17 SABTU , 18 JUNI 2011
Art: rusman linggama
TALAUD
Apel Korpri Sitaro Ricuh
Tingkatkan Disiplin Kerja WAJIB bagi pejabat dan PNS Pemkab Talaud menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya (Tupoksi). Sebab lewat tupoksi ini maka pekerjaan pemerintahan dan pelayanan publik Pemkab akan berjalan baik dan terarah. Merealisasikan ini maka wajib bagi seluruh PNS meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Ajakan ini disampaikan Asisten III Setkab Talaud Ir Adolf Binilang MM saat memimpin upacara dan apel Korpri PNS di Pemkab Talaud, kemarin di halaman kantor Bupati di Kota Melonguane.(jeg/tas)
Buntut Aksi Tak Terpuji, Oknum Warga Dipolisikan
SITARO
Profesional Kerja PENEGAKAN disiplin PNS dan peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan di lingkungan Pemkab Sitaro menjadi perhatian utama. Ini terlihat pada upacara dan apel Korpri PNS di jajaran Pemkab Sitaro, kemarin. Diawali apel Korpri, Sekkab Heddy Janis Sitaro Heddy Janis SH MM turun langsung mengecek kehadiran seluruh PNS di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja di Setda. Kegiatan dilanjutkan dengan upacara bendera yang dipimpin Bupati Sitaro Toni Supit SE MM diwakili Wabup Sitaro Drs Piet Kuera. Dihadapan pejabat dan dan PNS Pemkab Sitaro, Kuera mengistruksikan seluruh PNS dan pejabat meningkatkan profesionalitas kerja dan merealisasikan program reformasi birokrasi. “ Mari kita tingkatkan disiplin dan semangat loyalitas untuk membangun Sitaro yang kita cintai bersama,” ajak Kuera.(jeg/tas)
DISIPLIN: Jumat (17/6) kemarin adalah upacara Hari Korpri. Di Sitaro terjadi keributan saat PNS sedang bersiap-siap upacara Hari Korpri.
Kepala BPBA Diduga Minta Jatah Dekab Siap Panggil Hearing ULU-Aksi praktek pungutan liar (pungli) yang menjurus pada dugaan praktek KKN masih dilakukan oknum pejabat dan PNS di Pemkab Sitaro. Kabar tersiar saat ini menyebutkan diduga kuat oknum Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBA) Pemkab Sitaro Ir E Posumah diduga melakukan praktek pungli ke sejumlah kontraktor yang menangani proyek Bantuan Bencana Alam (BBA) Rp12 miliar. Sejumlah kontraktor meng-
ungkapkan saat melakukan konsultasi untuk meminta kejelasan pencairan dana proyek tahap II dimanfaatkannya untuk melakukan aksi tersebut. Alasannya, dana BBA tahap II belum cair dari pemerintah pusat. “Waktu itu dia meminta kami menyetor uang 5 pesen dari total dana proyek yang ditangani masing-masing kontraktor. Alasannya dana ini untuk meluluskan pencairan dana proyek BBA tahap II di pusat Rp6 miliar lebih,” ungkap sumber yang minta identitasnnya dirahasiakan. Ketua Dekab Sitaro Dijipton Bogar Tamudia saat dimintai tanggapannya langsung angkat suara. “Itu tak bisa dibiarkan. Awal pekan depan, Dekab akan minta
klarifikasi dan penjelasan langsung dengan Kepala BPBA Sitaro Ir E Posumah dan kontraktor yang menangani proyek BBA,” tandas Tamudia. Lewat hearing yang rencana digelar Selasa (21/6) itu Dekab akan minta klarifikasi langusung ke Posumah dan kontraktor soal betul tidaknya permintaan dana 5 persen tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBA) Pemkab Sitaro Ir E Posumah saat dimintai tanggapannya membantah tudingan tersebut. “Semua itu tidak benar. Saya tak pernah minta dana 5 persen ke kontraktor yang menangani proyek BBA untuk memuluskan pencairan sisa dana proyek BBA di pusat,” tandas Posumah.(jeg/tas)
Tata Kelola Pemerintahan Dipacu
KPK Berlakukan Program SIPS TAHUNA—Sukses besar kembali direalisasikan Bupati Drs Winsulangi Salindeho bagi Pemkab dan warga Sangihe. Dibuktikan dengan masuknya proyek Support To Indonesia’s Island Of Integrity Program For Sulawesi (SIPS) ke Sangihe. Salindeho mengatakan, proyek hasil kerjasama Pemkab Sangihe dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Basic Canadian Internatio-
