5
SELASA, 20 AGUSTUS 2013 BONIT ANGGI
KPU Tetap Loloskan 5 Caleg Tanggapan Masyarakat Tak Cukup Bukti Editor: Angel Rumeen Peliput: Rianthy Kalalo
MANADO— Tak didukung bukti yang cukup, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut tetap meloloskan lima orang calon legislatif yang menerima tanggapan masyarakat pada uji publik beberapa waktu lalu. Diungkapkan anggota KPU Sulut Ardiles Mewoh, berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi calon legislatif dan parpol bersangkutan tidak jadi masalah. Menurut Mewoh, pihaknya sudah melakukan tahapan sesuai aturan di mana, tanggapan yang diterima KPU bulan kemarin, telah dikembalikan ke parpol. “Karena berdasarkan pasal 31 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013, KPU meminta klarifikasi kepada parpol atas masukan dan tanggapan masyarakat,”
terang Mewoh. Lanjutnya, tanggapan masyarakat tersebut telah diklarifikasi oleh parpol bersangkutan dan selanjutnya diverifikasi kembali oleh KPU. “Berdasarkan hasil klarifikasi parpol tersebut, tanggapan masyarakat itu dapat dipertanggungjawabkan baik oleh calegnya maupun parpol yang bersangkutan,” tukasnya. Seperti yang diketahui, kelima caleg ini mendapatkan tanggapan masyarakat baik dari segi moralitas maupun hukum. Dari kelima caleg ini, dua di antaranya dari Partai Golkar, satu dari Nasdem, PKB dan Hanura. Terkait hal ini, pengamat politik Sulut Philip Regar mengatakan, keputusan KPU harus berdasarkan aturan yang ada. “Jika memang keputusan seperti itu, artinya mereka telah menempuh
tahapan. Karena kalau bicara masalah moral, itu tanggung jawab parpol, sehingga itu merupakan kewenangan parpol yang bersangkutan,” tukasnya. Hal yang sama diungkapkan Dr Michael Mamentu. Masuknya caleg yang mendapat tanggapan saat uji publik, karena ada aturan dan dalam undangundang tidak serta merta menggugurkan calon bersangkutan. “Jadi menurut saya tanggapan masyarakat percuma. Karena aturan memberikan kewenangan kepada parpol,” tukasnya. Intinya, lanjut dosen FISIP Unsrat ini, kelemahan ada pada aturan mainnya. “Kalau soal administrasi memang itu menjadi tanggung jawab KPU. Kalau memang caleg bersangkutan diloloskan, artinya tak ada bukti kuat terkait tanggapan itu. Sedangkan yang tak bisa dinilai adalah masalah moral karena yang memutuskan itu diserahkan ke partai,” tandasnya.(***)
Pembangunan Kantor Baru Diawasi
Djenri Keitjem
MANADO— Tahapan pembangunan kantor baru Deprov Sulut terus bergulir. Pengawasan dari para legislator sangat diperlukan agar pembangunan gedung rakyat yang rencananya akan dilakukan di kawasan Kairagi, bisa lebih maksimal. Anggota Komisi III Djenri Keintjem menegaskan, pihaknya akan melakukan pengawasan intensif pada setiap tahapan pembangunan. “Nantinya gedung itu
menjadi ikon Sulut. Jadi pembangunannya harus diseriusi,” ujar Ketua Fraksi PDI-P ini. Pengawasan yang dilakukan Deprov dalam hal penggunaan anggaran serta jalannya pembangunan gedung, juga penggunaan lahan. “Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan gedung diambil dari dua tahun anggaran APBD. Tentu pengawasan harus dilakukan berkesinambungan agar target waktu berdirinya gedung ini bisa ditepati,” tandasnya.(gel)
Perhatikan Kawasan Perbatasan MANADO— Momen ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus, esok, politisi dari Nusa Utara, Edwin Lontoh mengajak pemerintah untuk introspeksi diri terkait pembangunan di perbatasan. Lontoh mengungkapkan, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika melihat setiap pelosok negeri mendapat pemerataan pembangunan. “Termasuk kawasan perbatasan,” tukasnya. Politisi
Edwin Lontoh
dari Partai Demokrat ini menilai, perbatasan yang adalah beranda NKRI wajib mendapatkan perhatian
