Selasa Legi, 11 Juni 2013
Cawabup Mundur Didenda Rp 20 Miliar DEMAK - Setelah sempat molor dalam pembahasan, tata tertib (tatib) tata cara pemilihan wakil bupati (wabup) akhirnya ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Demak, Senin (10/6). Menariknya, jika cawabup usulan bupati nantinya tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan jelas yang bersangkutan akan dikenai denda Rp 20 miliar. Ketua DPRD Demak, H Muchlasin Daenuri SE MSi MH menyampaikan, dengan telah ditetapkannya tatib pemilihan wabup kini ‘bola’ ada di tangan bupati. Terlebih selama ini bupati selalu menyampaikan wabup harus telah terisi Mei 2013. “Kalau bupati sudah siap dengan dua nama cawabup sesuai kriterianya, sebagaimana tertera dalam Bab II pasal 2 Peraturan DPRD Demak tentang mekanisme pengusulan wakil bupati, silakan disampaikan ke DPRD dengan dilampiri surat usulan dari partai pengusung. Dua nama yang diusulkan tersebut ten-
tunya harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4. Baru setelah itu kami atur proses pemilihan atau pemungutan suaranya,” ujarnya. Syarat yang dimaksud sebagaimana pasal 3 tatib pemilihan cawabup antara lain, harus menanggalkan jabatannya bila yang bersangkutan PNS atau TNI/Pol ri, menyerahkan daftar kekayaan dan bersedia diumumkan. Selain itu belum pernah menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan untuk posisi yang sama, tidak tersangkut masalah pidana yang diancam hukuman
penjara lebih dari lima tahun. Di sisi lain, cawabup yang telah diusulkan bupati dalam rapat paripurna, sebagaimana diatur dalam pasal 4, tidak boleh mengundurkan diri kecuali ada alasan yang kuat seperti sakit keras yang dijelaskan dengan surat keterangan dokter atau meninggal dunia. Bila yang bersangkutan tanpa alasan jelas tiba-tiba mengundurkan diri, maka akan dikenakan denda Rp 20 miliar. Mengenai denda dengan nominal yang tidak sedikit tersebut, Muchlasin menjelaskan, untuk menunjukkan bahwa DPRD Demak serius dalam proses pemilihan cawabup. “Denda administratif itu nantinya diserahkan ke kas daerah,” jelasnya. ■ Ekstra Hati-hati Sementara itu Bupati Dachirin Said mengaku telah mengumpulkan para cawabup usulan parpol pengusung. Namun demikian karena semua sosok yang disulkan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, maka
TANDATANGANI TATIB : Ketua DPRD Demak, H Muchlasin Daenuri menandatangani tatib pemilihan cawabup, disaksikan Bupati H Dachirin Said dan tiga pimpinan dewan.■ Foto: sari jati/SR dirinya harus ekstra hati-hati dan teliti dalam pemilihan. Sebab cawabup yang dipilih nantinya harus bisa bekerja bersama me-
nyejahterakan rakyat dan memajukan Kabupaten Demak. “Seperti memilih pasangan hidup, tidak bisa main-main. Ha-
rus benar dan tepat, karena satu yang terbaik itu untuk seumur hidup,” tandasnya. ■ ssi/SR
Tolak Indomart, Nyaris Baku Hantam
Pengusaha Wajib Gunakan E-SPT
KENDAL - Pembangunan Indomart kembali mendapat penolakan dari warga karena dinilai mematikan usaha kecil. Setelah warga Sambongsari Kecamatan Weleri, kini giliran warga Desa Damarsari, Kecamatan Cepiring menolak pembangunan Indomart di kampung mereka. Akibat penolakan nyaris terjadi baku hantam antara warga dengan pemilik bangunan Indomaret, Senin (10/6). Sambil berteriak warga meminta tukang bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan minimarket untuk menghentikan aktivitas. Namun aksi warga ini dilawan pemilik bangunan yang tidak terima jika aktivitas pemba ngunan minimarket dihentikan. Adu mulut antara warga dan pemilik bangunan nyaris berujung adu fisik. Pemilik bangunan bersikukuh pendirian minimarket sudah melalui prosedur. Namun warga mengelak sudah dimintai persetujuan karena tidak ada sosialisasi dan akan mematikan usaha kecil warga. Warga yang emosi dapat dilerai dan diminta melaporkan kejadiannya ke pihak desa. Warga menilai pembangunan minimarket tanpa persetujuan warga sekitar dan merugikan usaha kecil.
