Hasil hasil muktamar VIII kammi

1

HASIL-HASIL MUKTAMAR VIII KAMMI

PENGURUS PUSAT KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

2011-2013

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ---------------------------------------------------------------------------------

i

DAFTAR ISI

----------------------------------------------------------------------------------------

ii

1.

KONSIDERAN SIDANG ----------------------------------------------------------------------

1

2.

AGENDA PERSIDANGAN -------------------------------------------------------------------

20

3.

AGENDA TATA TERTIB ---------------------------------------------------------------------

23

4.

PANDANGAN UMUM ------------------------------------------------------------------------

30

5.

ANGGARAN DASAR --------------------------------------------------------------------------

39

6.

ANGGARAN RUMAH TANGGA -------------------------------------------------------------

45

7.

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI -------------------------------------------

84

8.

PANDUAN KERJA NASIONAL --------------------------------------------------------------

92

9.

REKOMENDASI INTERNAL DAN EKSTERNAL ----------------------------------------- 102

10.

JUKLAK DAN JUKNIS PENGEMBANGAN WILAYAH ----------------------------------- 106

11.

ATRIBUT ORGANISASI ---------------------------------------------------------------------- 109

12.

REKOMENDASI DEWAN PENASIHAT---------------------------------------------------- 111

13.

CALON TUAN RUMAH MUKTAMAR IX -------------------------------------------------- 113

14.

ANGGOTA TIM PENYUSUN RENSTRA 2014-2024 ------------------------------------ 115

15.

KETETAPAN KOMISI PEMILIHAN RAYA ------------------------------------------------ 117

16.

PENETAPAN KETUA UMUM / FORMATUR --------------------------------------------- 119

17.

PENETAPAN MEJELIS PERTIMBANGAN PUSAT -------------------------------------- 123

18.

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) 2011-2013 ---------------------------- 128

ii

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Alloh SWT yang telah menyatukan hati-hati kita dalam ikatan aqidah, fikrah dan harakah. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam iqomatuddin Islam di muka bumi ini.

Setelah berkutat dan bergulirnya momentum Muktamar Nasional VIII KAMMI pada tanggal 30 Mei-5 Juni 2013, kami persembahkan untuk yang terakhir kalinya atas saksi yang telah mengukir sejarah perjalanan Muktamar VIII (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dalam bentuk Hasil-hasil Muktamar VIII kepengurusan periode 2011- 2013 yang dengan bimbingan Allah SWT kami dapat menyelesaikannya.

Banyak kekurangan dalam penyusunan Hasil-hasil Muktamar VIII ini dari yang kita rencanakan. Kami harap Hasil-hasil Muktamar VIII ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan secara maksimal sebagai bentuk kesadaran atas tanggung jawab bersama untuk tegaknya himmah kita dalam wadah besar yang bernama KAMMI ini.

Jazakumullah khairon katsiron kepada tim penyusun Hasil-hasil Muktamar VIII ini, berapa orang pun yang kerja semoga karya ini selalu menjadi amal dan hasil yang terbaik yang coba kita kumpulkan dan persembakan. Semoga amal-amal yang telah dilakukan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Semoga kita selalu menjadi pembelajar sejati yang tidak jatuh dikemudian hari. “Siapa yang cepat-cepat bekerjasama dengan kita dalam da’wah ini, dia akan mendapat kebaikan yang lebih baik. Siapa yang bimbang ragu, kita mohon kepada Allah SAW agar Dia menghapus keraguan dan kebimbangannya. Siapa saja yang bermalas-malasan dan suka duduk berpangku tangan menjadi penonton, maka dia telah berbuat suatu kesalahan dan menganiaya dirinya.� (Hasan Al Banna) Malang-Jakarta, Juli 2013 Tim Penyusun

iii

1|

KONSIDERAN SIDANG

2|k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 01/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG AGENDA ACARA DAN TATA TERTIB MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme MUKTAMAR VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib MUKTAMAR VIII KAMMI

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno I MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 23 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 2 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Agenda Acara dan Tata tertib MUKTAMAR VIII KAMMI, sebagaimana terlampir.

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 23 Rajab 1434 H/2 Juni 2013 M Pukul : 17.44 WIB.

PRESIDIUM SIDANG

Andriyana Ketua

Hadi Prayitno Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Maukuf Masykur Anggota

3|k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 02/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PRESIDIUM SIDANG MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme MUKTAMAR VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno I MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 24 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Presidium Sidang Muktamar VIII KAMMI yang terdiri dari: 1. Phirman Rezha Abd. Razak (Makassar) 2. Haris Sucipto (Medan) 3. Hidayah Sunar Perdanastuti (Jawa Timur-Bali) 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 24 Rajab 1434 H/3 Juni 2013 M Pukul : 10.19 WIB.

PRESIDIUM SIDANG

Andriyana Ketua

Hadi Prayitno Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Maukuf Masykur Anggota

4|k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 03/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENILAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PP KAMMI 2011-2013 MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Penilaian dan Evaluasi dan kinerja PP KAMMI dalam memimpin, mengembangkan dan menguatkan organisasi KAMMI periode 2011-2013 .

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno II MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 25 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PP KAMMI periode 20112013 telah dibahas dan dinilai oleh Pengurus Wilayah dan Daerah KAMMI, dengan hasil semua Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah menolak LPJ PP KAMMI periode 2011-2013.

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 25 Rajab 1434 H/4 Juni 2013 M Pukul : 00.19 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

5|k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 04/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENETAPAN HASIL SIDANG KOMISI MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI,maka dipandang perlu untuk mengesahkan hasil sidang komisi A, B, C dan D.

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno IV MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 26 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2013M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Hasil sidang komisi A, B, C, dan D. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 26 Rajab 1434 H/5 Juni 2013 M Pukul : 15.36 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

6|k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 05/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART) MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI,maka dipandang perlu untuk mengesahkan AD-ART Muktamar VIII KAMMI

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno III MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 26 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 26 Rajab 1434 H/5 Juni 2013 M Pukul : 15.36 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

7|k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 06/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENGESAHAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO) MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

:Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan GBHO Muktamar VIII KAMMI

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN :Hasil Pembahasan Sidang pleno III MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 26 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 26 Rajab 1434 H/5 Juni 2013 M Pukul : 15.36 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

8|k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 07/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENGESAHAN PANDUAN KERJA NASIOANAL MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

:Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Panduan Kerja Nasional Muktamar VIII KAMMI

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno III MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 26 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2013M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Panduan Kerja Nasional 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 26 Rajab 1434 H/5 Juni 2013 M Pukul : 15.36 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

9|k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 08/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENGESAHAN REKOMENDASI INTERNAL DAN EKSTERNAL MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI,maka dipandang perlu untuk mengesahkan Rekomendasirekomendasi Muktamar VIII KAMMI

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN :Hasil Pembahasan Sidang pleno III MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 26 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Rekomendasi Internal dan Eksternal 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 26 Rajab 1434 H/5 Juni 2013 M Pukul : 15.36 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

10 | k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 09/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENGESAHAN PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN PENGURUS WILAYAH MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan pembentukan dan pembubaran Pengurus Wilayah.

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno III MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 26 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2013M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Pembentukan dan pembubaran Pengurus Wilayah.

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 26 Rajab 1434 H/5 Juni 2013 M Pukul : 15.36 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

11 | k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 10/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENETAPAN ATRIBUT ORGANISASI MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan atribut organisasi KAMMI.

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno III MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 26 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2013 M, diTangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Atribut Organisasi KAMMI. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 26 Rajab 1434 H/5 Juni 2013 M Pukul : 15.36 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

12 | k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA ( KAMMI ) NOMOR : 11/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG REKOMENDASI NAMA ANGGOTA DEWAN PENASEHAT PENGURUS PUSAT KAMMI PERIODE 2013-2015 MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI,maka dipandang perlu untuk mengesahkan rekomendasi nama anggota Dewan Penasehat Pengurus Pusat KAMMI periode 2013-2015.

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno III MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 26 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Rekomendasi nama anggota Dewan Penasehat PP KAMMI periode 2013-2015.

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 26 Rajab 1434 H/5 Juni 2013 M Pukul : 15.36 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

13 | k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA ( KAMMI ) NOMOR : 12/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG REKOMENDASI CALON TUAN RUMAH MUKTAMAR IX KAMMI MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan rekomendasi calon tuan rumah Muktamar IX KAMMI.

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno III MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 26 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Rekomendasi calon tuan rumah Muktamar IX KAMMI. 1. Surabaya 2. Maluku Utara 3. Bali 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 26 Rajab 1434 H/5 Juni 2013 M Pukul : 15.36 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

14 | k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 13/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENGESAHAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KAMMI 2013-2023 MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan anggota tim penyusun rencana strategis KAMMI 2013-2023.

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno III MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 26 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2013M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Anggota tim penyusun rencana strategis KAMMI 20142024.

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 26 Rajab 1434 H/5 Juni 2013 M Pukul : 15.36 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

15 | k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 14/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENGESAHAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM/FORMATUR DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN PUSAT MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI,maka dipandang perlu untuk mengesahkan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum/Dewan Formatur dan Anggota Majelis Permusyawaratan Pusat Muktamar VIII KAMMI

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno III MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 26 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Tata Cara Pemilihan Ketua Umum/Dewan Formatur dan Anggota Majelis Permusyawaratan Pusat 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 26 Rajab 1434 H/5 Juni 2013 M Pukul : 15.36 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

16 | k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 15/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG HASIL MUSYAWARAH AHLUL HALLI WAL’AQDI (AHWA) TENTANG KETUA UMUM PENGURUS PUSAT KAMMI PERIODE 2013-2015 MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan hasil musyawarah Ahlul Halli Wal ‘Aqdi (AHWA)

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil syura AHWA pada tanggal 27 Rajab 1434 bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Saudara Andriyana, S.T. sebagai Ketua Umum Pengururs Pusat KAMMI periode 2013 – 2015.

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 27 Rajab 1434 H/6 Juni 2013 M Pukul : 11.07 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

17 | k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 16/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG HASIL MUSYAWARAH AHLUL HALLI WAL’AQDI (AHWA) TENTANG TIM FORMATUR PENGURUS PUSAT KAMMI PERIODE 2013-2015 MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan hasil musyawarah Ahlul Halli Wal ‘Aqdi (AHWA)

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil syura AHWA pada tanggal 27 Rajab 1434 bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Nama-nama berikut sebagai Tim Formatur Pengurus Pusat KAMMI periode 2013 – 2015 1. Edi Mardiana 2. Fikri Aziz 3. Hadi Prayitno 4. Kartika Nur Rakhman 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 27 Rajab 1434 H/6 Juni 2013 M Pukul : 11.07 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

18 | k a m m i

KETETAPAN MUKTAMAR VIII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 17/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN PUSAT KAMMI PERIODE 2013-2015 MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama anggota Majelis Permusyawaratan Pusat (MPP) KAMMI periode 2013-2015.

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno V MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 27 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Nama-nama berikut sebagai anggota MPP KAMMI periode 2013-2015.

1. Deni Priyatno 2. Maukuf Masykur 3. Mohan 4. Muhammad Ilyas 5. Muhith Harahap 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 27 Rajab 1434 H/6 Juni 2013 M Pukul : 11. 52 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota KETETAPAN MUKTAMAR VIII Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

19 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) NOMOR : 18/MUK-VIII/VI/2013 TENTANG PENGESAHAN HASIL-HASIL SIDANG MUKTAMAR VIII KAMMI Bismillahirrahmanirahim, Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah MENIMBANG

: Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VIII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan hasil-hasil sidang MUKTAMAR VIII KAMMI.

MENGINGAT

: 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI. 2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno VI MUKTAMAR VIII KAMMI pada tanggal 27 Rajab 1434 H bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2013 M, di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Seluruh hasil-hasil sidang MUKTAMAR VIII KAMMI. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah, Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 27 Rajab 1434 H/6 Juni 2013 M Pukul : 11.57 WIB. PRESIDIUM SIDANG

Phirman Rezha A.R. Ketua

Haris Sucipto Anggota

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Hidayah Sunar P. Anggota

20 | k a m m i

AGENDA PERSIDANGAN Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

21 | k a m m i

AGENDA PERSIDANGAN MUKTAMAR VIII KAMMI

Minggu, 2 Juni 2013 Waktu Agenda Sidang 10.15-17.30 SIDANG PLENO I 1. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Sidang.

2. Penetapan Agenda dan Tata Tertib Sidang 3. Pemilihan Presidium Sidang Muktamar VIII KAMMI Senin, 3 Juni 2013 08.30-10.30 Lanjutan Sidang Pleno I 10.30-22.30 SIDANG PLENO II Laporan Pertanggungjawaban PP KAMMI 1. Penyampaian dan Pembahasan LPJ PP KAMMI 2. Penyampaian dan Pembahasan LPJ MPP KAMMI. 3. Pandangan Umum Perwakilan PW dan PD KAMMI terhadap LPJ PP dan MPPKAMMI. 4. Tanggapan PP KAMMI atas Pandangan Umum Perwakilan PW dan PD KAMMI. 5. Pernyataan Demisioner PP KAMMI Selasa, 4 Juni 2013 08.30-14.00 SIDANG PLENO III 1. Pembagian Komisi 2. Sidang-sidang Komisi Rabu, 5 Juni 2013 08.30-14.00 Lanjutan Sidang Pleno III 14.00-15.30 SIDANG PLENO IV Pembacaan dan penetapan hasil-hasil sidang komisi 15.30-16.00 Ishoma 16.30-24.00 SIDANG PLENO V Penetapan Ketua Umum PP KAMMI, Formatur dan Anggota MPP 1. Proses pemilihan dan penetapan Ketua Umum dan tim formatur PP KAMMI dilakukan oleh Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dengan mekanisme syura.

2. AHWA membahas bakal calon Ketua Umum PPK AMMI yang telah dihasilkan dari penjaringan aspirasi.

3. Syura AHWA akan menghasilkan Ketua Umum PP KAMMI dan 4 (empat) orang anggota tim formatur yang segera ditetapkan oleh Presidium Sidang 4. Ketua Umum PP KAMMI terpilih memberikan orasi politik perdana.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Keterangan Dipimpin Presidium sidang sementara yang terdiri dari Steering Commite dan TKSO

22 | k a m m i

Kamis, 6 Juni 2013 00.00-02.00 Lanjutan Sidang Pleno V 11.00-11.15 Lanjutan Sidang Pleno V 11.15-11.55 SIDANG PLENO V LANJUTAN Pemilihan MPP KAMMI 1. Pengusulan nama oleh PW dan PD KAMMI. 2. Tiap kandidat MPP harus membawa minimal 5 suara PD KAMMI. 3. Jika sudah ada yang 5 suara,langsung ditetapkan menjadi anggota MPP 4. Jika lebih dari 5 orang kandidat terpilih, maka dilakukan syura diantara mereka.

5. Demikian juga jika kurang dari 5 nama, maka 2/3/4 orang itu melakukan syura.

11.55-12.00 Sidang Pleno VI Pengesahan hasil-hasil sidang Muktamar VIII KAMMI

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

23 | k a m m i

AGENDA TATA TERTIB Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

24 | k a m m i

TATA TERTIB MUKTAMAR VIII

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) Bismillaahirrahmaanirrahiim, Pasal 1 Nama Permusyawaratan ini dinamakan MUKTAMAR VIII Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Pasal 2 Waktu dan Tempat MUKTAMAR VIII KAMMI dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Rabu, tanggal 30 Mei s.d. 5 Juni 2013, bertempat di Universitas Terbuka Kota Tanggerang Selatan.

Pasal 3 Kedudukan MUKTAMAR VIII KAMMI merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi KAMMI yang dihadiri oleh Pengurus Pusat KAMMI, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah KAMMI, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat dan anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) KAMMI. Pasal 4 Kekuasaan MUKTAMAR VIII KAMMI memiliki kekuasaan sebagai berikut: 1. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban PP dan MPP KAMMI Periode 2011-2013.

2. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan penjabarannya.

3. Menetapkan GBHO dan penjelasannya.

4. Menetapkan Pengurus Pusat dengan jalan memilih Ketua Umum PP KAMMIyang sekaligus sebagai Formatur dan 4 (empat) orang sebagai Mide Formatur.

5. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pertimbangan Pusat KAMMI. 6. Memilih dan menetapkan Anggota Kehormatan KAMMI 7. Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat PP KAMMI. 8. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan atau pembubaran KAMMI daerah dan KAMMIWilayah.

9. Menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal.

10. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Muktamar IX. 11. Membahas dan menetapkan Atribut Organisasi.

12. Membahas dan Menetapkan Panduan Kerja Nasional 13. Membahas dan menetapkan rencana strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

25 | k a m m i

Pasal 5 Peserta 1. Peserta MUKTAMAR VIII adalah Pengurus Pusat, utusan Pengurus Wilayah KAMMI, utusan Pengurus Daerah KAMMI, Badan-Badan Khusus serta LSO di tingkat Pusat, dan anggota MPP KAMMI. 2. Pengurus Pusat, utusan Pengurus Wilayah dan utusan Pengurus Daerah merupakan peserta penuh.

3. Badan-badan Khusus, LSO di tingkat pusat, Anggota MPP KAMMI, dan Undangan 4. Pengurus Pusat merupakan peserta peninjau.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasal 6 Kriteria Peserta Utusan peserta penuh terdiri dari pengurus pusat, 3 orang pengurus wilayah yang berstatus minimal AB 2, dan 3 orang pengurus daerah yang berstatus minimal AB2.

Peserta peninjau terdiri dari 2 orang utusan PW, 2 orang utusan PD, Badan Khusus dan LSO KAMMI pusat, anggota MPP. Utusan peserta penuh Pengurus Daerah (PD) maksimal berjumlah 3 orang kader dengan minimal berstatus AB2 dan dapat mengirimkan utusan peserta peninjau maksimal berjumlah 2 orang kader dengan minimal berstatus AB2.

Peserta biasa adalah utusan pengurus wilayah dan pengurus daerah di luar ayat 1 dan ayat 2. Utusan peserta dari Pengurus Daerah KAMMI Persiapan maksimal 2 orang yang berstatus minimal AB2 dengan status kepesertaan sebagai peserta peninjau.

Utusan Pengurus Daerah dan Wilayah membawa surat tugas yang ditandatangani Ketua Umum Pengurus KAMMI di tiap level yang mengirimkan, dengan melampirkan data diri.

Ketiadaan surat tugas menyebabkan gugurnya status kepesertaan.

Pengurus wilayah dapat menggantikan peserta daerah yang tidak hadir dalam 1 wilayah tersebut dengan syarat membawa surat rekomendasi dari Pengurus Daerah.

Pasal 7 Hak Peserta 1. Peserta Penuh mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih.

2. Peserta Peninjau mempunyai hak bicara.

3. Berdasar sistem pemilihan Ketua KAMMI 2013-2015 yang menggunakanmekanisme Pemilihan Raya, maka bagi bakal calon ketua yang berhalanganhadir dalam forum persidangan, tetap memiliki hak dipilih. Ini memilikilandasan pada Anggaran Rumah Tangga KAMMI Pasal 6 Ayat 1.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

26 | k a m m i

Pasal 8 Kewajiban Peserta Kewajiban peserta MUKTAMAR VIII KAMMI adalah: 1. Menjaga akhlak Islami.

2. Menaati tata tertib MUKTAMAR VIII KAMMI. 3. Tidak membuat forum di dalam forum.

4. Tidak membuka laptop atau dokumen yang tidak berhubungan dengan materi persidangan.

5. Selama sidang berlangsung peserta berkewajiban menghormati dan menaatipimpinan sidang.

6. Meminta izin kepada pimpinan sidang jika tidak mengikuti sidang, atau akan meninggalkan forum persidangan.

7. Peserta berbicara setelah ditunjuk presidium sidang Pasal 9 Sanksi 1. Sanksi diberikan oleh pimpinan sidang kepada peserta yang melanggar tatatertib.

2. Sanksi dapat berbentuk peringatan, pencabutan hak bicara, atau dikeluarkan dari forum atas persetujuan peserta muktamar Pasal 10 Jenis Sidang 1. Persidangan MUKTAMAR VIII KAMMI terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi.

2. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh peserta MUKTAMAR VIII KAMMI. 3. Sidang komisi dihadiri oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan.

Pasal 11 Naskah Sidang 1. Naskah yang akan dibahas dalam persidangan Muktamar VIII adalah KEPUTUSAN yang sudah dihasilkan oleh tim TKSO yang di bentuk pada rapimnas Pengurus Wilayah D.I. Yogyakarta.

2. Jika akan mengamandemen pasal-pasal yang sudah ada, peserta sidang harus melalui mekanisme berikut: a. Mengajukan usulan kepada Presidum Sidang untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap pasal atau ayat tertentu dalam AD, ART, GBHO dan Mekanisme Penetapan Ketua Umum/Formatur KAMMI serta Anggota MPP. b. Mendapatkan dukungan 2/3 dukungan suara dari peserta penuh SidangPleno MUKTAMAR VIII KAMMI.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

27 | k a m m i

Pasal 12 Sidang Pleno Sidang pleno bertugas: 1. Menetapkan agenda acara dan tata tertib MUKTAMAR VIII KAMMI. 2. Memilih pimpinan presidium sidang pleno.

3. Membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban PP KAMMI Periode 2011-2013 4. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan penjabarannya.

5. Menetapkan GBHO dan penjelasannya.

6. Menetapkan Pengurus Pusat dengan jalan memilih Ketua Umum PP KAMMI yang sekaligus sebagai Formatur dan 4 (empat) orang sebagai Mide Formatur.

7. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pertimbangan Pusat KAMMI. 8. Memilih dan menetapkan Anggota Kehormatan KAMMI. 9. Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat PP KAMMI. 10. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan atau pembubaran KAMMI Wilayah.

11. Menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal.

12. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Muktamar VIII. 13. Membahas dan menetapkan Atribut Organisasi.

14. Membahas dan Menetapkan Panduan Kerja Nasional 15. Membahas dan menetapkan rencana strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 13 Sidang Komisi Sidang komisi terdiri atas: 1. Komisi A membahas AD, ART, dan usulan nama-nama Dewan Penasehat PP KAMMI 2. Komisi B membahas GBHO, Atribut Organisasi, Mekanisme Pengesahan Pengurus KAMMI dan Penetapan atau Pembubaran KAMMI Wilayah.

3. Komisi C membahas Mekanisme Pemilihan Ketua Umum/Formatur, Mekanisme Pemilihan Anggota MPP, serta Usulan calon tuan rumah penyelenggaran Muktamar IX. 4. Komisi D membahas Rekomendasi Internal dan Eksternal, Panduan Kerja Nasional dan Rencana Strategis jangka pendek, menengah dan panjang.

Pasal 14 Quorum 1. Sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta penuh yang hadir pada saat MUKTAMAR VIII KAMMI. 2. Sidang komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota komisi yang bersangkutan.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

28 | k a m m i

3. Apabila sampai batas waktu yang telah disepakati sidang pleno atau sidang komisi tidak mencapai quorum, maka sidang diundur selama 2 x15 menit dan setelah itu sidang dianggap sah.

Pasal 15 Mekanisme Pengambilan Putusan 1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila kemufakatan tidak tercapai, maka dilakukan penundaan selama 2x10menit untuk dilakukan lobi.

3. Apabila poin 2 tidak tercapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak di mana suara Pengurus Pusat bernilai 3 suara, suara Pengurus Wilayah bernilai 2 suara dan Pengurus Daerah bernilai 1 suara.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Pasal 16 Pimpinan Sidang Pleno Pimpinan sidang pleno berbentuk presidium pimpinan sidang yang berjumlah 3orang.

Pimpinan Sidang Pleno I dipimpin oleh SC MUKTAMAR VIII KAMMI atau yang mewakili.

Presidium pimpinan sidang pleno selanjutnya akan dipilih melalui proses pemilihan dalam Sidang Pleno I. Presidium pimpinan sidang terpilih akan memimpin jalannya sidang MUKTAMAR VIII KAMMI hingga selesai.

Pasal 17 Mekanisme Penetapan Pimpinan Sidang Pleno Proses penetapan pimpinan sidang pleno melalui 2 tahap, yaitu: pencalonan dan pemilihan.

Pimpinan sidang pleno dipilih dari dan oleh peserta penuh.

Seluruh tahapan penetapan harus dilaksanakan dengan adab-adab Islamimeliputi: a. Berprinsip dasar bahwa jabatan adalah amanah yang harusdipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat. b. Bukan karena motivasi minta jabatan, tetapi karena diminta oleh ummat. c. Tidak memberikan iming-iming berupa jabatan dan materi apapun. d. Menjaga akhlaq dasar Islam dengan tidak dengki, sombong, meremehkan, mengolok-olok, ghibah, namimah, su’udzan, fitnah dan zalim. e. Menjaga kebersamaan, sopan dalam perbuatan, santun dalam perkataan,dan bertanggung jawab. f. Lapang dada dalam menerima keputusan bersama. g. Menegakkan prinsip berkeadilan.

Calon pimpinan sidang diajukan oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah.

Setiap calon menyatakan kesediaannya di depan forum.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

29 | k a m m i

6. Apabila calon pimpinan sidang berjumlah 3 orang maka langsung ditetapkan sebagai Presidium Pimpinan Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI. 7. Apabila calon pimpinan sidang berjumlah lebih dari 3 orang maka pemilihanpimpinan sidang diadakan dengan pemungutan suara terbuka denganmekanisme voting Pengurus Pusat bernilai 3 suara, Pengurus Wilayah bernilai2 suara dan Pengurus Daerah bernilai 1 suara.

8. Tiga calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai PresidiumPimpinan Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI. Pasal 18 Pimpinan Sidang Komisi 1. Presidium sidang komisi terdiri dari 3 (tiga) orang.

2. Unsur presidium sidang komisi terdiri dari tiga orang pimpinan yang dipilih dari anggota komisi.

3. Salah satu anggota presidium berfungsi sebagai pencatat hasil persidangan.

Pasal 19 Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang Pimpinan sidang pleno dan komisi berhak: 1. Memberikan sanksi kepada peserta sidang apabila melanggar tata tertib.

2. Menskors persidangan atas persetujuan peserta sidang 3. Pimpinan sidang pleno dan komisi berkewajiban: a. Memimpin jalannya persidangan hingga selesai. b. Menandatangani konsideran hasil-hasil persidangan. c. Menyerahkan hasil-hasil persidangan kepada SC Muktamar. d. Pimpinan sidang ketika akan meninggalkan sidang meminta izin kepada peserta sidang.

4. Berkonsultasi dengan SC Muktamar berkaitan dengan fasilitas dan kelancaran jalannya persidangan.

5. Berkonsultasi dengan TKSO berkaitan dengan naskah-naskah konstitusi.

Pasal 20 Penutup Segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan pasal dan atau kesepakatan baru akan diputuskan oleh pimpinan sidang atas pesetujuan peserta sidang melalui musyawarah mufakat.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

30 | k a m m i

Pandangan Umum PD dan PW KAMMI terhadap LPJ PP KAMMI Periode 2011-2013

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

31 | k a m m i

Tanya Jawab Termin 1 : Aceh PW Aceh 1. Efisiensi lembar LPJ 2. Keuangan : Jumlah kas saat ini hanya 30 persen kas di Aceh 3. Indikator pencapaian PD Banda Aceh 1. Surat internal dan eksternal sedikit ⇒ hubungan komunikasi keluar sedikit.

2. Keuangan ⇒ meminta transparansi, dengan menampilkan rekening koran bendahara 3. Eksternal ⇒ ide-ide KAMMI tidak masuk di ruang publik PD Aceh Utara Surat masuk dan surat keluar jumlahnya tidak rasional untuk organisasi sebesar KAMMI. Adakah yang tidak dituliskan dalam LPJ? Tanggapan dari PP Tatang (Bendahara Umum 2012-2013) Memang perlu perbaikan dalam 1. transparansi keuangan.

2. ada uang-uang yang tidak masuk dalam kas, yang langsung dikelola oleh bidang dan atau panitia kegiatan.

3. ketidaktertiban pelaporan keuangan yang rinci untuk tiap transaksi masuk dan keluar ke bendahara dari bidang/person/panitia kegiatan PP Rekening koran untuk satu periode sudah disediakan oleh bendahara umum.

Andriyana (Sekretaris Jenderal) Surat yang dilaporkan adalah dokumen yang tersisa setelah terjadi musibah kehilangan arsip kestari pada awal 2013.

Luthon al Faridu (Kebijakan Publik 2012-2013) Fokus KP ke 2 hal : pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. ⇒ terutama Century. Ranah lain diambil tapi tidak menjadi fokus gerakan.

Masuk ke forum KNPI mengawal pengajuan judicial review Undang-undang Kepemudaan.

Termin 2 : Sumatera Utara PW Sumatera Utara 1. Ada kabar beredar melalui pesan singkat yang cenderung menggembosi PP. 2. BPP ⇒ SPI seperti apa turunannya ke daerah?

3. HLN ⇒ (1) KAMMI Luar Negeri apa kabarnya? (2) Apa pengaruh dari program HLN pada eksistensi KAMMI di luar negeri?

PD Medan 1. Meminta ditampilkan PKN/masterplan kepengurusan 2. Kaderisasi ⇒ target dan pemenuhannya 3. Pernah ada rencana aksi besar-besaran penolakan BBM yang dibatalkan H-1.

Bagaimana rasionalisasinya?

4. Apa yang dilakukan PP untuk wilayah selama ini?

5. Apakah benar ada pembagian anggaran untuk tiap-tiap daerah?

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

32 | k a m m i

PD Bukit Barisan 1. Humas ⇒ lampiran tidak menjelaskan apa yang sudah dilaksanakan oleh humas 2. Keuangan ⇒ amburadul. Sebaiknya menggunakan istilah-istilah standar akuntansi. Defisit 30 juta?

Tanggapan dari PP Muhammad Ilyas (Ketua Umum) Sebagai gerakan besar, sebenarnya mudah mencari uang kalau menerima sumber macam apapun.

Sebagian besar PD sudah dikunjungi, namun catatannya hilang semua, termasuk catatan-catatan perjalanan yang lain.

Emi Rahyuni (BPP) Garis besar konsep SPI : Kurikulum : (1) advokasi (2) pendidikan (3) kesehatan (4) ekonomi Sofyardi Rahmat (HLN) HLN periode ini harus memulai kerjanya dari nol. Maka programnya lebih banyak berupa silaturohim untuk menjadi titik awal.

KAMMI saat ini menjadi referensi utama bagi gerakan mahasiswa di Malaysia.

Gamis Malaysia pernah khusus datang ke Indonesia untuk belajar kaderisasi dan kebijakan publik pada KAMMI. KAMMI Jepang menjadi salah satu komponen utama dakwah Islam di Jepang.

Eric Setiawan (Humas) Humas sudah melakukan apa saja?

1. Humas aktif mengirim staf humas ke daerah untuk memberikan pelatihan jurnalistik/kehumasan.

2. Pengelolaan website setelah sempat vacuum.

3. Pengelolaan sosial media : facebook, dll.

4. Advokasi KAMMI terkait pemberitaan oleh MetroTV. 5. Membuat brand-brand KAMMI termasuk logo-logo program yang digunakan di KAMMI. 6. Dokumentasi kegiatan KAMMI dalam bentuk foto dan video 7. Kliping media online.

Maukuf (Kaderisasi) Target kader : 16.532 kader. ⇒ pemenuhan : 10ribuan kader.

Noval Abudzarr (Kebijakan Publik 2011-2013) Tidak ada pembatalan aksi penolakan BBM. Bahkan KAMMI menjadi yang terdepan di antara barisan massa aksi yang lain. Hanya sempat terjadi perubahan jadwal karena perubahan jadwal sidang paripurna DPR. Termin 3 : Sumbarikep PW Sumbarikep 1. Koreksi : nama PD Luhanantigo 2. Standar penulisan LPJ diterapkan sama untuk LPJ semua departemen.

3. Keuangan ⇒ RAPBO mohon dilampirkan sehingga bisa terlihat pencapaiannya. Solusi dana personal yang terpakai?

4. Jadwal kegiatan KAMMI : bila ada kegiatan, segera disosialisasikan

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

33 | k a m m i

PD Riau 1. Humas ⇒ komunikasi lintas gerakan 2. Dukungan PP terhadap upaya advokasi di daerah 3. LPJ seolah disusun hanya oleh 1 orang 4. Keputusan MPP soal pemindahan tempat muktamar PD Sumbar 1. Kaderisasi ⇒ data kader terbina?

2. Sumber-sumber dana yang disebutkan ketum sebagian tidak muncul di laporan bendahara umum PD Kepri 1. BPP ⇒ apakah kurikulum SPI sudah benar-benar matang dan dikembangkan dengan baik?

2. siapkammi ⇒ respon PP terhadap aspirasi daerah?

Tanggapan dari PP Andriyana (Sekjend) Untuk bisa memanfaatkan program baru dengan baik memang dibutuhkan proses yang lama, termasuk pelatihan-pelatihan yang mendahuluinya.

Muhammad Ilyas (Ketua Umum) Awal periode kepengurusan PP, komunikasi baik. Memang terjadi dinamika pada perjalanannya.

Luthon al Faridu (Kebijakan Publik) **Idealita-idealita yang direncanakan KP dan realita serta latar belakangnya** Emi Rahyuni (BPP) Kurikulum sifatnya umum karena masing-masing daerah punya fokus isu yang berbeda.

Maukuf (Kaderisasi) Definisi kader terbina ⇒ kader aktif Tatang (Bendahara Umum) Lampiran laporan keuangan per agenda tidak terbendel bersama LPJ. Inggar (Humas) Komunikasi lintas gerakan secara personal baik, secara kelembagaan, bisa ditanyakan ke ketua umum dan kabid KP. Komunikasi dengan media baik, terutama media online.

Kendalanya, media lebih menginginkan tulisan/pernyataan dari ketua umum, bukan kepala bidang/departemen.

Termin 4 PW Sumbagsel Perbaikan yang sudah terjadi? Apa yang masih kurang? Pengurus Wilayah PD Jambi 1. Kemenpora?

2. Pengelolaan grup Pengurus Kammi se-Indonesia?

PD Bengkulu 1. Tidak ada standar format LPJ 2. Sebagian bidang tidak mempunyai indikator keberhasilan program 3. Hutang 37 juta, akan diselesaikan bagaimana dan kapan?

4. BPP ⇒ MDG itu apa? [millenium development goals-red], ada pengeluaran tapi tidak ada pemasukan ⇒ dari mana?

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

34 | k a m m i

PD Sumsel 1. Hutang KRC atas nama mukernas sementara kerja KRC adalah sosial.

2. Sumbangan dari Sumsel yang tercantum di LPJ tidak sesuai.

3. Logo milad KAMMI hampir sama dengan logo yang sudah pernah dipakai lembaga lain. Plagiat?

PD Lampung PW Megapolitan Sampaikan LPJ keuangan yang tidak ada di lampiran.

Pemasukan yang diterima PP selama kepengurusan harap disampaikan SELURUHNYA. PW Jabar 1. Saat kongres KNPI, suara KAMMI diberikan pada Topan dan bukan pada calon yang merupakan alumni KAMMI. Kenapa?