khusus. “Jika mau melihat seberapa sejahtera bangsa kita, lihatlah masyarakat di perbatasan. Kalau memang mereka hidup sejahtera, seluruh masyarakat Indonesia juga sejahtera. Tapi kenyataan sekarang, infrastruktur di perbatasan masih kurang,” paparnya. Malah lanjut Lontoh, kalaupun ada pembangunan terkesan asal jadi. “Ini yang harus jadi perhatian pemerintah dalam kita memperingati hari kemerdekaan,” tandas Lontoh.(gel)
Tirayoh: Perkuat Makna Proklamasi
Paul Tirayoh
MANADO— Wakil rakyat dari Minahasa Utara Paul Tirayoh terus mengajak anak muda, generasi penerus untuk memaknai arti Proklamasi dalam keseharian. Usai membaca teks Proklamasi pada upacara bendera di Kecamatan Kema, Sabtu (17/8), pekan lalu, Tirayoh berujar, makna Proklamasi sangat penting diaplikasikan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. “Artinya, kita sudah diberikan
kemerdekaan oleh pahlawan. Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi warga negara yang baik,” tutur ayah dari dokter teladan se-Sulut, dr C Tirayoh Kepala Puskesmas Kema ini. “Saya diberi kepercayaan baca teks Proklamasi, saya kembali mengenang begitu besar jasa pahlawan. Dan bagi saya, akan sangat percuma jika kita tak bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-halpositif,”pungkasnya.(gel)
Dumais Apresiasi Polda dan TNI MANADO— Amannya pelaksanaan hari raya Idul Fitri serta peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tak lepas dari sumbangsih aparat keamanan dalam hal ini Polri dan TNI. Ketua Komisi I John Dumais mengungkapkan apresiasinya pada petugas keamanan yang
siaga mengamankan Sulut selama ini. “Tak terdengar ada gangguan keamanan berarti selama perayaan Idul Fitri serta peringatan HUT RI. Tentu ini adalah bagian dari tugas besar Polri juga TNI,” tukasnya. Ketua Fraksi Partai Demokrat ini berharap,
situasi yang kondusif sampai saat ini bisa terus berjalan. “Karena Sulut sudah jadi ikon daerah yang aman, kita sebagai masyarakat wajib mengawalnya. Tentu salah satu cara adalah dengan membantu menyukseskan tiap program Polda maupun TNI,” pungkasnya.(gel)
MINUS TIMSEL: Nampak suasana hearing yang digelar, kemarin. Yang hadir hanya komisioner KPU Sulut, Sekretaris KPU Jona Oroh dan staf sekretariat serta anggota dewan. Anggota Timsel tidak ada yang datang.
Timsel Tak Penuhi Undangan Hearing MANADO— Deprov Sulut menindaklanjuti laporan Ketua Timsel KPU Sulut Prof Lotje Kawet dengan memanggil Sekretariat KPU Sulut dan komisioner, Senin (19/8), kemarin. Sayangnya, rapat hearing yang digelar di ruang sidang 2 Deprov Sulut itu tidak dihadiri satu pun anggota timsel KPU. Meski begitu, rapat yang dipimpin Wakil Ketua Deprov Arthur Kotambunan dan Ketua Komisi I John Dumais dan dihadiri Lexy Solang, tetap berjalan. Dalam rapat tersebut terungkap pihak sekretariat telah menyelesaikan pembayaran uang opera-
sional timsel serta pelaksanaan semua kegiatan seleksi. Sekretaris KPU Jona Oroh menjelaskan, anggaran operasional yang dibayar yaitu uang honor, uang kendaraan dan uang perjalanan dinas. “Kami tak punya utang lagi pada timsel. Semua sudah dilunasi dan ada buktinya,” kata Oroh. Tak hanya itu, terungkap juga mengenai anggaran pemeriksaan kesehatan. Di mana, ada oknum timsel yang menginginkan anggaran sisa pemeriksaan kesehatan calon anggota KPU. “Permintaan tersebut tak dipenuhi karena bisa masuk penyelewengan. Uang sisa sebanyak
300 juta sudah kami kembalikan ke KPU pusat dan akan digunakan untuk kesejahteraan komisioner KPU,” jelas Oroh. Lexi Solang setelah mendengar penjelasan sekretariat menduga oknum timsel tersebut meminta bonus. “Kalau seperti ini ujung-ujungnya hanya bonus,” ujarnya. Sementara, Dumais menuturkan, persoalan tersebut akan dibicarakan lagi dalam pertemuan informal. Di sisi lain, Kotambunan menegaskan kasus tersebut sudah selesai dan tak akan lagi digelar hearing. “Kasus ini dianggap selesai dan kalau ada lagi akan diselesaikan dengan cara lain,” tutupnya.(gel)