Selasa Legi, 11 Juni 2013
Tunjangan Segera Cair, Ribuan Guru Lega PEKALONGAN- Ribuan guru di Kota Pekalongan menyatakan kegembiraannya, menyusul bulan Juli mendatang dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) dipastikan bisa dicairkan.
PADAMKAN API : Petugas pemadam kebakaran saat berusaha memadamkan api yang membakar gudang pengolahan oli bekas di Desa Panjang, Kecamatan Bae. ■ Foto : Ali Bustomi-Tj
Gudang Oli Bekas Dilalap Api KUDUS – Sebuah gudang pengolahan oli bekas milik Nano Trihardiyono (51), yang terletak di Desa Panjang, RT 2/RW 1, Senin (10/6) kemarin ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun api yang membumbung tinggi sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran yang berusaha memadamkannya. Selain itu, keberadaan drumdrum oli yang ada di gudang juga membuat api sulit dijinakkan. Beruntung lokasi kebakaran sedikit ada jarak dengan rumahrumah warga lain sehingga api tidak merembet lebih besar. Menurut salah seorang pekerja gudang, Komeng, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 10.30 WIB tersebut diduga muncul dari percikan api mesin pompa yang digunakan untuk menyedot oli. Diduga kuat, mesin tersebut mengalami arus pendek sehingga percikan api
yang ada langsung menyambar genangan oli yang ada dalam bak penampungan. ”Saat itu saya sedang ada di luar. Di dalam gudang hanya ada tiga teman saya yakni Arif, Sunarto dan Nuryanto,” tandasnya. Begitu api menyambar genangan oli, lanjut Komeng, seluruh temannya tersebut langsung berusaha memadamkannya. Namun, jilatan api yang semakin membesar membuat mereka akhirnya langsung melarikan diri untuk memanggil bantuan. Selang beberapa saat kemudian, sejumlah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Namun, para petugas sempat mengalami kesulitan dalam memadamkan api. Meski air terus menerus disemprotkan, tapi justru api bertambah besar. ”Jika disemprot dengan air, api justru akan semakin membesar. Jadi, kami menggunakan
foam dan syukur api bisa dipadamkan,” kata Hardi Cahyana, komandan tim pemadam kebakaran PT Djarum yang memimpin proses pemadaman. ■ Diduga Korslet Sementara, Kapolsek Bae, AKP Suparji yang ada di lokasi kejadian mengatakan hingga saat ini pihaknya belum bisa memintai keterangan pemilik gudang lantaran tidak berada di tempat. Namun berdasarkan keterangan dari pekerja gudang, kemungkinan api berasal dari hubungan arus pendek mesin pompa. Terkait keberadaan gudang pengolahan oli bekas tersebut, Kapolsek mengaku belum mengecek apakah usaha tersebut legal atau tidak. ”Kami akan menindaklanjuti kasus ini termasuk dengan memeriksa apakah unit usaha ini sah atau tidak,” tandasnya.■ tom-Tj
Keberadaan Satpam Sangat Dibutuhkan BLORA– Polres Blora menggelar Pendidikan dan Latihan (diklat) Satuan Pengamanan (Satpam). Sebanyak 34 peserta Diklat Satpam dari seluruh Blora menjalani upacara pembukaan diklat, kemarin. Hadir Wakil Kepaka Polres Kompol Kompol Djodi Winarno. Pela-
tihan ditangani langsung Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polres. ‘’Khusus Diklat Satpam ini, berlangsung selama satu bulan atau 232 jam,’’ jelas Kasat Binmas AKP Sularn, Senin (10/6). Menurutnya, diklat itu diberikan pada perusahaan jasa
DIKLAT SATPAM : Salah satu tim pengasuh dari Polres Blora saat mengecek kesiapan Diklat Satpam yang digelar di Wisma Pratama Kabupaten Blora. ■ Foto : Wahono-Tj