2. Struktur organisasi PP ⇒ wakil ketua eksternal dan internal tidak ada laporannya.

3. Pengembangan wilayah tidak berjalan.

PD Bandung 1. Visi misi ketua umum saat muktamar Aceh tidak tercermin dalam LPJ PP. 1. Ke depan KAMMI akan menghadapi tantangan berat, perlu penguatan internal. Kemenangan selalu dari dalam ke luar.

2. Kita akan menaklukkan kampus-kampus ternama di Indonesia. Itu harus dilakukan oleh pemberani.

3. Program berwibawa: politik pelayanan bukan pencitraan. Politik pemberdayaan bukan penipuan 4. Fundrising yang aman secara syariah, persepsi dan undang-undang. Masa depan akan memperbanyak keberkahan financial. Menutup pintu langit dan membuka pintu bumi.

5. KAMMI berkembang kurang maksimal. Siapapun ketuanya, dia harus mengumpulkan semua leader daerah. Bergerak atas data lapangan. Bergerak atas suara hati teman2 daerah dan wilayah.

6. Perlu ditiupkan tradisi kesungguhan. Kalau diisi hanya orang yang suka bergurau, kumpulan pelawak.

2. PKN periode ini tidak jelas.

3. Penguatan SSC? PD Tasikmalaya siapkammi ⇒ pertanggungjawaban tentang selesai/tidaknya program?

PD Garut 1. Mekanisme komunikasi dari pusat sampai daerah.

2. Data yang hilang agar tak terulang lagi, ada e-mail khusus yang digunakan sebagai wadah back-up data.

3. Kaderisasi ⇒ TPN pada periode ini? Evaluasi mantuba?

PD Sukabumi PD Indramayu 1. Bukti data yang tertuang dalam LPJ keuangan? Kuitansi, dll.

2. Follow-up dari data yang diperoleh dari PW/PD jika ada permasalahan kaderisasi di daerah yang bersangkutan.

3. Jumlah seluruh kader KAMMI? PD Cirebon 1. PP periode ini tidak fokus pada pengembangan wilayah padahal ada kebutuhan itu untuk menambah jumlah kader.

2. Bagaimana PP bisa menurunkan sistem kaderisasi yang bisa meningkatkan kapabilitas kader untuk memimpin di kampus-kampus.

PD Sumedang Kenapa mengundang PD dalam rapimnas sementara sebelumnya rapimnas hanya mengundang PW saja.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

35 | k a m m i

PD Kab Bandung PD Ciamis PP menggunakan alasan tidak fokus pada amanah untuk ketidakoptimalan kinerja?

PW Jateng no comment, LPJ tidak layak dinilai PD Semarang Menolak LPJ PP PD Solo 1. KP hendaknya menyediakan data yang dapat digunakan oleh PW/PD/PK untuk bahan kajian isu.

2. Realisasi sensus kader nasional.

PD Purwokerto 1. LPJ diterima tapi tidak dapat dinilai 2. Kewenangan MPP tentang pemindahan tempat muktamar perlu diklarifikasi.

3. Pola komunikasi PP dan MPP. 4. Reshuffle mempengaruhi program kerja KP (tidak diturunkan), kenapa?

PD Magelang Semoga respon terhadap LPJ dari PW/PD dapat menjadi masukan untuk menjadikan KAMMI lebih baik.

PD Pekalongan 1. Tidak ada kesinkronan antara hal dan isi LPJ. 2. LPJ KP tidak ada analisis SWOT, indikator keberhasilan.

3. PKN ada atau tidak?

PD Tegal Evaluasi untuk PP juga menjadi evaluasi KAMMI secara keseluruhan.

PW DIY+PD Kota Yogyakarta+PD Sleman 1. Tidak ada visi besar, narasi yang dibangun oleh PP. 2. Permasalahan personal ⇒ tidak berkualitas atau tidak loyal?

3. Kelembagaan ⇒ 4. Program ⇒ KP tidak ada acuan dan respon dari PP untuk KP PW/PD 5. keuangan selama kepengurusan tidak ada kejelasan sumber dana dan peruntukannya beserta masing-masing besarannya 6. PKN? Jika ada, mana? Jika tidak ada, gagal.

7. Hutang KRC ⇒ menggunakan dana sosial???

PD Bantul 1. Sistem pembentukan kapasitas kader? Tidak menemukan adanya instrumen itu. ⇒ instruktur?

2. PKN ada dalam ART. Bagaimana implementasinya?

BAB XII PANDUAN KERJA NASIONAL Pasal 70 Panduan Kerja Nasional adalah arahan bagi pengurus KAMMI dalam merumuskan program kerja organisasi.

3. Grand design/renstra ⇒ punya/tidak? Apa sebenarnya capaian untuk periode ini?

PW Jatim Ada isu ketidaksiapan PD Surabaya/PW Jatim terkait pemindahan lokasi muktamar. Klarifikasi PP tidak komprehensif.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

36 | k a m m i

PD Surabaya 1. Kaderisasi ⇒ akreditasi kader. Bagaimana tim akreditasi nasional?

2. Kinerja PP semestinya bisa menjadi role model bagi kepengurusan KAMMI secara keseluruhan.

PD Malang 1. Panduan Kestari sudah dibuat dan ditransfer ke daerah tapi tidak diterapkan di PP sendiri.

2. Hasil Mukernas tidak dievaluasi dan dituangkan dalam LPJ PP. 3. PD Malang memang memboikot muktamar. :D PD Jember 1. Apa kabar Komindo?

2. Daftar rekomendasi tempat muktamar berdasarkan pembahasan di Muktamar Aceh. Nama Tangsel muncul dari mana?

Keterangan (sumber : hasil Muktamar VII) : CALON TUAN RUMAH MUKTAMAR VIII KAMMI [Prioritas sesuai urutan nomor] 1. Papua 2. Bandung 3. Bali 4. Surabaya 5. Banjarmasin 6. Sulut 7. Merauke 8. NTB

PD Bali 1. Kesalahan kepengurusan sebelumnya semestinya menjadi pembelajaran bagi kepengurusan sekarang.

2. Alur komunikasi semrawut PP>PW>PD PD Madiun KP ⇒ 4 proker hanya tertuang dalam 8 kegiatan, terlalu sedikit untuk organisasi tingkat nasional PD Jombang Masih adakah PP yang membidangi pengembangan wilayah? Adakah PW/PD baru yang menjadi hasil dari periode PP kali ini? PD baru yang dihasilkan adalah hasil upaya wilayah dan daerah tanpa ada keterlibatan PP. PW Kalimantan+PD Kaltim+PD Kalbar+PD Kalsel+PD Kalteng Sudah disampaikan oleh delegasi lain.

PW Sulselrabar 1. Semestinya di LPJ dilampirkan hasil muktamar VII dan mukernas I untuk dijadikan panduan mengevaluasi LPJ. 2. Kaderisasi ⇒ tidak tertuang pencapaian dalam bentuk pertumbuhannya per waktu (tahun) PD Makassar 1. Pola kaderisasi berjalan menurut kebijakan masing-masing komisariat. Jika ada TPN, itu tidak akan terjadi.

2. Humas ⇒ bagaimana menyentuh media elektronik nasional (televisi) PD Sultra 1. Dept Pengembangan Wilayah ⇒ salah satu PW yang akan dibentuk adalah Sultra tapi tidak ada pendampingan dari PP 2. Gerakan KAMMI Menulis, program departemen mana?

3. KP ⇒ Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

37 | k a m m i

PW Sulutenggo 1. Komunikasi PP-PW Sulutenggo tidak terbangun.

2. Isu daerah tidak dianggap butuh dikaji.

3. Ruhiyah kader menurun.

PD Sulteng Konsep 3 in 1???

PD Sulut PD Sulut siap menjadi PW dengan menaungi 3 PD. PD Gorontalo PW Nusra PD NTB 1. PW vacuum. Sementara PD NTB sudah menyiapkan Sumbawa, Dompu, Bima menjadi PD. 2. LPJ tidak jelas. File muktamar bisa hilang juga setelah ini.

PW Maluku 1. Program BPP belum menyentuh daerah timur.

2. Humas ⇒ Maluku adalah provinsi yang banyak pulaunya, akses internet juga terbatas. Sosialisasi KAMMI sebaiknya juga digaungkan di media massa sehingga bisa menyentuh wilayah dengan kondisi demikian.

3. Pola kaderisasi sebaiknya dibuat lebih teratur/berkala.

4. LPJ tidak dapat diukur karena tidak ada yang digunakan sebagai perbandingan.

PD Maluku Tengah+PD Ambon+PD Tual+PD Maluku Tenggara Komunikasi untuk daerah berkarakter kepulauan.

PD Buru 1. Inventaris PP 2. Kaderisasi ⇒ kader Buru yang mengenal internet hanya satu.

PW Maluku Utara 1. Program saling bertabrakan, beririsan, berbenturan antar bidang.

2. Periode kepengurusan PW dan PD berdasarkan keputusan mukernas 1 tidak sama dengan keputusan muktamar VII. Apakah bisa keputusan mukernas mengalahkan keputusan muktamar?

PD Ternate 1. Dept Pengembangan Organisasi ⇒ apakah PP mengetahui kondisi PW dan PD dengan program cek kesehatan organisasi?

2. Humas ⇒ jurnal KAMMI. Di mana?

3. Kenapa bidang pendidikan dan HLN digabungkan?

4. BPP ⇒ sinkronisasi program dengan PW dan PD? PD Kep Sula LPJ PP tidak sesuai panduan kesekretariatan.

PD Halsel 1. Bendahara umum ⇒ laporan keuangan harusnya merekapitulasi laporan keuangan semua bidang dan LSO. 2. Kestari ⇒ bila ada surat dari PW/PD harap direspon dengan baik.

3. KRC, Humas ⇒ terima kasih atas bantuan dan dukungannya. :) 4. Pengembangan wilayah ⇒ komunikasi PP ke PW/PD terputus.

PD Papua 1. Standarisasi keuangan diperjelas. Rekening koran difotokopi.

2. Bentuk pendampingan PP pada PD Papua yang belum berbentuk PP. Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

38 | k a m m i

Tanggapan dari PP Muhammad Ilyas (Ketua Umum) 1. KNPI ⇒ strategi dua kaki, satu ke Akbar Zulfakar, satu ke calon lain yang diprediksi kuat. Kemudian tetap mendukung Akbar Zulfakar. Setelahnya tetap membangun komunikasi dengan Topan untuk menjembatani keduanya.

2. Fundraising yang aman.

3. Pemindahan lokasi muktamar : masa ini adalah bulan-bulan politik dan KAMMI tidak boleh kehilangan momentum. Beberapa gerakan lain pun memindahkan lokasi kongres ke Jakarta. Juga bersamaan dengan musim pilkada di Jawa Timur.

4. Ketua umum memang lemah dalam manajerial dan masih kurang dalam politik.

5. SDM PP terbatas.

6. Alur komunikasi ideal PK<>PD<>PW<>PP, tapi memang tidak terlalu strukturalis.

Sekjend 1. Panduan Kestari dapat diperoleh dari kesekjenan PP dan atau delegasi PW/PD di mukernas.

2. PW/PD yang siap deklarasi : PW – Banten, PD – Subang, Luhanantigo 3. Menurut konstitusi yang berlaku, rapat MPP memang berkedudukan lebih tinggi daripada Rapimnas.

Humas 1. Kecolongan soal logo milad KAMMI yang memang plagiat.

2. Anggota grup facebook PKSI memang ditetapkan hanya untuk pengurus aktif.

Tapi Humas PP tidak dalam kapasitas mengetahui semua status anggota grup sehingga penghapusan keanggotaan suatu akun hanya berdasarkan laporan dari PW/PD/PK. 3. Sosialisasi melalui televisi belum bisa dijawab karena itu memang masih menjadi evaluasi humas.

4. Humas tidak mendapat anggaran selain ongkos tiket ke daerah. Sehingga juga tidak ada anggaran untuk jurnal, buletin, dll.

Kaderisasi 1. Buku mantuba belum dipenuhi lagi sejak saat loknas kaderisasi.

2. Konsep siapkammi mempunyai harapan positif namun belum optimal secara operasional.

3. Ketidakfokusan pengurus memang menjadi evaluasi tersendiri.

4. Kader KAMMI adalah kader dakwah sehingga penempatannya tidak terlalu menjadi masalah di mana saja.

KP 1. Program Kemenpora Diskusi Kebangsaan dalam rangka Sumpah Pemuda Oktober 2011. Permintaan Kemenpora diadakan oleh yayasan di 19 provinsi.

Agenda tsb harus diadakan bulan Oktober padahal uangnya baru cair bulan Desember. Uang tsb cair dikirim bukan ke PP tapi ke PW/PD. Sementara dana talangan dikeluarkan oleh PP, sehingga wajar jika PP meminta pengembalian uang tsb.

Menerima LPJ PP  Tidak ada Menolak LPJ PP  semua perwakilan delegasi Keputusan : menolak LPJ PP KAMMI

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

39 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI ANGGARAN DASAR

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

40 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

ANGGARAN DASAR MUQODDIMAH Bismillahirrohmaanirrohim Puji dan syukur kepada Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya hakekat penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Peradaban di muka bumi akan tegak dan sempurna manakala amanah itu ditunaikan dalam kerangka penyembahan dan pengabdian kepada Allah sebagai pribadi muslim.

Kaum muslimin adalah pemegang hak atas peradaban dunia yang dibangun atas nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, seorang muslim memiliki kewajiban asasi untuk berdakwah amar ma’ruf nahi munkar menegakkan kalimat tauhid. Dakwah tauhid adalah tugas suci seorang muslim untuk menyadarkan, membebaskan, dan memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia dan materi menuju penghambaan yang sejati yaitu kepada Allah yang Maha Pencipta, dengan mengajak kepada kebenaran, menegakkan keadilan, dan mencegah kebathilan dengan cara yang ma’ruf.

Sesungguhnya mahasiswa adalah entitas intelektual yang menempati posisi strategis dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mahasiswa adalah agen-agen pengubah, pilar-pilar keadilan dan kebenaran, teladan perjuangan, dan aset masa depan bangsa Indonesia.

Kaum muslimin adalah bagian terbesar bangsa Indonesia, sehingga masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh peran-peran sejarah kaum muslimin. Sementara itu, sejarah Indonesia adalah sejarah tirani, penindasan, dan kedzaliman atas rakyatnya yang termiskinkan, dan terpinggirkan. Sejarah kelam tersebut pada penghujung abad ke-20—pada tahun 1998—telah mencapai puncaknya. Oleh karena itu, sebagai manifestasi dari jiwa perjuangan Islam dan semangat perjuangan mahasiswa, maka pada tanggal 1 Dzulhijjah 1418 H bertepatan dengan 29 Maret 1998 M, Mahasiswa Muslim Indonesia sebagai Aktivis Dakwah Kampus di seluruh Indonesia menghimpun diri dalam sebuah wadah perjuangan yang bernama Kesatua Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

KAMMI meyakini bahwa Islam adalah rahmat bagi bangsa Indonesia dan bagi seluruh alam, karena Islam adalah agama Allah yang sempurna dan paripurna, yang telah meliputi seluruh aspek kemanusiaan. Sehingga KAMMI dengan potensi keimanan, keislaman, intelektual, dan kecendekiawanan sebagai anugerah Allah SWT meletakkan dirinya sebagai kawah candradimuka untuk menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara yang Islami di Indonesia sehingga terbentuk bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dalam lindungan ampunan Allah SWT. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, maka KAMMI melandaskan dirinya pada Anggaran Dasar sebagai berikut:

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

41 | k a m m i

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, disingkat KAMMI. Pasal 2 Waktu KAMMI didirikan di Malang pada tanggal 1 Dzulhijjah 1418 H bertepatan dengan 29 Maret 1998 M, sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 Tempat Kedudukan KAMMI berkedudukan di negara Indonesia dan berpusat di Ibukota Negara Indonesia.

BAB II ASAS, SIFAT, VISI, DAN MISI Pasal 4 Asas KAMMI berasaskan Islam.

Pasal 5 Sifat Organisasi ini bersifat terbuka dan independen.

Pasal 6 Visi Wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami.

Pasal 7 Misi (1) Membina keislaman, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa muslim Indonesia.

(2) Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik, dan kemandirian ekonomi mahasiswa.

(3) Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.

(4) Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera.

(5) Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (amar maâ&#x20AC;&#x2122;ruf nahi munkar).

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

42 | k a m m i

BAB III STATUS Pasal 8 Status KAMMI adalah organisasi kemasyarakatan.

BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 9 Definisi Keanggotaan Anggota KAMMI adalah Mahasiswa Muslim Indonesia yang terdaftar pada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia maupun luar negeri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

Pasal 10 Kategori Anggota Anggota KAMMI terdiri atas: a. Anggota Biasa b. Anggota Kehormatan BAB V KEORGANISASIAN Pasal 11 Struktur Pengurus Organisasi (1) Struktur dan Pengurus KAMMI terdiri atas Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD), dan Pengurus Komisariat (PK).

(2) PP dipimpin oleh Ketua Umum PP KAMMI, PW dipimpin oleh Ketua Umum PW KAMMI, PD dipimpin oleh Ketua Umum PD KAMMI, dan PK dipimpin oleh Ketua Umum PK KAMMI. Pasal 12 Majelis Permusyawaratan dan Dewan Penasehat Untuk menjaga keteraturan, kesinambungan, serta kesesuaian gerak langkah KAMMI dengan visi dan misi organisasi, maka dibentuk Majelis Permusyawaratan dan Dewan Penasehat di tingkat PP KAMMI dan PD KAMMI .

Pasal 13 Badan-Badan Khusus Apabila dianggap perlu demi pencapaian visi dan misi organisasi dalam bidang khusus dan tugas khusus maka para pengurus KAMMI dapat membentuk Badan-Badan Khusus

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

43 | k a m m i

Pasal 14 Lembaga Semi Otonom Apabila dianggap perlu demi pencapaian visi dan misi organisasi untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota dan peran pemberdayaan masyarakat dalam bidang tertentu maka para pengurus KAMMI dapat membentuk Lembaga Semi Otonom.

BAB VI PERMUSYAWARATAN Pasal 15 Jenis-jenis Permusyawaratan Rapat-rapat permusyawaratan dalam KAMMI meliputi: muktamar, musyawarah dan rapat, serta bentuk-bentuk pertemuan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 16 Definisi Permusyawaratan Yang dimaksud Permusyawaratan adalah mekanisme pengambilan keputusan yang memiliki ketetapan mengikat ke dalam dan keluar organisasi.

Pasal 17 Hirarki Permusyawaratan (1) Permusyawaratan tertinggi KAMMI berada pada Muktamar KAMMI. (2) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Wilayah berada pada Musyawarah Wilayah KAMMI. (3) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Daerah berada pada Musyawarah Daerah KAMMI. (4) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Komisariat berada pada Musyawarah Komisariat KAMMI. BAB VII KEUANGAN Pasal 18 Keuangan (1) Keuangan KAMMI dikelola dengan prinsip halal, transparan, bertanggungjawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.

(2) Keuangan KAMMI diperoleh dari: uang pangkal, iuran anggota, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan usaha-usaha halal yang dikelola KAMMI serta sumbangansumbangan lain yang halal, tidak mengikat dan tidak melanggar hukum Islam.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

44 | k a m m i

BAB VIII PERUBAHAN DAN PENETAPAN Pasal 19 Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar (1) Perubahan Anggaran Dasar KAMMI hanya dapat dilakukan di Muktamar apabila perubahan tersebut disetujui oleh minimal 2/3 jumlah KAMMI Daerah yang hadir di muktamar.

(2) Penetapan Anggaran Dasar KAMMI dilakukan melalui Muktamar.

BAB IX PEMBUBARAN

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 20 Pembubaran Pembubaran KAMMI dilakukan melalui muktamar luar biasa yang diadakan khusus untuk agenda tersebut.

Muktamar luar biasa tersebut dalam ayat (1) diusulkan oleh Pengurus Pusat KAMMI dan disetujui serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari Pengurus Daerah KAMMI. Keputusan pembubaran ditetapkan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Daerah KAMMI yang hadir.

Apabila KAMMI dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan organisasi diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial budaya, dan pemberdayaan kaum dhuafa.

BAB X ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21 Aturan Tambahan Hal yang belum diatur, ditetapkan, ataupun dirinci dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PENUTUP Pasal 22 Penutup Anggaran Dasar ini ditetapkan di Bekasi pada Muktamar I, Oktober 1998, dan diperbaharui pada: Muktamar II di Yogyakarta, November 2000; Muktamar III di Lampung, November 2002; Muktamar IV di Samarinda, 28 September 2004; Muktamar V di Palembang, 16 September 2006; Muktamar VI di Makasar, 7 November 2008; dan Muktamar VII di Banda Aceh, 17 Maret 2011. Muktamar VIII di Tangerang Selatan 5 Juni 2013.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

45 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

46 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA Bismillahirrohmaanirrohim BAB I KEANGGOTAAN BAGIAN I ANGGOTA Pasal 1 Pengertian Mahasiswa Muslim Indonesia adalah warga negara indonesia yang beragama Islam yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dalam beragam jenjang kependidikan tinggi.

Pasal 2 Jenis Anggota (1) Anggota biasa adalah mahasiswa muslim Indonesia yang memenuhi persyaratan keanggotaan.

(2) Anggota kehormatan adalah orang yang diangkat karena berjasa dalam mengembangkan dan memperjuangkan kemajuan KAMMI. Mereka diusulkan oleh PP, PW, dan PD KAMMI dan ditetapkan dalam forum Muktamar, Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Daerah, sesuai area kerja.

Pasal 3 Jenjang Keanggotaan Jenjang keanggotaan biasa KAMMI adalah Anggota Biasa I, Anggota Biasa II, dan Anggota Biasa III. BAGIAN II SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN Pasal 4 Persyaratan Keanggotaan (1) Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah: a. Mahasiswa Muslim Indonesia. b. Berusia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Anggota dinyatakan sebagai Anggota Biasa I apabila telah dinyatakan lulus DM I, Anggota Biasa II apabila telah dinyatakan lulus DM II, dan dinyatakan sebagai Anggota Biasa III apabila telah dinyatakan lulus DM III. (3) Prosedur penetapan anggota kehormatan diatur sendiri dalam ketetapan organisasi.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

47 | k a m m i

BAGIAN III MASA KEANGGOTAAN Pasal 5 Masa Keanggotaan (1) Keanggotaan biasa dan keanggotaan kehormatan berakhir karena: a. Telah habis masa keanggotaannya. b. Mengundurkan diri. c. Meninggal dunia. d. Diberhentikan atau dipecat. e. Murtad.

(2) Masa keanggotaan anggota biasa adalah sejak dinyatakan lulus Dauroh Marhalah 1hingga 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya masa studi S-0 (Diploma dan Non Gelar), 5 (lima) tahun untuk S-1, dan 2 (dua) tahun untuk S-2 dan S-3.

(3) Masa keanggotaan anggota biasa berakhir di usia 30 tahun.

(4) Anggota biasa yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus, diperpanjangmasa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi.

(5) Anggota biasa yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari masa keanggotaannya sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat 4) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir).

Pasal 6 Hak Anggota (1) Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak partisipasi, dan hak untuk dipilih.

(2) Anggota kehormatan mempunyai hak mengajukan saran atau pertanyaan kepada pengurus secara lisan dan tulisan.

Pasal 7 Kewajiban Anggota (1) Anggota biasa mempunyai kewajiban: a. Menjunjung tinggi etika, sopan santun, moralitas, dan adab islami dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi. b. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan organisasi lainnya. c. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. d. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.

(2) Anggota kehormatan mempunyai kewajiban: a. Menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam berperilaku, dan menjalankan aktivitas organisasi.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

48 | k a m m i

b. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan organisasi lainnya. c. Mendukung kegiatan organisasi. d. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.

BAGIAN V MUTASI ANGGOTA

(1) (2) (3)

(4)

Pasal 8 Mutasi Anggota Mutasi angota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu daerah ke daerah lain.

Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi atau domisili.

Anggota KAMMI dapat melakukan mutasi keanggotaan dari suatu KAMMI Wilayah atau Daerah ke KAMMI Wilayah atau Daerah lain dengan membawa Surat Pengantar atau Kartu Anggota yang menyebutkan jenjang anggotaannya dari KAMMI Wilayah atau Daerah asal.

Apabila seorang anggota KAMMI studi di 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda wilayah kerja daerah, maka anggota tersebut harus memilih salah satu daerah.

BAGIAN VI RANGKAP ANGGOTA DAN JABATAN

(1) (2) (3) (4)

Pasal 9 Rangkap Anggota dan Jabatan Dalam keadaan tertentu anggota KAMMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan PP, PW, dan PD atau PK KAMMI. Pengurus KAMMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam ketentuan tersendiri.

Anggota KAMMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain diluar KAMMI, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

BAGIAN VII SANKSI ANGGOTA

Pasal 10 Sanksi (1) Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

49 | k a m m i

(2) Anggota mendapat sanksi karena: a. Melalaikan tugas organisasi. b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh KAMMI. c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik KAMMI. d. Melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.

(3) Jenis-jenis sanksi : a. Teguran. b. Peringatan. c. Skorsing. d. Pemberhentian. e. Atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

(4) Anggota yang dikenakan sangsi dapat mengajukan pembelaan di forum yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan.

BAB II KEORGANISASIAN BAGIAN I PENGURUS PUSAT Pasal 11 Status (1) Pengurus Pusat (PP) adalah Badan/Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.

(2) Masa jabatan PP adalah dua tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Pusat demisioner.

(1) (2) (3) (4) (5)

Pasal 12 Personalia Pengurus Pusat Pengurus Pusat terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH),Badan Khusus, dan LSO. Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Kebijakan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian.

Formasi Pengurus Pusat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan.

Kader yang dapat menjadi personalia Pengurus Pusat adalah: a. Bertakwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Quran. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Berstatus AB 3 kecuali PH minimal berstatus AB 2.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

50 | k a m m i

e. Pernah menjadi Pengurus Daerah dan/atau Wilayah. f. Tidak menjadi personalia Pengurus Pusat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.

(6) Kader yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Pusat adalah: a. Bertakwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca al-Quran. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Berstatus sebagai AB3. e. Pernah menjadi Pengurus Daerah dan/atau Wilayah. f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi Pengurus. g. Sehat secara jasmani maupun rohani. h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah. i. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari PW dan/atau PD KAMMI. (7) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Muktamar, personalia PengurusPusat harus sudah dibentuk dan Pengurus Pusat demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.

(8) Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat diplih Ketua Umum berikutnya.

(9) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia. b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. c. Tidak hadir dalam rapat pengurus harian dan/atau rapat BPH selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

(10) Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Ketua Umum berikutnya sebelum Muktamar apabila melanggar AD/ART. (11) Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum berikutnya sebelum Muktamar hanya dapat melalui: a. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pimpinan Nasional apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Majelis Permusyawaratan Pusat yang diusulkan oleh 2/3 BPH. b. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Majelis Permusyawaratan Pusat yang disetujui minimal 50%+1 jumlah suara utusan Rapat Pimpinan Nasional atau 50%+1 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Pusat apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan oleh minimal 1/2 jumlah Pengurus Daerah KAMMI. (12) Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Permusyawaratan Pusat dan Daerah.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

51 | k a m m i

(13) Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Majelis Permusyawaratan Pusat selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Majelis Permusyawaratan Pusat yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.

(14) Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Ketua Umum berikutnya dalam Rapat Harian Pengurus Pusat yang terdekat.

(15) Bila Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Badan Pengurus Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari salah satu Ketua Bidang hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Ketua Umum berikutnya dalam Rapat Badan Pengurus Harian yang terdekat.

(16) Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Pusat untuk memilih Ketua Umum berikutnya, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Permusyawaratan Pusat dan mengundang Majelis Permusyawaratan Pusat menjadi saksi dalam Rapat Badan Pengurus Harian.

(17) Rapat Badan Pengurus Harian PP KAMMI untuk memilih Ketua Umum berikutnya langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.

(18) Pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Permusyawaratan Pusat atau anggota Majelis Permusyawaratan Pusat yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Pusat.

(19) Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat PP KAMMI. b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester. c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja PP KAMMI (di luar bidang yang bersangkutan).

(1) (2) (3) (4)

Pasal 13 Tugas dan Wewenang Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Melaksanakan Ketetapan-ketetapan Muktamar.

Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan KAMMI kepada seluruh aparat dan anggota KAMMI. Membuat Peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dalam rangka melakasanakan tugas dan wewenang Pengurus Pusat.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

52 | k a m m i

(5) Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung.

(6) Melaksanakan Rapat Badan Pengurus Harian PP KAMMI minimal dua minggu sekali,selama periode berlangsung.

(7) Melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian PP KAMMI minimal 1 bulan sekali, selama periode berlangsung.

(8) Memfasilitasi sidang Majelis Permusyawaratan Pusat dalam rangkamenyiapkan draft materi Muktamar atau sidang Majelis Permusyawaratan Pusat lainnya ketika diminta.

(9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Muktamar.

(10) Mengesahkan Pengurus Wilayah.

(11) Menerima laporan kerja Pengurus Wilayah.

(12) Menaikkan dan menurunkan status Wilayah dan Daerah berdasarkan evaluasi perkembangan Wilayah dan Daerah.

(13) Mengesahkan Pembentukan Daerah Persiapan berdasarkan usulan Pengurus Wilayah dan mengesahkan pemekaran Daerah berdasarkan usulan Musyawarah Daerah.

(14) Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus.

BAGIAN II PENGURUS WILAYAH Pasal 14 Status (1) Pengurus Wilayah (PW) KAMMI merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinir beberapa Pengurus Daerah (PD).

(2) Masa jabatan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Pusat.

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 15 Personalia Pengurus Wilayah Pengurus Wilayah terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH), Badan Khusus, dan LSO. Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Departemen Kaderisasi, dan Ketua Departemen Kebijakan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian.

Kader yang dapat menjadi personalia Pengurus Wilayah harus: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qurâ&#x20AC;&#x2122;an. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Minimal berstatus AB 2.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

53 | k a m m i

(5)

(6)

(7) (8)

(9) (10)

(11)

(12)

e. Pernah menjadi Pengurus Daerah. f. Tidak menjadi personalia Pengurus Wilayah untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.

Kader yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Wilayah harus: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qurâ&#x20AC;&#x2122;an. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Berstatus AB 3. e. Pernah menjadi Pengurus Daerah. f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus. g. Sehat secara jasmani maupun rohani. h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah. i. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari PD. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Wilayah, personalia Pengurus Wilayah harus sudah dibentuk dan Pengurus Wilayah demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.

Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Ketua Umum berikutnya.

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia. b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut. c. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Ketua Umum berikutnya sebelum Muswil apabila melanggar AD / ART. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Ketua Umum berikutnya sebelum Muswil, hanya dapat dilakukan melalui: a. Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pimpinan Wilayah apabila pemberhentian Ketua Umum yang diusulkanmelalui Keputusan Rapat Pleno Pengurus Harian Wilayah yang disetujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Wilayah. b. Rapat Pimpinan Wilayah yang disetujui minimal 50%+1 jumlah suara utusan Rapat Pimpinan Wilayah apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan oleh minimal setengah jumlah Pengurus Daerah KAMMI. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan sanksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Pusat.

Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Pusat yang Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

54 | k a m m i

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.

Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Ketua Umum berikutnya dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Wilayah yang terdekat.

Bila Sekretaris Umum Pengurus Wilayah tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Badan Pengurus Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari salah satu Ketua Bidang hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus harian yang terdekat.

Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Wilayah, Sekretaris Umum selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Daerah dan Pengurus Pusat.

Rapat Badan Pengurus Harian PW KAMMI untuk memilih Ketua Umum berikutnya langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Ketua Umum berikutnya dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.

Pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat atau anggota Majelis Permusyawaratan Pusat atau salah satu BPH Pengurus Pusat yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Pusat.

Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Wilayah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Wilayah. b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester. c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Pengurus Wilayah KAMMI (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 16 Tugas dan Wewenang Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Wilayah, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Pusat.

Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Pusat tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya.

Mewakili Pengurus Pusat menyelesaikan persoalan intern Wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Pusat.

Membuat Peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dalam rangka melakasanakan tugas dan wewenang Pengurus Wilayah.

Melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah setiap semester kegiatan.

Membantu menyiapkan draft materi Muktamar.

Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Daerah dalam wilayah koordinasinya.

Mempersiapkan pembentukan Pengurus Daerah KAMMI Persiapan.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

55 | k a m m i

(9) (10) (11) (12) (13)

Mewakili Pengurus Pusat melantik Daerah-Daerah.

Meminta laporan perkembangan Daerah-Daerah dalam wilayah koordinasinya.

Menyampaikan laporan kerja Pengurus setiap semester kepada Pengurus Pusat.

Menyelenggarakan Muswil selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Muktamar.

Memberikan laporan pertanggung jawaban dalam Muswil.

Pasal 17 Pembentukan Pengurus Wilayah (1) Satu Pengurus Wilayah KAMMI mengkoordinir minimal 1 (satu) Pengurus Daerah KAMMI penuh dan 1 (satu) Pengurus Komisariat penuh di luar KAMMI Daerah penuh.

(2) Pembentukan/pendirian Pengurus Wilayah KAMMI harus direkomendasikan di Muktamar dan ditetapkan/disahkan pada Mukernas atau Rapimnas terdekat.

BAGIAN III PENGURUS DAERAH

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 18 Status Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengurus Daerah (PD) KAMMI merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Pusat atau Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi.

Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengurus Daerah (PD) KAMMI merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara dan Kota Pusat lainnya di negara tersebut.

KAMMI Daerah Persiapan adalah KAMMI Daerah yang memiliki minimal 1 orang AB3, 6 orang AB2 dan 18 orang AB1 dan minimal mengelola 2 komisariat.

KAMMI Daerah Penuh adalah KAMMI Daerah yang memiliki minimal minimal 3 orang AB3, 18 orang AB2, dan 54 orang AB1, dan minimal mengelola 2 komisariat.

Masa jabatan Pengurus Daerah adalah minimal satu tahun dan maksimal dua tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus demisioner.

Pasal 19 Personalia Pengurus Daerah Pengurus Daerah terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH), Badan Khusus, dan LSO. Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Departemen Kaderisasi, dan Ketua Departemen Kebijakan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian.

Kader yang dapat menjadi personalia Pengurus Daerah harus: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

56 | k a m m i

b. c. d. e. f.

(5)

(6)

(7) (8)

(9) (10)

(11)

Dapat membaca Al Qurâ&#x20AC;&#x2122;an.

Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.

Minimal berstatus AB 2.

Pernah menjadi Pengurus Komisariat atau organisasi intra kampus.

Tidak menjadi personalia Pengurus Daerah untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.

Kader yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Daerah harus: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qurâ&#x20AC;&#x2122;an. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Berstatus sebagai AB 3 e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan/atau Daerah. f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus. g. Sehat secara jasmani maupun rohani. h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah. i. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat.

Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Musda, personalia Pengurus Daerah harus sudah dibentuk dan Pengurus Daerah demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.

Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Ketua Umum berikutnya.

