Kamis Legi, 11 Juli 2013
Reposisi Peran Advokat Kawal Persidangan Cebongan PROSES peradilan kasus penyerbuan LP Cebongan menyita perhatian publik. Bukan hanya persidangan itu menghadirkan 12 pelaku dari Kopassus, melainkan juga informasi di luar sidang. Sidang digelar di Pengadilan Militer II11 Yogyakarta. Kalangan pemantau sidang, baik lembaga independen, akademisi, maupun wartawan peliput resah lantaran muncul aksi intimidasi. Bentuk intimidasi itu berupa SMS yang isinya jangan memojokkan Kopassus jika tidak ingin dibasmi. Adapula seorang pemantau dikuntit sampai rumah kemudian ditanya identitas. Pelaku langsung pergi begitu saja (Wawasan, 10/7). Wartawan juga tak luput dari aksi tersebut. Misalnya, ada telepon ke kantor media, dan bahkan memotret wartawan satu persatu. Ancaman secara fisik memang tidak terjadi. Tetapi intimidasi adalah teror psikis yang bisa membuat orang-orang diliputi perasaan tidak nyaman, termasuk ketika mereka sedang menjalankan tugas. Menilik dari bentuk initimidasi tersebut, pelaku mengarah agar orang-orang yang intens dengan proses peradilan yang memihak ke salah satu unsure yang bersidang. Bila benar intimidasi tersebut untuk membela para terdakwa, hal itu berlawanan dengan pernya-taan petinggi TNI. Panglima TNI dan KSAD beberapa waktu lalu gamblang menyatakan tidak ada intervensi dalam kasus Cebongan. Ketika dalam proses peradilan itu tetap terjadi intervensi dari pihak-pihak tertentu, boleh dikatakan instruksi dari petinggi TNI sudah tidak digubris oleh pasukan. Respons positif untuk Kapendam IV Diponegoro Kolonel Arh Ramses L Tobing ST. Dia menegaskan tidak ada intimidasi, terutama kepada wartawan. Adanya SMS yang dianggap sebagai perbuatan tidak nyaman, ia menyatakan tidak tahu dari siapa pengirimnya. Yang pasti, sidang di Oditur Militer Yogyakarta tersebut terbuka untuk umum. Kini persidangan yang digelar maraton itu memasuki tahap pemeriksaan saksi. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada proses peradilan, termasuk apakah penyerangan tersebut terencana atau tidak. Biarkan proses persidangan yang akan membuktikan. Prinsipnya, persidangan bisa berlaku adil bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Kita sependapat untuk tidak mengintervensi proses persidangan dalam bentuk apa pun. Apakah intimidasi, komentar, maupun aksi-aksi teror yang justru bisa mencederai proses hukum. Tetapi kita juga tidak bisa membiarkan adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba mengarahkan opini dalam berbagai bentuk. Apalagi menggiring opini dengan mengintimidasi yang membikin pihak lain tidak nyaman. Karena itu, penting mengawal jalannya persidangan agar berjalan sesuai dengan koridor hukum. Kesaksian juga berdasarkan fakta sebenarnya tanpa ada paksaan. Barang bukti yang dihadirkan sesuai dengan apa yang terjadi LP Cebongan pada Sabtu (23/3). Majelis hakim yang memimpin persidangan jernih dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga memberikan efek jera dan kejadian tersebut tidak terulang.■
Pintu tol Bawen bakal jadi titik macet pemudik. Rencana tol dibuka untuk mudik bisa tinggal janji. *** Polda tindak ormas yang lakukan sweeping. Tindak pula kalangan beking ormas.
■ Terhadap Kodifikasi RUU KUHP & Revisi KUHAP
D Broto Hastono, SH.M.H.
”
Apabila kita berpikir secara awam, maka terli hat apabila pola pikir seperti ini sangat naïf dan berlebihan. Namun jika kita kembalikan terhadap tu juan hukum serta asas praesumtion of innocent praduga tak bersalah , maka hal ini wajar adanya, mengin gat fungsi ad vokat harus dipersamakan dengan penegak hukum lainnya.