pengamanan yang menggandeng Polres. Materi yang diberikan, kata dia, 70 persen teori dan 30 persen praktek. Sehingga selama satu bulan diklat yang dipusatkan di gedung Wisma Pratama itu, para peserta akan digembleng dengan dasar-dasar pengamanan standar. Satpam, kata dia, bisa membantu tugas Polri dalam menciptakan kamtibmas. Sebab, Satpam merupakan salah satu komponen Pamswakarsa. ‘’Satpam mempunyai wewenang yang dipunyai Polri, meski dalam bentuk terbatas,’’ jelasnya. Heru Wibowo dari PT Bravo Satria Perkasa yang akan menggunakan jasa Satpam tersebut, mengaku bangga dan senang jika tenaga Satpam yang akan dia pakai nanti sudah terampil dan terdidik dengan baik. Tenaga Satpam, tambahnya, sangat dibutuhkan untuk mengamankan sejumlah lembaga keuangan seperti bank atau perkantoran. ■ K.9-Tj
Dugaan Korupsi DAK Buku Ajar Ditangani Kejati BLORA– Dana Alokasi Khusus (DAK) pengadaan buku ajar Kabupaten Blora menggelinding di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, yakni adanya dugaan penyimpangan DAK senilai Rp 19 miliar lebih di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Kepala Disdikpora, Achmad Wardoyo ditetapkan menjadi tersangka, dan diperkirakan akan muncul lagi sejumlah tersangka baru. Perkiraan bakal muncul tersangka lain, karena tiga mantan Kepala Dindikpora yang pernah menangani proyek buku DAK, juga dipanggil ke Kejati Jateng untuk diperiksa. ‘’Ya memang, ada beberapa mantan Kepala Dindiknas Blora mulai ada pemanggilan sejumlah saksi,’’ ungkap salah satu anggota tim penyidik Kejati yang enggan disebut namanya, Senin (10/6). Panggilan para mantan Kepala Dindiknas menjadi saksi, lanjutnya, langsung dikirimkan Kejati melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, yang dalam hal ini Kejari membuat surat panggilan kepada mantan bos Dindiknas sebagai penerusan meneruskan surat panggilan dari Kejati tersebut. ■ 4 Pejabat Tidak hanya
saksi-saksi,
Wardoyo dikabarkan bakal dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka pada minggu ini, cara pemanggilannya juga melalu Kejari Blora. Perlu diketahui, dalam proyek DAK buku ajar ini Kepala Dindikpora sudah berganti empat orang. Pertama dipegang Winoto, kemudian hanya kurang dari setengah tahun dia dimutasi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), penggantinya H Slamet Pamuji. Juga tidak lama kemudian Slamet Pamuji dimutasi menjadi Asisten 2 Setda, dan digantikan Adi Purwanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Juga tidak terlalu lama, Adi Purwanto dimutasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH). Selanjutnya Kepala Disdikpora diberikan pada Achmad Wardoyo yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pendidikan Dasar di dinas ini. Tidak hanya para mantan Kepala Dindiknas, satu mantan
pejabat setingkat kepala bidang yang juga dipanggil. Winoto membenarkan dipanggil Kejati Senin (10/6), dia mengaku siap datang dan siap memberikan keterangan apapun. Sementara itu Kepala Disdikpora Achmad Wardoyo saat dikonfirmasi mengatakan sedang berada di kantor, dan dia mengakui sejumlah anak buahnya dipanggil Kejati untuk diperiksa sebagai saksi. ■ K.9-Tj
Sebelumnya kabar turunnya tunjangan ini sempat terombang-ambing beberapa bulan terkait revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2013. Pengelola TPG Dindikpora Kota Pekalongan, Mabruri SPd, kemarin mengungkapkan, meski begitu, pihaknya tidak mengetahui secara persis, jumlah yang akan diterima para guru. Mengingat anggaran TPG tahun 2013 secara nasional tidak sepenuhnya disetujui oleh DPR RI. Dari sebesar Rp 51 triliun yang diajukan, hanya Rp 43 triliun
