Persero, Ir. Arif Safari, BA menuturkan, Sertifikat ISO merupakan sarana dan wahana untuk memperbaiki pelayanan bagi suatu organisasi atau badan di masa yang akan datang. Penganugerahan ISO 9001-2008 bukanlah berarti bahwa yang bersangkutan sudah sangat sempurna, tapi lebih kepada pendongkrakan kinerja agar lebih baik lagi. ISO berlaku selama 3 tahun dan setiap tahunnya akan ada tim penilai untuk melihat mutu pelayanan setelah diberikan ISO. Jika setelah diganjar penghargaan kualitas pelayanannya malah menurun, maka kami berhak mencabut penghargaan yang sudah kami berikan tersebut,” bebernya. Secara bersamaan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Hj. Nurhayanti mengatakan, dirinya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPT karena dengan usianya yang masih sangat belia, sudah mampu menduduki peringkat keempat se Jawa Barat dalam hal meningkatkan investasi di wilayah Provinsi terbesar Seindonesia tersebut. “Mudah-mudahan penghargaan ISO ini dapat menjadi pembangkit semangat bagi BPT untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melayani perizinan di Kabupaten Bogor guna mengundang investor yang lebih banyak lagi,” tegasnya. Seperti yang diketahui, 6 jenis perizinan yang diganjar sertifikat ISO 9001-2008 tersebut antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin pembuangan Air Limbah (IPAL), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK). Sep
Paur SIM Polres Metro Bekasi Utamakan Pelayan Dengan Baik Bekasi, Melayu Pos Untuk mewujudkan citra pelayanan Polri, melayani bukan dilayani dan yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak, merupakan suatu pelayanan yang diterapkan oleh Paur SIM Polres Metro Bekasi Akp. I Wayan Sudana dalam hal pelayanan untuk proses permohonan pembuatan surat ijin mengemudi. Kepada Melayu Pos pihaknya menuturkan, melayani memang pekerjaan yang sangat sulit dan tidak gampang membutuhkan banyak tenaga pikiran dan juga kesabaran, namun kita sebagai pelayanan harus berupaya sabar dalam pelayanan, supaya pihak-pihak yang kita layani mengalami kepuasan. Yang jelas kita di sini sebatas melayani, bagaimana supaya mereka yang begitu beragam karakter, latar belakang pengen cepat bisa terlayani dengan baik dan mudah-mudahan dengan pelayanan yang kita berikan, yaitu citra pelayanan Polri melayani bukan dilayani mereka juga mengerti dengan keberadaan kita dan mereka merasa terlayani. Hasil investigasi wartawan Melayu Pos di pelayanan SIM Polres Metro Bekasi, mengingat pergantian tahun 2010 yang persis di awal tahun 2011, masyarakat pemohon surat ijin mengemudi yang dengan antusias untuk membuatkan SIMnya di pelayanan SIM Polres Metro Bekasi yang begitu ramai memadati pelayanan tesebut dengan kesigapan dan kesediaan para petugas yang bertugas di loket-loket dengan penuh tanggung jawab, mereka dapat melayani para pemohon surat ijin mengemudi dengan baik dan tidak seorang pun yang tidak terlayani. Terlihat dalam gambar, para masyarakat pemohon surat ijin mengemudi, duduk dengan santainya di bangku yang telah disediakan untuk menunggu proses pembuatan surat ijin mengemudi mereka, dan menurut salah seorang pemohon yang tidak mau disebut identitasnya yang berhasil kami mintai keterangannya mengutarakan pelayanan SIM di Pores Metro Bekasi sangat cepat dan baik hasilnya, walaupun sudah dikerumuni oleh masyarakat banyak, para petugas tetap memberikan pelayanan yang baik, tanpa pilihpilih, saya salut dengan pelayanan yang telah diberikan oleh para petugas yang bertugas disana, mereka memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat, tuturnya. Mr
Para pemohon SIM duduk bersantai