nal Development Agency (CIDA) ini diwujudkan dalam program penguatan kapasitas pemerintahan di Pemkab Sangihe. “Proyek non fisik ini bertujuan mendorong pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari saat ini,” jelas Salindeho yang didampingi Sekkab Sangihe Ferdinan Wenas SH, MSi, MM dan Kepala Inspektorat Drs D Liando
usai menghadiri acara sosialisasi SIPS di hotel Quality, jumat (16/6) kemarin (lihat grafis). Kabag Humas Sangihe Drs S Mandiri dan Sekertaris Inspektorat Sangihe Drs Tajudin Sainkadir menambahkan kegiatan tahun 2011 ini proyek SIPS diarahkan pada Pemkab Sangihe, Pemkot Manado, Pemprov Sulut, Pemkab Minahasa dan Pemkot Bitung.(jeg/tas)
Program SIPS Pemkab Sangihe dengan KPK dan Basic Cida: Trasparansi dan manajemen SDM. Trasparansi dalam pengadaan. Trasparansi penyelenggaraan negara. Penegakan kode etik dan penegakan akses publik dalam memperoleh informasi. Pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang dibutuhkan oleh aparat pengawasan fungsional. Kegiatan promosi anti korupsi. Layanan perizinan dan non perizinan terpadu. Ketersedian akses pengaduan masyarakat. Sumber:Humas Pemkab Sangihe
ONDONG-Upacara bendera dan apel Korpri PNS Pemkab Sitaro ricuh, kemarin (Jumat (17/6) pukul 08.00 Wita. Aksi tak terpuji dan mencoreng citra bangsa serta wibawa Pemkab Sitaro itu terjadi akibat tindakan oknum warga Ondong Siau Barat berinisial VS alias Viktor yang dinilai pejabat dan PNS Pemkab Sitaro mengganggu jalannya upacara bendera. Aksi kericuhan ini bermula dari sikap VS, pemilik rumah diseputaran kantor Bupati yang tak diterima pejabat dan PNS. Sebelum dan saat apel hingga upacara Korpri berlangsung Viktor melakukan tugasnnya membersihkan dan memangkas rumput di depan rumahnya yang berada di dekat lokasi upacara dengan mesin pemangkas rumput. Suara mesin yang cukup keras membuat kebisingan sangat mengganggu saat melaksanakan apel korpri dan pengambilan daftar hadir PNS yang dipimpin Sekkab Sitaro Hedy Janis SH MM. Masalah tidak sampai disitu. Saat acara puncak upacara bendera yang dipimpin Wabup Sitaro Drs Piet H Kuera berlangsung aksi itu tetap dilakukannya. Situasi ini pun langsung disikapi sejumlah personil Polisi Pamong Praja. Secara baik-baik mereka datang ke Viktor meminta agar menghentikan sementara aktivitas memotong rumput nanti dilanjutkan sesudah upacara. Alasannya karena suara mesin pemotong rumput mengganggu jalannya apel dan upacara. Niat baik itu terkesan tak diterimanya. Sebaliknya pria yang juga sebagai salah satu pimpinan Ormas di Sitaro itu tetap melaksanakan aktivitas tersebut. Upacara pun terus dilakukan. Jelang pengibaran bendera merah putih, Lurah Paniki A Tumbale ambil sikap bijaksana dengan mendatangi Viktor yang saat itu terus membersihkan rumput dengan mesin
pemangkas rumput. Sayangnya niat baik itu justru tak diterimanya. Puncaknya terjadi adu mulut yang memicu ketegangan dan Niat baik itu terkesan tak diterimanya. Sebaliknya pria yang juga sebagai salah satu pimpinan Ormas di Sitaro itu tetap melaksanakan aktivitas tersebut. Upacara pun terus dilakukan. Jelang pengibaran bendera merah putih, Lurah Paniki A Tumbale ambil sikap bijaksana dengan mendatangi Viktor yang saat itu terus membersihkan rumput dengan me-
Piet H Kuera
sin pemangkas rumput. Sayangnya niat baik itu justru tak diterimanya. Malah Viktor membentak dan memarahi oknum Lurah yang datang memintanya menghentikan sementara mesin pemangkas rumput. Puncaknya terjadi adu mulut yang memicu ketegangan dan nyaris pertikaian antara Lurah dan Viktor. Menyikapi hal itu Asisten II Setkab Sitaro Drs LP Karel dan Asisten I Drs H Bogar MM langsung turun tangan melerai aksi puluhan PNS itu. Saat itu pun anggota Polsek Siau Barat langsung turun tangan dan mengamankan Viktor ke Mapolsek Siau Barat di Kota Ondong. Kapolres Sangihe AKBP H Siallagan SIK saat dimintai tanggapannya mengatakan prosesnya akan ditangani pihaknya. “Soal ini akan kita akan lidik dulu. Tujuannya mencari tahu apakah ada pelanggaran hukung dalam tindakan itu atau tidak,” kata Siallagan.(jeg/tas)