ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi
Subsidi BBM dan LPG Dalam konteks subsidi Bahan Bakar Minyak dan LPG, ICW mencatat paling tidak dua kebijakan pemerintah yang sangat berpengaruh kepada besaran nilai subsidi yang harus dibayarkan. Pertama, sejak pertengahan tahun 2006, pemerintah dalam menghitung beban subsidi BBM tidak lagi menggunakan rumus biaya pokok plus fee tetapi menggunakan rumus harga rerata transaksi produk kilang minyak Singapura yaitu Mean Oil Platt Singapore (MOPS). Dimana acuan baku dalam menghitung besaran subsidi BBM adalah MOPS plus alpha. Kedua, guna mengurangi beban subsidi BBM, khususnya minyak tanah oleh rumah tangga. maka pada tahun 2007 pemerintah mulai menetapkan program konversi minyak tanah ke elpiji (LPG paket 3 kg). Harga yang digunakan dalam menghitung beban subsidi LPG adalah harga kontrak LPG pada Saudi Aramco atau biasa dikenal dengan CP Aramco. Sehingga beban subsidi LPG adalah selisih harga jual LPG dengan harga acuan yaitu CP Aramco + 45,21% + Rp 390,1. Catatan ICW, perhitungan subsidi BBM dan LPG ini berpotensi merugikan negara. Alasannya, perubahan metode perhitungan dari cost plus fee menjadi MOPS plus alpha menimbulkan beberapa persoalan, menyangkut kewajaran harga BBM didalam negeri dan berapa besaran subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Dengan mengunakan basis MOPS plus alfa akan menyebabkan patokan harga ekonomian di dalam negeri menjadi lebih tinggi dibandingkan metode cost plus fee. Akibatnya, metode ini menyebabkan bertambahnya beban biaya subsidi, karena masing-masing produk dianggap terpisah. Padahal jika menggunakan basis cost plus fee, perhitungan biaya pokok produksi dilakukan secara keseluruhan dan akan terjadi pengurangan besaran subsidi dari nilai plus penjualan produk lainnya. ICW juga menilai penggunaan basis CP Aramco dalam penentuan harga pokok LPG tidak tepat, Laporan Tahunan 2010
karena sebagian kebutuhan LPG Indonesia berasal dari kilang pertamina dan Kontraktor Migas (KKS).
48
Padahal, biaya produksi LPG dalam negeri jauh lebih rendah dari CP Aramco. Penggunaan patokan CP Aramco ini jelas merugikan masyarakat sebagai pengguna dan pemerintah dalam membayar biaya subsidi pertahun LPG karena dihitung dengan menggunakan biaya pokok yang keliru.