DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO
kepada pimpinan partai yang lain, yaitu Soejono Pradigdo, dalam September 1966 dan bertemu Sudisman satu bulan sesudah itu melalui perantaraan Pradigdo. Hakim Ketua menanyai Supardjo dua kali pada hari terakhir tanya jawab apakah ia pernah menulis “analisa tentang kegagalan G-30-S” dan apakah Sudisman meminta kepadanya agar menulis “semacam otokritik.” Supardjo menjawab singkat tidak.12 Tidak ada alasan untuk memercayai baik kronologi Supardjo bertemu Sudisman maupun pengingkaran Supardjo bahwa ia telah menulis dokumen semacam itu. Sepanjang tanya jawab dalam persidangan jawaban-jawaban Supardjo, wajar saja, selalu singkat dan terkadang mengelak. Jawabanjawaban Supardjo terutama menjadi berbelit-belit saat ia ditanya tentang hubungannya dengan PKI. Penyangkalan Supardjo terhadap dokumen itu dapat dipahami karena pada alinea-alinea tertentu bersifat sangat memberatkan. Soal yang belum terjawab adalah mengapa para hakim dan penuntut umum Mahmilub memutuskan untuk tidak mengajukan dokumen itu sebagai bukti dan dengan demikian membuat keberadaannya diketahui umum, terutama karena dokumen itu memperlihatkan bahwa Supardjo menaruh simpati kepada PKI dan Sjam memegang peranan memimpin dalam G-30-S. Para hakim tidak meneruskan bertanya kepada Supardjo tentang dokumen itu dan tidak mengungkapkan kepada publik bahwa majelis hakim mempunyainya.13 Barangkali mereka berpendapat hal itu akan membikin ruwet alur kisah mereka sehingga akan membuka serangkaian pertanyaan yang sama sekali baru. Barangkali mereka mewaspadai dampak yang akan timbul dari dokumen tersebut bagi para aktivis PKI yang masih berjuang melawan tentara Suharto. Supardjo menulis analisisnya untuk membantu mereka belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Karena sidang-sidang Mahmilub dimaksudkan sebagai pertunjukan dan bukan untuk mencari kebenaran peristiwa, maka kita tidak perlu terlalu heran jika penuntut umum tidak menggunakan dokumen itu untuk mengajukan perkara mereka. Putusan sudah ditetapkan sebelumnya; mereka hanya perlu bergerak mengikuti arus. Lebih dari itu, mahkamah militer tidak mengikuti aturan-aturan pembuktian yang ketat; para hakim mungkin sudah membaca dokumen ini secara pribadi dan tidak harus memasukkannya ke dalam berkas pengadilan agar ia menjadi bagian dari pertimbangan mereka – jika memang ada pertimbangan yang dibuat.
129