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia. b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. c. Tidak hadir dalam rapat pengurus harian dan/atau rapat BPH selama 1 (satu) bulan berturut-turut.

Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Ketua Umum berikutnya sebelum Musda apabila melanggar AD / ART. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum berikutnya melalui: a. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pimpinan Daerah. b. Keputusan Rapat Majelis Permusyawaratan Daerah yang disetujui 2/3 BPH Pengurus Daerah atau oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat KAMMI. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi, dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Permusyawaratan Pusat, Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, dan Ketua Umum Pengurus Wilayah KAMMI.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

57 | k a m m i

(12) Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Pusat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan pembatalan gugatan diterima. Dalam hal masĂ­h terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Pusat maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu mingggu sejak keputusan Pengurus Pusat ditetapkan. Keputusan Pengurus Pusat yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak gugatan ulang diterima.

(13) Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Daerah secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Ketua Umum berikutnya dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah yang terdekat.

(14) Bila Sekretaris Umum Pengurus Daerah tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Badan Pengurus Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari salah satu Ketua Bidang hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Ketua Umum berikutnya dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah yang terdekat.

(15) Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah untuk memilih Ketua Umum berikutnya, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah dan mengundangnya untuk menjadi saksi dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah.

(16) Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah untuk memilih Ketua Umum berikutnya langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.

(17) Pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Permusyawaratan Daerah atau anggota Majelis Permusyawaratan Daerah yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Daerah.

(18) Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Daerah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Daerah. b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester. c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Daerah (di luar bidang yang bersangkutan).

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

58 | k a m m i

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

Pasal 20 Tugas dan Wewenang Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Daerah, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah.

Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Daerah.

Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.

Membuat Peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dalam rangka melakasanakan tugas dan wewenang Pengurus Wilayah.

Melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.

Melaksanakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah minimal 2 (dua) minggu sekali, selama periode berlangsung.

Melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian Daerah minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah.

Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat dan mendemisionerkannya.

Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Daerah melalui Musyawarah Daerah.

Menyelenggarakan Musyawarah Daerah.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota biasa melalui Musyawarah Daerah.

Pasal 21 Pendirian dan Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Pengurus Daerah persiapan dapat diusulkan oleh 2 (dua) Pengurus Komisariat penuh di daerah tersebut dan sekurang-kurangnya memiliki 1 orang AB 3, 6 orang AB 2 dan 18 orang AB 1.

Usulan langsung kepada Pengurus Pusat atau melalui Pengurus Daerah terdekat dan/atau Pengurus Wilayah setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Pusat.

Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Pengurus Daerah persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 orang AB 3, dan 8 orang AB 2. Usulan langsung kepada Pengurus Pusat.

Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.

Pengurus Pusat dalam mengesahkan Pengurus Daerah Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di daerah setempat, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Pengurus Daerah tersebut bila dibentuk.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Pengurus Daerah persiapan, memiliki 2 (dua) Pengurus Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

59 | k a m m i

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Komisariat penuh, mempunyai minimal 4 orang AB 3, 24 orang AB 2, dan 72 orang AB 1 dan mampu melaksanakan minimal 2 (dua) kali Daurah Marhalah I dan 1 (satu) kali Daurah Marhalah II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Wilayah setempat, memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dan Lembaga Akreditasi Kader serta direkomendasikan Pengurus Wilayah setempat dapat disahkan menjadi Pengurus Daerah penuh.

Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Pengurus Daerah persiapan, mempunyai minimal 2 orang AB 3, 16 orang AB 2 dan 32 orang AB 1 dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Daurah Marhalah I dan 1 (satu) kali Daurah Marhalah II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Pusat, dan memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dapat disahkan menjadi Pengurus Daerah penuh.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Pengurus Daerah penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Pengurus Daerah penuh apabila masing-masing Pengurus Daerah yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 4 orang AB 3, 24 orang AB 2, dan 72 orang AB 1, memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dan minimal 1 (satu) Lembaga Akreditasi Kader, direkomendasikan dalam Musyawarah Daerah asal dan disetujui dalam Musyawarah Wilayah setempat, serta tidak dalam satu Wilayah administratif Kabupaten/Kota.

Untuk pemekaran Pengurus Daerah penuh yang berkedudukan di Kota Pusat, 2 (dua) atau lebih Pengurus Daerah penuh yang telah dimekarkan dapat berada dalam 1 (satu) wilayah administratif Kota bila memiliki potensi keanggotaan, potensi pembiayaan, dan potensi-potensi penunjang kesinambungan Daerah lainnya yang tinggi.

Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Pengurus Daerah dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Pengurus Daerah penuh apabila masingmasing Pengurus Daerah yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 2 orang AB 3, 16 orang AB 2 dan 32 orang AB 1, memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dan direkomendasikan Musyawarah Daerah asal.

Dalam mengesahkan pemekaran Pengurus Daerah penuh, Pengurus Pusat harus mempertimbangkan tingkat dinamika Pengurus Daerah penuh hasil pemekaran, daya dukung daerah tempat kedudukan Pengurus Daerah-Daerah hasil pemekaran, potensi keanggotaan ,potensi pembiayaan untuk menunjang aktifitas Pengurus Daerah hasil pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan Pengurus Daerah.

Pasal 22 Penurunan Status dan Pembubaran Daerah (1) Pengurus Daerah penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Pengurus Daerah Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut: a. Memiliki anggota biasa kurang dari 3 orang AB 3, 18 orang AB 2, dan 54 AB 1 orang (dalam NKRI) dan 2 orang AB 3, 16 orang AB 2 dan 32 orang AB 1 (di luar NKRI).

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

60 | k a m m i

b. Untuk Pengurus Daerah di dalam NKRI tidak lagi memiliki salah satu atau keduanya dari Badan Instruktur KAMMI Daerah dan 1 (satu) Lembaga Akreditasi Kader. c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Musyawarah Daerah selambat-lambatnya selama 2 tahun 6 bulan. d. Tidak melaksanakan Daurah Marhalah II sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua)periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 4 (empat) kali Daurah Marhalah I dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut. e. Tidak melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah minimal 3 (tiga) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Badan Pengurus Harian dan Rapat Pleno Pengurus Daerah minimal 15 (lima belas) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.

(2) Apabila Pengurus Daerah persiapan dan Pengurus Daerah penuh yang diturunkan menjadi Pengurus Daerah persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Pengurus Daerah penuh maka Pengurus Daerah tersebut dinyatakan bubar melalui Keputusan Pengurus Pusat.

BAGIAN IV PENGURUS KOMISARIAT

(1)

(2) (3) (4) (5)

Pasal 23 Status Pengurus Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Pengurus Daerah yang dibentuk oleh minimal satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas.

Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun semenjak pelantikan/serahterima jabatan Pengurus demisioner.

Komisariat persiapan adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 2 orang AB 2 dan 15 orang AB 1.

Komisariat penuh adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 4 orang AB 2 dan 25 orang AB 1.

Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan Pengurus Daerah yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat penuh telah terpenuhi,maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Daerah untuk disahkanmenjadi Komisariat penuh.

Pasal 24 Personalia Pengurus Komisariat (1) Pengurus Komisariat terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH), Badan Khusus, dan LSO. (2) Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Departemen Kaderisasi, dan Ketua Departemen Kebijakan Publik.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

61 | k a m m i

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian.

(4) Kader yang dapat menjadi personalia Pengurus Komisariat harus: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qurâ&#x20AC;&#x2122;an. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Minimal berstatus AB 1. e. Tidak menjadi personalia Pengurus Komisariat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.

(5) Kader yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Komisariat harus: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qurâ&#x20AC;&#x2122;an. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Berstatus AB 2. e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat. f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus. g. Sehat secara jasmani maupun rohani. h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.

(6) Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Musyawarah Komisariat, personalia Pengurus Komisariat harus sudah dibentuk dan Pengurus demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.

(7) Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Ketua Umum berikutnya.

(8) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia. b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut. c. Tidak hadir dalam rapat Badan Pengurus Harian dan/atau rapat Pleno Pengurus Komisariat selama 1 (satu) bulan berturut-turut.

(9) Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Ketua Umum berikutnya sebelum Musyawarah komisariat apabila melanggar AD / ART. (10) Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum berikutnya hanya dapat dilakukan melalui: a. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah tempat komisariat berada, dan 50%+1 suara peserta Rapat Pimpinan Daerah tersebut. b. Usulan pemberhentian Ketua Umum dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Pleno Pengurus Harian Pengurus Komisariat yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat atau 50%+1 dari jumlah anggota biasa dalam komisariat tersebut.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

62 | k a m m i

(11) Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Permusyawaratan Pusat dan Daerah.

(12) Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Daerah selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Pengurus Daerah yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.

(13) Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Ketua Umum berikutnya dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat yang terdekat.

(14) Bila Sekretaris Umum Pengurus Komisariat tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat BPH yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari salah satu Ketua Bidang hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Ketua Umum berikutnya dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat yang terdekat.

(15) Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Ketua Umum berikutnya, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Ketua Umum Pengurus Daerah dan mengundang Majelis Permusyawaratan Daerah menjadi saksi dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat.

(16) Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Ketua Umum berikutnya dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.

(17) Pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Daerah atau anggota Majelis Permusyawaratan Daerah atau salah satu BPH Pengurus Daerah yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Daerah.

(18) Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Komisariat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Komisariat. b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan. c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Komisariat (di luar bidang yang bersangkutan).

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

63 | k a m m i

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 25 Tugas dan Wewenang Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Komisariat, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Daerah.

Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.

Melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian Pengurus Komisariat minimal satu bulan satu kali, selama periode berlangsung.

Melaksanakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.

Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Daerah.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota biasa melalui Musyawarah komisariat.

Pasal 26 Pendirian dan Pemekaran Komisariat Pendirian Pengurus Komisariat persiapan dapat diusulkan oleh sekurangkurangnya 2 orang AB 2 dan 15 orang AB 1 dari minimal satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Daerah yang selanjutnya dibicarakan dalam Rapat Pengurus Daerah.

Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.

Pengurus Daerah dalam mengesahkan Pengurus Komisariat persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di perguruan tinggi/fakultas setempat, dan potensi-potensi lainnya yang dapat mendukung kesinambungan Pengurus Komisariat tersebut bila dibentuk.

Sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Pengurus Komisariat persiapan, mempunyai minimal 4 (empat) orang AB 2 dan 25 (dua puluh lima) orang AB 1, dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Daurah Marhalah I di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Daerah setempat, dapat disahkan menjadi Pengurus Komisariat penuh di Rapat Pengurus Daerah.

Pemekaran Pengurus Komisariat penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Pengurus Komisariat penuh apabila masing-masing Pengurus Komisariat yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 12 orang AB 2 dan 72 AB 1.

Dalam mengesahkan pemekaran Pengurus Komisariat penuh, Pengurus Daerah harus mempertimbangkan potensi dinamika Pengurus Komisariat penuh hasil pemekaran, daya dukung fakultas/perguruan tinggi tempat kedudukan Pengurus Komisariat-Komisariat hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktifitas Pengurus Komisariat hasil pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan Pengurus Komisariat.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

64 | k a m m i

Pasal 27 Penurunan Status dan Pembubaran Komisariat (1) Pengurus Komisariat penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Pengurus Komisariat persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut: a. Memiliki AB 2 kurang dari 4 orang dan dan AB 1 kurang dari 25. b. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Musyawarah komisariat selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan. c. Tidak melaksanakan Daurah Marhalah I sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut. d. Tidak melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Komisariat minimal 10 (sepuluh) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Badan Pengurus Harian minimal 30 (tiga puluh) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.

(2) Apabila Pengurus Komisariat persiapan dan Pengurus Komisariat penuh yang diturunkan menjadi Pengurus Komisariat persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Pengurus Komisariat penuh maka Pengurus Komisariat tersebut dinyatakan bubar melalui Keputusan Pengurus Daerah.

BAB III MAJELIS PERMUSYAWARATAN DAN DEWAN PENASEHAT Pasal 28 Majelis Permusyawaratan (1) Majelis Permusyawaratan (MP) adalah majelis yang ada di Pengurus Pusat KAMMI yang selanjutnya disebut Majelis Permusyawaratan Pusat (MPP), dan Pengurus Daerah KAMMI yang selanjutnya disebut Majelis Permusyawaratan Daerah (MPD).

(2) Majelis Permusyawaratan bertugas dan berwenang: a. Menjaga tegaknya AD/ART KAMMI di tingkat Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah KAMMI bagi MPP, serta di tingkat Pengurus Daerah KAMMI dan Pengurus Komisariat KAMMI bagi MPD. b. Mengawasi kinerja Pengurus KAMMI dan memberikan peringatan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi. c. Memberikan pertimbangan dan saran keorganisasian kepada pengurus KAMMI dalam menentukan kebijakan organisasi KAMMI. d. Menyelenggarakan pengadilan bagi anggota terhadap pelanggaran aturan organisasi. e. Memutuskan mengadakan Muktamar Luar Biasa atau Musyawarah Daerah Luar Biasa apabila diminta sesuai dengan aturan organisasi. f. Memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional yang diajukan oleh anggota biasa dan struktur organisasi lainnya.

(3) Anggota MPP KAMMI berjumlah 5 orang ditambah dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KAMMI. Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

65 | k a m m i

(4) Anggota MPP KAMMI adalah anggota/alumni KAMMI yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qur’an. c. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART. d. Berstatus AB 3. e. Pernah menjabat BPH Pengurus Pusat KAMMI, atau Ketua Pengurus Wilayah KAMMI. f. Sehat secara jasmani maupun rohani. g. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yaitu karya tulis ilmiah. h. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari 5 PD KAMMI. i. Tidak menjadi anggota MPP KAMMI untuk yang ketiga kalinya.

(5) Ketua MPP KAMMI dipilih dari anggota MPP KAMMI selain Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KAMMI. (6) Anggota MPD KAMMI berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang terdiri dari dari Ketua PD KAMMI dan anggota-anggota berstatus Anggota Biasa III yang dipilih oleh Musyawarah Daerah.

(7) Anggota Majelis Permusyawaratan Daerah KAMMI adalah anggota/alumni KAMMI yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qur’an. c. Tidak pernah dijatuhi sangsi organisasi karena melanggar AD/ART. d. Berstatus AB 3. e. Pernah menjabat BPH Pengurus Daerah KAMMI, atau Ketua Pengurus Komisariat KAMMI. f. Sehat secara jasmani maupun rohani. g. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yaitu karya tulis ilmiah. h. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat. i. Tidak menjadi anggota MPD KAMMI untuk yang ketiga kalinya.

(8) Ketua MPD KAMMI dipilih dari anggota MPD selain Ketua Pengurus Daerah.

(9) Masa jabatan MPP dan MPD sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.

(10) MPP berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Muktamar KAMMI. (11) MPD berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Musyawarah Daerah KAMMI. (12) Apabila Majelis Permusyawaratan tidak melaksanakan kewajiban pada ayat 10 dan 11 di atas maka dapat diberikan sanksi oleh peserta.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

66 | k a m m i

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

Pasal 29 Dewan Penasehat Dewan Penasehat KAMMI bertugas: a. Memberikan pertimbangan dan saran keorganisasian kepada Pengurus KAMMI dalam menentukan kebijakan organisasi. b. Membantu mengembangkan aktivitas dan organisasi KAMMI. Dewan Penasehat Pusat KAMMI diusulkan pada Muktamar KAMMI kemudian ditetapkan oleh Pengurus Pusat KAMMI. Dewan Penasehat Daerah KAMMI diusulkan pada Musyawarah Daerah kemudian ditetapkan oleh Pengurus Daerah KAMMI. Anggota Dewan Penasehat adalah anggota kehormatan atau pribadi lain sesuai dengan aturan organisasi.

Masa jabatan Dewan Penasehat Pusat KAMMI adalah 2 (dua) tahun.

Masa jabatan Dewan Penasehat Daerah KAMMI adalah menyesuaikan masa jabatan Pengurus Daerah.

BAB IV PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 30 Hirarki Permusyawaratan dan Rapat-rapat Hirarki permusyawaratan Pengurus Komisariat dari yang tertinggi adalah Musyawarah Komisariat KAMMI, Musyawarah Kerja Komisariat KAMMI, dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi Pengurus Komisariat.

Hirarki permusyawaratan Pengurus Daerah dari yang tertinggi adalah Musyawarah Daerah KAMMI, Musyawarah Kerja Daerah KAMMI, Musyawarah MPD KAMMI, Rapat Pimpinan Daerah dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi Pengurus Daerah.

Hirarki permusyawaratan Pengurus Wilayah dari yang tertinggi adalah Musyawarah Wilayah KAMMI, Musyawarah Kerja Wilayah KAMMI, Rapat Pimpinan Wilayah dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi Pengurus Wilayah.

Hirarki permusyawaratan Pengurus Pusat dari yang tertinggi adalah Muktamar,Musyawarah Kerja Nasional KAMMI, Musyawarah MPP KAMMI, Rapat Pimpinan Nasional KAMMI, dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi Pengurus Pusat.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

67 | k a m m i

BAGIAN I PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT KOMISARIAT A. MUSYAWARAH KOMISARIAT Pasal 31 Status (1) Musyawarah Komisariat (Muskom) merupakan musyawarah anggota biasa KAMMI Komisariat.

(2) Musyawarah Komisariat diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengurus Komisariat KAMMI adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Komisariat KAMMI.

(1) (2) (3) (4)

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pasal 32 Kekuasaan/Wewenang Meminta dan Menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Komisariat KAMMI. Memilih Pengurus Komisariat dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai formatur dan kemudian 4 (empat) mide formatur.

Menetapkan Panduan Kerja Komisariat.

Menetapkan aturan dan putusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 33 Tata Tertib Peserta Muskom terdiri dari Pengurus Komisariat, Anggota Biasa Komisariat, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Komisariat, dan Undangan Pengurus Komisariat.

Pengurus Komisariat, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Komisariat, merupakan peserta penuh; dan Undangan Pengurus komisariat merupakan peserta peninjau.

Peserta penuh mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.

Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Komisariat.

Pimpinan sidang Muskom dipilih dari peserta penuh oleh peserta penuh dan berbentuk presidium.

Muskom baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dari jumlah anggota biasa komisariat yang hadir.

Apabila ayat (6) tidak terpenuhi maka Muskom diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah.

Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh Muskom maka Pengurus Komisariat dinyatakan demisioner.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

68 | k a m m i

B. MUSYAWARAH KOMISARIAT LUAR BIASA

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

Pasal 34 Musyawarah Komisariat Luar Biasa Musyawarah Komisariat Luar Biasa (MKLB) adalah Musyawarah di tingkat KAMMI Komisariat yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan untuk Musyawarah KAMMI Komisariat karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak.

MKLB memiliki tugas yang sama dengan Musyawarah Komisariat.

MKLB diselenggarakan apabila Ketua Komisariat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya atau karena kondisi tertentu atas permintaan sekurang- kurangnya ½ ditambah 1 dari anggota Komisariat.

Pengurus Komisariat adalah penanggung jawab penyelenggaraan MKLB. Namun apabila Pengurus Komisariat, karena suatu hal tidak dapat menyelenggarakan MKLBmaka Pengurus Daerah KAMMI yang melingkupi Pengurus Komisariat KAMMI bersangkutan mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan MKLB. Peserta dan tata tertib MKLB sama dengan peserta dan tata tertib pada Musyawarah Komisariat.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

69 | k a m m i

C. MUSYAWARAH KERJA KOMISARIAT Pasal 35 Status Musyawarah Kerja Komisariat (Muskerkom) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 periode.

Pasal 36 Tugas dan Wewenang (1) Membuat dan atau mengevaluasi program kerja Pengurus Komisariat KAMMI. (2) Menampung dan merumuskan usulan-usulan bagi penyempurnaan organisasi.

(1) (2) (3)

(4)

Pasal 37 Tata Tertib Peserta Musyawarah Kerja Komisariat terdiri dari Pengurus Komisariat KAMMI dan anggota biasa komisariat.

Pengurus Komisariat KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja Komisariat KAMMI. Musyawarah Kerja Komisariat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya BPH Komisariat dan ½ + 1 (setengah plus 1) jumlah anggota KAMMI Komisariat. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 1 (satu) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acara dan kehadiran peserta. Setelahnya Musyawarah Kerja KAMMI Komisariat dapat dilaksanakan dan dianggap sah.

Peserta memiliki hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih.

BAGIAN II PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT DAERAH A. MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 38 Status (1) Musyawarah Daerah (Musda) KAMMI adalah musyawarah utusan Pengurus Komisariat KAMMI, atau jika tidak memungkinkan, merupakan musyawarah anggota.

(2) Musyawarah Daerah KAMMI diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

(3) Pengurus Daerah KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah KAMMI.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

70 | k a m m i

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pasal 39 Tugas/Wewenang Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah KAMMI dan Laporan Pelaksanaan Tugas Majelis Permusyawaratan Daerah.

Memilih Pengurus Daerah dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur dan 4 (empat) mide formatur.

Menetapkan anggota MPD KAMMI. Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat.

Menetapkan Panduan Kerja Daerah.

Menetapkan dan mengesahkan pembentukan Pengurus Komisariat KAMMI. Pasal 40 Tata Tertib Peserta Musda terdiri dari Pengurus Daerah, Pengurus Komisariat, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Daerah, Anggota MPD, dan Undangan Pengurus daerah.

Utusan Komisariat, Pengurus Daerah KAMMI, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Daerah, Anggota MPD, merupakan peserta penuh; dan Undangan Pengurus daerah merupakan peserta peninjau.

Peserta penuh mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.

Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Daerah bernilai 2 suara, dan suara pengurus Komisariat bernilai 1 suara.

Banyaknya utusan komisariat dalam ditetapkan oleh SC Musda.

Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Daerah.

Pimpinan sidang Musda dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.

Musda baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ ditambah 1 dari jumlah peserta utusan (Komisariat penuh).

Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Musda diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah.

Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh Musda maka Pengurus Daerah dinyatakan demisioner.

Daerah dan Komisariat sedapat mungkin mengikutsertakan kader muslimah sebagai peserta.

B. MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

Pasal 41 Musyawarah Daerah Luar Biasa (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

71 | k a m m i

(2) Musyawarah Daerah Luar Biasa memiliki tugas yang sama dengan Musyawarah Daerah.

(3) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan apabila Ketua Pengurus Daerah KAMMI tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya atau karenakondisi tertentu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengurus Komisariat KAMMI. (4) Majelis Permusyawaratan adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa. Namun apabila Majelis Permusyawaratan Daerah, karena suatu hal tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa maka Pengurus Pusat KAMMI mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa dibantu oleh Pengurus Wilayah.

(5) Peserta dan tata tertib Musyawarah Daerah Luar Biasa sama dengan peserta dan tata tertib pada Musyawarah Daerah.

C. MUSYAWARAH KERJA DAERAH Pasal 42 Musyawarah Kerja Daerah (1) Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode.

(2) Wewenang Musyawarah Kerja Daerah. a. Membuat dan atau mengevaluasi program kerja Pengurus Daerah KAMMI. b. Menampung dan merumuskan usulan-usulan bagi penyempurnaan organisasi.

(3) Tata tertib Musyawarah Kerja Daerah a. Peserta Musyawarah Kerja Daerah KAMMI terdiri dari Pengurus Daerah KAMMI dan utusan Pengurus Komisariat KAMMI. b. Pengurus Daerah KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja Daerah. c. Musyawarah Kerja Daerah KAMMI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ plus 1 Pengurus Daerah KAMMI yang mewakili seluruh departemen yang ada dan sekurang-kurangnya ½ dari utusan Pengurus Komisariat KAMMI. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 1 (satu) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acaradan kehadiran peserta. Setelahnya Musyawarah Kerja Daerah dapat dilaksanakan dan dianggap sah.

D. MUSYAWARAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN DAERAH Pasal 43 Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah (1) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah adalah musyawarah anggota majelis, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Daerah.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

72 | k a m m i

(2) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah diadakan untuk menjalankan kewenangan pada pasal 28 Anggaran Rumah Tangga.

(3) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah sah apabila dihadiri lebih dari ½ anggota Majelis Permusyawaratan.

E. RAPAT PIMPINAN DAERAH

(1)

(2)

(3) (4)

Pasal 44 Rapat Pimpinan Daerah Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) adalah Rapat Badan Pengurus Harian KAMMI, Ketua Badan-badan Khusus, Direktur-direktur LSO, dan Ketua-ketua Komisariat yang dipimpin oleh Ketua Umum.

Rapimda berwenang untuk: a. Membahas dan mengevaluasi kondisi keorganisasian Pengurus Daerah KAMMI dan Pengurus Komisariat KAMMI. b. Menerima laporan rutin Pengurus Komisariat KAMMI dalam daerah tersebut c. Membuat kebijakan dan kegiatan yang bersifat mengikat kepada seluruh KAMMI Komisariat.

Rapimda sah apabila dihadiri Badan Pengurus Harian KAMMI dan 2/3 KetuaKetua Komisariat.

Dilaksanakan minimal dua kali dalam satu periode.

BAGIAN III PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT WILAYAH

A. MUSYAWARAH WILAYAH Pasal 45 Status (1) Musyawarah Wilayah (Muswil) KAMMI adalah musyawarah utusan Pengurus Daerah KAMMI. (2) Musyawarah Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(3) Pengurus Wilayah KAMMI adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Wilayah.

(1) (2) (3) (4) (5)

Pasal 46 Tugas/Wewenang Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah KAMMI. Memilih Pengurus Wilayah dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur dan 4 (empat) mide formatur.

Mengusulkan pembentukan Pengurus Daerah KAMMI. Menetapkan Panduan Kerja Wilayah.

Menetapkan aturan dan putusan lain yang diangap perlu.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

73 | k a m m i

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pasal 47 Tata Tertib Peserta Muswil terdiri dari Pengurus Wilayah, Utusan/Peninjau Pengurus Daerah, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Wilayah, dan Undangan Pengurus Wilayah.

Utusan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Wilayah, merupakan peserta penuh; dan Undangan Pengurus wilayah merupakan peserta peninjau.

Peserta penuh mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.

Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Wilayah bernilai 2 suara, dan suara Pengurus Daerah bernilai 1 suara.

Banyaknya utusan Daerah ditetapkan oleh SC Muswil.

Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.

Pimpinan sidang Muswil dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.

Muswil baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ ditambah 1 dari jumlah peserta utusan (Pengurus Daerah penuh).

Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Muswil diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah.

Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh Musda maka Pengurus Daerah dinyatakan demisioner.

Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah sedapat mungkin mengikutsertakan kader muslimah sebagai peserta.

B. MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA

(1)

(2) (3)

(4)

Pasal 48 Musyawarah Wilayah Luar Biasa Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MWLB) adalah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak.

Musyawarah Wilayah Luar Biasa memiliki tugas yang sama dengan Musyawarah Wilayah.

Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan apabila Ketua Pengurus Wilayah KAMMI tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya atau karenakondisi tertentu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengurus Daerah KAMMI dalam wilayah tersebut.

Pengurus Wilayah KAMMI adalah penanggung jawab penyelenggaraan MusyawarahWilayah Luar Biasa. Namun apabila Pengurus Wilayah KAMMI, karena suatu hal tidakdapat menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa maka Pengurus Pusat KAMMI mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

74 | k a m m i

Musyawarah Wilayah Luar Biasa dibantu oleh Pengurus Daerah KAMMI dalam wilayah tersebut.

(5) Peserta dan tata tertib Musyawarah Wilayah Luar Biasa sama dengan peserta dan tata tertib pada Musyawarah Wilayah.

C. MUSYAWARAH KERJA WILAYAH Pasal 49 Status Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode.

Pasal 50 Tugas dan Wewenang (1) Membuat dan atau mengevaluasi program kerja Pengurus Wilayah KAMMI. (2) Menampung dan merumuskan usulan-usulan bagi penyempurnaan organisasi.

Pasal 51 Tata Tertib (1) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah KAMMI terdiri dari Pengurus Wilayah KAMMI dan utusan Pengurus Daerah KAMMI. (2) Pengurus Wilayah KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja Wilayah.

(3) Musyawarah Kerja Wilayah KAMMI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ plus 1 Pengurus Daerah KAMMI yang mewakili seluruh departemenyang ada dan sekurang-kurangnya ½ dari utusan Pengurus Daerah KAMMI. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selamalamanya 1 (satu) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acara dan kehadiran peserta. Setelahnya Musyawarah Kerja Daerah dapat dilaksanakan dan dianggap sah.

D. RAPAT PIMPINAN WILAYAH Pasal 52 Rapat Pimpinan Wilayah (1) Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) adalah Rapat Badan Pengurus Harian PW KAMMI, Ketua Badan-badan Khusus, Direktur-direktur LSO, dan Ketua-ketua Daerah yang dipimpin oleh Ketua Umum KAMMI. (2) Rapimwil berwenang untuk: a. Membahas dan mengevaluasi kondisi keorganisasian Pengurus Wilayah KAMMI dan Pengurus Daerah KAMMI. b. Menerima laporan rutin Pengurus Daerah KAMMI dalam wilayah tersebut. c. Membuat kebijakan dan kegiatan yang bersifat mengikat kepada seluruh Pengurus Daerah KAMMI. Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

75 | k a m m i

(3) Rapimwil sah apabila dihadiri Badan Pengurus Harian KAMMI dan 2/3 KetuaKetua Daerah.

(4) Dilaksanakan minimal dua kali dalam satu periode.

BAGIAN IV PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT PUSAT A. MUKTAMAR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pasal 53 Status Muktamar merupakan musyawarah tertinggi organisasi.

Muktamar memegang kekuasaaan tertinggi organisasi.

Muktamar diadakan 2 (dua) tahun sekali.

Pengurus Pusat KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Muktamar KAMMI. Dalam keadaan luar biasa, Muktamar dapat diadakan menyimpang dari ketentuan ayat (3).

Dalam keadaan luar biasa Muktamar dapat diselenggarakan atas inisiatif satu PDKAMMI dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah PD KAMMI penuh.

Pasal 54 Kekuasaan/Wewenang Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Pusat dan Majelis Permusyawaratan Pusat.

Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Penjabaran AD/ART. Memilih Pengurus pusat dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur dan empat mide formatur.

Menetapkan anggota MPP KAMMI. Menetapkan anggota kehormatan KAMMI. Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat.

Mengusulkan calon-calon tempat penyelenggaraan Muktamar berikutnya.

Menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan pembubaran Pengurus Wilayah KAMMI. Menetapkan panduan kerja nasional.

Menetapkan aturan dan putusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 55 Tata Tertib (1) Peserta muktamar terdiri dari Pengurus pusat, Utusan/Peninjau Pengurus Daerah,Pengurus Wilayah KAMMI, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat, Anggota MPP KAMMI, dan Undangan Pengurus pusat.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

76 | k a m m i

(2) Pengurus Pusat, Utusan Pengurus Wilayah dan Utusan Pengurus Daerah merupakan peserta penuh.

(3) Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat, Anggota MPP KAMMI, dan Undangan Pengurus pusat merupakan peserta peninjau.

(4) Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Pusat bernilai 3 suara, dan suara PW KAMMI bernilai 2 suara dan PD KAMMI bernilai 1 suara.

(5) Peserta Penuh mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.

(6) Banyaknya utusan Wilayah dan PD KAMMI dalam muktamar ditetapkan oleh SC Muktamar.

(7) Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

(8) Pimpinan sidang muktamar dipilih dari peserta penuh oleh peserta penuh dan berbentuk presidium.

(9) Muktamar baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta penuh.

(10) Apabila ayat (9) tidak terpenuhi maka muktamar diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah.

(11) Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh muktamar maka Pengurus Pusat dinyatakan demisioner.

(12) PW dan PD KAMMI sedapat mungkin mengikutsertakan kader muslimah sebagai peserta.

B. MUKTAMAR LUAR BIASA

(1)

(2) (3) (4)

(5)

Pasal 56 Muktamar Luar Biasa Muktamar Luar Biasa (MLB) adalah Musyawarah tingkat nasional yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak.

Muktamar Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Muktamar.

Muktamar Luar Biasa diselenggarakan sekurang-kurangnya atas permintaan 2/3 dari Pengurus Daerah KAMMI setelah mendapat persetujuan MPP KAMMI. Majelis Permusyawaratan Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa namun apabila Majelis Permusyawaratan Pusat karena suatu hal tidak dapat menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa maka Pengurus Wilayah KAMMI dan Pengurus Daerah KAMMI akan membentuk suatu Presidium untuk mengambil alih penyelenggaraan MLB. Tata tertib Muktamar Luar Biasa sama dengan tata tertib pada Muktamar KAMMI.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

77 | k a m m i

C. MUSYAWARAH KERJA NASIONAL Pasal 57 Status Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.

Pasal 58 Tugas dan Wewenang (1) Membuat dan mengevaluasi program kerja Pengurus Pusat KAMMI. (2) Menampung dan merumuskan usulan-usulan bagi penyempurnaan organisasi.

(3) Mengesahkan usulan pembentukan dan pendirian PW KAMMI dan PD KAMMI.

(1) (2) (3) (4)

Pasal 59 Tata Tertib Peserta Musyawarah Kerja Nasional KAMMI terdiri dari Pengurus Pusat KAMMI dan Utusan Pengurus Wilayah KAMMI dan PD KAMMI. Pengurus Pusat KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional KAMMI. Jumlah utusan Pengurus Wilayah KAMMI dan PD KAMMI akan ditentukan oleh Pengurus Pusat KAMMI. Musyawarah Kerja Nasional KAMMI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ plus 1 Pengurus Pusat KAMMI yang mewakili seluruh bidang yang ada dan sekurang-kurangnya ½ utusan Pengurus Wilayah KAMMI dan PD KAMMI. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 2 (dua) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acara dankehadiran peserta. Setelahnya Musyawarah Kerja Nasional KAMMI dapat dilaksanakan dan dianggap sah.

D. MUSYAWARAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN PUSAT

Pasal 60 Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pusat (1) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pengurus adalah musyawarah anggota majelis, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Pusat.

(2) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pusat dijalankan untuk menjalankan kewenangan pada pasal 28 Anggaran Rumah Tangga.

(3) Musyawarah Majelis Permusyawaratan sah apabila dihadiri lebih dari ½ anggota Majelis Permusyawaratan.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

78 | k a m m i

E. RAPAT PIMPINAN NASIONAL

(1)

(2)

(3) (4)

Pasal 61 Rapat Pimpinan Nasional Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) adalah Rapat Badan Pengurus Harian PP KAMMI, Ketua Badan-badan Khusus, Direktur-direktur LSO, Ketua-ketua Wilayah yang dipimpin oleh Ketua Umum PP KAMMI. Rapat Pimpinan Nasional berwenang untuk: a. Membahas dan mengevaluasi kondisi keorganisasian Pengurus Pusat KAMMI,Pengurus Wilayah KAMMI, dan Pengurus Daerah KAMMI. b. Membuat kebijakan dan kegiatan yang bersifat mengikat kepada seluruh Pengurus Wilayah KAMMI dan PD KAMMI. c. Mengesahkan usulan pembentukan dan pendirian PW KAMMI dan PD KAMMI. Rapimnas sah apabila dihadiri minimal ½ Badan Pengurus Harian PP KAMMI dan 2/3 jumlah Ketua-ketua Wilayah.

