22 J U M A T ,
1 2
A G U S T U S
2 0 1 1
Alfian Tinangon
DPRD
Alihkan 1,8 M ke Pos Rakyat SILANG pendapat atas proyek pembangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih saja terus terjadi. Ketua Komisi I Jusran Mokolanot MSi yang sempat dituding ikut main mata, akhirnya angkat bicara. Ia langsung mengusulkan anggaran Rp1,8 miliar dialihkan saja ke pospos rakyat. “Hemat saya, jika ini rencana pembangunan kantor yang akan diperuntukkan bagi komisi-komisi dianggap kurang maksimal, lebih baik dana itu dialihkan saja ke kebutuhan rakyat yang lain. Dan, proses pembangunan ditunda sampai tahun Jusran Mokolanot depan,” tegasnya. Jusran mengklarifikasi tudingan atas dirinya turut mengintervensi atas rekomendasi pembangunan gedung DPRD berbandrol Rp1,8 miliar itu. “Autokritik yang disampaikan saudara Ishak dari sisi perencanaan perlu dihargai dan diberikan apresiasi karena itu juga kritik positif. Begitu pula dugaan adanya main mata ketua-ketua komisi yang disampaikan Meidy harus pula kita hargai,” ujarnya. Dijelaskannya, otoritas administratif panitia lelang mulai dari verifikasi berkas sampai pemeriksaan gambar patut diberikan otonomi. Untuk pemimpin DPRD dan ketua komisi turut secara moral memperhatikan perencanaan gambar dalam konteks DPRD sebagai lembaga pengawas. “Itu langka yang bagus, jadi tidak ada intervensi apalagi main mata,” tandasnya. (fir)
Tunjangan Guru Sertifikasi Tuntas Triwulan II Cair Sebelum Lebaran
Rudis Walikota Diintai KOTAMOBAGU — Proyek pengadaan rumah dinas (Rudis) Wali Kota Kotamobagu ada yang tidak beres. Polisi Resort Bolmong mulai menyelidiki pembangunan maupun penyediaan meubeler. Proses penyelidikan fasilitas rudis ini diduga tanpa melalui proses tender. Penyediaan fasilitas rudis yang sudah digunakan hampir sebulan oleh wali kota, proses tendernya baru akan dilaksanakan saat ini. Kabag
DILIDIK: Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu yang belum sebulan ditempati, mulai dicium aroma tidak sedap. Polres Bolmong mengakusedang melakukan proses lidik fasilitas Rudis.
Umum Pemkot Kotamobagu Abdul Kadir Paputungan telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Sayangnya, Abdul Kadir Paputungan belum memenuhi undangan Polres dengan beralasan sedang tugas
ke luar daerah. Kapolres Bolmong melalui Humas Polres AKP Hadisiswoyo Gobel mengatakan, akan melayangkan undangan kedua kali kepada Kabag Umum Pemkot. Ini hanya sebatas konfirmasi saja. (fir)
KOTAMOBAGU— Pembayaran tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan II (April-Juni) akan dibayarkan Agustus ini. Pemkot Kotamobagu berjanji pemba������ yaran sebelum lebaran. Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Drs Sair Lentang MPd. “Saat ini proses pembayaran sertifikasi guru yang berjumlah sekira 800 orang sedang dipersiapkan. Tunjangan
akan dibayarkan sebelum lebaran nanti,” tutur Sair. Namun kata Sair, dari 800 orang guru bersertifikasi di Kotamobagu, tidak semuaanya menjadi tanggungan pemerintah daerah Kotamobagu. Ia menyebutkan, ada sekira 100 guru yang tunjangannya masih dibayarkan provinsi. “Tapi tetap akan kami usahakan,” ujar Sair. Soal besaran tunjangan yang akan diterima masing-masing penerima, Sair mengatakan, itu tergantung dari besaran gaji pokok. Misalnya, gaji pokok Rp3 juta, maka yang akan diterima guru Rp2,6 juta, itu setelah dipotong pajak,” ungkap Sa’ir member contoh. (fir/ham)
7 Tahun Minarni Dinyatakan ‘Wafat’ Buntut Rebutan Warisan Gaji Pensiun KOTAMOBAGU — Minarni Mohamad (46), seorang janda yang pernah menjadi warga Kelurahan Mongkonai, sontak menjadi perbincangan hangat sejumlah anggota Polres Bolmong, kemarin. Sebab, dia melaporkan kasus yang tak biasanya diterima. Didampingi anaknya, Minarni sapaannya, melaporkan bahwa
dirinya telah divonis meninggal dunia sejak 2004 silam. Di hadapan penyidik Polres Bolmong, Minarni merunut peristiwa yang dialaminya. Ia mengaku, pasca ditinggal mati suaminya Jefri Datau 23 Maret 2004 lalu, tunjangan dan Taspen suaminya diambil paksa perempuan berinisial FA alias, yang diduga istri���������� lain����� sua-
minya. Ia kaget, telah dinyatakan meninggal dunia yang dibuktikan dengan sebuah akta kematian yang diterbitkan Kepala Desa (Kades) Atinggola, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gortontalo Utara, Provinsi Gorontalo. “Saya duga sengaja dipalsukan,” ujarnya. Selain itu, diduga dalam kasus ini ada kerjasama yang melibatkan PNS di kantor Balai Taman Nasional Bogani Wartabone (TNBNW) yang terletak di kelurahan
Mongkonai. Oknum PNS berinisal RN alias Roj, diduga sengaja meloloskan berkas milik oknum yang memalsukan identitasnya. Padahal, Rio diduga mengetahui jika Minarni belum wafat. “Sebenarnya, saya yang lebih dulu mengurus usulan penerimaan tunjangan janda dan Taspen dari almarhum suami, tapi kenapa justru FA alias (Fauzia) yang menerima tunjangannya,” sebutnya. Terkait laporan ini, Kapolres
Bolmong AKPB Enggar Brotoseno mengatakan, pihaknya akan melidik laporan ini. Pelapor sebelumnya telah melaporkan kasus ini ke Polda Gorontalo dengan tuduhan pemalsuan dokumen kematian. Laporan itu, kini mulai disidangkan. “Kami akan lidik laporan ini dan akan berkoordinasi dengan Polda Gorontalo karena pelapor pernah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ini di Gorontalo sebab TKP nya di Atinggola Gorontalo,” kata Enggar. (fir)