EPAPER

• SELASA, 30 APRIL 2013 • 19 JUMADIL AKHIR 1434 H

pemda

Kada Diminta Pangkas Belanja Pegawai JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi memastikan hampir seluruh daerah di tanah air terjadi kelebihan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama di tingkat kabupaten/kota.

Akibatnya, tidak heran jika sampai saat ini penyerapan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih lebih besar dialokasikan untuk membayar gaji pegawai. ’’Belum lagi untuk belanja bepergian dinas. Menurut saya yang agak lebih berat (belanja perjalanan dinas yang tinggi,red), diturunkan lagi. Kalau pergi dinas kan selama ini masuk dalam belanja barang. Hal ini mungkin bisa diganti ke belanja modal,” kata Gamawan di Jakarta, Senin (29/4).

Selain itu Gamawan juga menyarankan beberapa hal.

Di antaranya mengurangi jumlah kelebihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada.

Cara yang bisa ditempuh, kepala daerah (kada) misalnya tidak mengangkat PNS yang baru guna mengganti PNS yang sudah pensiun. Kemudian juga semakin mengintensifkan kinerja PNS yang ada, dengan menempatkan kebutuhan sesuai latar belakang pendidikan yang ada.

Namun begitu, mantan gubernur Sumatera Barat ini menyadari betul, langkah kebijakan apa pun yang diambil, tidak serta merta berjalan sesuai harapan. Karena meski aturan regulasinya sangat jelas, namun keputusan untuk melaksanakan hal tersebut berada di tangan kepala daerah. ’’Jadi memang perlu penataan kembali dan kesadaran bersama untuk melaksanakannya. Dengan mengurangi jumlah PNS misalnya, maka beban gaji bisa menurun.

Beban belanja berkurang dan bisa dialihkan ke kebutuhan utama lainnya,” ujar Gamawan. (gir/jpnn)

pendidikan

Irjen Kemendikbud Sudah Tetapkan Sanksi JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemdikbud), Haryono Umar mengaku sudah merampungkan investigasi penundaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi. Hanya saja mantan pimpinan KPK itu belum bisa menyampaikan materi dari rekomendasi itu. ’’Sudah ada sanksinya apa, faktanya apa, tapi materinya harus Pak Menteri (Mendikbud M Nuh, red) yang sampaikan. Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri fakta-faktanya bagaimana di lapangan, penyebabnya apa,” kata Haryono Umar, Senin (29/4).

Dia menjelaskan, tim investigasi telah menemukan apa yang menjadi penyebab keterlambatan pendistribusian naskah UN ke 11 provinsi di Indonesia tengah. Baik penyebab yang ada di Kemdikbud, di percetakan, maupun di pengawasannya. ’’Rekomendasinya ada yang kita berikan sanksi, yang terberatlah. Kemudian terkait dengan perbaikan-perbaikan manajemen, dengan kredibilitas UN, dan legitimasi penyelenggaraan UN serta kurikulum,” jelas Haryono.

Ditanya mengenai indikasi pidana dalam rekomendasi tim investigasi Itjen Kemdikbud, Haryono mengaku belum sampai ke sana. Karena yang sudah diselesaikan baru investigasi tentang keterlambatan UN di 11 provinsi dan siapa-siapa yang dikenai sanksi. Ke depan, lanjut Haryono, tim akan fokus melakukan investigasi terkait proses tender penggandaan naskah UN. ’’Tapi biar Pak Menteri baca dulu. Perbaikan manajemen secara total harus dilakukan, jangan sampai kemdikbud seperti ini terus menerus, perlu perubahan yang banyak,” tambahnya.

Terpisah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bersikukuh untuk tetap menjadikan hasil Ujian Nasional (UN) 2013 sebagai salah satu syarat kelulusan siswa peserta UN. Kritikan sejumlah kalangan yang mempersoalkan validitas hasil UN 2013 yang kacau, dijawab dengan tegas bahwa UN 2013 sudah sah karena dianggap sudah sesuai prosedur.

Wakil Mendikbud Bidang Pen­ didikan, Musliar Kasim menje­ laskan, penentuan sah tidaknya proses pelaksanaan UN, yang dijadikan acuan adalah petunjuk operasional standar (POS) yang sudah dibuat. ’’Apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai POS yang kita buat, itu yang kita nyatakan sah. Efek psikologis segala macam itu kalau kita kaji, panjang sekali kajiannya,” kata Musliar.

Menurut mantan Rektor Unand Padang ini, ada tidkanya dampak psikologis bagi peserta UN akibat UN tidak serentak secara na­ sional masih bisa diperde­batkan.