Serumpun Buruh Dengan Manajemen PT BUCP akan Dipertemukan Bogor, Melayu Pos Kisruh antara buruh PT Bina Usaha Cipta Prima (BUCP) dengan pihak manajemen semakin memanas saja. Pasalnya, manajemen PT BUCP sampai hari ini belum juga memberikan kejelasan mengenai besaran pesangon yang akan diterima para karyawan. Buruh yang kesal karena mediasi yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor tidak juga membuahkan hasil ahkirnya melakukan orasi sambil membentangkan spanduk berisi kecaman kepada manajemen PT BUCP di depan Kantor Bupati Bogor, Kamis (13/ 01) kemarin. Setelah melakukan orasi, perwakilan buruh yang didampingi oleh Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinsosnakertrans Ferlandi Sacakusumah akhirnya diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bogor, Dandan Mulyadi. Koordinator aksi, Nazarudin meminta pemerintah daerah memanggil pimpinan PT BUCP untuk dipertemukan oleh perwakilan para buruh. Karena sudah dua kali (7 dan 10 Januari) manajemen mangkir dari panggilan mediasi yang dilayangkan Dinsosna-
kertrans. “Kehadiran kami disini adalah untuk meminta keadilan dan perlindungan hukum dari Pemkab sebagai buruh dan juga sebagai warga asli Kabupaten Bogor,” tandasnya. Lebih lanjut Nazarudin mengatakan, sudah dua minggu ini para buruh terpaksa menjaga ketat perusahaan secara bergantian karena setelah buruh meminta perusahaan membayar pesangon mereka, pihak perusahaan tertangkap basah hendak memindahkan asset perusahaan secara diamdiam. “Kami terpaksa menduduki perusahaan dan menjaga asset-aset yang ada sebagai jaminan, karena perusahaan pernah tertangkap basah hendak memindahkan asset tanpa sepengetahuan buruh. Dan menurut informasi yang kami dapat dari Dinsosnakertrans ternyata PT BUCP memanglah tidak berizin dan tidak
pernah melaporkan kegiatan operasional perusahaan kepada pihak terkait,” papar ketua DPC PPMI 98 Kabupaten Bogor ini. Pernyataan Nazarudin ini juga diamini kasie norma pengawasan Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor, Sandi R. sandi mengakui jumlah perusahaan yang beroperasi, di Kabupaten Bogor lebih dari 2.000 perusahaan. Dan PT BUCP termasuk perusahaan yang tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Dinas pimpinan M. Alex GP ini. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bogor, Dandan Mulyadi mengatakan, pihaknya menerima aspirasi para buruh ini dan akan memanggil pimpinan PT BUCP untuk mencari kesepakatan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kami akan jadwalkan pertemuan tersebut pekan depan, nanti Pemkab akan mencoba memediasi kedua belah pihak agar ditemukan jalan tengah yang saling menguntungkan. Mengenai proses hukum yang ditempuh para buruh silahkan saja dilanjutkan selagi itu tidak keluar dari koridor yang ada” beber Dandan. Sep
Foto: Sep
Demo Buruh
Bupati Bogor Kembali Rombak Kabinetnya Bogor, Melayu Pos Sesuai dengan konsep manajemen modern, maka organisasi pemerintahan dituntut untuk lebih efisien dan efektif agar lebih cepat luwes dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bogor H. Rachmat Yasin saat melantik dan mengambil sumpah sebanyak sebanyak 47 pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemkab Bogor, Selasa (11/01) kemarin. “Saya minta kepada para pejabat yang dilantik untuk meningkatkan disiplin, kinerja, pengendalian dan pengawasan guna mempercepat tercapainya visi dan misi Kabupaten Bogor,” tegas politisi PPP ini. Dikatakannya, berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, atasan dan atau pejabat wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran, apabila tidak, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan PNS yang melakukan pelanggaran.
Terkait dengan pelantikan yang disertai dengan pernyataan fakta intergritas, menurut mantan ketua DPRD ini hal tersebut sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang perscepatan pemberantasan korupsi. “Artinya, setiap pejabat eselon II yang dikategorikan sebagai penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK paling lambat satu bulan setelah pelantikan dan sumpah jabatan pada setiap mengalami mutasi/rotasi atau promosi jabatan,” tegasnya Sementara itu dari ke-47 pejabat Eselon II dan III yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor nomor 821.2/003/Kpts-BUP/ 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Penetapan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III tersebut, empat orang diantaranya menduduki jabatan eselon II yaitu Drs. H. Yasin Zainudin, MM sebagai Asssiten Pemerintahan, kemudian Drs. Dandan