Dilaksanakan minimal dua kali dalam satu periode.

BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 62 Cara Pengambilan Keputusan (1) Semua keputusan dalam semua permusyawaratan dan rapat-rapat KAMMI dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Suara terbanyak (voting) dipilih sebagai alternatif terakhir apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai.

BAB VI BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA SEMI OTONOM

(1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7)

Pasal 63 Badan Khusus Badan Khusus adalah pembantu pengurus KAMMI yang dapat dibentuk apabila perludemi pencapaian visi dan misi organisasi dalam bidang dan tugas khusus.

Badan Khusus dapat dibentuk oleh pengurus KAMMI pada seluruh struktur KAMMI, dengan Badan Khusus pada struktur lebih tinggi dapat mengkoordinasikan Badan Khusus sejenis pada struktur dibawahnya.

Badan Khusus bertugas menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan bidangnya.

Badan Khusus bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Komisariat KAMMI/PDKAMMI atau Ketua Umum KAMMI. Badan Khusus dipimpin oleh Ketua.

Pengurus KAMMI dapat menentukan Ketua Badan Khusus.

Mekanisme keanggotaan ditentukan oleh pengurus KAMMI. Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

79 | k a m m i

(8) Badan Khusus dapat mengadakan musyawarah anggota atau musyawarah koordinasi untuk merumuskan dan mengevaluasi program-program kerja serta memilih Ketua Badan Khusus.

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

Pasal 64 Lembaga Semi Otonom Lembaga Semi Otonom adalah Pembantu Pengurus KAMMI yang dapat dibentukberdasarkan aspirasi dan kepentingan yang merupakan kebutuhan anggota, yang memiliki minat dan bakat dalam spesifikasi bidang yang sama yang mengarah pada peningkatan keahlian dan profesionalitas tertentu.

Lembaga Semi Otonom dapat dibentuk oleh Pengurus KAMMI pada seluruh struktur KAMMI dengan Lembaga Semi Otonom pada struktur lebih tinggi dapat mengkoordinasikan Lembaga Semi Otonom sejenis pada struktur dibawahnya.

Lembaga Semi Otonom bertugas: a. Meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota KAMMI pada bidang tertentu. b. Mengadakan pendidikan, penelitian, dan pelatihan-pelatihan dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. c. Membantu Pengurus KAMMI menentukan sikap terhadap masalah-masalah eksternal sesuai dengan bidang terkait.

Lembaga Semi Otonom bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Komisariat KAMMI/PD KAMMI atau Ketua Umum KAMMI. Lembaga Semi Otonom dipimpin oleh Direktur.

Lembaga Semi Otonom dapat mengadakan musyawarah anggota atau musyawarah koordinasi untuk merumuskan dan mengevaluasi program-program kerja serta memilih Direktur Lembaga Semi Otonom.

BAB VII ALUMNI KAMMI

(1) (2) (3)

(4)

Pasal 65 Alumni Alumni KAMMI adalah anggota KAMMI yang telah habis masa keanggotaannya.

KAMMI dan alumni KAMMI memiliki hubungan historis, aspiratif, dan emosional.

Alumni KAMMI berkewajiban tetap menjaga nama baik KAMMI, meneruskan misi KAMMI di medan perjuangan yang lebih luas, dan membantu KAMMI dalam merealisasikan misinya.

Adanya wadah untuk Alumni KAMMI.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

80 | k a m m i

BAB VIII KEUANGAN

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

Pasal 66 Pengelolaan Keuangan Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan berapa besar dana yang sudah dialokasikan.

Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata.

Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan organisasi.

Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya.

Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang.

Penarikan uang pangkal dan iuran anggota dapat dilaksanakan yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Daerah.

Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat.

Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk Komisariat, 40 persen untuk Daerah.

BAB IX GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

Pasal 67 Garis-garis Besar Haluan Organisasi GBHO (Garis-garis Besar Haluan Organisasi) adalah rumusan yang disusun secara sistematis, terarah, dan terpadu yang meliputi filosofi gerakan, pemosisian gerakan, dan haluan gerakan untuk memberikan arah bagi perjuangan KAMMI dalam mewujudkan visi dan misinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar KAMMI. BAB X MEKANISME PENYELENGGARAAN ORGANISASI Pasal 68 Struktur, fungsi struktur, dan administrasi organisasi diatur dalam Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

81 | k a m m i

BAB XI MANHAJ KADERISASI KAMMI Pasal 69 Prinsip, muatan, aspek, sarana, penahapan, indeks jati diri, dan kurikulum kaderisasi KAMMI diatur dalam Manhaj Kaderisasi KAMMI. BAB XII PANDUAN KERJA NASIONAL Pasal 70 Panduan Kerja Nasional adalah arahan bagi pengurus KAMMI dalam merumuskan program kerja organisasi.

BAB XIII ATRIBUT ORGANISASI Pasal 71 Atribut Organisasi seperti bendera, lambang, panji, kartu keanggotaan, dan lain-lain diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan dalam muktamar.

BAB XIV ATURAN TAMBAHAN Pasal 72 Struktur kepemimpinan KAMMI berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada seluruh anggota KAMMI. Pasal 73 Musyawarah Lain (1) Kepengurusan KAMMI pada berbagai tingkat struktur dapat melaksanakan berbagai jenis musyawarah dan rapat-rapat seperti Rapat Badan Pengurus Harian, Rapat Pengurus Harian, Rapat Pengurus Bidang, Rapat kepanitiaan, dan musyawarah lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Jika diperlukan, aturan khusus mengenai musyawarah pengurus dapat ditentukan oleh pengurus KAMMI sesuai cakupannya.

Pasal 74 Hal lain-lain Hal-hal yang belum diatur dan diperinci dalam AD/ART KAMMI akan diatur dan diperinci dalam ketetapan-ketetapan organisasi.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

82 | k a m m i

BAB XV ATURAN PERALIHAN Pasal 75 Aturan Peralihan (1) Pengurus Daerah KAMMI yang keberadaannya belum memenuhi Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga, diberi waktu 2 tahun untuk memenuhinya untuk kemudian ditentukan statusnya oleh Pengurus Pusat KAMMI atau Pengurus Wilayah KAMMI yang ditunjuk.

(2) Pengurus Komisariat KAMMI yang keberadaannya belum memenuhi Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga, diberi waktu 2 tahun untuk memenuhinya untuk kemudian ditentukan statusnya oleh Pengurus Daerah KAMMI yang ditunjuk.

BAB XVI PERUBAHAN DAN PENETAPAN Pasal 76 Perubahan dan Penetapan Anggaran Rumah Tangga Perubahan dan penetapan Anggaran Rumah Tangga KAMMI dilakukan melalui Muktamar dan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 peserta penuh yang hadir.

BAB XVII PENUTUP Pasal 77 Pemberlakuan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Bekasi, pada Muktamar I, Oktober 1998. Dan diperbaharui pada: 1. Muktamar II di Yogyakarta, November 2000 2. Muktamar III di Lampung, November 2002 3. Muktamar IV di Samarinda, 28 September 2004 4. Muktamar V di Palembang, 16 September 2006 5. Muktamar VI di Makassar, 7 November 2008 6. Muktamar VII di Banda Aceh, 17 Maret 2011 7. Muktamar VIII di Tangerang Selatan, 5 Juni 2013.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

83 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

84 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI BAB I PENGERTIAN Pasal 1 Pengertian Dalam pasal berikut ini yang dimaksud dengan : 1. GBHO (Garis-garis Besar Haluan Organisasi) adalah rumusan yang disusun secara sistematis, terarah, dan terpadu yang meliputi filosofi gerakan, pemosisian gerakan, dan haluan gerakan untuk memberikan arah bagi perjuangan KAMMI dalam mewujudkan visi dan misinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar KAMMI. 2.

Visi KAMMI adalah tujuan yang hendak dicapai atau kondisi yang ingin diwujudkan oleh KAMMI, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar KAMMI Pasal 6.

3. Misi KAMMI adalah pernyataan eksistensi dan alasan keberadaan KAMMI sebagai perincian atas Visi KAMMI, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar KAMMI Pasal 7.

4. Kredo Gerakan adalah jati diri yang mewujud (maujud) dalam kehidupan kepribadian kader KAMMI dan menjadi ruh yang senantiasa terwariskan dari generasi ke generasi. Kredo Gerakan adalah cara pandang kader KAMMI terhadap dirinya sendiri, obsesinya, atributnya, dan hakikatnya yang meneguhkan peran kader di dalam kehidupannya. Kredo Gerakan adalah semangat yang menjiwai kader KAMMI sebagai sumber tenaga untuk bergerak, berjuang, mendobrak semua penghalang, dan kesungguhan untuk beramal mencapai tujuan.

5. Prinsip Gerakan KAMMI adalah nilai-nilai dasar gerakan yang menjiwai pergerakan KAMMI sebagai suatu amal jamaâ&#x20AC;&#x2122;i. Prinsip Gerakan adalah ciri khas pergerakan KAMMI yang secara unik membedakannya dengan gerakan lain.

Prinsip Gerakan merupakan tradisi yang menjadi tetapan (tsawabit) gerakan dan menjadi tolok ukur konsistensi (asholah) gerakan KAMMI. 6. Karakter Organisasi KAMMI adalah sifat keorganisasian yang melekat yang menjadi ciri khas dan melandasi aktivitas gerakan KAMMI. 7. Paradigma Gerakan KAMMI adalah cara pandang menyeluruh (holistik) KAMMI terhadap dirinya sendiri dan cara mendefinisikan perannya di dalam realitas kebangsaan dan peradaban. Paradigma Gerakan KAMMI membentuk konstruksi gerakan dan menderivasikannya dalam program dan agenda gerakan.

8. Unsur-unsur perjuangan adalah elemen-elemen yang menjadi pilar sistem strategi dakwah (siyasatud daâ&#x20AC;&#x2122;wah) KAMMI dalam interaksinya dengan masyarakatnya untuk menjamin keberlangsungan gerakan.

9. Posisi KAMMI adalah pernyataan posisi, sikap, dan hubungan KAMMI dengan berbagai pihak terkait dalam mewujudkan Visi KAMMI. 10. Haluan organisasi KAMMI adalah haluan yang memandu arah, pokok, dan prioritas agenda gerakan sesuai dengan analisa kondisi yang dihadapi berdasarkan filosofi gerakan.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

85 | k a m m i

BAB II FILOSOFI GERAKAN Pasal 2 Visi KAMMI KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami

a. b. c. d. e.

a.

b.

c.

d.

e.

Pasal 3 Misi KAMMI Membina keIslaman, keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa muslim Indonesia.

Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik, dan kemandirian ekonomi mahasiswa.

Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.

Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera.

Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (amar ma`ruf nahi munkar).

Pasal 4 Kredo Gerakan Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan.

Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggentarkan hati kami, atau membuat kami tertunduk apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti, kecuali ketakutan kepada-Nya. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama al-haq kami bertempur, sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam.

Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil risiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami.

Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, dzikir,saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerjakerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung daâ&#x20AC;&#x2122;wah, akan beredar bersama daâ&#x20AC;&#x2122;wah ini ke mana pun perginya, menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarnya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh.

Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang progressif yang bebas dari kejumudan, Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

86 | k a m m i

f.

a. b. c. d. e. f.

karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam.

Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat, seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepahaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi,semangat yang berkobar tinggi.

Pasal 5 Prinsip Gerakan KAMMI Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI Perbaikan adalah tradisi perjungan KAMMI Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI

Pasal 6 Karakter Organisasi KAMMI KAMMI adalah organisasi Pengkaderan (harokatut tajnid) dan organisasi pergerakan (harokatul amal).

1.

2.

Pasal 7 Paradigma Gerakan KAMMI KAMMI adalah Gerakan Da’wah Tauhid a. Gerakan Da’wah Tauhid adalah gerakan pembebasan manusia dari berbagai bentuk penghambaan terhadap materi, nalar, sesama manusia dan lainnya, serta mengembalikan pada tempat yang sesungguhnya yakni Allah swt. b. Gerakan Da’wah Tauhid merupakan gerakan yang menyerukan deklarasi tata peradaban kemanusiaan yang berdasar pada nilai-nilai universal wahyu ketuhanan (Ilahiyyah) yang mewujudkan Islam sebagai rahmat semesta (rahmatan lil ‘alamin). c. Gerakan Da’wah Tauhid adalah gerakan perjuangan berkelanjutan untuk menegakkan nilai kebaikan universal dan meruntuhkan tirani kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar) KAMMI adalah Gerakan Intelektual Profetik a. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal b. Gerakan Intelektual Profetik merupakan gerakan yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

87 | k a m m i

c. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang mempertemukan nalar akal dan nalar wahyu pada usaha perjuangan perlawanan, pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik. d. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan pemikiran yang menjangkau realitas rakyat dan terlibat dalam penyelesaian masalah rakyat.

3.

KAMMI adalah Gerakan Sosial Independen a. Gerakan Sosial Independen adalah gerakan kritis yang menyerang sistem peradaban materialistik dan menyerukan peradaban manusia berbasis tauhid. b. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan kultural yang berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan yang berakar pada nurani kerakyatan. c. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan pembebasan yang tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik-ekonomi yang membatasi. d. Gerakan Sosial Independen bertujuan menegakkan nilai sosial politik yang tidak bergantung dengan institusi manapun, termasuk negara, partai maupun lembaga donor.

4.

KAMMI adalah Gerakan Politik Ekstraparlementer a. Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan perjuangan melawan tirani dan menegakkan demokrasi yang egaliter. b. Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan sosial kultural dan struktural yang berorientasi pada penguatan rakyat secara sistematis dengan melakukan pemberdayaan institusi-institusi sosial/rakyat dalam mengontrol proses demokrasi formal. c. Gerakan Ekstraparlementer berarti tidak menginduk pada institusi parlemen maupun pembentuk parlemen (partai politik dan senator). Independensi sikap politik bulat utuh tanpa intervensi partai apapun. d. Gerakan Ekstraparlementer bergerak di luar parlemen dan partai politik, sebagairepresentasi rakyat secara independen.

Pasal 8 Unsur-unsur Perjuangan KAMMI Agar dakwah dapat tumbuh berkelanjutan secara seimbang, tetap berada pada orientasi yang benar, mampu mengelola amanah dan masalah, dan terus memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, maka KAMMI menyusun dirinya di atas unsurunsur sebagai berikut : 1. bina al-qo’idah al-ijtima’iyah (membangun basis sosial), yaitu membangun lapisan masyarakat yang simpati dan mendukung perjuangan KAMMI yang meliputi masyarakat umum, mahasiswa, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, pers, tokoh, dan lain sebagainya.

2. bina al-qo’idah al-harokiyah (membangun basis operasional), yaitu membangun lapisan kader KAMMI yang bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk merealisasikan dan mengeksekusi tugas-tugas da’wah yang telah digariskan KAMMI. 3. bina al-qo’idah al- fikriyah (membangun basis konsep), yaitu membangun kader pemimpin yang mampu menjadi teladan masyarakat, memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi sesuai bidangnya, yang menjadi guru bagi gerakan, mengislamisasikan ilmu pengetahuan pada bidangnya, dan Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

88 | k a m m i

memelopori penerapan solusi Islam terhadap berbagai segi kehidupan manusia.

4. binaâ&#x20AC;&#x2122; al-qoâ&#x20AC;&#x2122;idah al-siyasiyah (membangun basis kebijakan), yaitu membangun kader ideolog, pemimpin gerakan yang menentukan arah gerak dakwah KAMMI, berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Keempat unsur tersebut merupakan piramida yang seimbang, harmonis dan kokoh, yang menjamin keberlangsungan gerakan KAMMI. BAB III Posisi KAMMI Pasal 9 KAMMI dan Gerakan Mahasiswa-Gerakan Kepemudaan KAMMI adalah gerakan mahasiswa sekaligus sebagai gerakan kepemudaan. Karena itu KAMMI meyakini bahwa KAMMI dan beragam gerakan mahasiswa dan gerakan kepemudaan di Indonesia adalah elemen bangsa yang akan menjadi pewaris sah dari masa depan bangsa ini. KAMMI adalah generasi muda yang menjadi sumberdaya bangsa masa depan (iron stock). Generasi muda adalah generasi yang bersifat idealis dengan cita-cita terhadap bangsanya. Generasi muda adalah generasi yang selalu kritis terhadap kondisi yang stagnan (status quo). Maka KAMMI bekerjasama dengan seluruh elemen gerakan mahasiswa dan gerakan kepemudaan dalam kesamaan prinsip komitmen kebangsaan yang tulus, bukan karena kepentingan politik pragmatis. KAMMI meyakini bahwa interaksi muâ&#x20AC;&#x2122;amalah KAMMI dengan beragam gerakan pemuda dan mahasiswa adalah interaksi positif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sebagai pembelajaran bagi masa depan saat KAMMI bersama-sama mewarisi bangsa ini.

Pasal 10 KAMMI dan Institusi Pendidikan Tinggi KAMMI adalah gerakan mahasiswa yang tumbuh dari institusi pendidikan tinggi (kampus) yang mewarisi prinsip intelektualitas dan kebebasan akademik. KAMMI meyakini bahwa jiwa intelektual itu dinyatakan dalam intelektualisme yang bertanggung jawab, yang berbasis pada realitas masyarakat, dan yang organik.

Sehingga, KAMMI meyakini bahwa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah hak seluruh masyarakat, sehingga merupakan kewajiban negara untuk memberikan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau masyarakat. Institusi pendidikan tinggi, karena cakupan wawasannya, adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pencerahan dan meningkatkan kualitas rakyat Indonesia. Karena itu, institusi pendidikan tinggi harus bersifat kerakyatan yang peduli terhadap realitas masyarakat, bukan menghamba pada kekuasaan atau hegemoni global. Prinsip kebebasan akademik meletakkan institusi pendidikan tinggi pada posisi kritis dan independen. KAMMI dalam aktivitasnya di dalam dan dengan institusi pendidikan tinggi berusaha untuk menciptakan lingkungan akademik (civitas academica) yang egaliter, kritis, demokratis, dan independen.

Pasal 11 KAMMI dan Gerakan Islam KAMMI memahami Islam sebagai prinsip-prinsip yang bersifat menyeluruh (syaamil) yang meliputi seluruh dimensi manusia dan kehidupannya. KAMMI juga memahami Islam sebagai aturan hidup yang bersifat universal sebagai prinsip kesemestaan Islam Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

89 | k a m m i

(rahmatan lil alamiin). Karenanya Islam dapat hidup di dalam seluruh dimensi ruang di seluruh rentang zaman. Kami meyakini Islam sebagai sebuah kebenaran. Sehingga, KAMMI sebagai gerakan Islam, bersama-sama dengan seluruh gerakan Islam adalah gerakan yang akan mengenalkan dan membumikan prinsip kemenyeluruhan dan universalitas Islam dalam realitas kebangsaan dan peradaban. KAMMI akan bekerja sama dengan mereka dalam menyerukan kebaikan dan melawan kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar). KAMMI bersama seluruh gerakan (berasas) Islam adalah gerakangerakan penyeru kebaikan (harokah da’wah), yang menyerukan Islam dengan kedamaian dan kesungguhan (mujahadah).

Pasal 12 KAMMI dan Rakyat KAMMI dan rakyat adalah ibarat antara ruh dan tubuh. KAMMI tumbuh dan berkembang di tengah-tengah rakyat. Sehingga, KAMMI akan senantiasa berdiri di bagian terdepan dalam membela kepentingan rakyat, menjadi solusi bagi persoalan mereka, menghubungkan kasih sayang yang damai di antara mereka, dan sekaligus berusaha keras untuk menjadi sebab bagi kemuliaan mereka. KAMMI meyakini bahwa merekalah tujuan dari adanya kontrak social kebangsaan, dan merekalah tujuan dari keberadaan syari’ah agama Islam (adz dzaruriyatu al khomsah). Karena itu pengabaian terhadap eksistensi rakyat, apalagi tindakan pendzaliman terhadap mereka, adalah tindakan yang akan senantiasa KAMMI lawan.

Pasal 13 KAMMI dan Elemen Masyarakat KAMMI adalah gerakan sosial yang bersama-sama dengan beragam elemen masyarakat dan gerakan sosial lain peduli terhadap realitas masyarakat Indonesia. Karena itu, sebisa mungkin, KAMMI akan senantiasa bekerja sama, ber-mu’amalah, dan saling member kemanfaatan (intifa’) dengan seluruh elemen yang memiliki kepedulian yang sama dengan KAMMI. KAMMI melakukannya dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Pasal 14 KAMMI dan Partai Politik KAMMI menyadari potensi politik KAMMI sebagai gerakan mahasiswa. Ekspresi gerakan KAMMI adalah ekspresi moral yang berdimensi politik, dan ekspresi politik yang berdasar pada prinsip moral dan intelektual. Sebagai gerakan politik yang berbasis moral, KAMMI tidaklah berpolitik pragmatis yang berorientasi kekuasaan baik bagi gerakan maupun kadernya, tetapi konsistensi KAMMI terhadap prinsip tersebut tidak akan menyebabkan KAMMI berjauhan dan antipati dengan Partai Politik yang bekerja dalam ranah politik praktis. Dalam bingkai independensinya, KAMMI akan siap bekerja sama dengan mereka yang menurut KAMMI masih mengedepankan intelektualitas, nurani, dan kepeduliannya pada rakyat dalam berpolitik.

Pasal 15 KAMMI dan Pemerintahan KAMMI meyakini prinsip kekuasaan sebagai amanah (tanggungjawab) dan khadimah (pelayanan) teradap masyarakat. Maka kekuasaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak melayani adalah kedzaliman, dan itu adalah musuh KAMMI. Oleh karena itu, KAMMI akan senantiasa memberikan kontrol dan evaluasi atas mereka yang padanya Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

90 | k a m m i

Allah limpahkan amanah memerintah bangsa ini. KAMMI akan mendukung (thaâ&#x20AC;&#x2122;at) setiap upaya perbaikan dan pembangunan yang dilakukan bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan nurani pada umumnya masyarakat, prinsip syariâ&#x20AC;&#x2122;ah Islam, dan logika intelektual. Tetapi KAMMI akan siap melawan pemerintahan yang dijalankan secara dzalim, tidak peka dengan realitas masyarakat, melanggar prinsip-prinsip Ilahiyyah, dan tidak rasional. Keseluruhannya, akan KAMMI lakukan semaksimal mungkin tetapi senantiasa dengan menghindari cara-cara yang tidak bermoral, tidak berwawasan etis, dan membawa madharat lebih lanjut.

Pasal 16 KAMMI dan Media Massa KAMMI memahami peran strategis media massa sebagai salah satu pilar demokrasi.

Media massa sekaligus menjadi instrumen penting dalam demokratisasi dalam arti pemberdayaan politik masyarakat dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang adil, efektif, dan efisien. Media Massa yang cerdas turut mampu mewujudkan masyarakat yang peduli (attentive mass) terhadap fenomena sosial yang berkembang. Namun, penyimpangan fungsi media massa dapat mengakibatkan mereka bermertamorfosa menjadi mesin-mesin kapitalis yang memperdagangkan berita-berita liputan yang menyimpang dari kode etik jurnalistik. Mereka dapat pula membodohi masyarakat dan menghancurkan bangunan moral dan social Indonesia. Terhadap media massa yang konstruktif, KAMMI akan memerankan diri sebagai partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan terhadap media yang destruktif, KAMMI akan menjalankan komunikasi yang efektif guna merubah orientasi dan dampak negatif peran mereka.

Pasal 17 Kammi dan Dunia Internasional Kammi memandang Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional harus memimpin dan memiliki peran serta tanggung jawab dalam membawa misi keislaman dalam gerakan kepemudaaan Internasional melawan kedzoliman, Berdasarkan Keadilan Sosial dalam Upaya Mewujudkan ketertiban Dunia.

BAB IV Haluan Organisasi

a. b. c. d.

Pasal 18 Visi Kebangsaan KAMMI Indonesia yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta membumikan nilai dan prinsip Islam secara obyektif dalam beragam ruang publik pada seluruh aspeknya.

Indonesia yang demokratis ditandai dengan tumbuhnya tradisi demokrasi, koridor demokrasi, akuntabilitas, transparansi kebijakan, partisipasi publik, dan dominasi politik yang mendukung perbaikan dan membumikan nilai-nilai Islam.

Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi dan keadilan hukum, ditandai dengan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi dan penyakit-penyakit masyarakat.

Indonesia yang berkomitmen dengan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada system ekonomi berkeadilan dan ekonomi berdasarkan prinsip Islam yang mandiri yang mampu melawan hegemoni ekonomi pasar dan kapitalisme global.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

91 | k a m m i

e. f.

g.

h.

i. j.

Indonesia yang rakyatnya memiliki komitmen kebangsaan dan solidaritas bersama yang tinggi yang mampu mengatasi beragam masalah dan konflik kemasyarakatan secara mandiri.

Indonesia yang senantiasa menghargai dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi khususnya teknologi yang murah terjangkau masyarakat, memiliki dampak samping rendah, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Indonesia yang memberikan prioritas utama pada pembangunan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat, pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kompetensi peserta didik bukan semata memenuhi pasar, serta pendidikan yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.

Indonesia yang menghargai dan memajukan seni budaya lokal yang dibangun atas prinsip keunikan yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat kemanusiaan, bukan seni budaya pasar atau yang berprinsip semata seni untuk seni (l’art for l’art).

Indonesia yang menjamin keamanan dan ketenangan warga negaranya dari segala bentuk hegemoni bangsa asing dan tindakan militeristiknya.

Indonesia yang bermartabat, memiliki kemandirian politik internasional, dan mampu membangun solidaritas bersama dengan bangsa-bangsa guna perbaikan dunia.

BAB V

Pasal 19 Khatimah Terus bergerak untuk menyadarkan umat dan senantiasa menciptakan perbaikan dengan seluruh makna yang terkandung di dalamnya, adalah jati diri KAMMI yang sesungguhnya. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa dibuktikan oleh perjuangan yang tidak terhenti untuk merealisasikannya. KAMMI adalah ruh baru di tubuh umat yang dilahirkan sebagai fajar kebangkitan umat. KAMMI seharusnya merupakan “anugerah Allah bagi Indonesia”. Dan hanya kepada Allah semata kami berserah diri dan memohon pertolongan-Nya. Faidza ‘azamta fatawakkal ‘alallah.]

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

92 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI PANDUAN KERJA NASIONAL (PKN) Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

93 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

PANDUAN KERJA NASIONAL PERIODE 2013-2015

A. DASAR KONSTITUSIONAL 1. Ketetapan Muktamar VIII, dalam ART, BAB XII, Pasal 71 bahwa: Panduan Kerja Nasional adalah arahan bagi pengurus KAMMI dalam merumuskan program kerja organisasi.

2. Rekomendasi Muktamar VIII KAMMI B. FUNGSI PKN 1. Sebagai arahan kerja bersama yang terintegrasi dan saling mendukung sehingga menjadi bagian penting dari proses terwujudnya tujuan organisasi.

2. Sebagai landasan pembuatan program kerja KAMMI Pusat Periode 2013-2015 yang berdasarkan Panduan Kerja Nasional (PKN) sesuai amanah Muktamar VIII Tanggerang Selatan.

3. Sebagai penjaga iklim organisasi di KAMMI yang memenuhi unsur semangat dakwah, aktivisme yang tinggi, manajerial yang modern dan professional, serta suasana kekeluargaan yang lebih harmonis.

C. TEMA BESAR KEPENGURUSAN ”Mewujudkan Perubahan Sosial kearah Indonesia yang Sejahtera dan Islami” D. MISI GERAKAN • Memiliki Grand Design perubahan sosial yang menjadi acuan dalam menentukan arah gerakan dan kebijakan.

• Mendorong kepemimpinan nasional yang mampu membawa perubahan sosial.

• Memperkuat gerakan sosial masyarakat dalam rangka pencerahan, pemberdayaan dan advokasi masyarakat.

• Membangun infrastruktur kaderisasi untuk mencetak kader sebagai agen perubahan.

E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (LINGSTRA) Global • Fenomena Arab spring membawa arus demokratisasi di 93ocial-negara Islam (Timur tengah).

• Pergeseran kutub peradaban pasca AS, dari Barat (AS, Inggris, Perancis) ke Timur (Cina, India, Iran, Indonesia).

• Bangunan ekonomi Neo-Liberal (Amerika Serikat) yang mulai diragukan masyarakat dunia pasca krisis ekonomi yang melanda amerika serikat.

Nasional • Politik nasional yang akan memanas ditahun 2014, dengan kontestasi antar Partai Politik dan Calon Presiden • Regenerasi kepemimpinan nasional yang tidak berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin baru berkompeten.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

94 | k a m m i

• •

Kondisi zaman (zeit geist) memasuki eranya “inspirasi”, yang mampu melakukan perubahan masyarakat dalam ruang-ruang dimana social absent (contoh: Indonesia Mengajar) Demografi penduduk Indonesia mempunyai jumlah penduduk dengan usia produktif terbesar pada tahun 2030. Merupakan potensi ekonomi yang besar pula jika pendidikan dapat tergarap dengan baik.

F. ANALISA KONDISI Ke-KAMMI-an Kekuatan 1. Brandname KAMMI sebagai pelaku sejarah reformasi dan posisi leverage yang sejajar dengan organisasi mahasiswa lainnya.

2. Jumlah kader KAMMI yang relatif besar 30.000 3. KAMMI sebagai organisasi mahasiswa, kelompok menengah intelektual 4. Militansi para aktivis KAMMI 5. Kesamaan visi kader 6. Rasa memiliki (sense of belonging) dan orientasi pembangunan KAMMI 7. Cabang KAMMI di seluruh provinsi, 75 daerah, 300 universitas Kelemahan 1. Tradisi aktivisme yang masih lemah (kualitas dan kuantitas) 2. Sistem pengelolaan kader dan cara mempertahankannya 3. Kaderisasi belum menjadi perspektif komprehensif semua jajaran pengurus baik pusat – komisariat.

4. Tradisi organisasi yang masih lemah (administrasi dan manajemen) 5. Keuangan dan kemampuan fund rising (kemandirian) 6. Kemampuan mencitrakan organisasi 7. Kemampuan mengelola dan memanfaatkan ruang public 8. Akselerasi gerakan sosial horizontal Peluang 1. KAMMI sebagai OKP dan Ormas Islam 2. KAMMI diterima sebagai kelompok Islam moderat dan prodemokrasi 3. Teraksesnya jaringan gerakan mahasiswa, pers, ormas, birokrasi dan elit 4. Terbukanya peluang join-program dengan lembaga donor, LSM, dan birokrasi 5. Terbangunnya jaringan nasional dan internasional 6. Tersedianya pilihan gerakan lain untuk menjadi subtitusi peran sosial yang absen.

Tantangan 1. Fenomena pendidikan tinggi yang membatasi ruang mahasiswa dan berdampak pada organisasi ekstra kampus 2. Banyaknya alternatif lembaga aktualisasi mahasiswa 3. Citra gerakan mahasiswa dan kelompok aksi secara umum di masyarakat 4. Pencitraan KAMMI sebagai kelompok Islam moderat inklusif dan independen 5. Pemeliharaan hubungan dengan berbagai stakeholder

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

95 | k a m m i

G. POSISI STRATEGIS KAMMI  Sebagai Gerakan Mahasiswa  Sejatinya KAMMI adalah organ intelektual kritis berbasis mahasiswa dan pemuda  Sebagai Gerakan Kebangsaan  KAMMI adalah bagian inheren elemen penting perubahan bangsa karena kelahirannya di Indonesia dan di fase reformasi.  Sebagai Gerakan Keummatan  Kelahiran KAMMI adalah bagian tak terpisahkan dari 95ocial kebangkitan Dunia Islam .

H. AGENDA JANGKA PENDEK 2013-2015 A. Organisasi 1. Menguatkan dan Mengembangkan infrastruktur organisasi dengan terbentuknya 17 KAMMI Wilayah, 80 KAMMI Daerah, 400 Komisariat 2. Ekspansi organisasi dengan pembentukan minimal 2 KAMMI Wilayah dan 10 KAMMI Daerah baru 3. Terbitnya buku Manhaj Perjuangan Gerakan KAMMI sebagai panduan dasar filosofi dan gerakan KAMMI secara nasional 4. Membuat Rencana Strategis KAMMI 2014-2024 5. Membentuk TKSO yang bekerja dalam menggawangi konstitusi organisasi 6. Seluruh struktur KAMMI di Pusat, Wilayah, Daerah dan Komisariat memiliki cetak biru (blue print) organisasi berupa panduan kerja yang terperinci sebagai pengawal jalannya kepengurusan yang berkesinambungan dari tingkatanya.

7. Impelementasi distribusi fungsi struktural dengan rapi pada setiap Bidang PP serta memiliki grand desain gerakan yang berlandaskan pada PKN, AD ART, GBHO KAMMI 8. Memiliki mekanisme penelitian, pengembangan, dan evaluasi organisasi KAMMI Pusat hingga Komisariat.

9. Pembentukan struktur organisasi yang mengimplementasikan penguatan ke arah gerakan muslim negarawan.

10. Memulai akomodasi terhadap spesialisasi kader dalam struktur organisasi atau pembentukan ruang-ruang spesialisasi (BK dan LSO) bagi kader, khususnya spesialisasi keilmuan sebagai basis konstruksi sebagai gerakan muslim negarawan.

B. Kaderisasi 1. Pencapaian target rekrutmen nasional KAMMI selama dua tahun dengan rincian 20.000 orang AB1, 5.000 orang AB2 dan 1.000 orang AB3.

2. Terbitnya buku Manhaj Kaderisasi KAMMI sebagai panduan pengkaderan nasional KAMMI. 3. Pembentukan Korps Instruktur Nasional (KIN) yang terdiri minimal dari 20 orang instruktur nasional dengan jenjang kader AB3.

4. Pembentukan Korps Instruktur Wilayah (KIW) baru pada 8 KAMMI Wilayah selama dua tahun 5. Pembentukan Korps Pemandu Kader Wilayah (KPKW) baru pada 8 KAMMI Wilayah selama dua tahun.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

96 | k a m m i

6. Pelaksanaan Training Pengkaderan Nasional (TPN) sebanyak tiga kali pada tiga areal yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur.

7. Menyempurnakan konsep pola kaderisasi sebagai adaptasi terhadap perkembangan kondisi dan tuntutan penguatan ke arah gerakan muslim negarawan.

8. Menyelesaikan rancangan perangkat implementasi kaderisasi yang efektif dan efisien.

9. KAMMI memiliki sistem basis data kaderisasi yang seragam secara nasional.

10. Pencapaian target penambahan kader hingga yang ditetapkan oleh setiap struktur KAMMI. 11. Pencapaian target rasio jenjang kader KAMMI Daerah secara piramida dengan rincian AB1 60%, AB2 30%, dan AB3 10%.