ENGAN begitu banyak perundang-undangan yang berlaku saat ini , yang kesemuanya mengatur adanya larangan suatu perbuatan yang berujung terhadap sanksi hukum bagi pelanggar / pelakunya yang berupa pidana / nestapa; Di satu sisi dapat diambil segi positifnya sesuai de-ngan asas lex specialist derogate lex generally. Namun demikian adanya berbagai peraturan hukum tersebut, juga terkadang timbul suatu efek negatif, berupa makin kompleksnya penerapan hukum dan tidak jarang terjadi perbenturan antar perbagai perundangan yang mengatur masalah yang sama, sehingga tidak terjadi suatu keseragaman dan kepastian hukum, sehingga di sinilah titik awal pentingnya kodifikasi hukum suatu peraturan induk dalam Rancangan Undang Undang KUHP. Seiring dengan adanya wacana terhadap rencana Kodifikasi bidang hukum pidana di dalam RUU Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Kodifikasi hukum itu sendiri, tentunya akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap penegakan hukum terutama di bidang kepidananaan; Secara garis besar Kodisikasi sendiri bermakna pembukuan hukum dalam suatu himpunan Undang-Undang dalam materi yang sama secara sistematis dan lengkap, dengan tujuan agar didapat suatu rechtseenheid ( kesatuan hukum ) dan suatu rechts-zakerheid ( kepastian hukum), dan juga penyederhanaan hukum. ■ KUHAP, Karya Agung Sedangkan, apabila kita berbicara mengenai prasyarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya kodifikasi hukum tentunya harus dilihat dari makna serta tujuannya, dengan demikian haruslah dipilah-pilah dan diinventarisasi sumber–sumber hukum, yaitu : a. Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-peraturan. dan; b. Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan). yang berlaku secara posi-
Kang Waswas
PENDIRI PEMIMPIN UMUM PEMIMPIN REDAKSI PEMIMPIN PERUSAHAAN WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN
: : : : :
Ir H Budi Santoso Irianto Joko Moelyono Agus Toto Widyatmoko Sarsa Winiarsih Santoso Djoko Sutedjo
REDAKTUR SENIOR: Sosiawan. REDAKTUR PELAKSANA: Budi Sutomo, Achmad Ris Ediyanto. KOORDINATOR LIPUTAN: Heri Suyanto. SEKRETARIS REDAKSI: Samsudin Bakrie. REDAKTUR: Eddy Tuhu PW, Adlan Heriyudi, Sosro Margono, Sucito, Kusmiyanto, Didik Saptiyono, Aman Ariyanto, Yunan Hidayat, Soetjipto, Wisnu Setiaji, Yanuar Dwi Sarjono, Sunarto, Siti Khajarwati. Reporter: Unggul Subagyo, Rita Hidayati, Sugeng Ariatmojo, Sapto Sari Jati, Felek Wahyu, Jaka Nuswantara, Nurul Wahid, Ali Muntoha, Rusmanto Budi, Ernawaty, Agus Umar, Sunardi. Fotografer : Weynes Furqon S. Koresponden Kedu: Tri Budi Hartoyo (Koordinator), Widyas Cahyono, Dulrokhim, Ali Subechi. Banyumas: Joko Santoso (Koordinator), Hermiana Englaningtyas, Ruhito, Ady Purwadi. Pekalongan : Janti Artati (Koordinator), Eko Saputro, Hadi Waluyo, Probo Wirasto. Pati : Wahono (Koordinator), Budi Santoso, Ali Bustomi. Surakarta: Tulus Premana (Koordinator), Bagus Atas Adji W, Sutyatmoko W, Suti Hapsoro. MANAJER SENIOR BIDANG OPERASIONAL: Didik Soekmono MANAJER IKLAN/PROMOSI: Irianto Joko Moelyono. MANAJER PEMASARAN: Teguh Slamet Widodo. MANAJER TU: Yetti Ismiyati. MANAJER PENGEMBANGAN SDM: Widiyartono R KABAG KEUANGAN: Siti Aisyah. KABAG AKUNTANSI: Dwi Suparno. ALAMAT IKLAN - REDAKSI - PEMASARAN : Jl. Pandanaran II/10 Semarang-50241, Telp. (024) 8413528 Faks (024) 8413001 - 8313717 iklan@koranwawasan.com redaksi@koranwawasan.com pemasaran@koranwawasan.com ALAMAT TATA USAHA Kompleks Pertokoan Simpang Lima Blok A/10 Semarang Telp.: (024) 8314170 Faks. (024) 8317113 PENERBIT : PT Sarana Pariwara Semarang/Anggota SPS. IZIN TERBIT : SK Menpen RI No. 027/ SK/Menpen/SIUPP/A7 Tanggal 23 Januari 1986. TERBIT PERDANA : Tanggal 17 Maret 1986 DICETAK OLEH : PT TEMPRINA MEDIA GRAFIKA SEMARANG
tif dalam suatu negara yang sama materinya untuk dikumpulkan menjadi suatu himpunan perundang- an yang sama secara sistematis dan lengkap, guna terciptanya suatu kesatuan hukum, kepastian hukum secara lebih sederhana. Walaupun demikian, suatu peraturan hukum materiel seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah dapat berlaku efektif, tanpa didukung oleh suatu peraturan formil yang baik pula; Di mana saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana , yang dianggap sebagai salah satu karya agung bangsa Indonesia. ■ Peran Advokat Memang apabila ditelaah secara obyektif, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundangan tersebut lebih sempurna apabila dibandingkan dengan ketentuan lama yang mengacu kepada