18
MP R A B U ,
INFRASTRUKTUR
2 8
S E P T E M B E R
FPMI Apresiasi Dipacunya Pembangunan Pelabuhan Ferry
DPR-RI Lihat Lokasi Pasca Bencana Pemkab Berharap Bantuan Disalurkan Editor: Tommy Waworundeng Peliput: Ronald Gampu
Dewan Kritisi APBD-P 2011 Draft Belum Dimasukkan
2011 dan KUA-PPAS 2012 belum kami terima,” ucap beberapa personil dewan seperti Noldy F Mawey, Jan Yopi Mongkareng, dan Kartini Simbar. Menurut mereka, memang diakui draft APBD-P 2011 belum masuk karena hasil opini BPK belum ada. Namun sebagai institusi yang berwenang kami berhak untuk meminta draft APBD-P secepatnya dimasukkan. Sebab waktu yang tersisa sangat mepet. “Sesuai Permendagri nomor 37 tahun 2010 tentang pedo-
PELAKSANAAN pembangunan pelabuhan Ferry di Minsel terus dipacu. Setidaknya target pekerjaan yang diberikan pemerintah provinsi kepada pihak kontraktor bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Proses pekerjaan pelabuhan sudah terealisasi sampai 60 persen.
DIPACU: Kondisi pelabuhan Ferry di Amurang.
2012, Boulevard Tumpaan Diperlebar
RALAT Redaksi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bagi pembaca setia Manado Post, atas kesalahan yang terjadi dalam penulisan nama Wakil Bupati Minsel (edisi 27/9). Seharusnya Wakil Bupati Minsel Drs Sonny F Tandayu, bukan Ir Farry Liwe.
AMURANG- Pasca bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan seperti angin puting beliung, meletusnya Gunung Soputan serta air pasang yang terjadi di empat kecamatan yakni Sinonsayang, Motoling, Tumpaan, dan Ranoyapo jadi perhatian pemerintah pusat. Buktinya, kemarin Komisi VIII DPR-RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Wilayah Minsel untuk melihat dari dekat kondisi pasca bencana yang terjadi. “Kedatangan kami di sini untuk melihat dari dekat pasca bencana yang
Ketua komisi VIII Hj Chaerunissa mengunjungi Minsel untuk melihat dari dekat pasca bencana alam.
AMURANG- Pembahasan APBD-P 2011 sepertinya akan mengalami keterlambatan. Pasalnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah belum memasukkan draft APBD-P tersebut ke dewan. Penegasan itu diungkapkan langsung beberapa personil DPR. “Draft Ranperda APBD-P
Penegasan ini disampaikan Ketua Federasi Pekerja Maritim Indonesia (FPMI) Minsel Sonni Sariowan. Menurutnya, jika melihat pekerjaan proyek lain, sudah pasti belum bisa mencapai target. Sementara pengembang yang ada saat ini, pekerjaan yang dikerjakan dalam waktu baru dua bulan dengan anggaran Rp4.8 miliar sudah terlihat dengan jelas pekerjaannya. “Mudah-mudahan pekerjaan akan semakin cepat,” harap Sariowan. Sementara itu Ketua Pengusaha Konstruksi Indonesia Minsel Ir Frangky Lelengboto, menyampaikan apresiasi atas proses pekerjaan tersebut. Apalagi Pemprov terus membantu mendapatkan peluang dari kementerian perhubungan laut. “Dengan adanya fasilitas penyeberangan laut antar provinsi ini, Minsel akan semakin maju,” tutup Lelengboto. (vif)
SMS atau Hubungi
0813 5692 9659
2 0 1 1
Dewan Minta Dana Pemeliharaan Jalan MASIH banyaknya sarana dan prasarana jalan yang rusak, mengundang keprihatinan sejumlah kalangan dewan Minsel. “Tahun 2012 perlu adanya dana pemeliharaan jalan. Sebab 30 persen ruas jalan di Minsel sudah rusak dan berlobang,” ucap salah satu personil Fraksi Demokrat Setly Kodong, kemarin kepada wartawan koran ini. Menurutnya, dari total 467 kilometer panjang jalan yang tersebar di 17 kecamatan,30 persen di antaranya sudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, sebagian besar jalan yang sudah berumur 2 tahun ke atas dan mengalami kerusakan berat maupun ringan harus ditutupi pada anggaran 2012 mendatang. “Torang pe jalan mesti diperbaiki sebab sebagian banyak yang rusak,” tegasnya. Dia juga menambahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah haruslah mengalokasikan dana sebesar 1 persen di APBD 2012. Karena jalan merupakan sarana publik yang sangat urgent. Sekretaris PU Max Sendow membenarkan sebagian besar sarana dan prasarana jalan banyak yang harus diperbaiki. “Kalau ada anggaran tahun 2012, akan diperbaiki,” singkatnya. (old)
Ada persoalan kemasyarakatan, atau peristiwa maupun kegiatan di sekitar lingkungan Anda?