12. Pencapaian target kualitas kader dengan indikator 60 % dari semua anggota tersertifikasi.

13. Meningkatkan skill kepemimpinan dan wawasan politik pengurus KAMMI Pusat, KAMMI Daerah dan KAMMI Komisariat.

14. Pemenangan kader KAMMI sebagai Presiden Mahasiswa di tingkat Universitas pada 120 universitas di Indonesia dengan rincian 70 universitas berbasiskan PTN dan UIN, serta 50 universitas berbasiskan PTS 15. Membangun tradisi intelektual dengan menumbuhkan tradisi membaca, menulis, dan diskusi di kalangan kader 16. Memusatkan pengkaderan nasional untuk memudahkan proses pengkaderan yang terstandarisasi dan komprehensif dengan membuat PUSDIKLAT 17. Menjadikan keterlibatan kader dalam gerakan sosial masyarakat sebagai salah satu indikator kaderisasi C. Jaringan Gerakan 1. Terbentuknya aliansi gerakan bersama se-Asia Tenggara untuk mendukung penyelesaian problem Rohingya.

2. Terlibat aktif dalam aliansi jaringan gerakan Islam yang bersifat permanen baik di tingkat Internasional, nasional, daerah, maupun kampus.

3. Terlibat aktif dalam interaksi antar gerakan mahasiswa.

4. Membangun jaringan politik (tokoh, LSM, dan partai politik) di tiap daerah.

5. Membangun jaringan donasi (LSM maupun individu).

6. Mempertahankan citra KAMMI sebagai gerakan mahasiswa Islam yang terbuka dan moderat.

D. Sosial Politik 1. Mendorong kepemimpinan nasional yang ideal dalam kancah politik nasional 2. KAMMI pro aktif dalam menyikapi isu sosial politik nasional dan internasional.

3. Membangun tradisi penyikapan realitas sosial politik yang sedang berkembang dengan cerdas, intelektual, progressif, dan Islami.

4. Mengawal proses pemilihan umum 2014 secara demokratis, berkualitas dan bersih.

5. Menginsiasi gerakan antikorupsi di semua tingkatan.

6. Menginsiasi gerakan menolak komersialisasi pendidikan di semua tingkatan.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

97 | k a m m i

7. Mengawal dan mengadvokasi rancangan undang-undang yang akan disahkan oleh DPR, terutama yang berkaitan dengan mahasiswa dan 97ocial-sektor strategis bangsa.

8. Mengadvokasi pembatalan UU dan peraturan yang menabrak hak-hak masyarakat, terutama hak ekonomi, 97ocial, budaya dan pendidikan.

9. Mengawal isu-isu strategis yang terkait dengan pembentukan komunitas ASEAN, terutama yang berkaitan dengan aspirasi umat Islam.

10. Membentuk ‘embrio’ Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum yang mengkaryakan alumni-alumni KAMMI yang berkompeten di bidang 97ocia dalam agenda-agenda advokasi masyarakat 11. Turut serta terlibat dalam agenda-agenda gerakan rakyat di berbagai tingkatan, terutama gerakan buruh, tani, dan masyarakat sipil.

E. Sosial Masyarakat 1. Pembentukan departemen sosial masyarakat atau lembaga semi otonom sosial masyarakat pada setiap level organisasi KAMMI 2. Membangun gerakan sosial masyarakat yang dekat dengan akar rumput (grass root) dan peduli dengan kondisi masyarakat 3. Melakukan pencerahan masyarakat dengan membangun kasadaran akan pendidikan politik, budaya, dan 97ocia.

4. Membuat desa binaan yang partisipatif agar mandiri.

5. Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menginisiasi banyak desa mitra.

6. Melakukan advokasi kebijakan dalam pembelaan terhadap masyarakat yang mengalami ketidakadilan dan termarginalkan.

F. Administrasi dan Keuangan 1. Setiap level struktur KAMMI memiliki sekretariat beserta kelengkapan organisasi standar.

2. Setiap level struktur KAMMI memiliki tata tertib administrasi organisasi.

3. Setiap level struktur KAMMI memiliki mekanisme laporan keuangan yang tertib.

4. Setiap level struktur KAMMI menyehatkan cashflow organisasi.

5. Seluruh struktur KAMMI menyehatkan uang pangkal dan iuran rutin kader dengan mekanisme yang telah dibuat.

6. Membangun kemandirian finansial KAMMI 7. Membuat pelaporan keuangan pada setiap bulan dan di publish I. KEBIJAKAN STRATEGIS A. Internal 1. Peningkatan jumlah kader di tiap level kader 2. Penguatan kapasitas kader (intelektual, skill, manajemen, kepemimpinan) 3. Konsolidasi organisasi di tiap tingkatan struktur secara periodik maupun insidental 4. Perluasan/ekspansi struktur KAMMI dan pemantapan KAMMI WILAYAH – DAERAH – KOMISARIAT 5. Pembentukan Korps Keinstrukturan dan Commander (pemandu) di semua struktur KAMMI Wilayah 6. Pembentukan TKSO dengan fungsi menjaga konsitusi KAMMI di semua level Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

98 | k a m m i

7. Mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional Kader di satu wilayah tertentu yang dinilai layak dan kondusif bagi iklim pengkaderan.

8. Penguatan organisasi yang meliputi SDM, budaya organisasi, administrasi, jaringan dan logistik 9. Mewujudkan organisasi yang mandiri dan 98ocial98ional B. Eksternal 1. KAMMI mengambil peran dalam setiap momentum perubahan politik 2. KAMMI mendorong kepemimpinan nasional yang ideal dalam momentum Pemilu 2014 3. Membentuk Tim Khusus yang mengawal proses Pemilu 2014 di semua tingkatan (PP, PW, PD) 4. Memasukkan agenda Gerakan Antikorupsi dalam program kerja di semua tingkatan (PP, PW, PD) 5. Memasukkan agenda Gerakan Anti-Komersialisasi Pendidikan dalam program kerja di tingkat pusat dan tingkat komisariat/kampus 6. Melakukan pemetaan dan riset mengenai RUU yang akan disahkan dan sedang dibahas di DPR serta mengagendakan advokasi atas RUU yang penting untuk disikapi 7. Melakukan pemetaan dan riset mengenai UU dan PP yang bermasalah serta mengagendakan Judicial Review atas UU dan PP tsb 8. Melakukan kajian terkait dengan permasalahan ASEAN dan kepentingan umat Islam di dalamnya 9. Advokasi kebijakan yang bertumpu pada optimalisasi potensi keilmuan dann basis keilmuan kader.

10. Mewujudkan KAMMI sebagai gerakan aksi dan gerakan intelektual 11. Menjadikan KAMMI sebagai organisasi establish, sebagai OKP sekaligus Ormas mahasiswa Islam 12. Mencitrakan KAMMI sebagai organisasi gerakan politik nilai, inklusif, muslim moderat, responsif, dan terbuka 13. Memperluas gerakan sosial masyarakat KAMMI ke semua jenjang struktur seluruh Indonesia 14. KAMMI mengambil peran pembangunan pendidikan dan perguruan tinggi yang berpihak kepada masyarakat, kebebasan mimbar akademik dan terbuka terhadap gerakan mahasiswa.

15. KAMMI mengambil peran pembangunan dan advokasi perempuan/kemuslimahan, seni dan budaya Islami.

J. ARAHAN DAN CAPAIAN INTERNAL 1. Implementasi Manhaj Kaderisasi, dengan indikator: ď&#x201A;ˇ Terbitnya buku manhaj kaderisasi ď&#x201A;ˇ Terbentuknya Tim Pengkader di semua level 2. Menjadikan KAMMI sebagai organisasi yang lebih responsif terhadap dinamika kebangsaan.

3. Adanya jam sosial kader yang mewajibkan kader untuk terlibat dalam gerakan sosial masyarakat yang terintegrasi dengan kaderisasi 4. Meningkatkan kapasitas organisasi.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

99 | k a m m i

5. Menguatkan dan Mengembangkan infrastruktur organisasi dengan terciptanya 17 KAMMI Wilayah, 80 KAMMI Daerah, 400 Komisariat.

6. Mempertahankan KAMMI sebagai sebagai gerakan politik nilai dan trendsetter gerakan mahasiswa.

7. Mewujudkan KAMMI sebagai gerakan sosial yang dekat dengan akar rumput (grass root) dan peduli dengan kondisi masyarakat.

8. Mewujudkan organisasi KAMMI yang lebih modern , mandiri dan profesional 9. Mempertajam pemaknaan â&#x20AC;?Muslim Negarawanâ&#x20AC;? secara lebih kontekstual dengan indikator yang terukur.

EKSTERNAL Gerakan Nasional: 1. Menginisiasi gerakan secara nasional untuk mengawal Gerakan Pemilu Berkualitas, Demokratis, dan Pro-Rakyat Miskin 2. Terlibat dalam pengorganisasian Gerakan Anti-Korupsi 3. Terlibat dalam pengorganisasian Gerakan Anti-Komersialisasi Pendidikan 4. Melakukan Advokasi Hukum dan Pembelaan Masyarakat secara real 5. Tampil melakukan solidaritas Internasional untuk merespons isu-isu yang terjadi di dunia Islam 6. Mendorong Kedaulatan Energi 7. Bersinergi dengan seluruh elemen gerakan Kerakyatan dan gerakan keumatan Gerakan Wilayah dan Daerah: 1. Mengawal Pilkada-pilkada di daerah dan transisi kepemimpinan lokal serta Kepemimpinan daerah di era Otda 2. Terlibat dalam pengorganisasian Gerakan Anti-Korupsi 3. Mendorong Pengawasan dan Advokasi Anggaran publik 4. Mendorong kedaulatan pangan 5. Melakukan Advokasi Masyarakat Daerah yang mengalami ketidakadilan oleh Negara, Korporasi, Premanisme, atau Perorangan

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

100 | k a m m i

K . TAHAPAN IMPLEMENTASI : No 1.

2.

3.

4.

Tahap

Deskripsi

1. Membuat Perencanaan Strategis untuk Pencapaian Agenda Jangka Pendek 2. Menyiapkan Sumber Daya Struktur, Manusia, Finansial, Infrastruktur Gerakan, dan jenis sumber daya gerakan lain untuk Pencapaian Agenda Jangka Pendek 3. Melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional sebagai arena perencanaan strategis gerakan Memenangkan 1. Mendorong Transformasi Politik dan Hukum Momentum 2. Mengorganisasi Sumber Daya Struktur, Manusia, Finansial, Infrastruktur Gerakan, dan jenis sumber daya gerakan lain untuk Mendorong Transformasi Politk & Hukum 3. Mengeksekusi Capaian Taktis di Kuartal II untuk Pencapaian Agenda Jangka Pendek 4. Menjalin Komunikasi Strategis dengan semua elemen gerakan yang terkait 5. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional sebagai arena evaluasi gerakan Transformasi 1. Mendorong Transformasi Sosial, Ekonomi, Kebijakan-Kebijakan Publik yang bersentuhan dengan masalah umat 2. Mengorganisasi Sumber Daya Gerakan untuk mendorong Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Kebijakan-Kebijakan Publik yang bersentuhan dengan masalah Umat 3. Mengeksekusi Capaian Taktis di Kuartal III untuk Pencapaian Agenda Jangka Pendek 4. Menjalin Komunikasi Strategis dengan semua elemen yang terkait 5. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional sebagai arena evaluasi gerakan Ekspansi 1. Mendorong pemerataan Transformasi di semua lini masyarakat dan semua daerah 2. Mengorganisasi seluruh struktur dan sumber daya KAMMI untuk mendorong transformasi di semua lini dan semua daerah, wilayah, serta kampus 3. Mendorong ekspansi nilai-nilai Islam yang substansial di seluruh lini kehidupan masyarakat 4. Mengeksekusi seluruh capaian strategis yang telah direncanakan 5. Melaksanakan Muktamar

Periode

Target Pencapaian

Kwartal I

JuliDesember 2013

Konsolidasi

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

Kwartal II

Januari-Juni 2014

Kwartal III

JuliDesember 2014

Kwartal IV

Januari-Juni 2014

101 | k a m m i

L. PARAMETER KEBERHASILAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PKN Kepengurusan KAMMI dinyatakan berhasil jika agenda jangka pendek pada masing-masing aspek dapat terlaksana minimal 70 %. Pada tahap pelaksanaan program kerja akan diadakan Evaluasi (evaluasi pelaksanaan) untuk mengetahui realisasi program dan kesesuaiannya dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan, serta penetapan program kerja selanjutnya.

Hasil evaluasi merupakan petunjuk tambahan yang baru untuk mewujudkan penyesuaian-penyesuaian usaha berdasarkan situasi, kesempatan serta sumber daya yang ada. Dengan demkian pelaksanan program kerja senantiasa realistis dan relevan serta dapat dicapai dengan hasil optimal.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

102 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI REKOMENDASI

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

103 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

REKOMENDASI INTERNAL DAN EKSTERNAL Rekomendasi Internal 1. Pengaktifan kembali Training Pengkader Nasional 2. Perkuat kembali fungsi Korps Instruktur Daerah (KID) dan pembentukan KID di tiap daerah sebagai sarana meningkatkan kualitas kader KAMMI 3. Memaksimalkan akreditasi dan sertifikasi kader untuk pemenuhan IJDK kader 4. Memperjelas sistem sertifikasi kader alumni Dauroh Marhalah III 5. Menyempurnakan kembali sistem pendataan kader dari tiap daerah 6. Memfasilitasi buku untuk pemenuhan manhaj tugas baca 7. Melakukan perbaikan/penyempurnaan kembali manhaj kaderisasi sehingga memperjelas arah gerakan KAMMI. 8. Membentuk Tim Pemandu Kader di setiap PW dan PD 9. Membangun pusat pelatihan pengkaderan nasional 10. Pembentukan LK3P (Lembaga Kajian dan Ketokohan Kader Pemimpin) 11. Mengusulkan dewan pembina KAMMI : Eep Saepul Fatah dan Yudi Latif 12. Akselerasi pemekaran Pengurus Wilayah dan Daerah KAMMI baru di seluruh Indonesia dengan menyiapkan pendampingan dan infrasruktur 13. Adanya pendampingan terhadap Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) hasil pemekaran minimal 6-12 bulan setelah dimekarkan.

14. Pendampingan intensif pada PW dan PD yang berada dalam kondisi lemah 15. Perbaikan manajemen organisasi KAMMI 16. Kunjungan organisasi ke PW dan PD seluruh Indonesia 17. Menghadiri pelantikan setiap PW dan PD 18. Implementasi politik peradaban dengan gerakan â&#x20AC;&#x153;masyarakat sejahteraâ&#x20AC;? lewat forum soskemas diseluruh KAMMI se-Indonesia 19. Adanya tim untuk sosialisasi konstitusi KAMMI dan hasil muktamar VIII ke tiap wilayah atau daerah 20. Memperjelas kewenangan PW dan adanya akreditasi kinerja PW oleh PP KAMMI 21. Proses rekruitmen pengurus diperketat dengan memerhatikan track record anggota yang akan diangkat sebagai pengurus (berbasis kompetensi dan kapasitas).

22. Memperluas gerakan sosial masyarakat KAMMI ke semua jenjang struktur seluruh Indonesia 23. Menyalurkan jaringan yang ada di pusat kepada daerah

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

104 | k a m m i

Rekomendasi Eksternal 1. Adanya roadmap yang jelas gerakan KAMMI di tahun politik tahun 2013-2014 2. Pengawalan ketat kasus korupsi di Indonesia (seperti century, Hambalang, BLBI dll) 3. Pengawalan Kinerja KPK (mekanisme kerja sampai audit keuangan) 4. Mengambil peran dalam setiap momentum perubahan politik untuk mewujudkan demokrasi substansial dan mencegah otoritarianisme baru di Indonesia 5. Pengawalan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 menuju Pemilu yang berkualitas 6. Mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang ideal 7. Pendampingan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif 8. Penguatan jaringan dan relasi ke seluruh partai politik dan lembaga negara 9. Menegakan reformasi di bidang hukum, perbankan, dan keuangan untuk mewujudkan good governance dan clean government 10. Adanya pansus untuk mengkaji produk-produk hukum nasional dan bantuan hukum 11. Mengawal dan bersinergis terhadap kebijakan dan agenda-agenda pemerintah dalam peningkatan kualitas masyarakat Indonesia (dengan parameter Indeks Pembangunan Manusia/IPM) dan berperan dalam mensukseskan Millenium Development Goals (MDG) 12. Menjadikan Bidang sosial di KAMMI menjadi lembaga swadaya masyarakat resmi nasional (seperti Dompet Dhuâ&#x20AC;&#x2122;afa, dll) 13. Mencitrakan KAMMI sebagai organisasi gerakan politik nilai, inklusif, muslim moderat, responsif dan terbuka 14. Mengambil peran pembangunan pendidikan dan perguruan tinggi yang berpihak kepada masyarakat, kebebasan mimbar akademik dan terbuka terhadap gerakan mahasiswa.

15. Mengambil peran pembangunan dan advokasi di bidang perempuan dan anak 16. Mengambil peran dalam seni dan budaya Indonesia yang tidak bertentangan dengan Islam 17. Menggalakkan gerakan rekayasa media 18. Adanya roadmap yang jelas gerakan Kammi didunia internasional (termasuk respon permasalahan dunia Islam) 19. Pemunculan isu-isu strategis daerah (misalnya: isu energi, trans Kalimantan, agraria, isu perbatasan) 20. Fundrising organisasi yang tersistem dari pusat hingga ke daerah

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

105 | k a m m i

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN PENGURUS WILAYAH KAMMI Pengurus Wilayah yang dibentuk : 1. PW Sulteng (PD Palu, PD Banggai, PD Poso) 2. PW Sulut (PD Manado, PD Minahasa, PD Kota Kotamubagu) 3. PW Sultra ( PD Kendari, PD Baubau) 4. PW Gorontalo (PD Gorontalo) 5. PW Kalbar (PD Pontianak) 6. PW Sumbar (PD Luhak Nan Tigo, PD Padang) 7. PW Kalteng (PD Palangkaraya, PD Kota Waringin Raya) 8. PW Kalsel (PD Banjarmasin, PD Banjar Baru) 9. PW Kaltim (Pd Kaltim Tengah, Pd Kaltim Selatan) 10. PW Bali (PD Denpasar, PD Badung-Singaraja) 11. PW Lampung (PD Bandar Lampung, PD Metro) 12. PW Banyumas Raya (PD Purwekorto) 13. PW NTT (PD Kupang, PD Ende Raya) 14. PW NTB (PD Kota Mataram, PD Lotim, PD Pulau Sumbawa) 15. PW Riau 16. PW Kepri 17. PW Sulselbar Pengurus Wilayah yang dibubarkan : 1. PW Sulutenggo 2. PW Kalimantan 3. PW Nusra 4. PW Sulselrabar 5. PW Sumbarikep

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

106 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI

JUKLAK DAN JUKNIS PENGEMBANGAN WILAYAH Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

107 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN WILAYAH

A. PEMBENTUKAN YANG DILAKUKAN OLEH WILAYAH YANG SUDAH DEFINITIF 1. KAMWIL Induk mengajukan surat permohonan pembentukan KAMWIL Baru (dilampirkan proposal pembentukan) ke KAMMI Pusat (Sekjend, cq Biro Pengembangan Wilayah).

2. KAMMI Pusat melakukan verifikasi proposal (data), kemudian mengeluarkan keputusan untuk : a. Melakukan pembentukan, atau b. Tidak melakukan pembentukan bila belum memenuhi syarat 3. Setelah ada keputusan untuk pembentukan, KAWMIL Induk membentuk team formatur untuk deklarasi dan muswil KAMWIL Baru.

(Deklarasi bisa dilaksanakan sekaligus MUSWIL, tergantung dengan kondisi daerah masing – masing).

4. Setelah team formatur melakukan DEKLARASI dan MUSYWIL, 10 hari setelah Muswil, ketua terpilih membentuk kepengurusan.

5. KAMWIL Induk atau Team Formatur mengajukan Surat Penerbitan SK ke KAMMI Pusat (Cq. Biro Pengembangan Wilayah) dengan lampiran konsideran dan struktur kepengurusannya.

B. PEMBENTUKAN YANG DILAKUKAN OLEH KAMMI PUSAT ( DPW) 1. KAMMI Pusat (DPW) melakukan evaluasi terhadap Wilayah yang menjadi objek pembentukan.

2. KAMMI Pusat (DPW) menganalisa laporan yang diberikan oleh calon Wilayah yang akan dibentuk.

3. KAMMI Pusat (DPW) mengkomunikasikan hasil laporan–laporan yang diberikan oleh calon wilayah.

4. Departemen Pengembangan Wilayah membuat laporan tertulis kepada sekjend terhadap hasil evaluasi dan rencana pengembangan.

5. Setelah ada keputusan apakah akan dilakukan pengembangan wilayah dengan syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi, maka Biro PW dan Sekjend melakukan komunikasi kepada Pimpinan (Ketua Umum) tentang rencana pengembangan wilayah.

6. Setelah ada keputusan dari Pimpinan, Biro PW membentuk team formatur untuk menyukseskan terbentuknya KAMMI Wilayah.

7. Biro PW menyampaikan hasil atau keputusan KAMMI Pusat terhadap rencana pengembangan KAMMI wilayah kepada calon wilayah yang bersangkutan.

8. Team Formatur berkoordinasi dengan calon Wilayah Baru.

9. Team Formatur membuat keputusan–keputusan bersama dengan calon wilayah.

10. Team Formatur melakukan deklarasi dan Musyawarah Wilayah.

11. Team Formatur Menyukseskan kegiatan Deklarasi dan Musyawarah Wilayah sampai terpilih Ketua Wilayah Baru.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

108 | k a m m i

12. Setelah Ketua Terpilih, 10 hari kemudian membentuk kepengurusan dan dilakukan pelantikan.

13. Pengajuan SK dilakukan oleh Team Formatur.

C. KETENTUAN PENGAJUAN DAN PENERBITAN SK 1. Setiap Pengajuan SK harus dilampirkan dengan Surat Pengajuan Permohonan Penerbitan SK, Konsideran dan Struktur Kepengurusan.

2. Penerbitan SK akan dilakukan bila Surat Permohonan Penerbitan SK dikirim dan dikonfirmasi setelah ada pengiriman. Penerbitan SK akan dikeluarkan 10 hari terhitung sejak Surat Permohonan dikirimkan D. PANDUAN PEMBUATAN PROPOSAL PEMEKARAN I. LATAR BELAKANG PEMEKARAN WILAYAH Berisi: Latar belakang di ajukannya pemekaran wilayah.

II. STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS DAN PENGELOLA KAMMI WILAYAH INDUK Berisi: susunan pengurus KAMMI Wilayah Induk yang akan mengalami pemekaran III. SWOT KAMMI Daerah / Wilayah Berisi tentang analisis swot kondisi wilayah yang akan dimekarkan (calon KAMMI Wilayah) IV. PETA dan Gambaran umum Masyarakat Daerah / Wilayah Berisi tentang : a. Kondisi pemerintahan b. Kondisi geopolitik c. Kondisi pendidikan d. Kondisi sosial dan budaya e. Kondisi ekonomi f. Kondisi pariwisata V. Rencana Strategis pengembangan dan pembinaan daerah Berisi tentang rencana strategis pengembangan daerah mana saja yang akan terbentuk dan di bina ketika KAMMI wilayah yang di usulkan berdiri. Kemudian di jelaskan pula komisariat mana saja yang berpotensi untuk berdiri dan berapa potensi rekrutmen kader yang akan di hasilkan.

VI. Syarat Pembentukan KAMMI Wilayah Berisi tentang syarat-syarat terbentuknya KAMMI Wilayah sesuai dengan konstitusi KAMMI. Melampirkan ketetapan muktamar tentang rekomendasi KAMMI Wilayah yang akan didirikan, jumlah kader beserta status keanggotaan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku sebagai syarat terbentuknya KAMMI Wilayah VII. Penutup Berisi tentang kata-kata penutup

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

109 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI ATRIBUT ORGANISASI

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

110 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

ATRIBUT ORGANISASI KAMMI Atribut Bendera

Bentuk Awal

Perubahan Bendera : logo di atas, tulisan nama pengurus di bawah logo, warna dasar putih Standar Ukuran : 50 cm x 75 cm

Contoh bendera :

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA PENGURUS DAERAH PAPUA

Makna Logo KAMMI : Globe warna biru laut : dakwah universal yang mencakup bumi Allah di mana pun berada Tangan kanan kekar yang mengangkat globe : dakwah KAMMI menggunakan kekuatan dalam mengembannya Bunga : kelembutan dalam berdakwah dan jumlah lima kuntum bunga mawar melambangkan rukun Islam Warna dasar putih : kesucian Gradasi warna hijau : tahapan-tahapan dakwah KAMMI dalam membumikan ajaran Islam di Bumi Allah yang dijabarkan dari 6 Prinsip Gerakan Kartu Tanda Tidak ada perubahan Disesuaikan dengan hasil Mukernas II Anggota Jas KAMMI Bentuk awal sesuai Tanda jenjang pada jas ditiadakan hasil Mukernas II Rekomendasi : untuk memakai jas KAMMI pada acara-acara resmi KAMMI seperti pada Muktamar Mars KAMMI Slayer

Lirik tidak ada perubahan, tapi perlu diaransemen ulang.

Tulisan dan logo sesuai dengan bendera, dengan latar belakang (kain) warna hijau

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

111 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI

REKOMENDASI ANGGOTA DEWAN PENASEHAT Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

112 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

REKOMENDASI NAMA ANGGOTA DEWAN PENASEHAT PP KAMMI PERIODE 2013-2015 1. Susilo Bambang Yudhoyono 2. Ahmad Heryawan 3. Anis Matta 4. Chairul Tanjung 5. Jimly Assidiqie 6. Yusril Ihza Mahendra 7. Harry Tanoewidjaja 8. Mahfud M.D. 9. Abu Rizal Bakrie 10. B.J. Habibie 11. Fahri Hamzah 12. Andi Rahmat

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

113 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI CALON TUAN RUMAH MUKTAMAR IX Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

114 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

REKOMENDASI CALON TUAN RUMAH MUKTAMAR IX 1. Surabaya 2. Maluku Utara 3. Bali

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

115 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI

ANGGOTA TIM PENYUSUN RENSTRA 2014-2024 Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

116 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2014-2024 Delegasi KETUA TIM WAKIL KETUA TIM 1 WAKIL KETUA TIM 2 PW SULTENGGO PW MALUKU PW SUMBAGSEL PW SULSELRABAR PW SUMBARIKEP PW KALIMANTAN PW MEGAPOLITAN PW JAWA TIMUR BALI PW JAWA BARAT PW MALUKU UTARA PW SUMUT PW ACEH PW DI YOGYAKARTA PW JAWA TENGAH PP Terpilih PP Demisioner

Nama Robert Edy Sudarwan, S.Pd (Pimpinan Sidang I) Sahrul (Pimpinan Sidang II) Nofri Andriyulan (Pimpinan Sidang III) Radinal Ramadhan Abdul Zulfikar Ely Sopan Sopian Widya F. Bakir Muh. Nasir Dadangsak Arif Ardiansyah Phirman Reza Idral Yodi Valno Ikhlas Abdul Jabbar Cici Deni Setiadi Hadiyan Faris Azhar Hidayah Sunar P., S. Farm.

M. Bagus Setiawan Sahrul Mulia Iwa Kartiwa Sarni S Walanda Fauzan AR. Tamher Ajuan Ritonga, SP Ilham Mirzaya Putra, SE Apriadi Elfirda Ade Putri Aza El Munadiyan,S.Si Rani Sintawati Rojab Arum Andriyana, ST M. Ilyas, LC

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

117 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI KOMISI PEMILIHAN RAYA

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

118 | k a m m i

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

KOMISI PEMILIHAN RAYA KAMMI PENJARINGAN CALON KETUA UMUM PP KAMMI SURAT KEPUTUSAN KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA Nomor : 001/SK/KPR Pusat/ KAMMI/VI/2013 TENTANG HASIL PEMILIHAN RAYA KOMISI PEMILU RAYA PUSAT Menimbang : Bahwa diperlukan mekanisme organisasi KAMMI tentang proses penjaringan bakal dan calon Ketua Umum PP KAMMI. Mengingat : 1. Mekanisme Penetapan Bakal dan Calon Ketua Umum 2. TAP Muktamar VII KAMMI tentang Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi Organisasi KAMMI. 3. TAP Muktamar VII KAMMI tentang Garis-garis Besar Haluan Organisasi.

4. Anggaran Rumah Tangga KAMMI Pasal 30 Bab IV tentang Permusyawaratan dan Rapat-rapat Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Komisi Pemilihan Raya (KPR) KAMMI dan hasil Pemira KAMMI se Indonesia.

Menetapkan : Nama-nama dibawah ini sebagai Bakal Calon Ketua Umum Pengurus Pusat.

1. Andriyana 11. Faisal Qasim 2. Muhammad Fikri Aziz 12. Noval Abuzarr 3. Edi Mardiana 13. Ahmad Fadhli 4. Pangi Syarwi 14. Muhith Harahap 5. Roby Purnawirawan 15. Imam Hadi Kurnia 6. Syamsul Ma’arif 16. Habibah Soleman 7. Luthon al Faridhu 17. Galih Pramilu Bakti 8. Maukuf Masykur 18. Kartika Nur Rakhman 9. Sulthoni Muslim 19. Juanda Sukma 10. Mohan 20. Hadi Prayitno Demikian surat keputusan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini akan ditinjau bila terdapat kekeliruan dan lain sebagainya.

Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 24 Rajab 1434 H 03 Juni 2013 M Komisi Pemilihan Raya Pusat KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (PP KAMMI)

Acep Saeful Millah Anggota 1

Dindin Nurdiansyah Ketua Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Liyuda Saputra Anggota 2

119 | k a m m i

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI MEKANISME PENETAPAN KETUA UMUM/FORMATUR Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

120 | k a m m i

MEKANISME PENETAPAN KETUA UMUM/FORMATUR PENGURUS PUSAT (PP) KAMMI PERIODE 2013-2015

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pasal 1 Kerangka Umum Proses Penetapan Penetapan ketua umum dan tim formatur berlandaskan pada perluasan ruang partisipasi publik dengan mempertimbangkan kapasitas dan intergritas.

Proses yang terjadi adalah partisipasi kader melalui penjaringan bakal calon pemimpin oleh KPR, dan muktamar melalui mekanisme ahlul hali walâ&#x20AC;&#x2122;aqdi.

Muktamar memilih dan menetapkan ketua umum dan tim formatur.

Penetapan ketua umum dan tim formatur dipimpin oleh presidium sidang muktamar VIII KAMMI Proses penetapan dilakukan melalui tiga tahap yaitu : penjaringan, pencalonan dan pemilihan.

Seluruh tahapan penetapan harus dilaksanakan dengan adab-adab Islami meliputi: a. Berprinsip dasar bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat. b. Bukan karena motivasi minta jabatan, tetapi karena diminta oleh ummat. c. Tidak memberikan iming-iming berupa jabatan dan materi apapun. d. Menjaga akhlaq dasar Islam dengan tidak dengki, sombong, meremehkan, mengolok-olok, ghibah, namimah, suâ&#x20AC;&#x2122;udzhan, fithnah dan dzalim. e. Menjaga kebersamaan, sopan dalam perbuatan, santun dalam perkataan, dan bertanggungjawab. f. Lapang dada dalam menerima keputusan bersama. g. Menegakkan prinsip berkeadilan.

Mekanisme pemilihan berlandaskan prinsip syura.

Pasal 2 Syarat dan Kriteria Ketua Umum Bertakwa kepada Allah SWT. Dapat membaca al-Quran.

Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.

Berstatus sebagai AB3.

Pernah menjadi Pengurus Daerah dan/atau Wilayah.

Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi Pengurus.

Sehat secara jasmani maupun rohani.

Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.

Mendapatkan rekomendasi tertulis dari PW dan/atau PD KAMMI.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

121 | k a m m i

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Pasal 3 Mekanisme Pencalonan Mekanisme penjaringan dilakukan oleh badan khusus yaitu Komisi Pemilihan Raya (KPR).

PD yang tidak mengikuti proses penjaringan yang dilakukan oleh KPR dalam waktu normal, diberikan kesempatan merekomendasikan bakal calon kepada KPR. Bakal calon dari hasil penjaringan aspirasi yang difasilitasi oleh KPR diserahkan kepada forum muktamar sebagai rekomendasi Bakal calon.

Verifikasi bakal calon menjadi calon ketua umum dilakukan oleh forum muktamar sesuai dengan pasal 2.

Kesediaan bakal calon menjadi calon ketua umum disampaikan kepada forum muktamar.

Bakal calon yang lulus verifikasi dan menyatakan kesediaan ditetapkan sebagai calon.

Calon ketua umum menyampaikan visi-misi di depan forum muktamar 10 menit, dilanjutkan degan tanya jawab dengan peserta muktamar.

Pasal 4 Mekanisme Pemilihan Proses pemilihan dan penetapan ketua umum dan anggota mide formatur dilakukan oleh ahlul hali wal aqdi (AHWA) dengan mekanisme syuro.

AHWA berasal dari unsur 1 orang wakil PD dan 1 orang wakil PW peserta penuh muktamar ditambah ketua umum PP KAMMI sebelumnya dengan catatan ketua umum sebelumnya tidak dicalonkan lagi. Jika dicalonkan lagi harus digantikan oleh jajaran pengurus berada di level bawahnya.

Berikut tahapan syuro AHWA : a. AHWA bermufakat untuk memilih pimpinan syuro. b. Syuro AHWA bertugas memilih ketua umum PP KAMMI dan selanjutnya akan ditetapkan oleh presidium sidang muktamar VIII c. Ketua umum PP KAMMI terpilih, memilih 4 (empat) orang tim formatur atas rekomendasi AHWA dan selanjutnya akan ditetapkan oleh presidium sidang muktamar VIII d. Syuro AHWA diberikan waktu selama 3 x 60 menit.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

122 | k a m m i

Daftar Nama Ahlul Halli wal ‘Aqdi Muktamar VIII KAMMI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Asal PW/PD NAD Aceh Besar Banda Aceh Aceh Utara Sumatera Utara Bukit Barisan Medan Sumbarikep Sumatera Barat Riau Kep. Riau Sumbagsel Jambi Bengkulu Sumsel Lampung Megapolitan Jakarta Bogor Banten Bekasi Depok Tangsel Jawa Barat Bandung Tasikmalaya Garut Sukabumi Indramayu Cirebon Sumedang Ciamis Jawa Tengah Semarang Solo Purwokerto

Nama Faisal Qasim Ibnu Sa’dan A. Syafrizal Mahmudi Afri Darmawan Ajuan Ritonga Riko Putra T. Yodi Valno I. Andria H.Q. Age Pranata Raja Dachroni Rahmat Doni M. Amrullah Romidi K. Ayat Wijaya Susanto Herdi J. Ni’amu Robby M. Maulana S.A. Mahmuri Safarin N. Ahmad M. Imam Hadi Risma A. Sahrul Mulia Ramdan Sani Juhana Asep Suhendar Sahrudin Ani Nuraeni Andhika H.Y. Nanang A.A. Samsul Bahri Barri Pratama Budi Subarjo Ismail M.S.

