PENDAHULUAN
kelihatannya menutup mata dan merestui aksi-aksi itu dengan tidak memberikan perlindungan keamanan yang cukup bagi konsulat-konsulat AS. Sementara serangan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah AS sudah begitu mengkhawatirkan, kaum buruh mengambil alih perkebunanperkebunan dan sumber-sumber minyak milik perusahaan-perusahaan AS, dan pemerintah Indonesia mengancam akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut. Sejumlah pejabat pemerintah AS sempat mempertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik sama sekali. Tampaknya Washington harus melupakan Indonesia dan menganggapnya sebagai bagian dari dunia komunis. Sebuah laporan intelijen tingkat tinggi yang disiapkan awal September 1965 mengatakan bahwa, “Indonesia di bawah Sukarno dalam hal-hal penting tertentu sudah bertindak seperti sebuah negara Komunis, dan lebih secara terbuka memusuhi AS ketimbang kebanyakan negeri-negeri Komunis.” Laporan itu memperkirakan bahwa pemerintah Indonesia, dalam waktu dua atau tiga tahun, akan sepenuhnya didominasi PKI.23 Lepasnya Indonesia dari pengaruh AS akan menjadi kehilangan besar, yang jauh lebih mahal daripada lepasnya Indocina. Dalam politik luar negeri AS setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia dianggap sebagai domino terbesar di Asia Tenggara, bukan hanya karena bobot demografis sebagai negeri berpenduduk terbesar kelima di dunia dan keluasan geografis sebagai kepulauan yang terbentang 3.000 mil lebih dari timur ke barat, tapi juga karena sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Indonesia adalah sumber minyak, timah, dan karet yang penting. Dengan investasi lebih banyak, Indonesia akan menjadi produsen bahan mentah yang lebih besar lagi, termasuk emas, perak, dan nikel. Seperti dikatakan sejarawan Gabriel Kolko, bahwa AS pada awal 1950-an “telah menyerahkan Indonesia di bawah pengaruh ekonomi Jepang”; minyak, mineral, logam, dan tanaman pangan dari Indonesia akan menghidupi industrialisasi Jepang. “Keprihatinan utama” AS adalah “keamanan Jepang, yang aksesnya ke negeri kepulauan dengan sumber alam kaya raya itu harus dijaga agar tetap aman berada di kubu AS.”24 Penilaian Kolko disusun berdasarkan penyataan kebijakan Dewan Keamanan Nasional tahun 1952 yang berjudul, “United States Objectives and Courses of Action with Respect to Southeast Asia” (Tujuan dan Arah Tindakan Amerika Serikat untuk Asia Tenggara). Para pembuat kebijakan dalam
16