produk zaman Hindia Belanda yang termuat di dalam HIR (Herzeine Indlandsch Reglement) ;Di mana sistem peradilan pidana yang digariskan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) me- rupakan suatu sistem yang saling menyambung dan terpadu serta tidak berdiri sendiri (integrated criminal justice system), di mana sistem ini diletakakan dalam suatu landasan pembedaan fungsi (diferensiasi function) , di antara aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka . Namun demikian, secara jujur , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kurang mengakomodasi peranan seorang advokat dalam membela hak-hak seseorang yang disangka dan atau didakwa melakukan suatu pelanggaran pidana, karena di dalamnya tidak mengatur batas-batas yang tegas mengenai fungsi seorang advokat, terutama untuk menjaga keseimbangan (balancing) perlakuan secara hukum bagi kliennya yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum; Salah satu contoh yang sangat tampak, di mana seorang ad-
vokat hanya dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka dan atau terdakwa. Padahal idealnya, seorang advokat seharusnya dapat mengajukan penanguhan dengan jaminan, baik berupa diri maupun sejumlah uang, dan itu harus terakomodasi dalam suatu pasal secara tegas. Contoh lain yang dapat dikemukakan, di mana seorang advokat seharusnya dapat menemui kliennya selama waktu pemeriksaan dan dijamin kerahasiaan atas pembicaraannya dengan klien. Apabila kita berpikir secara awam, maka terlihat apabila pola pikir seperti ini sangat naïf dan berlebihan. Namun jika kita kembalikan terhadap tujuan hukum serta asas praesumtion of innocent (praduga tak bersalah), maka hal ini wajar adanya, mengingat fungsi advokat harus dipersamakan dengan penegak hukum lainnya. ■ Harus Direposisi Sebagai akhir dari tulisan singkat ini, dapat ditarik benang merah, apabila wacana untuk kodifikasi RUU Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan agar didapat suatu rechtseenheid ( kesatuan hukum) dan suatu rechts-zakerheid (kepastian hukum), dan juga penyederhanaan hukum, tidak akan berjalan dengan efektif tanpa revisi Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi pedoman dasar penegakan hukum pidana. Di sisi lain apabila memang kita menginginkan suatu netralitas dan persamaan derajat hak asasi manusia di hadapan hukum (equality before the law), maka seharusnya peranan advokat harus direposisi serta dipertegas/diperjelas didalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga fungsi advokat sebagai penegak hukum sekaligus penjaga konstitusi benar-benar dapat berjalan dengan baik, dan dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat. ■ Penulis, advokad dan dosen UNISBANK
Alamat pengiriman tulisan opini dan surat pembaca: opini@koranwawasan.com Artikel opini maksimal 5.000 karakter dan disertai foto penulis.
hatan, karena kita akan hidup berjalan bersama Tuhan. Kita akan berhasil, dunia dan akhirat.■
Apakah Tuhan Menakdirkan Manusia Hidup Menderita? BANYAK pertanyaan dalam benak sebagian besar orang; apakah manusia sudah ditakdirkan untuk hidup susah, serba kekurangan, dan menderita seumur hidup? Lalu, apakah kita harus pasrah dan hanya menerima nasib? Tuhan Yang Maha Mulia dikenal memiliki cinta kasih yang sangat luar biasa besarnya terhadap manusia ciptaan-Nya. Lihatlah sebelum Tuhan menciptakan manusia, semua sarana untuk kebutuhan hidup manusia sudah diciptakan-Nya terlebih dahulu. Dan yang tidak ada menjadi ada. Dn kita diciptakan seperti gambar-Nya. Sebab, manusia adalah makhluk yang mulia, seperti “biji mata” Tuhan. Karena itu, manusia sebenarnya telah ditetapkan dan direncanakan oleh Tuhan memiliki masa depan yang baik. “Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikian Firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang baik” (Yeremia 29:11). Tuhan tidak pernah merencanakan manusia hidup dalam serba kekurangan dan penderitaan, tetapi sebaliknya Tuhan ingin manusia hidup dalam kelimpahan. Hanya persoalannya, maukah kita memulai untuk mencapai rencana Tuhan yang indah untuk kehidupan kita di dunia ini. Jelaslah di sini, bahwa kita harus mencapainya. Dan jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena pasti akan gagal total. Tetapi capailah semuanya itu dengan mengandalkan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, bertanyalah kepada-Nya dan hiduplah benar. Jangan berbuat keja-
Andreas Adhy Aryanto, Warga Epistoholik Indonesia Jl Hayam Wuruk No.62 Purwodadi, Grobogan.