Karena ada siswa yang me­ ngatakan senang kalau ujian tepat waktu. ’’Ada orang yang mengatakan bahagia kalau ujian itu diundur, jadi masih bisa belajar. Itu hal yang masih bisa kita perdebatkan, tapi yang kami sampaikan hari ini bahwa ujian nasional ken­ datipun terjadi pergeseran waktu pelaksanaan, tapi sudah dijalankan sesuai petunjuk dalam POS,” tegasnya. (fat/jpnn)

www.radar-bekasi.com email : redaksi@radar-bekasi.com

NASIONAL

2

Susno DPO, Citra Polri Makin Kelam JAKARTA - Mantan Kabareskrim Komjen Pol (purn) Susno Duadji dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung. Penetapan ini dinilai semakin menambah panjang daftar catatan kelam atas citra Polri di mata masyarakat. ’’Bagaimana mungkin seorang purnawirawan jenderal bintang tiga seperti Susno Duadji memper­ tontonkan tindakan melawan hukum kepada publik secara kasat mata,” ujar anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah saat dihubungi wartawan, Senin (29/4).

Semakin sulit lagi bagi posisi Polri karena pada saat Susno melakukan perlawanan terhadap kejaksaan yang akan mengeksekusi putusan MA tersebut, Polda Jabar telah ber­ tindak selaku ’’pelindungnya”. ’’Dengan kaburnya Susno tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kemarahan publik terutama pihak-pihak yang selama ini menganggap polri sudah terlalu banyak menikmati buah perjuang­ an reformasi yang dilahirkan oleh gerakan mahasiswa bersama rakyat sejak tahun 1998 lalu,” ucap Basarah.

Menurut poliltikus PDI Perjuang­ an tersebut, agar kasus itu tidak melebar ke mana-mana, sebaiknya Susno segera menyerahkan diri lebih dahulu kepada pihak yang berwajib. Jika ada hal-hal yang dirasakan sebagai perbedaan tafsir atas putusan Mahkamah Agung maka tempuhlah jalur hukum yang tersedia. ’’Jangan melakukan cara-cara yang membuat publik menjadi tidak simpatik seperti sekarang ini. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan garagara ulah Susno lalu citra korps polri menjadi semakin buruk di mata masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal

RAKA DENNY/JAWAPOS

MUNCUL DI YOUTUBE: Setelah dinyatakan buron oleh Kejaksaan Agung, mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Susno Duadji memberikan pernyataan melalui video yang ditayangkan di Youtube, Senin (29/4) sore. Video tersebut diunggah oleh akun Yohana Celia. Susno tampak mengenakan batik dengan motif berwarna hitam dan putih. Ia bicara di sebuah tempat dengan latar belakang putih.

Timur Pradopo kembali menegas­ kan bahwa pihaknya siap membantu Kejaksaan Agung untuk melakukan eksekusi terhadap mantan Kaba­ reskrim Polri Komisaris Jenderal (purn) Susno Duadji. Ini dijanjikan kembali setelah Kapolri sudah sempat mengadakan pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung, pekan lalu. ’’Polri akan membantu pelaksa­ naan yang dilakukan bapak Jaksa Agung dan seluruh aparat kejaksaan yang kaitan dengan kegiatan untuk

eksekusi,” kata Timur.

Menurut Timur, kepolisian akan ikut bersama tim Kejaksaan Agung untuk melakukan eksekusi itu.

Namun, ia mengaku tak tahu waktu penjadwalan kembali ek­se­kusi Susno. ’’Sekali lagi eksku­sinya kan dari kejaksaan ya. Jadi polisi mem­ bantu,” tukas Kapolri.

Mengenai keberadaan Susno saat ini, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), BM Wibowo, memas­t ikan kalau

Susno Duadji masih berada di Indonesia. Namun mereka tidak tahu di mana mantan Kapolda Jawa Barat tersebut berada.

Susno kata Wibowo, sempat me­ nyampaikan pesan bahwa dia tidak lari atau bersembunyi. Namun dia hanya menghindari proses eksekusi yang menurutnya tidak sesuai hukum. ’’Tapi hanya meng­hin­dar dari eksekusi yang tidak berlandaskan hukum,” ujar Wibowo.

Meski terjerat masalah hukum,

Wibowo mengatakan, partainya sampai saat ini masih mencalon­kan Susno sebagai calon anggota legislatif (caleg). ’’Sebab dia belum tereksekusi.

Selain itu belum waktunya juga coret mencoret caleg,” ucapnya.

Wibowo menyatakan untuk saat ini PBB belum akan mem­ berikan bantuan hukum kepada Susno. ’’Kalau kondisi masih seperti biasa belum ada kemajuan, bantuan hukum belum diperlu­ kan,” pungkasnya. (gil/jpnn)

JAKARTA

Ahok Geram Penghuni Liar Waduk Pluit

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama merasa geram dengan penolakan warga Waduk Pluit, Jakarta Utara untuk direlokasi. Padahal, Peme­ rintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan rumah susun untuk menampung para penduduk yang menempati area yang terlarang untuk hunian itu. ’’Kasih rusun, nggak mau. Mau­nya rumah yang rata. Ya, kalau mis­kin tahu diri lah. Dikasih ru­mah, nggak mau,” ujar Wagub DKI yang biasa

Ahok itu saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/4).