No 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Asal PW/PD Magelang Pekalongan Tegal DIY Bantul Sleman Kota Yogya Jatim-Bali Surabaya Malang Jember Bali Madiun Jombang NTB Kalimantan Kaltim Kalbar Kalsel Kalteng Sulutenggo Sulteng Sulut Gorontalo Sulserabar Makassar Sultra Maluku Utara Kep. Sula Halsel Ternate Maluku Malulu Tengah Buru Papua Pengurus Pusat

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

Nama Aji Priyo Utomo Ernaningsih Sujimanto Aza El M. Andi Saputro Dedy Yanwar E. Teguh Eko S. Roby P. Muhadi Putri Irvanna M. Bagus S. M. Sahlan Derit Vikiyono Supriyadi Ahmad Dahlan Musda Rusna D.H. Imam Bukhari Laifuan S.I. Abdul Aziz Kaharuddin A. Sopan Sopian Alwan Rikun Ali Lihawa Agus Haruna Rahmat Hidayat Nusra Jarir Djafar Asis La Tea Zakia A. Taher Safrudin Beng Widya F.B. Wahab L. M. Hamiruddin S. Bekti Nur Ayomi M. Ilyas

123

Hasil-hasil Sidang Muktamar VIII KAMMI MEKANISME PENETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN PUSAT (MPP) Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

124

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

MEKANISME PENETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN PUSAT (MPP) KAMMI PERIODE 2013-2015 Pasal 1 Kerangka Umum Proses Penetapan 1. Penetapan anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI dipimpin oleh Presidum sidang.

2. Proses Penetapan dilakukan melalui 2 tahap yaitu: pencalonan dan pemilihan.

3. Seluruh tahapan penetapan harus dilaksanakan dengan adab-adab Islami meliputi: a. Berprinsip dasar bahwa jabatan adalah amanah yang harusdipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat. b. Bukan karena motivasi minta jabatan, tetapi karena diminta oleh ummat. c. Tidak memberikan iming-iming berupa jabatan dan materi apapun. d. Menjaga akhlaq dasar Islam dengan tidak dengki, sombong, meremehkan, mengolok-olok, ghibah, namimah, suâ&#x20AC;&#x2122;udzhan, fithnah dan dzalim. e. Menjaga kebersamaan, sopan dalam perbuatan, santun dalam perkataan, danbertanggunjawab. f. Lapang dada dalam menerima keputusan bersama. g. Menegakkan prinsip berkeadilan. h. Mekanisme pemilihan berlandaskan prinsip syura. i. Anggota anggota Majelis Permusyawaratan Pusat sebanyak 5 orang.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pasal 2 Syarat dan Kriteria Calon Anggota Majelis Permusyawaratan Pusat Bertaqwa kepada Allah SWT. Dapat membaca Al-Quran.

Tidak pernah dijatuhi sangsi organisasi karena melanggar AD/ART. Berstatus AB 3.

Pernah menjabat BPH Pengurus Pusat KAMMI, atau Ketua Pengurus Wilayah KAMMI. Sehat secara jasmani maupun rohani.

Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yaitu karya tulis ilmiah.

Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari 5 Pengurus Daerah KAMMI. Tidak menjadi anggota MPP KAMMI untuk yang ketiga kalinya.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

125

Pasal 3 Mekanisme Pencalonan 1. Bakal calon diajukan oleh minimal 5 Pengurus Daerah KAMMI 2. Bakal calon Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI direkomendasi minimal 5PD KAMMI yang ditujukan kepada Pimpinan Presidium Sidang MUKTAMAR VIII KAMMI, dan menyatakan kesediaan di forum muktamar 3. Bakal calon yang telah diterima oleh presedium sidang MUKTAMAR VIII KAMMI setelah diverifikasi oleh presidium sidang, segera ditetapkan oleh presidium sidang MUKTAMAR VIII KAMMI untuk disosialisasikan kepada peserta Muktamar sebagai calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI Periode 2013-2015.

1.

2.

3.

4.

Pasal 4 Mekanisme Pemilihan Proses pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Pusat dilakukan setelah penetapan daftar calon anggota Majelis Permusyaratan Pusat KAMMI oleh presedium MUKTAMAR VIII KAMMI. Apabila calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat yang ditetapkan oleh presedium MUKTAMAR VIII KAMMI berjumlah 5 orang maka langsung ditetapkan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI Periode 2013-2015.

Apabila calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat yang ditetapkan oleh presedium MUKTAMAR VIII KAMMI lebih dari 5 orang maka diadakan pemilihan 5 anggota Majelis Permusyawaratan Pusat melalui mekanisme syuro di antara calon anggota secara musyawarah mufakat dengan dipimpin oleh Pimpinan Sidang MUKTAMARVIII KAMMI dengan batas waktu 2 x 15 menit Apabila calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat yang ditetapkan oleh presedium MUKTAMAR VIII KAMMI kurang dari 5 orang, maka Pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme syuro di antara calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat secara musyawarah mufakat dengan dipimpin oleh Pimpinan Sidang MUKTAMAR VIIIKAMMI dengan batas waktu 2 x 15 menit untuk memilih secara langsung dari peserta Muktamar yang hadir, hingga genap berjumlah 5 orang yang langsung ditetapkan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pusat Periode 2013-2015.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

126

Nama Anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI Periode 2013-2015 1.

2.

3.

4.

5.

Deni Priyatno Maukuf Masykur Mohan Muhammad Ilyas Muhith Harahap

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

127

Laporan Pertanggungjawaban

Pengurus Pusat KAMMI Periode 2011-2013

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

128

SAMBUTAN KETUA UMUM PP KAMMI PERIODE : 2011-2013 “Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu , begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah : 105) Segala puji hanya bagi Allah,Rabb semesta alam yang telah menciptakan segala yang ada di alam raya ini, Dia Maha Hebat, Maha Lembut dan Maha berkehendak atas segala sesuatu. Dialah menjadikan kisah perjalanan kehidupan setiap manusia dengan begitu mengagumkan. Ada kisah manusia tanpa ayah dan ibu, dialah nabi Adam alaihissalam, ada manusia yang memiliki ayah tapi tanpa ibu, dialah Siti Hawa. Ada manusia terlahir dari ibu yang suci dan tanpa ayah, dialah nabi Isa alaihissalam, ada manusia terlahir normal dengan ibu dan ayah, itulah kita.

Sholawat dan salam kita ucapkan pada junjungan kita, manusia berhati paling tulus sedunia, sosok yang selalu memendam rindu dan cinta pada umatnya, manusia paling hebat sepanjang masa Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Sejatinya, amanah adalah beban yang akan menjadikan penyesalan di hari kiamat, Amanah adalah beban penyesalan bagi mereka yang mengambilnya dengan cara-cara yang tidak benar, kecuali bagi mereka yang mengambil amanah itu dengan haq. Menjadi pemimpin adalah tradisi para nabi, sunnah para anbiya’ dan tugas mulia dalam mengemban misi dakwah amarma’ruf nahi munkar.

Waktu terus berjalan, dan ia adalah kehidupan. Tibalah saat untuk mempertanggungjawabkan amanah di dunia, di hadapan para muktamirin/at, para kader KAMMI se-Indonesia, sebelum kelak di hari akhir kita menyelesaikan segala urusan di hadapan AllahYang Maha Adil dan Bijaksana. Sekitar dua tahun lalu, saya menerima amanah ini. Berat. Tapi itulah intuisi,suara hati yang membuat jiwa ini makin kuat dan mantap di hati untuk menerimanya setelah melakukan proses istisyarah (minta pendapat manusia) dan istikharah (musyawarah cerdas dengan Allah). Dahulu saya mengambilnya baik-baik, hari ini saya ingin mengembalikannya dengan cara yang sama sebagaimana dahulu saya mengambilnya. Amanah ini sungguh berat, sebab ia akan memisahkan sebagian waktu istirahatmu dari hidupmu. Ia memintamu untuk lebih banyak berpisah dengan keluarga dan anak-anakmu. Tapi itulah cinta. Cinta kita pada Allah membuat kita menjalankan amanah itu dengan bahagia. Berat, tapi kita merasa ringan dengan pertolongan-Nya. Melelahkan, tapi kita menjadi kuat dengan campur tangan-Nya. Sebab, sejatinya hidup kita adalah transaksi antara kita dengan Allah. Seluruh rangkaian aktivitas hidup kita adalah untuk Allah. Setiap agenda hidup kita adalah rangkaian ibadah pada Allah. Ia tidak pernah memberikan toleransi ibadah dengan motif selain ridlha dan cinta-Nya. “sesugguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka” (QS. At-taubah : 111).

Kepengurusan PP.KAMMI periode 2011-2013 praktis dimulai setelah pengukuhan pengurus di bulan Mei 2011 bertempat di gedung Joang 1945 Menteng Jakarta Pusat.

Perjalanan kepengurusan ini diawali dengan pleno pengurus dan pra muktamar yang diadakan di Puncak Bogor. Acara tersebut mengagendakan ta’aruf semua pengurus,

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

129

pembahasan visi kepengurusan yang kami gambarkan pada diagram white board. Visi tersebut diterjemahkan dengan dibentuknya model struktur pengurus pusat yang menempatkan dua wakil ketua umum, wakil ketua untuk eksternal dan wakil ketua untuk internal. Sebagaimana pesan salah seorang tokoh pergerakan Muhammad Ahmad rasyid dalam ar raqaaiq, bahwa, pergerakan itu setidaknya memiliki dua tim tempur.

Satu tim bekerja ekspansif keluar dan tim yang lain bekerja restoratif kedalam sebagai penjaga asholah, riâ&#x20AC;&#x2122;ayah kader dan bekerja untuk membuat program tanmiyatul kafaâ&#x20AC;&#x2122;ah bagi para kader.

Ini adalah ijtihad gerakan yang terbuka. Dua wakil ketua tersebut diharapkan mampu bekontribusi maksimal dengan berbagi tugas dan saling menguatkan antara ketua umum, sekjend, bendahara umum dan seluruh pengurus pusat KAMMI. Sekjend adalah panglima manajerial, ia mengkonsolidasikan kekompakan tim, ia bekerja keluar dan juga ke dalam. Bendahara umum diharapkan memberikan supporting logistik yang memadai bagi tereksekusinya agenda-agenda nasional KAMMI. Tim internal bekerja untuk memastikan perkembangan para kader dengan beragam agenda kaderisasi. Tim eksternal menjadi payung gerakan yang memastikan cuaca bersahabat bagi perjalanan perekrutan, pengkaderan dan ekspansi gerakan. Ia memastikan bahwa tidak ada gerakan eksternal yang berpotensi untuk menghambat proses bertumbuhnya organisasi KAMMI. Bidang Pemberdayaan Perempuan, KAMMI Reaksi Cepat dan Kaderisasi memiliki irisan yang sangat kuat. BPP dan KRC adalah ruang pemberdayaan dan pengkaryaan kader, kaderisasi adalah pemetaan dan distribusi para kader.

Kebijakan Publik memberikan supporting data dan kajian yang akan memudahkan proses dialektika pengambilan kebijakan strategis, untuk kemudian didistribusikan ketingkat wilayah dan daerah secara nasional. Humas menjadi jurubicara gerakan yang akan menyuarakan sikap dan juga pemikiran-pemikiran KAMMI, baik pemikiran kritis terhadap situasi nasional maupun pemikiran solutif terhadap berbagai ketimpangan sosial politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Bidang Pendidikan diharapkan mampu menggawangi proses perkembangan kader KAMMI yang aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, disamping mengambil peluang beasiswa bagi para kader. Bidang ini juga diharapkan mampu untuk menjadi mitra strategis dan kritis bagi pemerintah dalam menyukseskan pendidikan nasional. Karena sejatinya kita selalu berpikir dan bekerja untuk kontributif dengan tetap mempertahankan nalar kritis solutif.

Bidang Hubungan Luar Negeri mengembangkan jaringan gerakan sebagai komunikasi aktif dan advokasi dunia Islam serta kemanusiaan. Disamping hal tersebut HLN juga efektif untuk membangun jaringan strategis dalam bidang pendidikan. Seperti banyaknya shortcourse dan beasiswa pendidikan.

Bidang pengembangan wilayah memantau dan mengadvokasi perkembangan kewilayahan, mensupervisi dan membuat pemetaan potensi wilayah. Bidang riset memperkuat posisi BPW, sebab, bidang ini berpotensi untuk melakukan penelitiannya ke dalam internal organisasi dan juga keluar seperti riset politik dan sebagainya.

Dinamika Pengurus Pusat Pada semester pertama kepengurusan berjalan dinamis, diawali dengan pelantikan bulan mei 2011, kemudian pleno dan taâ&#x20AC;&#x2122;aruf pengurus di Bogor bulan Juni hingga berlanjut dengan mukernas bulan Juli 2011 di Bandung Jawa Barat. Pada semester awal kepengurusan ada beberapa bidang yang perlu disegarkan kembali.

Penyegaran tersebut diharapkan mampu memberikan nuansa yang lebih dinamis.

Pada bulan Mei 2012, Setelah diadakan kosultasi dan sharing dengan MPP, kami memutuskan untuk melakukan perombakan struktur dan komposisi kepengurusan.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

130

Perombakan tersebut diperlukan setelah diadakan evaluasi semester kedua. Beberapa bidang dilebur karena melihat fungsi dan efektifitasnya. Pengurus Pusat melalui Humas dua kali melakukan open rekrutmen, namun hasilnya kurang begitu maksimal. Meski kurang maksimal, keputusan harus tetap diambil dengan semua konsekuensinya. Saya mengapresiasi dua akhwat daerah yang berani datang ke Jakarta.

Beberapa bidang yang mengalami perombakan adalah sebagai berikut : Bendahara Umum dari akhuna Luthon Al Faridhu Hummamy digatikan oleh akhuna Tatang Yusuf Iskandar. Bidang Kebijakan Publik akhuna Noval Abu Dzar digantikan oleh saudara Luthon Al Faridhu. Bidang Pendidikan yang diketuai oleh H. Sigit dilebur menjadi satu dengan bidang HLN yang diketuai oleh akhuna Mukhtarudin.

Bidang Riset yang diketuai oleh akhuna Aan Setiaji dilebur dengan bidang KP dan Bidang Pengembangan Wilayah dijadikan satu dengan Bidang Pengkaderan. Disamping itu, lahir juga bidang baru Bidang Sosial Ekonomi yang dikomandani oleh akhuna Noval Abu Dzar.

Sebagaimana lazimnya sebuah gerakan dan organisasi, selalu dinamis dan ada tantangan. Diantara tantangan yang dihadapi kepengurusan ini adalah soal komunikasi dan pembagian tugas kewenangan antara wakil ketua eksternal dengan kebijakan publik. Hal tersebut juga berpengaruh pada kinerja kepengurusan. Hal tersebut menjadi wajar, sebab kerja-kerja eksternal memang dibutuhkan effort dan kesabaran yang besar. Peristiwa ini menjadi ruang belajar bagi kita. Waktu akan menjadi obat dan jawaban bagi mereka yang selalu berpikir positif dan mengambil pelajaran.

Alhamdulillah, tim internal masih stabil dan mampu melakukan kordinasi dengan baik walau masih ada beberapa kekurangan komunikasi dan pendataan kader di daerah. Hal ini mungkin dikarenakan sifat unik setiap personal kaderisasi. Situasi politik apapun yang terjadi, kaderisasi tidak pernah boleh untuk berhenti. Perang boleh terjadi, mengkader yang berarti menyiapkan generasi pemimpin masa depan harus tetap berjalan.

Sepenuhnya kami menyadari, bahwa banyak kekurangan dan kelemahan dalam kepengurusan PP.KAMMI periode 2011-2013. Kekurangan dan kelemahan tersebut adalah murni dari kekurangan kami sebagai manusia dan dari setan yang tak berhenti untuk menggoda. Atas semua khilaf itu kami memohon ampun pada Allah subhanahu wataâ&#x20AC;&#x2122;ala dan dengan kerendahan hati meminta maaf pada seluruh kader KAMMI yang telah memberikan ini pada kami. Semua kekurangan dan khilaf itu adalah ongkos belajar dan tidak perlu disesali terlalu mendalam. Yang paling utama adalah kita mengambil pelajaran terhadap semua yang telah terjadi dan bukan terus menerus menyesali.

Periode ini menyimpan beragam suka-cita dan mungkin juga duka. Walaupun begitu kami selalu bahagia. Kepengurusan ini ibarat orkestra, suaranya berbeda-beda, nadanya tak sama tapi itu membuat alunan irama indah dengan segala keterbatasannya.

Alhamdulillah, kami bersyukur pada Allah Rabb semesta alam, meski banyak kekurangan pada kepengurusan periode ini setidaknya ada hal-hal positif yang bisa diteruskan oleh periode berikutnya.

Ada Sekolah Perempuan Indonesia BPP KAMMI yang lahir di awal tahun 2012, mudah-mudahan menjadi tonggak makin berdayanya perempuan Indonesia. Bangsa ini membutuhkan sentuhan wanita yang mengerti dan memahami Indonesia apa adanya.

SPI lahir pada momentum yang tepat, adalah tugas periode berikutnya untuk mengembangkannya. Kita telah memulai, engkaulah yang menyemai.

Bidang Pengkaderan telah memantapkan buku panduan pengkaderan yang terpadu. Shortcourse seolah menjadi sunnah periode ini. Shortcourse regional, nasional

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

131

dan Internasional. Disamping itu, ada juga sistem pengkaderan terpadu online yang cukup mantap. Sistem pengkaderan berbasis IT ini dimulai periode ini meskipun tahap sosialisai dan pendataannya masih belum maksimal. Ini menjadi sunnah hasanah yang baik untuk dilanjutkan.

Bidang Pendidikan dan HLN telah membangun komunikasi yang baik dengan beberapa kedutaan, ada Turki, US embassy dan juga Arab Saudi. Cukup positif, sebab diantaranya ada penawaran program shortcourse ke US yang bisa difollow up secara jangka panjang. Saya memandangnya sebagai maslahat dakwah jangka panjang, jika kelak Islam makin berkibar di Amerika, kader KAMMI memiliki andil positif untuk mewujudkannya, insya Allah. Sampai hari ini, bidang pendidikan juga masih aktif bekerjasama dengan Jimlyschool, shortcourse seputar Hukum dan Tatanegara Indonesia yang dilangsungkan setiap hari selasa dan bisa diakses hingga ke seluruh dunia melalui live straiming. Disamping itu, HLN juga telah membangun jaringan yang harmoni dengan beberapa Organisasi kemahasiswaan di Malaysia dan Turki.

Bidang KP juga telah melakukan proses kajian langsung dari para inisiator pansus bang Century. Sosok Misbahun yang menakutkan bagi Presiden SBY telah dua kali diundang presentasi di sekre PP.KAMMI. demikian juga manusia unik bapak Abdullah Hehamahua mantan penasihat KPK RI juga dua kali hadir di sekre PP.KAMMI. Hal positif ini harus dimassifkan dan disebarkan dengan kajian-kajian seputar century di kampus-kampus dan daerah-daerah. KP juga telah melakukan komunikasi dengan DKPP yang diketuai oleh Prof. Jimly dan sangat memungkinkan kerjasama pengawasan pemilu jurdil dengan bawaslu. Meskipun kurang maksimal KRC telah memulai advokasi muslimin Rohingnya bekerjasama dengan PAHAM. Ini adalah hal positif yang layak untuk dikembangkan di periode berikutnya. Bidang Ekonomi Sosial juga telah mendapat lampu hijau kerjasama kementrian BUMN dan Kemensos RI. Insya Allah bermanfaat bagi periode berikutnya.

Kerja kehumasan juga sudah mulai menampakkan hasil walau belum memuaskan, komunikasi dengan berbagai media berjalan baik. Bahkan, beberapa humas PP.KAMMI langsung terjun sebagai wartawan itu sendiri.

Sekjend, wakil ketua eksternal dan wakil ketua internal telah melakukan upaya dan tradisi komunikasi positif. Banyak kendala ditengah perjalanannya, tapi itu semua adalah ongkos belajar yang sangat berharga.

Alhamdulillah, ditengah keterbatasan PP.KAMMI periode 2011-2013 kita dipercaya dan diundang pada beberapa momen Internasional. Pertemuan International Youth Leader di Swiss Eropa KAMMI diwakili oleh saudara Mohan, MEI. Kami juga diudang untuk mengikuti workshop aktivis reformasi di Kairo Mesir juga mengisi seminar Internasional atas undangan presiden PPI Mesir pada akhir kurun tahun 2011. Yang sungguh membuat kita merasa terharu adalah hadirnya perwakilan KAMMI pada pertemuan Ulama sedunia yang dipimpin oleh Syekh DR. Yusuf alQardlawi di Turki 2012 untuk mendiskusi jalan keluar krisis Suriah. Tragedi kemanusiaan paling sadis dan kejam yang disutradarai oleh basar assad, manusia bengis dan kejam yang telah membantai puluhan ribu kaum muslimin. Ini akan menjadi jawaban kita bersama dihadapan Allah kelak pada hari kiamat. Manakala terjadi pembantaian kaum muslimin dimanakah kita? Alhamdulillah kita hadir walau seorang, insya Allah akan menjadi pembebas pertanyaan terhadap jutaan pemuda muslim negeri ini di hari kiamat.

Muktamirin yang saya cintai, seluruh rangkaian kerja kita di KAMMI ini adalah bagian integral dari proses belajar kita untuk memperbaiki negeri ini di masa yang akan datang. Kerja-kerja karena cinta pada Allah yang tidak boleh terpengaruh oleh riuh rendah tepuktangan manusia, tidak juga celaan yang menghinakan.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

132

Alhamdulillah, saya sampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya muktamar ini. Terima kasih pada seluruh pengurus pusat. Anda adalah orang-orang teruji yang membagi waktu untuk bekerja mencari nafkah buat keluarga dan berbagi peran untuk mengelola organisasi ini. Jazakumullah ahsanul jaza atas semua jerih payah antum ikhwan dan akhawat yang saya cintai karena Allah. Jazakumullah ahsanul jaza pada seluruh pengurus PW KAMMI, PD KAMMI dan PK KAMMI se-Indonesia serta seluruh kader KAMMI yang telah memberikan sumbangsihnya selama periode ini. Kita serahkan seluruh ikhtiar ini pada Allah. Apa yang menjadi kesalahan kita mohon ampun pada-Nya. Muktamirin yang saya cintai, ini adalah muktamar cinta dan ukhuwah. Muktamar cinta dan persaudaraan. Muktamar cinta dan persahabatan. Ini adalah muktamar orangorang yang memendam rindu dan cinta pada saudaranya. Muktamar orang-orang yang mencintai negeri ini. Muktamar orang-orang yang tidak bersahabat dengan kedzaliman.

Muktamar orang-orang yang kelak insya Allah akan menjadi para pemimpin di negeri ini.

Muktamirin yang saya cintai, hanya pada Allah kita berserah diri. Hanya pada Allah kita selalu mengabdi. Hanya pada Allah kita semua akan kembali. Apapun yang terjadi, saya lebih memilih untuk tetap setia dan mencintai antum semua karena Allah. ‫اللِن إًا ًخْمل إلٍل ُّذا األخخٍار‬ ‫اللِن اًا ًحي فقزاء أهاهل ٌا رحوي‬ ‫اللِن إٌاك ًعبذ ّإٌاك ًسخعٍي‬ ‫اللِن ًحي ضعفاء أهاهل ٌا رحٍن‬ ‫اللِن إًل حعلن أى ُذٍ القلْب قذ اجخوعج على هحبخل ّالخقج على طاعخل ّحْحذث على دعْحل ّحعاُذث على ًصزة‬ ‫شزٌعخل فْثق اللِن رابطخِا ّادم ّدُا ّاُذُا سبلِا ّاهألُا بٌْرك الذي ال ٌخبْ ّاشزح صذّرُا بفٍذ اإلٌواى بل‬ ‫ّصلى اهلل على هحوذ ّعلى‬..‫ّجوٍل الخْمل علٍل ّاحٍِا بوعزفخل ّاهخِا على الشِادة فً سبٍلل إًل ًعن ًّعن الٌصٍز‬ .‫آلَ ّصحبَ اجوعٍي‬.‫الوْلى‬ َ‫ّالسالم علٍنن ّرحوت اهلل ّبزماح‬ َ‫الفقٍز إلى رب‬ ‫هحووذ إلٍاس بي عبذ الوٌاى‬ ً‫رئٍس عام اححاد حزمت الطلبت الطلبت الوسلوٍي اإلًذًٍّس‬ 2011-2013

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

133

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN SEKRETARIS JENDERAL PP KAMMI PERIODE : 2011-2013 KATA PEMBUKA Tiada kata terindah yang patut kita hanturkan selain Alhamdulillahirobbila’lamin..

Puji syukur kepada Alloh Swt, Rabbi semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat berjama’ah dan tetap istiqomah dalam barisan para pejuang dakwah KAMMI. Rabbi Maha Rahman dan Rahim yang senantiasa memberikan kasih sayang dan cintaNya kepada para pejuang dakwah dalam bentuk ujian yang penuh dengan tantangan dakwah. Rabbi.. yang selalu memberikan pertolongan-Nya disaat kita hampir putus asa dan menyerah menjalankan amanah dakwah ini. Subhanalloh..

Shalawat beriring salam saya curahkan kepada suri tauladan akhir zaman, yaitu Rosululloh Saw yang membawa risalah islam hingga sampai ke kita. Keluarga dan para sahabat beliau yang dengan setia menjadi pembela terdepan dikala kaum kafir menghalangi dakwah ini. Semoga kita tetap istiqomah di jalan dakwah ini hingga kaki menginjak jannah-Nya. Allohumma Aamiin..

Dua tahun sudah kami berada bersama mengemban amanah dakwah dalam wajihah KAMMI. Ada awal pasti ada akhir, begitu pula dengan kami. Permulaan yang diawali pelantikan yang kemudian diwarnai dengan kontribusi yang akhirnya akan dipertanggung jawabkan pada Allah SWT dan makhlukNya. Tentunya apa yang telah kami persembahkan untuk dakwah belumlah seberapa dan menjadi apa-apa. Tanpa bantuan do’a dan keja sama dengan seluruh kader KAMMI se-Indonesia, ini bukanlah apa-apa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk seluruh kader KAMMI se-Indonesia atas apapun yang kalian lakukan demi bersemainya keindahan dakwah. Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Semoga kita dipertemukan nanti di jannahnya. Aamiin.

I.PENDAHULUAN Mengutip sebuah nasyid :”Tiada kata indah seindah kata ukhuwah dalam sebuah jalinan persaudaraan islam jalinan yang abadi disisi Tuhan berawal dari sebuah perkenalan.”. Syukron kastiron telah menjadi bagian dari episode perjalanan hidup kami dan untuk ukhuwah yang indah ini. Semoga Alloh kembali mengumpulkan kita dalam Jannah-Nya. Allohumma aamiin..

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.”(Al-Hujurat:15). Dari firman Allah SWT pada ayat diatas menggambarkan dengan jelas mengenai esensi akan urgensitas dakwah. Begitulah gambaran mengenai dasar berjalannya dakwah ini dalam upayanya meluruhkan amanah-amanah yang diberikan dengan penuh pengorbanan, baik waktu, harta, tenaga, pikiran dan semua hal yang dimiliki demi tercapainya sebuah cita-cita mulia dan demi berjalannya suatu roda organisasi dakwah ini.

Kami menyadari bahwa laporan pertanggungjawaban ini tidak dapat menggambarka seluruh aktivitas kami selama kepengurusan ini. Akan tetapi ini sebagai pertangggungjawaban amanah ini dihadapan manusia dan Allah Swt dan untuk evaluasi atas amanah yang telah Allah swt berikan, “Hisablah dirimu sebelum dihisab kelak” Umar bin Khattab.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

134

Kesekjenan merupakan tim yang terdiri dari: Sekretaris Umum, Biro Kesekretariatan (Kestari) dan Biro Penelitian & Pengembangan (Litbang), Biro Arsip dan Sejarah dan Biro Pengembangan Wilayah. Kesekjenan bertanggung jawab sebagai Supporting System di organisasi.

II. DESKRIPSI KERJA 1. Berkewajiban menggantikan ketua umum apabila Ketua Umum berhalangan.

2. Mendampingi Ketua Umum untuk bertindak atas nama KAMMI sesuai dengan garis kebijakan organisasi.

3. Bersama Ketua Umum membangun hubungan dan komunikasi politik dengan institusi/pihak lain sesuai dengan sikap dan kebijakan internal KAMMI. 4. Bersama Ketua Umum mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan setiap departemen.

5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

6. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan guna menunjang kelancaran organisasi.

7. Berkewajiban menjalankan fungsi administratif dibantu oleh biro kesekretariatan, biro penelitian pengembangan dan biro pengembangan organisasi.

8. Bertanggung jawab secara penuh atas kerumahtanggaan organisasi.

III. PROGRAM KERJA Sudah include di setiap Biro IV.

LAPORAN KEUANGAN Sudah include di setiap Biro/Dep/Bidang

V. PENUTUP Dengan setulus hati berbingkai kebesaran jiwa, kami mengikhlaskan ini semua kepada Allah SWT. Mungkin apa yang kami uraikan di sini belum dapat mengobati rasa kepuasan Antum wa Antunna, maka dari itu kami memint pintu maaf yang sebesarbesarnya.

Kritik dan saran yang membangun Insya Allah akan menjadi bekal kami di kemudian hari dan kami berharap segala pondasi-pondasi dakwah yang telah kami rintis satu periode kemarin senantiasa dapat dijaga dan diteruskan oleh kepengurusan mendatang.

Yang benar datangnya dari Allah semata dan yang salah datangnya murni dari kami pribadi. Akhir kata kami ucapkanâ&#x20AC;Ś Alhamdulillahhirabbil Alamin Jakarta, Mei 2013 Sekretaris Jeneral PP KAMMI Ttd. Andriyana, ST

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

135

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BIRO KESEKRETARIATAN (KESTARI) PERIODE : 2011-2013 PEMBUKA Assalaamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh Kalau semangat diibaratkan bahan bakar, maka ilmu adalah kendalinya. Dengan ilmu segalanya diarahkan. Dakwah tanpa ilmu ibarat kendaraan tanpa setir. Dakwah tanpa semangat ibarat mobil tanpa bensin. Semangat dan ilmu adalah dua hal yang mesti dimiliki seorang dai. Jika tidak hati-hati, semangat tanpa ilmu bisa berdampak negatif. Fenomena yang akhir-akhir ini menyudutkan umat Islam, tak lepas dari kesalahan mengelola semangat. Tak sedikit di antara aktivis Islam yang mempunyai semangat luar biasa, dimanfaatkan musuh untuk mencemarkan nama baik umat Islam sendiri. Dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab terputusnya dakwah itu, para da`i akan memiliki kesadaran. Bahwa, dakwah tak mengenal istilah “istirahat” apalagi “henti”. Ia harus terus berjalan, berputar dan bergerak seiring hembusan napas. Ia tak boleh berhenti sedetik pun sampai maut menjemput ajal.

I.

PENDAHULUAN Tak terasa kepengurusan masa 2011-2013 akan segera rampung, pada kesempatan Muktamar ini kami anggap sebagi momentum yang tepat dalam bercermin diri dan menoleh kembali kebelakang dan memandang jauh kedepan dari apa yang terjadi sekarang. Karena kami tidak mau dianggap orang-orang yang bodoh yang tidak pernah mengevaluasi dan sekaligus tidak jujur pada diri sendiri atas apa-apa yang telah kami perbuat dalam memegang amanah ini. Maka dari itu pada kali ini kami akan memaparkan program kerja baik yang terealisasi ataupun tidak terealisasi, bukan evaluasi yang bentuknya saling meyalahkan atau mencari-cari kesalahan, tapi sebagai refleksi sekaligus menurut hemat kami berfikir ulang dan mencari solusi serta munyusun langkah-langkah perbaikan dan perubahan kedepan yang lebih konkrit dalam menunjang sebuah keberhasilan.

Dimana Kestari sendiri ialah Biro/Departemen yg mempunyai tanggung jawab dalam administrasi, kerumah tanggaan dan merupakan pusat informasi internal sebuah organisasi, sebagai kerja dari penyampaian informasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.

Menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem manajerial yang baik untuk kedepannya, karena walo bagaimanapun bagian ini perlu mendapat ruang lebih berkaitan dengan proses pendataan dan administrasi untuk komunikasi koordinasi dengan elemen, lembaga pemerintahan ataupun OKP-OKP. II.

VISI MISI  Visi ”Menjadikan kesekretariatan sebagai pusat data KAMMI”  Misi :  Melakukan pengarsipan secara kontinu  Melakukan inventarisasi  Berkoordinasi dengan Biro/Dep./Bidang

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

136

III. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DESKRIPSI KERJA Adapun deskripsi kerja Biro Kesekretariatan adalah sebagai berikut: Mengadakan, mencatat dan mengarsip surat-menyurat.

Menyimpan dan memelihara arsip-arsip penting.

Mengelola sekretariat, baik dari segi pengadaan perencanaan, pemakaian dan pemeliharaan.

Mendokumentasikan aset-aset vital KAMMI guna pembentukan pusat dokumentasi KAMMI. Mengadakan perlengkapan kesekretariatan.

Membuat agenda yang masuk untuk Ketua Umum, Sekjend dan Bidang Dalam menjalankan tugasnya dapat mengangkat staff.

Mengadakan dan mengelola perpustakaan KAMMI Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

IV.

PROGRAM KERJA Terlampir

V. DINAMIKA PERSONIL No. Nama 1 Liyuda Saputra, S.T 2 Devia Puspitasari, S.E

Aktif Y Y

Non Aktif

Kendala -

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI Kinerja kami selama satu periode kepengurusan belum tentu lebih baik daripada kepengurusan sebelum-sebelumnya. Namun, paling tidak kami berusaha untuk melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada kami sesuai kemampuan, dengan segala keterbatasan kami.

Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan untuk kepengurusan yang akan dating adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Permanen yang kondusif lingkungannya.

2. Penghuni Sekre harus Pengurus PP KAMMI, kalau tidak minimal Pengurus menginap seminggu sekali di Sekre secara bergantian.

3. Butuh staff yang benar-benar Fokus 4. Adanya koordinasi rutin dan rapih, baik intern maupun kepengurusan KAMMI Pusat 5. Adakan rapat rutin dengan Sekum/Kestari Wilayah dan Daerah. Misal: Cyber meeting 6. Selalu meng-update perkembangan administrasi Wilayah dan Daerah 7. Pengadaan Komputer PC yang ter upgrade 8. Pengadaan Telp dan Fax 9. Lebih menjaga asset organisasi dan mencatat kondisinya secara berkala 10. Evaluasi dan controlling setiap kegiatan 11. Senantiasa ikhlas, rela berkorban, dan optimis 12. Keep Spirit and ď &#x160; VII.

LAPORAN KEUANGAN Terlampir

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

137

VIII.

PENUTUP Apa yang kami lakukan hanyalah sebuah sekoci dari Kapal Induk yang besar.