man penyusunan APBD 2011, pembahasan itu harus tuntas sebelum akhir September,” ujar mereka. Ketiganya pun menam-bahkan, kalau persoalan ini tidak secepatnya dibahas, otomatis sanksi teknis akan diberlakukan, yakni tidak bisa menggunakan anggaran sekaligus menyelesaikan pengerjaan fisik proyek infrastruktur di tahun 2011. “Pada intinya dewan siap membahas APBD-P tinggal menunggu penjadwalan TAPD,” pungkas mereka.(old)
AMURANG- Ruas jalan Boulevard yang ada di Minsel, bakal diperlebar dari empat meter menjadi tujuh meter pada tahun 2012 mendatang. Ini dikarenakan, jalan yang membentang dari Tumpaan sampai Amurang tersebut akan dibangun menjadi dua jalur. Hal tersebut diungkapkan langsung Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, kemarin kepada wartawan koran
ini. Menurut Paruntu, yang sedang berada di kemen-terian PU, pemerintah sudah memasukkan pendanaannya pada tahun anggaran 2012 mendatang sekaligus pelaksanaan pembangunan pekerjaannya dilakukan tahun depan. “Sudah dipastikan tahun depan pembangunannya akan running. Untuk itu saya minta adanya dukungan dari seluruh element masyarakat agar semua program
menimpa Wilayah Minsel,” ucap Ketua Komisi VIII DPRRI Dra Hj Caherunissa. Menurut Nisa yang didampingi Wakil Ketua Tety Kadi dari Fraksi PD, kunjungan ini juga sekaligus program Komisi VIII untuk melaksanakan reses. ‘’Dan Sulut menjadi tujuan utama kami. Kami akan melihat langsung seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana,” pungkasnya. Sementara itu Sekretaris Daerah Drs MC Kairupan didampingi Assisten dua Ir Ferry Liwe dan Kaban BPNB Handri Komaling, berharap dari kunjungan ini akan berdampak positif bagi pemerintah daerah. ‘’Karena Proposal pengajuan bantuan anggaran bencana alam sudah kami masukan ke Ditjen Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami berharap dengan kunjungan mereka, dana bencana alam bisa disalurkan buat Kabupaten Minahasa Selatan,” harap mereka. (old)
PEDULI GURU: Bupati menyerahkan ijazah guru bersertifikasi di Kabupaten Minsel, beberapa hari lalu.
tersebut dapat terwujud,” tukas Paruntu. Selain itu katanya, pihak Pemkab pada pembuatan Boulevard hanya kebagian peran berupa, pembebasan lahan. Sedangkan Kementerian PU pembangunan fisik. “Soal pembebasan lahan sudah menjadi tanggung jawab dari pemkab dan kami sudah menyanggupinya. Apalagi ini menyangkut kepentingan yang lebih
besar. Dan soal berapa dana pembebasan lahan, masih akan dibahas,’’ ujar Paruntu. “Yang pasti pembebasan itu tidak akan merugikan warga. Hanya saja akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta aturan yang berlaku,” tegas Tetty. ‘’Saya yakin warga di sini akan menunjang semua pembangunan sekaligus dapat menjadikan Minsel Berdikari Cepat,’’ tambahnya. (old)
Jembatan Popentolen Terancam Ambruk Mobil Kapasitas Lebih dari 7.5 Ton Dibiarkan Melintas AMURANG—Proses pembuatan jembatan di jalur trans Sulawesi tepatnya di Desa Popentolen Kecamatan Tumpaan, terus dipacu. Namun sayangnya, kondisi jembatan daruratnya terancam ambruk. Hal itu dikarenakan kendaraan dengan kapasitas di atas 7.5 ton bebas keluar masuk. Sejumlah warga yang biasa melewati jalur tersebut mengeluhkannya. “Yang ditakutkan, dengan keluar masukan kendaraan kapasitas lebih dari 7.5 ton,
jembatan itu ambruk. Akibatnya kami warga yang susah,” ujar Donald Tampi yang diiyakan Stendly Lintang, warga Minsel, kemarin. Mereka berharap aparat kepolisian yang melakukan pengawasan di jalur bisa melakukan pengawasan lebih ketat. Apalagi pada waktu malam hari terjadi antrian cukup panjang. Pun kendaraan jenis truk dengan kapasitas angkutan besar terlihat antri di sepanjang jalan tersebut. Ironinya lagi lanjut warga,
dugaan aksi pungutan liar di jembatan Popentolen begitu marak. Kendaraan yang tak layak masuk jalur tersebut terpaksa harus mengeluarkan dana untuk membayar petugas penjaga jalan. “Harusnya cara-cara seperti ini tidak terjadi. Apa pun alasannya kendaraan dengan kapasitas lebih dari 7,5 ton jangan dilewatkan. Kalau jembatan darurat ambruk, sekali lagi kami sampaikan masyarakat yang susah,” tegas Tampi yang diiyakan lintang serta sejumlah masyarakat lainnya. Anggota Deprov Sulut Dapil Minsel dan Mitra James Sumendap SH langsung melayangkan
TIDAK KUAT: Jembatan darurat di Popentolen tidak bisa dilalui kendaraan dengan kapasitas lebih dari 7,5 ton.
kritikan. Menurutnya, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi bahkan pihak perusahaan sekalipun harus tegas.
Namanya kapasitas jalan hanya bisa dilalui dengan beban 7.5 ton, maka itu harus dilaksanakan. (vif)