GROBOGAN - Mulai Juli 2013 mendatang, Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan diwajibkan menggunakan e-SPT. Apabila tetap menggunakan SPT manual, PKP dianggap tak menyampaikan SPT. “Masa pajak Juni yang akan dilaporkan pada Juli nanti wajib menggunakan e-SPT. Aturan itu berlaku untuk seluruh PKP Badan, tanpa terkecuali,” jelas Kepala Kantor Pelayanan Penyuluh dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Purwodadi Mohmmad Hamim Thohari SE didampingi Pelaksana Teknis Yudie Fitrianto dan Dwi Harjanto, Senin (10/6). Dijelaskan, aplikasi e-SPT disediakan oleh KP2KP secara gratis. Sehingga, PKP yang berasal dari Kabupaten Grobogan tinggal mendatangi KP2KP urwodadi untuk kemudian mengisi aplikasi yang telah disediakan. Hamim menambahkan, PKP Perorangan wajib menggunakan e-SPT apabila yang bersang
TOLAK INDOMART: Puluhan warga Desa Damarsari Kecamatan Cepiring Kendal menolak pembangunan Indomart. ■ Foto: Agus Umar/SR “Dari awal pendirian bangunan tak ada pemberitahuan ke warga. Bahkan kabel listrik diputus sehingga banyak rumah warga yang tidak mendapat aliran listrik,” kata Edi Sucahyono, perwakilan warga. Warga juga menilai, sosialisasi yang dilakukan pemilik bangunan dan ketua RT tak terbuka dan hanya mendatangi beberapa rumah saja. Pertemuan di Balai Desa Damarsari sempat memanas karena pemilik lahan tetap bersikukuh akan mendirikan
minimarket. Dari pertemuan dengan kepala desa, pihak pemilik bangunan belum melakukan sosialisasi dan hanya menda- tangi warga satu-persatu. Pihak desa sendiri mengaku belum mendapatkan persetujuan atau tembusan pendirian minimarket tersebut. “Saya sudah meminta ketua RT melakukan sosialisasi dengan mengumpul kan warga bukannya mendatangi satu persatu,” jelas Sukisman, Kepala Desa Damarsari. ■ Mar/SR
Abdurrohman Kasdi Ketua Ansor DEMAK - Dengan mengantongi 142 suara, H Abdurrohman Kasdi Lc MSi akhirnya terpilih menjadi Ketua PC GP Ansor Kabupaten Demak periode 2013-2017. Pada Konfercab GP Ansor XVII Kabupaten Demak Senin, (10/6), dia berhasil me nyisihkan empat kandidat lainnya, utamanya Komandan Banser Naim Anwar SH yang hanya mendapatkan dukungan 100 suara. Pada sambutan perdananya, Kang Dur - demikian Abdurrohman biasa disapa, menuturkan, aktif di Ansor baginya merupakan pengabdian. “Ansor merupakan implementasi pengabdian yang juga merupakan bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang selama ini saya geluti,” ujar mantan Wakil Ketua PC GP Ansor Demak periode 2007-2013 yang juga Direktur Pascasarjana STAIN Kudus itu. Baginya Ansor bisa menjadi wahana penopang SDM
Foto : sari jati
Abdurrohman Kasdi berkualitas. Maka itu kaderisasi perlu ditingkatkan baik frekuensi pelaksanaannya ma upun substansi pengkaderannya. Sebab menurutnya, ketika sesorang aktif di Ansor, maka diharapkan yang bersangkutan bisa menjadi SDM yang handal dalam segala profesi dan men-
jadi inspirasi bagi institusi, lembaga, dan tempat manapun keti ka dia beraktifitas. Oleh karena itu pula, lanjutnya, Ansor akan dikembangkannya menjadi wahana pengkaderan untuk mencetak pemimpin bangsa yang ideal dan Islami. Sebab menurutnya, selain untuk intern Ansor, Ansor harus bisa bermanfaat untuk NU, dan bangsa. “Dengan sistem kaderisasi yang bagus Ansor akan mampu melakukan hal-hal yang baik dalam proses alih gene rasi,” ungkap ketua terpilih yang mendapatkan dukungan dari enam PAC dan 61 ranting itu. “Dengan sistem pengaderan Ansor yang berkualitas pula, kami optimistis akan muncul calon pemimpin bang sa dari warga nahdliyin yang handal, berkualitas dan akhlakul karimah,” tandasnya. ■ ssi/SR
kutan melampirkan lebih dari 25 dokumen faktur pajak dalam satu masa pajak. “Jika jumlah omzet PKP Perorangan dalam satu masa pajak (satu bulan) mencapai Rp 400 juta atau lebih, yang bersangkutan juga wajib meng gunakan eSPT,” tandasnya. Menurut Hamim, SPT manual boleh digunakan oleh PKP
yang nilai omzetnya di bawah Rp 400 juta dalam satu bulan. ”PKP yang dalam satu masa pajak lampiran dokumen faktur pajaknya kurang dari 25 buah juga boleh menggunakan SPT manual. Na mun, apabila yang bersangkutan ingin meng gunakan e-SPT akan tetap kita layani,” tandasnya pula.■ K-26/SR.
KERJAKAN E-SPT: Petugas KP2KP Purwodadi sedang mengerjakan e-SPT. ■ Foto: Sugeng Ariatmodjo/SR.