Mulyadi, M.Si. sebagai Assisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Benny Delyuzar, M.M. sebagai Assisten Kesejahteraan Rakyat, dan Drs. Rustandi, M.Si sebagai Assisten Administrasi, selanjutnya empat orang lainnya menduduki jabatan Eselon III sebagai Camat, masingmasing yaitu Drs. H. Wawan Munawar Sidik sebagai Camat Ciawi, Renaldi Yushab Fiansyah, S.Sos sebagai Camat Gunung Sindur, Drs. Edi Mulyadi sebagai Camat Gunung Puteri dan Yudi Santosa, S.Sos sebagai Camat Caringin. Sementara itu, dihari yang sama Sekretaris daerah Kabupaten Bogor Hj. Nurhayanti juga melantik sebanyak 120 orang pejabat eselon IV dan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mereka yang dilantik pada umumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi yang berada pada lingkup SKPD maupun kecamatan serta kelurahan di lingkungan Pemkab Bogor. Sep
3 Lintas Melayu
Sultan Serdang, Sri SultanTengku Lukman Sinar Basarsyah II Mangkat
“Melayu Berduka”
Pagi itu langit Kota Medan tampak mendung, tampak kesedihan terpancar di wajah orang-orang yang berkumpul di Rumah Jalan Abdullah Lubis No 42/47 Medan, Jumat (14/1). Menunggu Salat Jum’at sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di Mesjid Al-jihad tak jauh dari kediaman beliau. Papan bunga ucapan turut berduka cita berjejer rapi di sekitar rumah duka hingga keujung Jl Abdulah Lubis. Tampak sebuah teratak terlihat sudah berdiri di tengah jalan. Petugas kepolisian kelihatan sibuk mengatur arus lalu-lintas menghindari kemacetan di sepanjang Jl Abdulah Lubis. Satu per satu pelayat berdatangan, mengisi tempat yang sudah disediakan. Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Walikota Medan Rahudman Harahap dan Wakil Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin, Bupati Serdang Bedagai Tengku Erry Nuriadi, kerabat kesultanan Asahan, Langkat, dan Deli, tokoh masyarakat dan seniman, hadir untuk membuktikan bagaimana dekatnya sosok Tengku Lukman Sinar sebagai seorang budayawan dan sejarawan dari Sumatera Utara. Begitu juga kehadiran tokoh Keraton Solo yang menunjukan perannya di nasional juga dunia. Pemangku Adat Kesultanan Serdang Tengku Lukman Sinar meninggal dunia di Malaysia, Kamis kemarin sekira pukul 19.50 waktu Malaysia. Sebelumnya, almarhum sempat dirawat di Rumah Sakit Sime Darby Medical Center, Subang Jaya, Malaysia. Tengku Lukman Sinar memberikan perhatian yang besar terhadap pelestarian budaya tradisional khususnya Melayu dan kebudayaan lainnya di Sumatera Utara tidak hanya sebatas kepentingan tapi sebagai tanggungjawab moral sebagai Sultan di Kesultanan Serdang. Begitu juga kiprahnya dalam mencerahkan masyarakat lewat tulisantulisan dan penjelasannya di setiap seminar yang dihadirinya. Semua dilakukan dengan semangat demokrasi dan semangat yang tak pernah menyerah bahkan saat komplikasi penyakit menggerogoti tubuhnya. “Tuanku sangat demokratis, semangat, dan seorang motivator yang baik bagi anak-anaknya. Dalam berpendapat, Tuanku sangat terbuka dan tidak otoriter,” kenang putri bungsu Almarhum, Tengku Mira Sinar. “Beliau sangat akrab dengan kerabat, bahkan jika ada kerabat yang berkekurangan beliau tak sungkan untuk langsung memberikan bantuan, bahkan dengan tetangga beliau juga cukup perhatian, sering dia menandangi tetangga hanya untuk silaturahmi,” ungkap Tengku Yudhi Meidia, salah seorang kerabat dekat beliau. Wakil Gubernur, Gatot Pudjo Nugroho menyerukan agar masyarakat meneladani sifat dan semangat Tengku. “Semangat dan ibadah beliau harus menjadi teladan dan diteruskan oleh semua anggota keluarga dan semua masyarakat Sumatera Utara umumnya,” tegas Gatot saat melayat di rumah duka. Semangat untuk berkontribusi bagi pengembangan budaya di Sumatera Utara khususnya Melayu membuatnya selalu hadir di setiap pertemuan tidak hanya di dalam, tapi juga di luar negeri. Melalui anggota keluarga, Tengku Lukman Sinar berpesan yang diharapkan dapat mengangkat kembali kekayaan kebudayaan Tanah Air. “Tuanku berpesan agar Melayu bersatu, jangan terpecah belah untuk maju. Tuanku mengingatkan bahwa orang Melayu itu berbudi, dan harus dijaga untuk menghindari pertikaian. Hilangnya budi tadi membuat Melayu sekarang terpecah,” tutur Tengku Mira. Tengku Lukman Sinar SH pergi meninggalkan seorang istri Tengku Suri Serdang, enam