Kami tahu bahwa kepemimpinan ini akan berhasil dan sukses jika ada koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang kuat dari semuanya. Dan sebalik nya jika gagal maka bukan hanya kegagalan dari Seorang Ketua Umum semata, tapi juga kegagalan kita semua yang ada di dalamnya. Pada kesempatan ini, kami sampaikan “Jazakumullah Khairan Katsir kepada Ust. Muhammad Ilyas, Lc atas kepemimpinannya, kepada Sdr. Andriyana atas kesabarannya selama membimbing dan mengarahkan kami, dan kepada seluruh pengurus KAMMI Pusat Periode 2011-2013 atas kerja sama dan titian ukhuwahnya. Teman-teman penghuni Sekre yahh walopun mereka bukan Pengurus, terimakasih tak lupa banyak juga sudah mengisi Sekretariat dengan susah payah menghidupkan sekretariat tercinta itu.

Semoga kita selalu menjadi pembelajar sejati yang tidak jatuh dan terantuk pada batu yang sama untuk kedua kalinya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbaikan di kemudian hari.

Ustadz Hasan Al Banna berkata : “Siapa yang cepat-cepat bekerjasama dengan kita dalam da’wah ini, dia akan mendapat kebaikan yang lebih baik. Siapa yang bimbang ragu, kita mohon kepada Allah SAW agar Dia menghapus keraguan dan kebimbangannya. Siapa saja yang bermalas-malasan dan suka duduk berpangku tangan menjadi penonton, maka dia telah berbuat suatu kesalahan dan menganiaya dirinya” Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Al Insyirah) Wassalamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh Rumah Cerita dan Cinta. Sekretariat PP KAMMI Jayakarta, Mei 2013 Salam satu Jiwa.

Ttd. Liyuda Saputra, S.T

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

138

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BIRO ARSIP DAN SEJARAH PERIODE 2011/2013 KATA PEMBUKA Manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk beribadah kepada-Nya. Kami pun berharap aktivitas yang kami lakukan dalam melaksanakan amanah ini, adalah bagian dari pemenuhan kewajiban ibadah kami. Karena setiap kami akan dimintai pertanggungjawaban disisi-Nya. Begitupun kami disisi para anggota KAMMI, akan berusaha memberikan pertanggungjawaban secara tertulis dalam laporan ini. Sebuah laporan yang mungkin jauh dari yang diharapkan. Tapi kami berharap dengan sarana laporan pertanggungjawaban ini, bisa menggambarkan pelaksanaan program kerja yang diamanahkan kepada kami dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepannya.

I. PENDAHULUAN Tentu banyak hal yang mesti dipahami oleh KAMMI dalam melihat tantangantantangan bangsa ini ke depan. Visi Organisasi KAMMI dalam melahirkan kader pemimpin bangsa yang tangguh dalam mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia bukanlah hal yang mudah, ia perlu sebuah energi besar yang berjalan secara kontinyu dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan bangsa yang ada. Hal ini tentu saja membutuhkan perencanaan dan strategi yang jeli dalam melihat visi kedepan dan permasalahan kekinian. Dalam hal ini pemetaan masalah, pemetaan posisi, serta pemetaan strategi organisasi amat mutlak diperlukan. Signifikasi peran suatu biro yang berbasis kepada data yang autentik, Biro Arsip, data dan sejarah dibentuk untuk melakukan pengembangan organisasi secara internal di kepengurusan KAMMI Pusat.

Bersama biro Litbang (penelitian dan pengembangan) dan biro Kesekretariatan, biro ini membantu kerja-kerja kesekjendnan KAMMI Pusat.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka keberadaan dan fungsi Biro data dan sejarah merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam proses perjalanan gerakan Dakwah mahasiwa yaitu KAMMI sebagai organisasi kepemudaan yang menjadi trigger dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan Biro Arsip dan Sejarah ini sangat urgent karena pada dasarnya arsip merupakan refleksi dan rekaman dari perjalanan kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan arah yang jelas dalam mewujudkan tujuan dari visi misi KAMMI, yaitu mejadi lembaga professional dalam melakukan perbaikan ditengah carut marut kehidupan berbangsa ini.

Perbaikan tersebut harus dimulai dengan membuat sebuah system Management yang dapat menjadi supporting system dalam pencapain organisasi KAMMI yang establish yaitu : Pengadaan infrastruktur komunikasi, Alat Visualisasi Kearsipan, danTerlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi agar bisa diakses oleh semua wilayah dan daerah.

1.1. Potensi dan Permasalahan Dengan berbagai Perkembangan dan kematangan organisasi KAMMI yang telah dicapai dalam satu dekade ini maka kita akan menghadapi permasalahan, potensi, peluang dan tantangan jangka menengah yang harus dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Biro Data dan Sejarah KAMMI Pusat 2011- 2013 serta tercapainya fokus prioritas pembangunan kearsipan yaitu mengembangkan manajemen arsip/dokumen organisasi KAMMI yang modern berbasis teknologi informasi dankomunikasi,

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

139

maka permasalahan, potensi, peluang dan tantangannya dapat diuraikan sebagai berikut : A. Permasalahan  Belum lengkapnya norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.  Pengelolaan arsip statis pada setiap levelisasi kepengurusan KAMMI belum dapat berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran dan juga rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kearsipan;  Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kearsipan, karena selama ini belum ada biro yang concern mengurus data, kearsipan dan sejarah.  Masih rendahnya kualitas pengambilan keputusan (decision making) karena tidak base on data yang relevan dan autentik.

B. Kekuatan  KAMMI mempunyai jaringan yang tesebar di seluruh Indonesia, yang mempunyai jejaring (networking) yang luas  Mempunyai Regulasi dan arah gerak yang jelas yang tercantum dalam GBHO, Visi Misi KAMMI, Manhaj Kaderisasi serta PKN (Panduan Kerja Nasional) yang menjadikan KAMMI sebgai gerakan yang berkarakteristik khas dan rapi.  Setiap penyelenggaraan administrasi Ke KAMMI-an dan kehidupan Berorganisa pada umumnya akan mnghasilkan arsip, karena arsip merupakan bahan bukti yang autentik dan reliable dalam pelaksanaan kegiatan  Arsip sebagai memori kolektif dan jati diri Organisasi;  Penyelamatan dan pelestarian arsip yang berkaitan dengan historical KAMMI dari masa ke masa, yang menjadi referensi bagi kepengurusan selanjutnya.  Penerapan Sistem Informasi KAMMI Kearsipan Statis dan Dinamis di pusat dan daerah serta pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); C. Peluang  Globalisasi teknologi dan informasi menuntut penerapan dan pengkajian sistem informasi kearsipan berbasis TIK secara terus-menerus danberkesinambungan, sehingga KAMMI di tuntut untuk mengimplementasikan hal itu;  Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang baik sangat diperlukan transparansi dan akuntabilitas kinerja dari kepengurusan KAMMI secara internal dan eksternal yang ditandai dengan ketersediaan arsip yang autentik dan reliable  Dengan semakin matangnya proses berkehidupan organisasi membuka peluang untuk ikut berkontribusi dalam peluruskan sejarah bangsa Indonesia dengan lebih obyektif melalui informasi yang terekam dalam data yang valid.

1.2. Pencapaian Sasaran Strategis Untuk mencapai sasaran yaitu Mewujudkan usaha-usaha standarisasi kearsipan secara nasional di kepengurusan KAMMI, maka ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut : Strategi Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan, kekuatan, peluang dan tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut :

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

140

 Melaksanakan supervisi kearsipan di level KAMMI Pusat, wilayah dan daerah.  Mengimplementasikan SISTEM Informasi KAMMI yang komprehensif serta terintegrasi di seluruh wilayah dan daerah.

II. VISI MISI  Visi ”Mewujudkan Organisasi KAMMI yang Profesional Pembelajar , Mandiri, Dinamis dan Kokoh”  Misi :  Membangun Organisasi KAMMI yang Profesional  Melakukan Fungsi Supporting Organisasi KAMMI dalam Pencapaian Visi dan Misi Organisasi  Membangun Dinamisasi, Kemandirian dan Kekokohan Organisasi  Membangun pengembangan Keorganisasian Kader III. DESKRIPSI KERJA Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah ditetapkan ranah kerja sebagai berikut : 1. Domaint Kerja Biro Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional melaui pengembangan manajemen arsip/dokumen organisasi KAMMI yang modern. a. Sasaran  Terwujudnya pengelolaan arsip baik dinamis maupun statis yang efektif dan efisien;  erwujudnya efektifitas penyelenggaraan sistem kearsipan di setaip level kepungurusan KAMMI;  Meningkatnya preservasi arsip demi terwujudnya pemeliharaan, penataan dan keamanan arsip dari bahaya kerusakan fisik maupun informasinya; b. Indikator Kinerja Outcome  Adanya arsip yang merepresentasikan jumlah kader KAMMI secara factual;  Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartografi, yang dibuat yang berhubungan dengan sejarah dtiaan perjalanan KAMMI selama ini; c. Penilaian dan Akuisisi Arsip  Monitoring dan Penyelamatan Arsip  Penilaian dan Akuisisi arsip Setiap Periode kepengurusan  Penyelamatan dan pelestarian arsip pasca perpindahan kepengurusan untuk mengantisipasi miss link data.  Pelacakan dan penelusuran arsip Deklarasi Malang;  Penyelamatan dan pelestarian arsip Hasil Muktamar dan Mukernas setiap kepengurusan  Penyelamatan arsip tokoh /pelaku dan pegiat KAMMI dari setiap periode;  Perekaman para tokoh/pelaku sejarah pembentukan dan yang telah berkontribusi dalam sejarah gerakan KAMMI dengan wawancara audio dan visual; d. Pengolahan Arsip Statis

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

141

         

Pengolahan arsip konvensional Pendataan dan Inventarisasi arsip konvensional Setelah Pada setiap momentum dan event besar KAMMI; Pengolahan arsip foto; Pengolahan arsip film; Pengolahan arsip video Pengolahan arsip rekaman suara Pengolahan arsip microfilm; Pengolahan arsip elektronik Pengolahan dan ekspose arsip yang Pembuatan Sistem informasi KAMMI/ data base Kaderisasi;

2. Unit Kerja Biro ARSIP dan Sejarah A. Unit Kerja Dokumentasi Organisasi, Jaringan Alumni dan Publikasi Kegiatan Pendokumentasian  Mengarsipkan Data Kegiatan Departement yang beririsan KAMMI Pusat  Mengadakan, Mencatat dan Mengarsip Data dan Dokumen yang Berkaitan dengan Organisasi KAMMI Pusat  Mengarsipkan Hasil Laporan kerja, Evaluasi Kinerja dan Akreditasi KAMMI Daerah  Mengarsipkan tulisan/essay personal pengurus KAMMI Pusat baik dimedia internal dan eksternal Jaringan  Melakukan penelusuran dan pendataan alumni KAMMI Pusat  Bekerjasama dengan departemen dan biro terkait sehubungan dengan pendataan alumni KAMMI Pusat dan hal-hal yang dapat membantu terwujudnya jalinan alumni KAMMI yang kuat B. Unit Kerja Evaluasi dan Suporting Organisasi Evaluasi Organisasi  Menyiapkan data yang berhubungan dengan domaint evaluasi organisasi KAMMI Pusat  Menyusun parameter keberhasilan organisasi KAMMI Pusat berdasarkan data yang telah diquery dari sistem informasi KAMMI  Bekerjasama dengan departemen dan biro dalam melakukan fungsi evaluasi organisasi Supporting Organisasi  Mendukung, mengawasi dengan mempersiapkan data kearsipan, sehingga roda organisasi berjalan efektif dan efisien.  Membangun komunikasi antar deparemen dan biro sehingga terbangun sinergitas organisasi  Memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal sebagai pengambilan kebijakan alternatif berdasarkan data.

IV.

PROGRAM KERJA (Terlampir)

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

142

V.

DINAMIKA PERSONIL No.

Nama

Aktif

Non Aktif

Kendala

1.

Kamaludin

Aktif

-

2.

Purwo Hadi

Aktif

-

VI. EVALUASI, PROYEKSI DAN REKOMENDASI a. KAMMI harus mampu mengimplementasikan mekanisme penyelenggaraan organisasi secara ideal. Indikator-indikator keberhasilan organisasi dalam pencapaian visi misinya harus mampu didefinisikan sehingga KAMMI dapat memetakan positioningnya hari ini dan memproyeksi masa depannya. Dengan adanya indikator keberhasilan organisasi, KAMMI dapat membangun tahapan proses yang harus dilalui ke depannya. Tantangan KAMMI dalam pengelolaan organisasinya ke depan adalah kemampuan mengelola jaringan nasional KAMMI dengan lebih profesional b. Perlunya penguatan infrastruktur gerakan terkait dengan penataan, pengembangan, dan pendampingan Wilayah dan daerah. c. KAMMI harus mampu mendorong terbangunnya soliditas alumni dalam suatu wadah yang memiliki kekuatan sosial politik di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini karena semakin bertambahnya usia organisasi dan alumni.

Perlunya membangun kesolidan bukan hanya ketika berada di kampus pada saat menjadi mahasiswa. Kebersamaan para mantan aktivis KAMMI dalam suatu jaringan alumni cukup penting artinya untuk menciptakan ruang gerak pasca kampus. Forum alumni KAMMI menjadi wadah yang efektif untuk eksaminasi publik yang lebih luas bagi anggotany hal ini harus didukung dengan database alumni yang lengkap. d. Kepengurusan selanjutnya diharapkan Menyempurnakan Sistem Informasi dan data base KAMMI (SIAP KAMMI) yang baru mencapai versi 1.6 yang disesuaikan dengan yang beralamat kebutuhan http://siapkammi.org VII. LAPORAN KEUANGAN Terlampir VIII.

KESIMPULAN dan PENUTUP Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami buat sebagai referensi pembelajaran kepengurusan selanjutnya. Kami sadar bahwa dalam perjalanan kepengurusan biro pengembangan organisasi mengalami pasang dan surut yang tak lepas dari salah dan khilaf setiap anggotanya. Kelebihan dan kekurangan yang kami miliki bisa dijadikan evaluasi yang semakin mengokohkan kepengurusan KAMMI Pusat selanjutnya. Dan di kesempatan ini, kami selaku pengurus biro pengembangan organisasi memohon ampun kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada seluruh jajaran KAMMI Pusat dan KAMMI se-Indonesia atas amanah yang diberikan kepada kami yang masih jauh dari harapan.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

143

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA UMUM PP KAMMI PERIODE : 2011-2013 KATA PEMBUKA I. PENDAHULUAN Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Al-Baqarah: 282) Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, segala puji hanya milik Allah, Sang Penguasa alam semesta, semoga Allah senantiasa memberikan karunia, rahmat, dan kekuatanNYA kepada kita semua untuk mewujudkan segala harapan dan impian dari pribadi maupun organisasi KAMMI ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semua yang setia hingga akhir zaman..Amin Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Memasuki pertengahan 2013 ini sudah dua tahun kepengurusan KAMMI Pusat ini berlangsung. Banyak harapan, gagasan, semangat dari semua kader KAMMI tertuang disana, tentunya tidak hanya berhenti sampai disini saja. Karena kita semua mempunyai harapan besar agar KAMMI bergerak lebih dinamis, dan terus berkembang, baik dalam gagasan maupun dalam perencanaan, dan implementasi yang strategis. Semoga LPJ sebagai bendahara umum ini, menjadi sebuah muhasabah agar KAMMI Pusat kedepan menjadi semakin lebih baik lagi…

II.

VISI MISI Visi: “Terciptanya stabilitas keuangan yang mandiri, transparan dan mandiri sebagai Organisasi mandiri.

Misi: 1. Mengelola keuangan secara berkala, intensif, dan akuntabilitas, 2. Menghimpundan mensinergikan seluruh potensial financial yang tidak mengikat

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

144

III. awal.

IV. -

DESKRIPSI KERJA Uraikan konsep kerja dan fungsi divisi sesuai dengan desain yang dirancang di

PROGRAM KERJA Cashflow Standarisasi keuangan keuangan Manajemen keuangan terpadu

V.

DINAMIKA PERSONIL No.

Nama

Aktif

Non Aktif

Kendala Pindah ke Bidang KP (akhir mei 2012)

1.

Luthon Al Faridhu

V

-

2.

Tatang Yusuf I.

V

-

3.

Ajeng Widyasari P.

V

-

VI. EVALUASI, PROYEKSI DAN REKOMENDASI - Pencatatan dan membiasakan pengurus KAMMI membuat laporan Keuangan harian dan laporan keuangan pasca kegiatan - Penggunaan PSAK No. 45 pada Laporan Keuangan PP KAMMI, KAMMI Wilayah, KAMMI Daerah, KAMMI Komisariat - Memetakan Donatur di setiap wilayahnya masing-masing - Adanya studi banding antar daerah maupun wilayah mengenai keuangan dan pengembangan Donatur, VII. LAPORAN KEUANGAN (Terlampir) VIII.

KESIMPULAN dan PENUTUP Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin Segala puji hanyalah milik Allah semata. Semoga LPJ ini dapat kita jadikan muhasabah bersama untuk kebaikan kedepan.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

145

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BIDANG PEMBINAAN KADER PP KAMMI PERIODE : 2011-2013 KATA PEMBUKA I. PENDAHULUAN Alhamdulillahhirabbil’alamin, puji dan syukur hanya untuk Allah semata.

Shalawat dan salam tetap kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah, Muhammad shallallahu ’alaihi wasallam.

Proses pegkaderan yang berjalan di KAMMI selama tiga belas tahun terakhir mengalami perkembagan yang sigifikan. Selama kurang lebih satu tahun terakhir, KAMMI berikhtiar untuk menggunakan Manhaj Kaderisasi KAMMI 1431 H. Manhaj kaderisasi saat ini adalah manhaj yang dikembangkan dengan menekankan penguatan kompetensi dan atau kapasitas kader sesuai degan kondisi zaman.

Pada kesempatan ini kami team kaderisasi memberikan apresiasi yang besar kepada seluruh kader di komsat, kamda, kamwil seluruh tanah air, didalam negeri maupun diluar negeri, dalam menjalankan amah konstitusi KAMMI dengan penuh semagat dan cintanya, dan tentu manhaj kaderisasi ini tak akan mampu direalisasikan jika tidak ada dukungan dari seluruh pengurus komsat seluruh Indonesia, kamda dan kamwil, tentunya penghargaan yang tak terhingga kami berikan juga kepada seluruh pengurus kaderisasi seluruh nusantara baik dari tinngkat komsat – kamwil dan team kaderisasi pusat serta rekan – rekan pimpinan dan pengurus pusat.

Oleh karena tantangan interal dan eksternal begitu besar terhadap peningkatan dan pengembagan kader KAMMI dari berbagai sector kehidupan, kami berharap pada Muktamar kali ini meminta masukan dan saran dari rekan-rekan seperjuangan di seluruh nusantara terhadap keberjalanan kaderisasi KAMMI kedepan yang lebih baik.

II. VISI MISI VISI Meningkatkan Kapasitas dan Kredibilitas Kader KAMMI MISI 1. Penguatan kapasitas dan Kredibilitas Kader KAMMI 2. Pelaksanaan manhaj kaderisasi KAMMI III. DESKRIPSI KERJA MENGGUNAKAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Pelaksanaan Manhaj dengan benar dan baik 2. Penyiapan Tim Internal dan Eksternal dalam pelaksanaan Manhaj 3. Pembuatan kalender akademik tarbiyah KAMMI 4. Pembuatan Sistem Koordinasi dan Komunikasi Nasional yang efektif 5. Pembuatan Tim Akreditasi Nasional 6. Menjalankan Manhaj dengan baik dan lengkap.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

146

MENGGUNAKAN ANALISA SWOT KEKUATAN Adanya Manhaj Kaderisasi KAMMI yang integratif.

Kader KAMMI disemua struktur yang cukup solid.

Supporting System Internal dan Eksternal Kalender Pendidikan KAMMI Memiliki Alur Komunikasi Nasional Memiliki Tim Akreditasi Nasional KELEMAHAN Pengurus belum fokus PELUANG Jumlah kampus di Indonesia semakin banyak Semakin banyaknya kesadaran akan kebutuhan keislaman di masyarakat ANCAMAN Adanya isu terorisme, NII sehingga di beberapa kampus organisasi Keislaman ditakuti mahasiswa IV.

PROGRAM KERJA (Terlampir) IV. DINAMIKA PERSONIL No.

Nama

Aktif Non Aktif Kendala

1

Maukuf

√

2

Saras Pramudya

√

3

Syahril Ubaidillah

√

4

Yumoroni

√

5

Diah Murti

√

6

Habibah

√

7

Syamsudin Kadir

√

Jarak

V. EVALUASI, PROYEKSI DAN REKOMENDASI Rekomendasi Dari Kaderisasi Pusat Pada Saat Rapimnas Bandug (Lembang) 1. Setiap Pengurus Pusat harus memiliki binaan minimal 1 halaqoh.

2. Setiap Ketua KAMWIL dan Sekertaris Jenderal harus memiliki binaan minimal 1 halaqoh.

3. Setiap Ketua dan Staff Kaderisasi KAMWIL harus memiliki binaan minimal 1 halaqoh.

4. Setiap Ketua KAMDA, Sekertaris Umum dan Ketua Kaderisasi KAMDA harus memiliki binaan minimal 1 halaqoh.

5. Terlaksanakannya Training Pengkader Wilayah dan Daerah berbasis wilayah dan daerah dengan targetan terbentuknya Team Instruktur Wilayah dan Daerah.

6. Terealisasinya Dauroh Pemandu KAMMI di masing masing daerah dengan target seluruh agenda Madrasah KAMMI bisa dipegang oleh Kader KAMMI.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

147

Rekomendasi Loknas Kaderisasi (Komplek / Aula Perumahan DPR-RI-Jakarta) 1. Evaluasi Sistem Rekrutmen 2. Memperjelas medan gerak siyasi profesi kaderisasi 3. Bergerak satu frekuensi satu pemikiran (manhaj) 4. Rekrutken harus disesuaikan dengan polanya, Kampus yang berbasis bukan negeri (besar) agak sulit untuk DM1 3 hari. Perlu ada penyesuaian 5. Mencari pola bagaimana rekrutmen ini mampu memikat mahasiswa untuk ikut bersama kammi.

6. Pelaksanaan DM tidak boleh mengurangi isi dari manhaj 7. Membuat SOP DM1-DM3 .

8. Perubahan Manhaj 5 tahun sekali.

9. Sederhanakan DM1, 10. Manhaj disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing Rekomendasi Internal Rapimnas (Jogja) 1. Pemenuhan training pemandu, Training instruktur ( revitalisasi kembali TPN ) dan dipelopori dari pusat.

2. Membuat Manajemen Evaluasi Kinerja Kaderisasi ( di implementasikan dengan system SIAPKAMMI dan angket ) 3. Ada list nama pemateri di setiap daerah untuk mengisi kegiatan dauroh.

4. Membuat wadah untuk menunjang kepakaran kader kammi sesuai dengan kompetensi.(follow up siap kammi ) 5. Memperbanyak rekrutmen. Target 20ribu pertahun.( sudah dalam radar ) 6. Perlu ada menejemen pelaksanaan Pengelolaan AB3, karena saat ini pengelolaan tersebut stagnan 7. Segera Membentuk LAK Nasional dan diturunkan ke daerah â&#x20AC;&#x201C; daerah ( follow up siapkammi ) 8. Perlu ada Jaulah Khusus untuk memonitoring dan evaluasi manhaj KAMMI ( berkelanjutan ) 9. Format / SOP Monitoring dan Evaluasi Kader ( ada di siapkammi ) 10. Perlu ada komunikasi ke tetangga untuk menyesuaikan atau mengkondisikan terkait manhaj dan konstitusi KAMMI dalam pengelolaan kader KAMMIâ&#x20AC;Ś 11. Perlu ada SANKSI yang jelas terhadap pelanggaran manhaj KAMMI. 12. Perlu pengadaan buku untuk kader di daerah ( dilengkapi tahun selanjutnya ) 13. Format Kalender di distribusikan ke wilayah dan daerah 14. PP perlu membuat rangkuman dari buku-buku bacaan kader KAMMI, dan di publish di media internal ( on progress ) 15. Standarisasi format materi (slide materi) ( mulai di kerjakan ) 16. Perlu di buat RAPORT Kader ( siapkammi ) 17. Standar akreditasi ( siapkammi dan dimanhaj) 18. Mekanisme Kontrol Instruktur dan Pemandu (kedepan ) 19. Perlu ada silabus sebagai turunan dari manhaj KAMMI ( on progress ).

VI. LAPORAN KEUANGAN Terlampir

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

148

VII.

KESIMPULAN dan PENUTUP Alhamdulillahhirabbilâ&#x20AC;&#x2122;alamin, meski banyak kendala internal yang belum mampu terpecahkan, namun tim kaderisasi telah menyelesaikan beberapa program strategis selama kepengurusan. Kami menyadari sepenuhnya dengan kerendahan hati, bahwa keterbatasan dan pengalaman selama periode kepengurusan ini harus dijadikan pelajaran oleh generasi berikutnya.

Pelajaran tersebut penting guna terciptanya proses amal jamaâ&#x20AC;&#x2122;i antar generasi kepengurusan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kekhilafan dan kekurangan kita serta membimbing kita kepada jalan yang diridlai-Nya. Amiin yaa Mujiibassailiin.

Ketua Bidang Pembinaan Kader ttd Maukuf Masykur

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

149

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK PP KAMMI PERIODE : 2011-2013 KATA PEMBUKA Segala puji hanya milik Allah SWT Rabb semesta alam yang dalam genggamanyalah segala sesuatunya bermula dan dengan seizinnyalah segeala sesuatu terjadi di muka bumi ini, maka patutlah kita senantiasa bersyukur dengan berdzikir kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikannya terutama nikmat iman, islam dan sehat sehingga sampai detik ini kita masih bias merasakan manisnya ukhuwah dalam rajutan dakwah Shalawat dan salam kami sampikan kepada Rasulullah SAW. Sang penyampai risalah dan qudwah hasanah yang ketauladannya tak akan lapuk ditelan zaman, senantiasa terpelihara sampai hari akhir salah satu tujuan dakwah beliau adalah menyempurnakan akhlak yang baik(saleh). Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang senantiasa memperbaiki akhlaknya. â&#x20AC;&#x153;Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab dan timbanglah amal perbuatan kamu sebelum amal itu ditimbangâ&#x20AC;?

Sejauh apapun kapal berlayar pasti akan berlabuh , berlabuh untuk menyelesaaikan sebuah peralanan untuk selamanya ataupun sekedar beristirahat mengambil jeda waktu untuk beristirahat sejenak, mengisi bahan bakar dan logistic untuk melanjutkan perjalanan serta yang terpenting adalah mengevaluasi perjalanan yang telah dilalaui dan mengukur perjalanan yang akan dihadapi. Mengukur dan mengevaluasi diri menjadi hal yang penting agar dapat meperbaiki segala kekurangan dalam perjalanan yang telah dilewati. Seperti halnya itu pula perjalanan dalam kepungurusan PP KAMMI ini harus berhenti sejenak untuk mengevalusi dan merancang perjalanan yang lebih baik kedepannya.

Ikhwah Fillah tanpa terasa periode kepengurusan ini sudah sampai dibatas waktu yang harus diakhiri, belum banyak yang mampu kami lakukan dan masih banyak kekurangan dalam setiap pelaksanaan amanah yang diberikan namun pertangungjawaban-pun harus dilakukan walau dengan segala kekurangan dan khilaf yang pernah terjadi, maka izinkanlah semoga dalam pertangungjawaban ini menjadi hisab kami di dunia sebelum kami di hisab diakhrat kelak.

I.

PENDAHULUAN Reformasi telah melahirkan perubahan besar dalam bangsa ini, perubahan iklim bernegara dari nuansa yang otoriter menuju nuansa yang lebih demokratis. Akan tetapi perubahan itu seakan tidak memberikan dampak yang berarti bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Masih banyak celah yang harus dibenahi dalam system bernegara di bangsa ini terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Maka dua hal inilah yang menjadi focus pembahasan, pengkajian dan juga pengawalan dalam menyuarakan dan menuntut perbaiakan dalam dua hal terebut untuk perbaikan bernegara menu ju kesejahteraan rakyat.

Isu penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi ini menjadi tema besar yang diangkat dari awal kepengurusan sehingga dalam semua kegiatan kajian, diskusi public bahkan aksi dua tema besar inilh yang menjadi dasar pisau analisis dan tuntutan yang selalu disuarakan dalam periode kepengurusan ini.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

150

II. VISI dan MISI Visi Mendorong dan mendesak penegakkan hukum dan pembenrantasan korupsi di Indonesia Misi Melakukan pengkajian tentang aturan hukum dan tata acara hukum di Indonesia.

Melakukan sosialisasi dan pencerdasan kepada kader dan masyarakat tentang perkembangan terkini penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menyuarakan dan mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia III. DESKRIPSI KERJA Melakukan pengkajian dan diskusi di internal maupun di eksternal dalam rangka membangun opini public tentang isu sentral yang menjadi focus gerak PP KAMM periode ini. Tidak lupa melakukan aksi lapangan dalam menyuarakan, mendesak dan mengadvokasi masyarakat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi IV. PROGRAM KERJA 1. Diskusi rutin internal (bulanan) 2. Diskusi public (tentative) 3. Aksi lapangan 4. Kajian RUU dalam prolegnas V.

DINAMIKA PERSONIL Diawal periode ini kepungurusan bidang Kebijakan Publik dinahkodai oleh akhuna Noval Abudzar. Berbagai rencana sudah dirancang, dibahas dalam muskernas dan diadikan Program kerja nasional untuk satu periode kepengurusan atau 2tahun masa jabatan. Namun dalam perjalanannya berbagai dinamika muncul, mulai kurang aktifnya personil sampai dengan konflik antar pengurus, akan tetapi ada hal yang sangat krusial yaitu ada kurang baiknya kordinasi dan komunikasi yang dikarenakan karna tumpang tindihnya peran dalam struktur kepengurusan.

Akhirmnya setelah berjalan satu tahun masa kepengurusan terjadi sebuah dinamika kepengurusan serta desakan dari beberapa pihak makan dilakukan perombakan kepengurusan yang begitu cepat dikarenakan tuntutan aksi penyikapan saat momentum akan dinaikkannya harga BBM. Setelah dilakukan pembahasan di dalam kepengurusan PP KAMMI akhirnya ana diamanahkan untuk menahkodai bidang kebijakan publik dipertengahan periode.

Dengan berbagai keterbatasan dan kondisi personal masing-masing pengurus,akhirnya kami mampu menyelesaikan amanah ini dengan program-program sederhana dan fokus kepada isu-isu straegis yang diamanatkan oleh Ketua Umum KAMMI. Yaitu â&#x20AC;&#x153;Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsiâ&#x20AC;?. Namun dalam perjalanannya beberapa isu keumatanpun kami angkat, dibantu oleh KAMMI Daerah di wilayah Megapolitan. Masih banyak hal yang belum dapat kami lakukan, bahkan banyak kekurangan dan kelalaian dalam menjalankan amanah ini, izinkan kami meminta maaf semoga ini bias menjadi amal kebaiakan untuk bekal diakhirat.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

151

VI. PROYEKSI dan REKOMENDASI KAMMI dan Kepemudaan Pada pertengahan oktober nanti undang-undang kepemudaan akan memasukin masa relisasi berlakunya undang-undang tersebut. Dengan berbagai kontroversi yang ada dan penolakan dari banyak pihak ternyata tidak ada satupun yang mampu mebatalkan untuk berlakunya undang-undang ini. Peluang dan tantanganpun muncul dari belakunya undang-undang kepemudaan pertengahan oktober nanti, hal yang paling krusial adalah batas umurmaksimal 30tahun yang berlaku sebagai seorang pemuda atau keaktifan dalam organisasi kepemudaan. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki SDM berusia muda yang banyak ini menjadi peluang untuk masuk kedalam semua organisasi kepemudaan yang selama ini didominasi oleh golongan tua, lebih khusus masuk kedalam unsur KNPI disetiap tingktan.

KAMMI dan transisi kepemimpinan Kepengurusan KAMMI kedepan akan mengjadapi momentum transisi kepemimpinan bangsa, menjadi keharusan KAMMI untuk mengambil peran didalamnya, mengawal rezim ini sampe akhir periode dan mengawal prosesi transisi kepemimpinan melalui Pemilu agar dapat memastikan munculnya pemimpin alternative yang mampu membawa perubahan untuk bangsa dan bernegara. Serta mengawal prosesnya agar berlangsung dengan bersih dan mengurangi kecurangan yang timbul. Harapan besar agar bias melahirkan kepemimpinan yang bersih dengan cara-cara yang bersih pula.

KAMMI dan RUU Ormas Walaupun Undang-undang ini urung disahkan karna berbagai kontroversi penafsairan dalam penerapannya, namun semangat menjadikan KAMMI sebagai Ormas besar harus mampu menyesuaikan dan memenuhi prasyarat tersedian dan persebaran cabang diseluruh propinsi dan kabupaten/kota sebagai Ormas nasional. Sebelum dilanjutkannya keaah pengesahan alangkah baiknya ini dijadikan momentum untuk memperbesar jaringan KAMMI di daerah KAMMI dan Gerakan Politik Momentum perhelatan Politik lima tahunan(PEMILU) bukan untuk dihindari ataupun menjadikan ini peluang untuk mobilitas vertical akan tetapi penguatan kompetensi kader dalam kerangka politik nilai tidak semata dalam politik praktis menjadi sangat penting untuk keberlanjutan gerak KAMMI pasca melewati momentum PEMILU. Hal ini harus menjadi perhatian serius agar KAMMI esok tidak terlena berkiprah dalam kancah PEMILU sebagai momentum politik, namun kebutuhan kompetensi ini sagat diperlukan sebagai keberlanjutan peran serta KAMMI maupun kdernya dalam perbaikan bangsa.

Ada beberapa rekomendasi yang ingin kami sampaikan yang lebih bersifat teknis untuk kepengurusan kedepan: 1. Membagi focus dalam bidang KP menjadi bidang-bidang yang jauh lebih spesifik agar mampu melakukan pembahasan, pengkajian serta penyikapan yang lebih komperhensip dalam setiap persoalan bangsa 2. Kepemahaman tentang medan Jakarta sangat penting dalam bidang ini bukan hanya karna pemahaman speaifikasi kompetensi tertentu, (ketua bidang harus yang punya penglaman di Jakarta) 3. Kemampuan teknis lapangan untuk membangun jaringan dan mobilisasi menjadi hal utama tidak hanya sekedar dilaektika

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

152

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BIDANG PENDIDIKAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PP KAMMI PERIODE : 2011-2013 KATA PEMBUKA I. PENDAHULUAN Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur pada Allah SWT kepengurusan PP KAMMI periode 20112013 telah berakhir saatnya kami menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas kerja-kerja yang telah kami lakukan. Kami menyampaikan jazakallah khoiron katsira atas upaya dan kerjasama rekan-rekan Pengurus PP KAMMI khususnya pada bidang HLN dan Pendidikan PP KAMMI. Serta beberapa pihak yang telah mensukseskan program-program HLN dan Pendidikan PP KAMMI. Akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan di dalam pelaksanaan program kerja HLN dan pendidikan PP KAMMI selama ini.

