S E N I N ,
1 2
M A R E T
15
2 0 1 2
Amos Tempone
KEK Terancam Batal
PEMKOT
Orang Terlantar Akan Diinventarisir MENGANTISIPASI makin meningkatnya tingkat kemiskinan di Bitung, Pemkot dalam waktu dekat akan mendata orang-orang terlantar. Wali Kota Hanny Sondakh mengatakan, keberadaan Bitung sebagai Kota Pelabuhan memang merupakan tempat masuk keluarnya barang maupun Hanny Sondakh orang. “Banyak orang dari luar dating mencari pekerjaan di Bitung. Sampai di sini belum tentu dapat kerja dan memicu meningkatnya pengangguran,” terang Sondakh, kemarin. Hal itu bisa menjadi pemicu terjadinya berbagai masalah sosial. ”Kalau dibiarkan akan menjadi pemicu timbulnya berbagai kejahatan di kemudian hari.” Menurutnya, pemerintah akan mengambil langkah untuk mencegah terjadinya hal itu, memulainya dengan pendataan. “Instansi terkait seperti Dinas Sosial yang akan melakukan pendataan,” paparnya. Setelah didata pemkot akan memfasilitasinya untuk bertemu dengan keluarganya. Bila tak punya family di Bitung akan dipulangkan ke daerah asalnya. Senin, (5/3) lalu, telah diadakan rapat perdana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dipimpin Wakil Walikota Bitung, Max Lomban SE MSi. Melibatkan beberapa instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Sosial, BKBPKS dan BPM Bitung.(*)
BBM
Antisipasi Kenaikan Harga Sembako ISU akan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah akan diantisipasi Pemkot Bitung. Khususnya dampak terhadap kenaikan harga Sembako dan harga barang lainnya. Kabag Ekonomi Bitung Oktaf Kandoli SSos mengatakan, akan dilakukan koordinasi Oktaf Kandoli dengan instansi terkait seperti Dinas Peridustrian dan Perdagangan terkait kenaikan itu. “Seperti biasa kami akan turun bersama dewan untuk melakukan pengawasan mengenai kenaikkan harga di lapangan,” ujarnya, kemarin. Ia menambahkan, akan dikoordinasikan dengan pimpinan untuk mencari metode terbaik agar kenaikan nanti tak menyusahkan masyarakat. “Supaya masyarakat tak kaget,” terangnya. Terutama dampaknya terhadap harga Sembako. Ia akan berkoordinasi dengan para pelaku usaha agar harga masih bisa disesuaikan dengan daya beli masyarakat.(cia/sto)
RTRW Belum Ditetapkan Editor: Budi Siswanto Peliput: Charencia Repie Lukman/Manado Post
BUTUH KEK: RTRW Bitung harus segera ditetapkan. Tampak Kota Bitung dalam foto yang diambil dari udara baru-baru ini.
Minim SDM Metrologi BITUNG-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bitung membutuhkan sumber daya manusia (SDM) metrologi untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. KepalaDisperindagBitung, Ferry Bororing mengatakan, saat ini sedang dibangun UPTD yang mengurusi metrologi. Namun, SDM yang mengerti mengenai hal itu sangat minim. “TelahdiajukankeBKDDuntuk
Ferry Bororing
menambah jumlahnya,” kata Bororing, kemarin. Dijelaskannya, syarat untuk membuka UPTD harus memiliki 4 orang tenaga ahli yang disebut penera. “Satu ahli dan 3 tenaga terampil. Mereka adalah orang-orang yang bisa menggunakan alat tera,” terangnya. “Kami hanya memiliki satu tenaga penera dan sudah pensiun,” katanya. “Bila sampai UPTD diresmikan
RSUD Bitung Segera Balik Nama SERTIFIKAT tanah RSUD Bitung sampai saat ini masih tertera pemilik pertama. Kabag Aset Bitung Berty Sandag SE mengungkapkan, pihaknya akan segera merealisasikan
penggantian nama di setifikat. “Akan dikoordinasikan ke Pemprov untuk balik nama,” katanya, kemarin. “Bila telah balik nama, RSUD itu bisa didata sebagai asset Kota Bitung.” Direktur
RSUD Bitung dr Jeaneste M Watuna mengatakan, ia belum mengetahui secara pasti mengenai hal itu. “Kabag aset yang lebih mengetahui hal itu,” ucapnya singkat.(cia/sto)
belum ada tenaga kami akan minta bantuan provinsi.” Sementara, Kepala BKDD Bitung Ferdinand Tangkudung membenarkan, benar telah ada pengajuan dari Disperindag. Tapi, saat ini sulit untuk menambah jumlah pegawai karenamoratorium.“Solusiyang kamiberikanadalahpeningkatan pengetahuan dan wawasan serta pelatihan bagi pegawai yang ada,” paparnya.(cia/sto)
BITUNG--Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung belum tuntas. Hal ini membuat Wali Kota Bitung Hanny Sondakh geram. Karena lambatnya pengesahan oleh Dekot Bitung, penetapan Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terancam batal. Ia berharap RTRW Bitung disahkan paling lambat 15 Maret nanti. “Kami berharap kerjasama yang baik pihak legislatif agar segera diparipurnakan. Setelah itu secepatnya akan dilaporkan ke Pemprov untuk dievaluasi,” tegasnya. Senada diungkapkan Sekretaris Kota Drs Edison Humiang. Menurutnya, penge-
Kami berharap kerjasama yang baik pihak legislatif agar segera diparipurnakan,” Hanny Sondakh Wali Kota sahan RTRW memang sangat penting untuk segera dilakukan. Mengingat sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah butuh waktu untuk dievaluasi Pemprov. “Apabila ada yang kurangakansecepatnyadibenahi sebelum ditetapkan,” katanya. Sebelumnya, Ketua Pansus Victor Tatanude menyatakan, masih ada isi dari dokumen tersebut yang membutuhkan kajian. “Seperti kawasan kehutanan dan batas wilayah sehingga pihaknya belum mengesahkanRTRWtersebut,” terangnya.(**)