putra-putri; dr Tengku Rabita Sinar MPH, Prof Tengku Silvana Sinar MA PHd, Tengku Lukman Basarudin Syaoukry SH Al-Haz, Tengku Eliza Norhan Sinar, Tengku Tirhayazein Sinar MA, Tengku Mira, 14 cucu, dan tiga cicit. Lahir di Istana Kraton Kota Galuh Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai 27 Juli 1933, Tengku Lukman Sinar SH mengecap pendidikan di Herstel Lagere School di Medan (1950), RK Middelbare Uitgebreid Lager Onderwija (MULO) di Medan (1953), SMA Kesatria di Medan (1955), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Sarjana Muda 1962), Pendidikan Kemiliteran LKPW (1963) di Medan dan Kursus Kader Revolusi Indonesia (1964) Latihan Militer di Ci Jantung, Kursus Manajemen Perkebunan oleh Departemen Perkebunan Republik Indonesia di Bandung (1964), Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Jayabaya di Jakarta (Sarjana Hukum 1969), Riset Sejarah dan Budaya Sumatera di Nederland (1976/1980). Karir Tengku Lukman sendiri dimulai dari Kepala Adat Kesultanan Serdang (dinobatkan 2 Juni 2002), Pendiri/ Pembina Sanggar Kesenian Sinar Budaya Group (2002), Penasehat Dewan Kesenian Sumatera Utara (DKSU) sejak 1999, Dewan Adat PB MABMI (2010), Ketua Dewan Adat PB GAMI sejak 2005, Anggota Pleno/Koordinator Sumut LARM se-Sumut sejak 2006, Ketua Bidang Politik dan Adat Forum Komunikasi Silaturahmi Keraton se-Nusantara sejak 2007, dan Ketua Presidium Forkala Sumut sejak 2008. Tengku Lukman Sinar telah mendapatkan puluhan penghargaan. Sebagai sejarawan, Tengku Lukman Sinar sudah menghasilkan ratusan tulisan dalam bentuk buku, majalah, makalah seminar, karya ilmiah, wawancara dan artikel, karya ilmiah di surat kabar dan majalah di dalam maupun luar negeri. Beberapa judul tulisan yang terkenal diantaranya Sari Sejarah Serdang, Pengantar Etnomusikologi dan Tarian Melayu, Adat Budaya Melayu Jatidiri dan Kepribadian, Orang India di Sumatera Utara, dan Lintasan Adat dan Budaya Simalungun. Jenazah Almarhum dimakamkan di mesjid kebesaran Kesultanan Serdang yakni Mesjid Raya Sulaimaniyah, Perbaungan, Jumat (14/1/2011). Tim
Bawaslu Setuju Calon Incumbent Mundur Dulu Jakarta, Melayu Pos Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setuju kepala daerah harus mundur dari jabatannya sebelum menyalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada. “Bawaslu sepakat dengan usulan itu, sangat setuju. Kami mendorong agar aturan tersebut disetujui,” kata anggota Bawaslu Wahidah Suaib di Jakarta, Senin. Wahidah mengatakan, dalam rapat koordinasi pengawasan pilkada, para panitia pengawas pemilu
telah merekomendasikan agar kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilkada mundur dari jabatannya sehingga tidak ada konflik kepentingan. Ia menjelaskan, panitia pengawas di beberapa daerah sering menemukan praktik penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah atau pejabat daerah yang mengikuti pilkada. Bentuk penyalahgunaan kewenangan itu, diantaranya pelibatan pegawai negeri atau pejabat negara untuk berorasi,
berkedok melakukan kegiatan sosial tetapi demi kepentingan pribadi, dan penggunaan fasilitas negara. Temuan-temuan pelanggaran ini, menurut Wahidah tidak semuanya dapat diproses hingga penjatuhan sanksi. Beberapa diantaranya tidak bisa diselesaikan karena keterbatasan regulasi. “Untuk itu, akan lebih baik kalau incumbent itu mundur. Sedangkan bagi pejabat yang ikut pilkada, seharusnya dinonaktifkan sementara,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan mengatur kepala daerah yang mengikuti pilkada harus mundur dari jabatannya. Menurut Mendagri, keharusan kepala daerah mundur dari jabatannya ini akan lebih menjamin asas keadilan dalam pilkada, tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan karena jabatan
tertentu. Sementara itu, sebelumnya, aturan kepala daerah harus mundur dari jabatannya ini sudah diatur dalam UU 12/2008 tentang perubahan kedua UU 32/2004. Namun, ketentuan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meski telah dibatalkan oleh MK, Gamawan mengatakan pihaknya akan tetap kembali mengatur soal itu. “Kita ajukan lagi untuk diatur dengan argumentasi yang lebih lengkap,” demikian Gamawan. Red