28.910 RTSM Terima Bantuan PKH Tahap II DEMAK - Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II dibagikan. Bantuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari Kemensos, Kemendikbud, Kemenkes dan Kemenag untuk triwulan I tahun 2013 itu diberikan kepada 28.910 rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui kantor pos yang ada di masing-masing kecamatan. Kepala Dinsosnakertrans Ka bupaten Demak Drs HM Agus Nugroho LP menuturkan, bantuan PKH senilai total Rp 7.011.700.000 yang dibagikan bertahap sejak pertengahan Mei lalu itu merupakan lanjutan program yang sama yang dibagikan akhir Januari lalu. Maka itu kualifikasi penerima PKH tetap sama, yakni RTSM yang memiliki ibu hamil atau nifas, dan atau anak balita, dan atau anak usia SD dan SMP. “Karena setiap RTSM jumlah balita atau anak sekolahnya tak sama, maka nominal bantuan PKH yang diterima masing-masing RTSM tidak sama. Namun rata-rata antara Rp 600 ribu hing ga Rp 2,2 juta pertahun, sesuai ketentuan atau kriteria tertentu,” ujarnya, didampingi Kasi Bagian PKH Bidang Asistensi Pudjo, Senin (10/6). Disebutkan pula, sesuai tu-
juan pemberian PKH, uang yang dicairkan per tiga bulan itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan. Maka itu uang bantuan PKH pun mestinya dimanfaatkan untuk mendukung biaya pemeriksaan ibu hamil dan atau memenuhi kebutuhan sekolah anak. Karena ibu hamil ada saatnya melahirkan, begitu pula anak yang telah kelas III SMP/MTs pastinya bakal lulus juga, maka
jumlah nominal PKH yang diberikan tentunya tidak akan sama setiap triwulannya. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Demak Musyafak menjelaskan, sehubungan itu para pendamping di setiap kecamatan berkewajiban melakukan pemantauan dan validasi data penerima PKH. Maksudnya agar bantuan PKH tepat sasaran dan dapat dioptimalkan manfaatnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. ■ ssi/SR
ANTRE PKH: Ibu-ibu dari RTSM Kecamatan Wonosalam mengantre bantuan PKH yang dibagikan di Kantor Pos Demak Kota. ■ Foto: sari jati/SR
■ Dari Sosialisasi UU Tembakau
Tanaman Bawang Merah Akibatkan Kualitas Tembakau Jelek KENDAL - Petani, kades, pedagang tembakau dan pedagang rokok mendapatkan sosialisasi tentang UU Tembakau yang di selenggarakan Bagian Hukum Setda Kendal melalui masingmasing kecamatan. Senin (10/6) mereka mendapatkan sosialisasi di Kecamatan Cepiring. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dipimpin Camat Cepiring, Ahmad Yusuf dan perwakilan Bagian Hukum Setda Kendal. Camat Cepiring Ahmad Yusuf memgatakan, para petani, kades, pedagang tembakau dan pedagang rokok harus mengetahui undang-undang tentang
pertembakauan yang baru sehingga bisa menyesuaikan diri dan aman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sedangkan Ketua Aptri Kendal, H Mundakir mengatakan para petani dan stakeholder yang mengurusi tembakau di Kabupaten Kendal harus mengetahui undang-undang pertembakauan yang baru. Dijelaskan, dari pabrikan sendiri banyak yang melakukan pembelian tembakau dari petani di Kabupaten Kendal. Dari sebagian besar pabrikan seperti PR Sukun, Sampoerna, Upet, dan Prahu Layar belum membelas surat dari Dinas Pertanian sedangkan Gudang Garam su-
dah membalas namun tidak membeli tembakau petani Kendal. ‘’Sampai saat ini yang membalas dan akan membeli tembakau petani Kendal dari Djarum sebanyak 1.500 ton dan Noroyono 450 ton dan Sukun diperkirakan 1.500 ton,’‘ ujarnya.
SOSIALISASI: Bagian Hukum Setda melalui Kecamatan Cepiring melakukan sosialisasi UU Tembakau di Aula kantor Kecamatan Cepiring, Kendal, Senin (10/6). ■ Foto: Agus Umar/SR
■ Ubah Pola Tanam Dikatakan H Mundakir, pabrikan banyak yang tak membeli tembakau asal Kendal karena kandungan residu dan clournya tinggi yang diakibatkan dari tanaman bawang merah. Dikatakan, dampak dari tanaman bawang merah membuat kualitas tembakau di Kendal
menjadi jelek. ‘’Untuk memperbaiki kualitas petani harus merubah pola tanam,” jelasnya. Di tingkat nasional, Aptri Kendal juga mengajukan usulan ke DPR agar UU pertembakauan mengamankan petani tembakau nasional. Selain itu peme rintah diminta untuk mengawasi ekspor-impor tembakau karena tahun ini pemerintah diperki rakan sudah mengimpor 136.000 ton tembakau. “Ini sangat merugikan petani, padahal stok tembakau dalam negeri cukup. Kalau tembakau dalam negeri habis pemerintah boleh impor,” jelasnya. ■ Mar/SR