Partai Berlabel Agama dan Nasionalis Ternyata Sama BANYAKNYA politikus terlibat dalam kasus korupsi semakin memperpuburk persepsi masyarakat terhadap politisi dan partai politik. Secara umum, publik pun menilai, partai politik dan politisi di negeri ini belum memiliki kedewasaan dalam berpolitik, sehingga sering muncul aksi saling sandera dalam berbagai pembahas an kasus korupsi. Kalau saya mencermati, hampir semua partai politik terlibat dalam kasus korupsi. Itulah yang menyebabkan rakyat sulit lagi untuk percaya pada partai politik. Partai berlabel dan berbasis agama maupun nasionalis, ternyata ama saja. Karena itu, kita berharap, semua partai politik di negeri ini segera berbenah dan memperbaiki diri. Citra korupsi dan oportunis harus segera dihilangkan. Atau setidaknya dikurangi sedemikian rupa, sehingga peran dan fungsi sebagai pilar demokrasi akan dapat dija- lankan. Jika tidak, maka partai politik bukan hanya gagal menjadi pilar demokrasi, tetapi justru akan menjadi perusak demokrasi. Menjelang Pemilu 2014, merupakan momentum yang baik bagi partai politik untuk berbenah secara kualitas, sehingga mampu merebut kembali kepercayaan rakyat yang kini sudah mulai memudar. Sekali lagi, jika partai politik gagal memanfaatkan momentum, maka jangan salahkan publik yang akan kehilangan kepercayaan, bahkan terhadap demokrasi itu sendiri.■ Adi Soemantri Baran, Ambarawa, Kab. Semarang.
arief purwokerto, PKS melawan KPK itu tanda nya PKS tidak suka dgn KPK. karena presiden nya koropsi di tangkap dan di tahan. padahal KPK itu di dukung oleh segenap masyarakat republik indonesia kecuali kader PKS yg melawan. 6281228709068 ANDRY,KUDUS: Jalan dihutan jati daerah Kab.Blora yang perbatasan antara Jateng dan Jatim banyakyang rusak parah.Saya mohon kepada Pemkab dan Pemprov untuk segera mengatasi masalah ini agar kehidupan didaerah setempat dapat stabil. 6289669245998 Enaknya jadi org berlimpah harta mau apapun bisa susahnya jadi org miskin mau makan aj susahnya minta ampun tp celakanya org kaya apalagi cara dptnya & pembelanjaannya bertentangan dg syariat agama maka akan jadi beban/adzab akan sangat bahagia org miskin yg shabar yg tak berbelit2 dlm urusan hisab.by.www.@.guswahyu.srg.id.com 6285640046364 Attention ; Jelang ramadhan biasanya program road maintenance digeber jadi ajang ramadhan fever projects dan asphalt selalu menghilang jadi kendala serta entahlah biang keroknya dan semua berujung maling bestek kwalitas jalan ecek2 high cost baby corn useage. Siapakah mafia asphalt kenyangkan birokrat teknokrat merugikan rakyat - tanyalah sama buntut sapi kopat kapit ?!! Country road 230513 6285647407417 NAD (Nangroe Aceh Darusalam & PAPUA adalah BAGIAN DARI NEGARA KESATUAN REPUPBLIK INDONESIA NKRI adalah HAK & KEWAJIBAN SELURUH WARGA NEGARA dan RAKYAT INDONESIA (TANPA KECUA LI) UNTUK MEMPERTAHAN KANNYA TETAP NKRI... MAKA HAK & KEWAJIBAN NEGARA MENEMPATKAN PERSONIL TNI (SEMUA ANGKA TAN) & POLRI LEBIH SIGNIFI-KAN UNTUK MENJAGA & MEMPERTAHAN KAN KEUTUHAN NKRI (DARI SABANG SAMPAI MERAUKE) Singgih Wiyono Magelang 6287734125960