Di awal kepengurusan personel HLN PP KAMMI terdiri dari beberapa orang yaitu : Sofyardi Rahmat,Faisal Fadly, Wiwid Yulisetyo, Mukhtarudin, Muadzin dan Okta Undang. Di dalam perkembangannya HLN PP KAMMI mengalami perubahan nama dan Personel, sejak Februari 2012 bidang HLN menjadi HLN dan Pendidikan PP KAMMI. Selain berubah nama HLN juga mendapat personel baru yaitu Adhe Nuansa Wibisono dan Muhammad Fadhil Mulahela. Kondisi tiap personil dapat dilihat dalam bagan di dalam laporan pertanggung jawaban ini.

II. VISI MISI • Mengangkat peran dan kiprah KAMMI di tataran Luar negeri • Mempromosikan keberadaan KAMMI kepada lembaga kepemudaan di Luar Negeri III. DESKRIPSI KERJA Bidang Hubungan Luar Negeri a. Mengkoordinir departemen kerjasama luar negeri,departemen jaringan pelatihan luar negeri, dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang b. Membuat laporan kinerja secara periodik,sekurang-kurangnya pada Rapat BPH c. Bersama departemen kerjasama luar negeri,departemen jaringan pelatihan luar negeri menterjemahkan panduan kerja Nasional KAMMI di dalam program kerja bidang d. Dalam menjalankan tugasnya dapat mengangkat staf atas persetujuan ketua umum e. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

IV. PROGRAM KERJA Terlampir

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

153

V. DINAMIKA PERSONIL No.

Nama

Aktif

Non Aktif X

Kendala

1

Ahmad Fadli

Menjadi Dosen di IPB Sibuk mengajar dan penelitian

2

Sofyardi Rahmat

3

Muadzin

X

Sibuk Kuliah dan Mengajar

4

Wiwid Ningrum

X

Mengikuti Suami Keluar Negeri

5

Faisal Fadly

X

Sibuk Kerja

6

Okta Undang

X

7

Adhe Nuansa Wibisonao

X

8

Muhammad Fadhil

X

X

VI. EVALUASI, PROYEKSI DAN REKOMENDASI Kegiatan yang sudah dilakukan : 1. Bulan Mei 2011 mengikuti ASEAN Peoples Forum Jakarta 2. Bulan Juni 2011 Mengikuti Asia Pacific Forum For Palestine Jakarta 3. Bulan Juni 2011 Menghadiri Kegiatan Angkatan Belia Islam Malaysia 4. Bulan Juli-September 2011 Melakukan pendataan terhadap Kedutaan dan lembaga Internasional yang berbasis di Jakarta 5. Bulan November 2011 Menghadiri Diskusi tentang Palestina di Kantor PBB Jakarta 6. Bulan Januari 2012 berkunjung ke Kedubes AS 7. Bulan Februari 2012 Mengikuti Diskusi tentang Islam di Amerika di Pusat Kebudayaan AS Jakarta 8. Bulan Maret 2012 Berkunjung ke KPK 9. Bulan April 2012 Berkunjung ke Kedutaan Besar Palestina 10. Bulan April 2012 Melakukan diskusi tentang Palestina dengan pembicara Faisal Assegaf 11. Bulan Mei 2012 Berdiskusi bersama Pembina KAMMI UNJ tentang RUU PT 12. Bulan Juni 2012 Berkunjung ke Komnas HAM Jakarta 13. Bulan Juli 2012 Berkunjung ke Kedubes Turki 14. Bulan Agustus 2012 Menghadiri Diskusi di Sekretariat ASEAN Jakarta 15. Bulan Oktober 2012 Menghadiri ASIAN Security Forum Jakarta 16. Bulan November 2012 Menerima Kunjungan dari Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

154

17. Bulan Desember 2012 Berdiskusi dengan David Pickus Dosen di Arizona State University 18. Bulan Januari 2013 Berkunjung ke Malaysia.

19. Bulan Maret 2013 Menerima Kunjungan dari PEPIAT Malaysia.

Berdasarkan apa yang kami jalani selama ini, bidang HLN PP KAMMI layak untuk dipertahankan dalam kepengurusan yang akan datang. Karena kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan pihak kepemudaan di Luar Negeri sangat luas. Kami juga menyampaikan saran agar kepengurusan HLN PP KAMMI ke depan memiliki kemampuan jaringan dan bahasa asing yang baik.

VII. LAPORAN KEUANGAN Terlampir VIII.

KESIMPULAN dan PENUTUP Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga Allah memberikan rahmatNya bagi kita semua dan memaafkan segala dosa yang telah kita lakukan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Mei 2013 Ketua Bidang HLN dan Pendidikan PP KAMMI Ttd Sofyardi Rahmat

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

155

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PP KAMMI PERIODE : 2011-2013 KATA PEMBUKA I. PENDAHULUAN Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan wadah bagi Muslimah KAMMI untuk mengaktualisasikan visi, misi, serta program kerja Muslimah KAMMI. Menggunakan kata pemberdayaan perempuan karena mengacu pada kementrian terkait dengan bidang tersebut, yakni Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, oleh sebab bahwa mengelola KAMMI merupakan miniatur sebuah negara.

Maka diharapkan, keberadaan Bidang Pemberdayaan Perempuan KAMMI dapat menjadi solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia pada umumnya, dan Muslimah Indonesia khususnya dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai perjuangan Islam.

Dalam perjalanannya, Bidang Pemberdayaan Perempuan PP KAMMI di bawah kepemimpinan Emi Rahyuni mengalami banyak kendala, di antaranya beberapa pengurus yang tidak berdomisili di Jakarta. Kendati demikian, hal tersebut tidak mengendurkan semangat pengurus untuk berkomunikasi secara intensif dengan memanfaatkan berbagai media yang ada. Sebagai pengurus, kami sadar bahwa masih banyak hal yang belum maksimal kami laksanakan, beberapa program kerja yang masih belum tersentuh. Tapi semoga dengan segala kekurangan yang dimiliki, Bidang Pemberdayaan Perempuan PP KAMMI dapat memberikan sedikit manfaat bagi Muslimah-muslimah KAMMI di seluruh PD/PW Indonesia, juga perempuan Indonesia secara umum tentunya. Kebaikan-kebaikan yang telah kami lakukan, mohon untuk diteruskan dan dicontoh, namun jika ada kekeliruan dan kekhilafan mohon pula untuk dimaafkan dan tidak diikuti.

Pada akhirnya, kepada Muslimah KAMMI di seluruh Indonesia, jangan pernah ragu untuk untuk menerima amanah sebagai Pengurus Pusat KAMMI dan berdomisili di Jakarta. Amanah bukan untuk dicari, tapi ketika diberi janganlah lari. Yakinlah bahwa Allah akan menolong orang yang menolong agama-Nya. Pun kepada BPP’s crew, terimakasih telah membersamai BPP hingga akhir masa jihad. Perbedaan pendapat, bahkan gesekan hati yang tak terhindarkan selama berjuang bersama semoga makin membuat kita dewasa dalam bergerak. Semoga KAMMI senantiasa di hati-hati kita, dimanapun esok kita berproses dan semoga ukhuwah kita tetap terjalin karena Allah.

Ukhty Mega, Mitha, Jun, Iis, Lilah, Asih, Diah, Indri dan Irma.

II. VISI MISI VISI ”Mengembangkan karakterke pemimpinan perempuan KAMMI, baik internal maupun eksternal” MISI 1) Menguatkanperandanfungsimuslimahdalambidang publik dan domestik 2) Mengkajidanmenyikapitantangandangerakanperempuandenganperspektif Islam 3) Menjalinaliansistrategisdengantokoh dan organisasiyangmempunyaitujuan yang sama

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

156

III. DESKRIPSI KERJA a. Menterjemahkan Panduan Kerja Nasional KAMMI dalam program kerja bersama dengan departemen kajian advokasi dan pengembangan perempuan dan departemen jaringan dan informasi perempuan b. Mengkoordinasikan departemen advokasi dan pengembangan potensi perempuan dan departemen informasi dan jaringan lembaga perempuan c. Membuat dan menyusun program kerja bidang d. Membuat laporan kinerja secara periodik,sekurang-kurangnya pada rapat BPH e. Dalam menjalankan tugasnya dapat mengangkat staf atas persetujuan ketua umum f. Bertanggung jawab kepada ketua umum IV. PROGRAM KERJA (Terlampir) V. DINAMIKA PERSONIL No Nama

Aktif

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif

Emi Rahyuni Irma Budiarti Sukmawati Endang Dzunuraini Sahlan Indriani Agustina Iis Purwaningsih Lillah HS. Fransiska Sukmadewi Megawati Asih Supriatin Pramitha Sari Diah Imas S

Non Aktif

Kendala Sering meninggalkan Jakarta Domisili Luar Jakarta Kerja Domisili Luar Jakarta Kerja Dimisili Luar Jakarta Menikah Menikah Menikah

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI 1. Jumlah Pengurus BPP Minimah 10 Orang (5 orang pengurus tetap, 5 Orang pengurus Magang) 2. Meneruskan Program Kerja yang belum terlaksana pada kepengurusan 20112013 3. Pengurus BPP berdomilisi di Jakarta 4. Menarik Beberapa Pengurus Muslimah Daerah Untuk Magang, sekaligus untuk menjadi tenaga teknis.

5. Pengurus yang di tunjuk harus benar benar siap berkomitment selama masa kepengurusan.

6. Mengadakan Basecamp BPP/ Akhwat PP KAMMI VII. LAPORAN KEUANGAN (Terlampir ) VIII.

PENUTUP Sejarah telah membuktikan kiprah wanita mukmin dalam menguatkan kepemimpinan para pemimpin dunia. Sebutlah, Asiyah istri Firâ&#x20AC;&#x2122;aun, Maryam ibunda Isa a.s, Ummul Mukminin Khadijah r.a, hingga para putri-putri mukmin seperti Fatimah

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

157

binti Rasulullah dan Asma’ binti Abu Bakar, beberapa di antara mereka bahkan sudah diabadikan di dalam hadits Rasulullah sebagai para wanita penghuni surga.

Di sisi lain banyak sekali wanita mukmin maupun nonmuslim yang juga menjadi para pemimpin kelas dunia seperti Ratu Balqis, Aisyah r.a, hingga Bunda Theresa, Benazir Butho, Margaret Thatcher, atau Aung San Suu Kyi. Peran menguatkan para pemimpin dunia atau menjadi pemimpin itu sendiri jelas bukan peran mudah, perlu kombinasi pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang tentu saja hanya bisa didapatkan melalui kerja keras dan proses belajar yang terus–menerus.

Muslimah KAMMI semoga terus menjadi sarana da’wah dan pembelajaran untuk melahirkan para pemimpin muslimah yang muntijah. Insya Allah.

Jakarta, Mei 2013 Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Ttd Emi Rahyuni

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

158

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BIDANG HUMAS PP KAMMI PERIODE 2011-2013 KATA PEMBUKA Puji syukur kepada Allah SWT atas berbagai limpahan rahmat dan karunianya sehingga di akhir kepengurusan ini, kami dari Tim Humas PP KAMMI diberikan kesempatan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk laporan kinerja selama ini. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, pemimpin yang agung, ayah yang berani, mujahid yang mencontohkan sifat kenegarawanan dan pribadi terbaik yang layak menjadi teladan umat manusia. Tak lupa kepada sahabat, keluarga dan semoga kita menjadi pengikut yang istiqomah dalam ajaran Islam hingga akhir zaman.

I. PENDAHULUAN Mereka adalah anak-anak muda yang telah beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami tambahkan petunjuk kepada mereka.” (Al-Kahfi : 13) Mudah-mudahan saja kita berada didalam barisan anak-anak muda ini.......

Dalam kesempatan itu, sungguh tak mudah membuat sebuah evaluasi atas kinerja yang dirasakan membutuhkan lagi kesadaran nyata, sebab kerja besar tak dapat dituntaskan dalam waktu singkat. Namun, Alhamdulillah berkat dukungan dan kerja keras para rekan-rekan seperjuangan di Humas PP KAMMI 2011-2013, segala tantangan dan tugas yang ada sedikit banyak dapat terselesaikan meski tidak dalam tahap yang paripurna. Tentu saja tidak dapat dikatakan sempurna, disebabkan kerja kepengurusan Humas seperti pembuatan Untuk itu, kiranya penting disampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Akh Muhammad Ilyas Lc selaku Ketua Umum PP KAMMI 2011-2013, Akh Eric Setiawan (Kepala Bidang Komunikasi Publik PP KAMMI 2011-2013), segenap jajaran pimpinan PP KAMMI 2011-2013, seluruh kader KAMMI dimanapun berada, teman-teman seperjuangan di sekretariat PP KAMMI 2011-2013 (Agus Subagio, Jusman Dalle, Pangi Syarwi, Muhammad Soleh, Riyan Fajri, Sukria Wijaya, Liyuda Saputra, Tatang, Arbie dan lainnya).

Tak lupa, dengan segala rasa hormat perlu disampaikan rasa terima kasih mendalam kepada rekan-rekan seperjuangan di Humas PP KAMMI 2011-2013 (Edi Kurniawan, Jusman Dalle, Zahra, Supardi, Iqbal Ferdiansyah) Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan dan distribusi kecintaan serta kinerja antum selama mengabdikan diri dalam serpihan sejarah keperngurusan PP KAMMI 2011-2013.

“KAMMI adalah anak-anak muda yang dibesarkan sejarah dan harus mencatat kepemimpinan yang baik dalam sejarahnya. Semoga.”

II. VISI MISI Visi : Menjadi humas gerakan yang mampu bergerak progresif dan unggul dalam pencitraan, penokohan dan pembangunan jaringan untuk eksistensi dakwah KAMMI.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

159

Misi : 1. Mencitrakan secara positif para pengurus PP KAMMI dan kegiatan PP KAMMI secara massif sehingga terbentuk pencitraan positif terhadap kinerja kepengurusan PP KAMMI 2. Menguatkan penokohan para pengurus PP KAMMI dalam skala nasional melalui jaringan media maupun kegiatan pendukung lainnya.

3. Melebarkan dan menjaga eksistensi jaringan PP KAMMI di ranah masyarakat, media dan kampus.

IV. DESKRIPSI KERJA Secara garis besar fokus kerja departemen humas adalah pembentukan jaringan dan pencitraan KAMMI. Departemen Humas bertugas untuk membangun jaringan baik secara personal maupun lembaga di luar KAMMI sehingga dapat tercipta sinergitas dengan KAMMI di masa mendatang.

Selain itu departemen humas memiliki tugas untuk mencitrakan KAMMI baik kepada pihak internal maupun eksternal KAMMI sehingga dapat menimbulkan kesan yang positif dari KAMMI kepada masyarakat.

V. PROGRAM KERJA (Terlampir) VI.

DINAMIKA PERSONIL

No.

Nama

Aktif

1

Eric Setiawan

Aktif

2

Inggar Saputra

Aktif

3

Supardi

4

Zahra Choiri

5

Iqbal Ferdiansyah

6

Edi Kurniawan

Aktif

7

Jusman Dalle

Aktif

Non Aktif

Kendala

Non Aktif

Sibuk bekerja

Non Aktif

Sibuk bekerja

Aktif

Pada awalnya kepengurusan Humas PP KAMMI 2011-2013 terdiri dari Inggar Saputra, Supardi, Zahra, Jusman Dalle dan Iqbal. Namun di tengah kepengurusan, Akh Supardi mendapatkan amanah untuk bekerja di luar kota (Yogyakarta-red) sehingga memutuskan mundur dari kepengurusan. Kondisi serupa dialami Akh Iqbal yang memilih mundur untuk berfokus bekerja. Merespons kondisi ini, kepengurusan humas PP KAMMI 2011-2013 mendapatkan ”amunisi” baru yakni Edi Kurniawan. Kondisi ini bertahan hingga akhir kepengurusan.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

160

VII. EVALUASI, PROYEKSI DAN REKOMENDASI Kinerja selama satu periode kepengurusan dalam tim Humas PP KAMMI 2011-2013 memang belum tentu lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya. Namun ini adalah bagian ikhtiar kami untuk melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada kami sesuai kemampuan dan dengan segala keterbatasan kami.

Untuk itu, izinkanlah kiranya kami memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat berguna dalam kepengurusan mendatang sebagai berikut: 1. Seorang humas selayaknya mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan baik 2. Seorang humas sebaiknya orang yang faham seluk-beluk kehumasan secara umum maupun khusus (memiliki spesialisasi kehumasan) 3. Adanya koordinasi yang berjalan rutin sehingga kerja-kerja yang ada dapat berjalan maksimal 4. Adanya anggaran yang jelas dan nyata untuk meningkatkan kinerja humas 5. Mengadakan rapat rutin baik melalui forum tatap muka maupun online 6. Selalu meng-update isu nasional dan memiliki jaringan yang luas di media nasional 7. Mampu mengelola jaringan tokoh, OKP, kementerian, media massa dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

8. Mendapatkan kemudahan berkomunikasi melalui perangkat teknologi yang mendukung kinerja humas 9. Evaluasi dan controlling dalam setiap kegiatan humas 10. Program kerja cukup 1-2 program saja, sisanya lebih banyak berkunjung maupun mengisi kegiatan kehumasan di daerah sebagai pemantapan dan pewarisan nilai kehumasan kader KAMMI. VIII.

LAPORAN KEUANGAN Terlampir.

IX. KESIMPULAN dan PENUTUP Demikian laporan pertanggung jawaban ini kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat menjadi hikmah dan pembelajaran untuk generasi humas KAMMI di masa mendatang. Kami sadar, masih banyak ketidaksempurnaan dalam menlakukan kinerja ini, sehingga selayaknya kami meminta dibukan pintu maaf yang seluas-luasnya dan dari hati yang terdalam. Semoga kerja perbaikan terus dilakukan kader KAMMI seluruh Indonesia untuk Indonesia dan Islam di masa mendatang.

Laporan ini adalah awal dari pertanggungjawaban kami kepada Allah SWT. Semoga segala amal kebaikan dapat diambil intisari manfaatnya, mendapatkan keridhoan dan Allah SWT jualah yang menerima kebaikan yang telah kita lakukan selama mengemban amanah ini.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Mei 2013 Ketua Departemen Hubungan Masyarakat Ttd. Inggar Saputra S.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

161

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT 2012 - 2013 I. PENDAHULUAN Wacana kemandirian finansial organisasi bukanlah hal baru yang kita kenal kemarin sore. Gagasan ini sudah sangat sering kita bahas di FGD dauroh, di forum-forum formal dan informal KAMMI dan dari MUKTAMAR ke MUKTAMAR. Namun sesering itu pula ia kandas tanpa sebuah kejelasan musabab.

Bidang ekonomi dan Sosial PP KAMMI sesuai dengan tugasnya memiliki andil yangbesar, dalam upaya mewujudkan kemandirian finansial dan kontribusi organisasi.

Maka di Periode ini, kami mengangkat issue ini sebagai poin utama dari semua pembahasan. Betapa tidak kemandirian finansial organisasi sesungguhnya akan menghantarkan kita pada kemandirian gerakan KAMMI, lebih jauh pembiayaan program, dan kegiatan-kegiatan Nasional yang acap kali menelan dana yang tinggi.

Selanjutnya kami memandang bahwa potensi itu jelas adanya, KAMMI dengan keanggotan mencapai 2 juta anggota ini adalah potensi yang besar bila kita tinjau dari kaca mata ekonomi. Adapun penelusuran yang kami lakukan di lapangan menyimpulkan banyak hal menarik, misalnya bahwa kegiatan ekonomi di KAMMI ternyata jauh lebih tinggi 30% daripada kegiatan gerakan KAMMI itu sendiri.

Kita harus memandang potensi kemandirian ini secara serius, dan sesegera mungkin mengambil insiatif dari gambaran lapangan, sesegera mungkin mengambil langkah nyata dan tidak terjebak pada masalah yang sama setiap tahun kepengurusan.

Bahwa ide kemandirian finansial organisasi hanya jadi utopisme atau dongeng-dongeng indah yang tak jua kita temui cara menggapainya.

Di periode kali ini kami sudah memulai langkah yang realis, langkah yang membuat kita semua yakin bahwa kemandirian financial itu mungkin di wujudkan. Akan tetapi kami juga menyadari butuh waktu dan konsistensi, butuh team yang professional, butuh kesabaran sehingga kami juga meyakini ide ini tidak mungkin diwujudkan dalam satu periode kepengurusan saja, akan bisa jadi sangat panjang.

II. VISI MISI Membangun Kemandirian dan Kontribusi Sosial Organisasi KAMMI III. DESKRIPSI KERJA A. Departemen Sosial Masyarakat Kerja-kerja di departemen ini berfokus ke penanggulangan bencana dan membuat grand disaind Geran Sosial Masyarakat KAMMI. Untuk penanggulangan bencana di serahkan ke KRC sedangkan untuk Grand Disaind disarahkan ke kader KAMMI secara umum.

B. Departemen Ekonomi 1. RUANG LINGKUP Bangunan kemandirian yang menjadi tanggung jawab bidang ekonomi adalah Organisasi / Institusi KAMMI. Bidang ekonomi tidak memiliki keterkaitan dengan perorangan kader/anggota KAMMI, dalam artian tidak memiliki tanggung jawab pembinaan ekonomi yang sifatnya personal. Mengingat urgensinya, perwakilan dari bidang ekonomi daerah/wilayah/komsat adalah bendahara organisasi bukan pelaku kegiatan kewirausahaan langsung. Bidang ekonomi tidak melakukan

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

162

kegiatan usaha yang sifatnya insidental, tetapi membangun skema bisnis jangka panjang. Setiap kegiatan bisnis organisasi di tiap levelnya maka bidang ekonomi memiliki hak penuh dalam hal pengaturan terhadap kegiatan bisnis tersebut 2. PERAN DAN FUNGSI Bidang Ekonomi wilayah, daerah dan Komisariat 1. Membentuk format usaha berbasis keunggulan lokal Melakukan pembinaan entrepreneurship pada anggota dalam lingkup anggota bidang ekonomi saja 2. Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang halal dan sesuai aturan syariat 3. Merupakan sumber dana langsung organisasi 4. Melakukan pengorganisasian keuangan dari hasil usaha dengan format terstandar Bidang Ekonomi PP KAMMI 1. Membentuk format usaha KAMMI di level nasional (misal ; pengadaan barang dan jasa yang melingkupi kebutuhan seluruh kader KAMMI se Indonesia) 2. Membuat standar pengelolaan keuangan bidang ekonomi 3. Merupakan sumber dana langsung organisasi 4. Menjadi penyedia informasi dan merekomendasikan partner usaha yang dibutuhkan ekonomi KAMMI wilayah dan daerah 5. Membentuk sarana forum promosi untuk kegiatan usaha kader dan ekonomi KAMMI wilayah dan daerah 6. Bidang ekonomi daerah, komisariat dan wilayah PP KAMMI melakukan usaha pencarian keuangan dalam bentuk ;Iuran rutin kader bulanan, dengan besaran; ab1 Rp.10.000, ab2 Rp.20.000, ab3 Rp.30.000. dana tersebut selanjutnya dibagi dengan komposisi. Komisariat 10%, kammda 15%, kamwil 25% dan pusat 50%.

3. USAHA STRATEGIS NASIONAL Jenis Usaha : Bidang ekonomi PP KAMMI bertanggung jawab dalam mengelola pengadaan seragam KAMMI se Indonesia. Mengelola kegiatan usahanya dan memanfaatkan laba hasil usaha untuk pengembangan bidang ekonomi dan kemandirian finansial organisasi.

Seragam yang dimaksudkan adalah : 1. Jas Almamater KAMMI 2. Pin silver dan emas sebagai levelisasi keanggotaan 3. Bordir lengan sebagai levelisasi keanggotaan 4. Manajemen pengelolaan : 1. Sifat dari pengadaan ini adalah professional dan berada di bawah tanggungjawab bidang ekonomi PP KAMMI, baik dalam hal rencana maupun eksekusi produksi.

2. Untuk Jas Almamater KAMMI dalam satu tahun kalender hanya dilaksanakan dua kali pengadaan, yakni di bulan Januari dan bulan Juli.

3. Pendataan pembuatan dilakukan berjenjang yakni dari komsat, kemudian kamda di himpun di kamwil dan di serahkan ke PP. 4. Seluruh jenjang pendataan ini adalah tanggung jawab dari bidang ekonomi di tiap levelnya atau fungsi yang mewakili itu.

5. Keuntungan kemudian di bagi persentase ; komisariat 25%, KAMMDA 30 %, KAMWIL 5%, PP 40%. Dari keuntungan bersih.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

163

6. Pin silver adalah atribut ab2 penyelenggara pengadaan adalah KAMMDA dan PP KAMMI. Persentase keuntungan KAMMDA 50%, PP KAMMI 50% dari keuntungan bersih.

7. Pin emas adalah atribut ab3 penyelenggara pengadaan adalah KAMWIL dan PP KAMMI. Persentase keuntungan KAMWIL 50%, PP KAMMI 50% dari keuntungan bersih.

8. Mekanisme bordir lengan adalah sebagaimana pin.

Bidang ekonomi PP KAMMI menjalankan kegiatan usaha khususnya penjualan atribut jadi dan merchandise. Membentuk badan usaha formal yang professional.

Selanjutnya menjadi perusahaan legal-formal. Dimana kepemilikan saham dimiliki PP KAMMI. Atau sesuai kondisi bisnis nantinya. Perusahaan memiliki mekanisme sendiri yang terpisah dari kebutuhan keuangan organisasi KAMMI, untuk menjaga kesehatan bisnis. Perusahaan nantinya melakukan reporting cash secara berkala, dan menyetorkan keuntungan saham perusahaan pada bidang ekonomi PP KAMMI per paruh waktu tertentu. Uang/keuntungan yang masuk ke PP KAMMI nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan keorganisasian KAMMI dan sepenuhnya berada dalam kuasa bidang ekonomi. Dimungkinkan pula adanya akses proposal pengajuan dana dari komsat, kammda dan kamwil terhadap dana ini IV. PROGRAM KERJA 1. Membuat dan melaksanakan Grand Disaind Ekonomi KAMMI (Terlaksana) 2. Membuat dan Melaksanakan Grand Disaind Gerakan Sosial Masyarakat KAMMI (Terlaksana, dilakukan oleh kader-kader KAMMI se Indonesia di luar PP KAMMI namun tetap berkoordinasi dengan PP KAMMI 3. Lomba Disaind Atribut KAMMI (Terlaksana) 4. Lomba Karya Tulis (Terlaksana) 5. Lomba Hits Video (Terlaksana) 6. Pembuatan Atribut KAMMI 7. Kerjasama dengan Kementrian Sosial, yang berupa; 1.

KUBE 2.

Keserasian Nasional V. DINAMIKA PERSONIL Dalam Surat Keputusan PP KAMMI Pengurus Bidang Ekonomi dan Sosial Masyarakat hanya satu orang sebagai Ketua Bidang, yaitu Noval Abuzarr. Alhamdulillah setelah berjalan 2 bulan Saudara Irsan Galih Pranata bergabung menjadi Ketua Departemen Ekonomi.

VI. EVALUASI, PROYEKSI DAN REKOMENDASI Lengkapi dan Laksanakan Grand Disaind yang sudah di buat oleh pengurus periode ini.

VII. LAPORAN KEUANGAN Terlampir.

VIII. KESIMPULAN dan PENUTUP KAMMI punya potensi besar untuk membangun kemandirian finansial organisasi dan kontribusi sosial kepada masyarakat. Jangan pernah lupakan hal tersebut. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kami kerjakan sebagai penimbang pahala di surga nanti

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

164

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN LSO KRC PP KAMMI PERIODE : 2011-2013 LAPORAN PROGRESS KAMMI REAKSI CEPAT (KRC) “Saya ingin berterus terang kepada kalian bahwa da’wah yang kita emban ini belum banyak diketahui orang. Nanti di saat mereka telah mengetahui dan memahami tujuan dan sasarannya, niscaya akan terjadi pertentangan dan permusuhan diantara mereka. Di depan kalian akan terbentang berbagai kesulitan dan kalian akan menemukan banyak kendala. Saat itu berarti kalian telah meniti jalan aktivis da’wah yang sesungguhnya. Kini kalian masih belum di kenal. Kalian baru masuk fase persiapan untuk memasuki jalan dawah dan merealisasikan tuntutannya, berupa jihad dan perjuangan.” ( Hasan AlBanna) Umar bin Khathab pernah mengatakan ”Betapapun seorang muslim ditimpa kesusahan, Allah akan menjadikan sebuah kesusahan itu kelapangan. Karena, sesungguhnya satu kesusahan tidak akan mampu mengalahkan dua kelapangan. Kelapangan adalah sebuah cara pandang yang mampu mengubah kesulitan sebagai sesuatu yang positif.”

Jika Kesulitan dan kesusahan adalah mahar dari kekuatan, kebesaran dan kematangan jiwa, maka saya memilih hari-hari sulit itu. Saya akan bangkit dan bertolak dari tempat yang sama dimana luka itu ada... untuk menanti senyumNya dalam gemuruh penuh semangat (hamasah) dan himmah (cita-cita) yang terorientasi tuk memberikan yang terbaik hanya untukNya. I. PENDAHULUAN Alhamdulillah, sebuah perjalanan panjang kepengurusan yang telah mencatat kerjakerja sosial kader KAMMI se Indonesia. Bergerak tanpa pamrih, bermodalkan kerelawanan dan mimpi-mimpi peradaban KAMMI telah membuktikan eksistensinya tidak hanya pada ruang-ruang kampus atau politik jalanan, tapi juga pada ruang-ruang sosial keumatan.

Kehadiran KAMMI Reaksi Cepat sebagai Laboratorium Sosial yang mewadahi para anggotanya untuk merasakan dan berinteraksi lebih dekat kepada masalah-masalah masyarakat sehingga kepekaan sosial dapat terhujam dihati yang nantinya akan selalu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dalam hidupnya.

KAMMI reaksi Cepat hadir bukan sebagai pengekor trend kerelawanan yang kerap kali menjadi sebuah euphoria semata. Kami hadir sebagai bentuk tanggungjawab KAMMI atas fenomena keummatan yang tengah mengalami disorientasi dalam kehidupannya akibat bencana yang terjadi. Kami hadir mendampingi para korban dalam upaya bangkit dari keterpurukannya, baik melalui penguatan spiritual, pendidikan darurat, serta bantuan-bantuan rehabilitasi perekonomiannya. Oleh karenanya dalam tiga semester terakhir kepengurusan KRC memegang peranan yang sangat penting bagi eksistensi gerakan sosial KAMMI. KRC juga menjadi gerakan alternatif mahasiswa yang memasuki relung-relung Sosialnya.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013

165

II. VISI Visi Wadah Sosial Dalam Mencetak Kader-Kader Muslim Berjiwa Sosial Yang Unggul Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Misi -

-

Memfasilitasi penyadaran masyarakat dalam membangun diri dan lingkungan ke arah kehidupan yang berkualitas Mensinergikan potensi penyandang dana dan masyarakat dalam upaya mendukung tercapainya gerakan sosial yang mandiri.

Mensinergikan partisipasi masyarakat, media atau kelompok bisnis dalam penentuan kebijakan yang memuat alokasi anggaran maupun peraturan yang belum banyak diakomodir pemerintah Memperkuat jaringan daerah seluruh Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat merespon bencana.

III. DESKRIPSI KERJA KAMMI Reaksi Cepat bertujuan untuk menghimpun, membina, mengarahkan dan memberdayakan anggota KAMMI secara keseluruhan tanpa memandang suku, ras dan golongan dalam wadah kerjasama sosial dengan dasar keimanan dan kerakyatan guna terciptanya kader sosial masa depan.

Fokus Gerakan KAMMI Reaksi Cepat 1. Melahirkan kader-kader muslim berjiwa sosial yang unggul dari KAMMI di tengah masyarakat 2. Membentuk desa-desa binaan sebagai solusi pemberdayaan kader KAMMI 3. Membangun jaringan dengan elemen-elemen sosial lainya 4. Pencerdasaan Kesehatan, pentingnya Pendidikan Masyarakat Berbasis Pendekatan emosional dan personal IV. PROGRAM KERJA Terlampir V. DINAMIKA PERSONIL No. Nama Aktif Non Aktif Kendala 1 Habibah Soleman Y 2 Liyuda Saputra Y Sangat membutuhkan Prosenil Relawan Pejuang Sosial dari Daerah-daerah untuk siap mengelola KAMMI Reaksi Cepat ini. Entah dari KRC daerah, Sosial Service Centre, Lentera Harapan ataupun Gerakan KAMMI Mengajar. Kami tunggu!

V. PROYEKSI DAN REKOMENDASI ď&#x201A;ˇ KRC mampu menjadi lembaga yang berbentuk Yayasan sehingga ada proses yang mandiri dalam melakukan Fundrising, pendidikan, pemberdayaan, dan fasilitator dalam membantu setiap daerah mendirikan dan mengembangkan progam komunitas binaan di setiap daerah. ď&#x201A;ˇ KRC sebagai wadah yang mampu mengembangkan aktualisasi peran sosial kader KAMMI di seluruh lapisan, baik yang masih tercatat sebagai pengurus di struktur keorganisasian KAMMI maupun yang sudah tidak.

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei â&#x20AC;&#x201C; 05 Juni 2013

166

   

KRC perlu bersinergi dengan orang/lembaga di luar KRC dalam upaya menuntaskan kerja-kerja sosialnya di masyarakat dalam struktur kelembagaan yang lebih permanen.

KRC memiliki sumber keuangan rutin yang bisa diperoleh melalui sponsorship kegiatan dan pengelolaan dana ziswaf KRC memiliki garis koordinasi langsung dengan struktur KRC di KAMMI Daerah masing-masing dalam upaya tanggap darurat suatu bencana.

Dibuat KORPS Relawan KRC di Seluruh Daerah KAMMI. Guna untuk langkah awal program tanggap bencana.

VI. LAPORAN KEUANGAN Terlampir VII. PENUTUP Cita-cita peradaban akan terus menyemai bibit-bibit baru dalam perjuangan ini, namun tetap saja ada dimensi waktu yang membatasi setiap proses. Suatu kepengurusan dapat dikatakan berhasil salah satunya adalah ketika kepengurusan selanjutnya mampu menjadi lebih baik dari yang dari kami lakukan saat ini. Atas segala kekurangan, kesalahan dan kelemahan kami mohon dimaafkan. Semoga sedikit yang kami kerjakan ini mampu menjadi amal kebaikan bagi umat Jazakumullah khairon katsiro kepada seluruh kader KAMMI Seluruh Indonesia atas dukungannya Kepeduliannya terhadap Ranah dan Masalah Sosial. Saya kira Sosial Daerah selalu lebih baik ketimbang kerja-kerja kami disini. mulai dari pertisipasi Aksi Penggalangan Dana, hingga aksi-aksi sosial lainnya. Semoga amal-amal yang telah antum wa antuna lakukan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

Amiin.

Akhir kata, “in uridlu illal ishlaha mastatho’tu, wa ma taufiqi illa billah, ‘alaihi tawakaltu wa ilaihi unib” (QS, 11:88) Terus Bergerak Tuntaskan Perubahan!

Kemanusiaan adalah etika Relawan KRC. Wallahu ‘allam Bumi Jihad. Jakarta. Mei 2013

Habibah Soleman (Direktur) Liyuda Saputra (Pembantu Umum)

Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013