Ahok juga kesal lantaran warga Waduk Pluit meminta Pemprov DKI untuk membayar ganti rugi atas tanah yang mereka tempati.

Ahok dengan tegas menolak permintaan ini. Pasalnya, tanah di sekitar Waduk Pluit adalah milik negara dan warga mendu­ dukinya secara ilegal.

Politisi Gerindra itu memahami bahwa warga terpaksa tinggal di Waduk Pluit karena kesulitan eko­

nomi. Namun, lanjutnya, ke­pen­tingan umum tetap harus didahulukan. ’’Di Jakarta nggak pernah beres soal lahan, ini kalau didudukin terus minta ganti. Dudukin tanah negara (waduk) yang objek vital terus minta diganti,” ungkap Ahok dengan nada kesal.

Ahok juga mengaku akan me­ ngau­d it anggaran di sejumlah dinas. Hal ini dilakukan setelah anggaran-anggaran itu ditengarai bocor. Salah satunya adalah anggaran perjalanan dinas. ’’Dulu

pas saya jadi bupati, saya yang lihat sendiri. Nanti kami akan audit,” ujar Ahok.

Namun begitu, Ahok menegas­ kan, sistem yang akan diterapkan untuk melakukan pengawasan setiap anggaran dinas tidak akan dibuka. Sebab, dia ingin melakukan hal tersebut berdasarkan penga­ lamannya di DPR. ’’Kami tidak mau buka. Aku pengalaman di DPR. Kami tidak mau bilangin dulu. Kami sudah tahu cara-ca­ ranya. Bertahap lah,” katanya.

Direktur: Hetty. General Manager: Faturohman S Kanday. Pemimpin Redaksi: Zaenal Aripin. Redpel Kabupaten: Deny Ahmad Furqon. Redpel Kota: Bisman Pasaribu. Redaktur: SL Harjanto, Yulizar Efrizal H. Asred: Miftakhudin, Beny Sang Surya. Sekretaris Redaksi: Rita Agustin. Staf Redaksi: Sammy Akbar, Masngudin, Giri Sasongko, Irwan, Enriko,Dharmawan Sutanto, Nia Septiani, Adi Warsono. Fotografer: Firmanto Hanggoro, Risky Andrianto. Pracetak: Yudhi Handoko, Arry Setiawan, Denis Arfian, Tusiyono. Editor: Riskha Ayu Rindiatika. Teknologi Informasi: Beni Irawan. Pemasaran/Sirkulasi: Asep Rachmat (Koordinator). Manager Iklan: Moh Fajar. Supervisor iklan: Sri Sulastri, Lalu Wirahadi. Keuangan: Ani Irawati. Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Perkantoran Suncity Square, Jl M Hasibuan Blok A40-41, Bekasi. Telp. Redaksi: 021-88863639. Email: radarbekasi@gmail.com/ radar.bekasi@yahoo.com. Telp Iklan:02188863640 FO: 021-88966203. Telp. Keuangan : 021-88863641, Telp, Pemasaran: 021-91261843. Faks: 021-88863641, 021-88863639. Telp: 021-88966203, 88863641. Bank: Bank CIMB Niaga Bekasi. No.Rek: 925-01- 00699-00-0 a.n PT BEKASI EKSPRES MEDIA. Diterbitkan oleh: PT Bekasi Ekspres Media.

Percetakan: PT Bogor Media Grafika (isi diluar tanggung jawab percetakan).

Wartawan Radar Bekasi selalu dibekali identitas dan tidak menerima uang atau barang berharga lainnya dari narasumber.

Anggota DPRD DKI Jakarta, William Yani mendukung rencana audit anggaran di sejumlah dinas.

Menurutnya, audit perlu dilakukan agar tidak ada lagi penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Terlebih selama ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dinas memang kurang dalam hal pe­ ngawasan. ’’Rencana audit itu cukup baik. Selama itu untuk kepentingan masyarakat, kami setuju,” tandasnya. (dil/jpnn)

TARIF IKLAN WARNA HALAMAN 1 IKLAN SOSIAL ADVERTORIAL HITAM PUTIH HALAMAN 1 IKLAN SOSIAL ADVERTORIAL PENGUMUMAN LELANG IKLAN BARIS

FC FC FC FC BW BW BW BW BW

: : : : : : : : :

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp RP Rp Rp

40.000,55.500,25.000,25.000,24.000,36.000,18.000,18.000,20.000,10.000,-