ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi
Keempat, advokasi hilangnya ayat tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan. Pelaku yang menghilangkan ayat (2) pasal 113 UU Kesehatan yang berkaitan dengan tembakau masih belum terungkap. ICW sebagai bagian dari Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok (KAKAR), terus berupaya membongkar aktor dan motif penghilangan ayat tembakau dengan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polda Metro Jaya.
Reformasi Haji : Melawan Korupsi, Tolak Monopoli Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan salah satu usaha layanan konsumen yang sangat besar. Hingga akhir 2010, antrian calon jamaah sudah mencapai 1,5 juta orang. Mereka harus memberi setoran awal minimal Rp. 25 juta. Selain itu, dengan jumlah jamaah lebih dari 200.000 orang (berdasarkan kuota 1/1000 penduduk muslim suatu negara) omset “bisnis� haji bisa mencapai puluhan triliun setiap tahun. Belum ditambah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Masalahnya pengelolaan yang monopolistik oleh Kementrian Agama diikuti dengan ketertutupan dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran. Karena itu, penyelenggaraan haji kerap diwarnai oleh korupsi, pelayanan yang makin buruk tapi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terus bertambah mahal. Upaya ICW mereformasi dimulai dengan mendorong agar penyelenggaraan haji tidak lagi dimonopoli Kemenag. ICW pun terus mengkritisi BPIH. Pada tahun 2010/1431 H, Kemenag mengklaim bahwa BPIH mengalami penurunan dari BPIH 2009/1430H sebesar US$.80 (dari US$.3.422 menjadi US$.3.342). Penurunan tersebut terlalu sedikit . Sebab, berdasarkan perhitungan ICW, jika Rp.1,051 triliun yang berasal dari jasa bunga tabungan haji calon jamaah tidak digunakan untuk kepentingan
Laporan Tahunan 2010
Kemenag, BPIH hanya sebesar US$ 3.015,6
27