yang direalisasikan. Sehingga dipastikan ada pengurangan alokasi di seluruh daerah, termasuk di Kota Pekalongan. “Kini kami lega, ada kepastian Juli bayarkan, kini komunikaisi terus lakukan” katanya. Dengan sudah dibeberkannya target pembayaran yang akan dilakukan pada bulan Juli nanti, dikatakan Mabruri, berarti pembayaran TPG untuk guru Kota Pekalongan akan dilakukan dua triwulan atau enam bulan sekaligus. “Jadwal pembayaran TPG triwulan II, paling lambat semestinya jatuh
pada bulan Juni. Namun karena adanya revisi ini, pembayaran TPG seluruh Indonesia mundur ke bulan juli. Kami masih terus berkomunikasi sampai nanti keluar hasil revisi PMK,” katanya. ■ Sertifikasi Sementara itu, SK sertifikasi yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan TPG, sudah usai dilakukan untuk sekitar 1.040 guru sertifikasi. Hanya ada 13 guru yang SK-nya belum keluar untuk tahun ini, akibat datanya belum valid. Sebagian lantaran mengambil cuti untuk kuliah, sakit, dan tidak memenuhi syarat mengajar 24 jam. Meski begitu mereka tidak perlu risau, karena bisa menyusul melengkapinya pada bulan Juni ini. ■ K.28-Tj
Pertamakali Kabupaten Batang Raih Adipura BATANG – Kabupaten Batang berhasil meraih Piala Adipura untuk kali pertamanya. Penyerahan piala untuk kategori kabupaten/kota kecil terbersih diserahkan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo di Istana Negara, Senin (10/6). Bupati Yoyok Riyo Sudibyo setelah menerima pengghargaan tersebut mengatakan raihan penghargaan Piala Adipura ini merupakan yang pertama untuk Kabupaten Batang. “Keberhasilan menerima Piala Adipura ini merupakan kerja semua elemen masyarakat yang telah menciptakan dan mendukung Kabupaten Batang sebagai kota kecil terbersih,” tukas Yoyok. Untuk itu, papar Yoyok, pihaknya berharap agar perolehan penghargaan tersebut bukan hasil akhir. Akan tetapi, menjadi
PIALA ADIPURA : Bupati Yoyok Riyo Sudibyo beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Batang berpose bersama usai menerima Piala Adipura yang diserahkan langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Senin (10/6). ■ Foto : Eko Saputro-Tj suatu perhatian bagi kita masyarakat Kabupaten Batang, untuk bersama–sama menjaga kebersihan dan ketertiban kota. Sehingga, ke depan Kabupaten Batang dapat meraih kembali penghargaan tersebut. “Alhamdulillah melalui kerjasama semua elemen masyara-
kat Kabupaten Batang, kita mendapat kepercayaan dari pemerintah sebagai salah satu kabupaten/kota kecil terbersih di Indonesia. Penghargaan ini, kami persembahkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batang,”pungkas Yoyok. ■ ero-Tj
Mejasem Barat Siap Jadi Kelurahan SLAWI- Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dinilai siap berubah status menjadi kelurahan. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 10 ribu jiwa itu, dinilai sudah memenuhi syarat Permendagri nomor 28 tahun 2006 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan. Camat Kramat, Mohamad Natsir SSos, mengungkapkan, Desa Mejasem Barat yang terletak di perbatasan Kabupaten Tegal dengan Kota Tegal itu, sudah memenuhi syarat administrasi. Sejumlah pendukung, seperti sarana dan prasarana pemerintahan dan potensi ekonomi yang beragam, dinilai telah cukup bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan. “Selain itu, pelayanan di Desa Mejasem Barat terus me-
ningkat. Jumlah penduduknya setiap tahun juga bertambah. Karena itu, Pemkab Tegal merencanakan akan merubah status desa menjadi kelurahan,” terang Natsir, Senin (10/6). Dengan adanya kebijakan itu, lanjut Natsir, usulan Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa, sedang dipertimbangkan. Adapun, rencana perubahan status kelurahan akan memakan waktu cukup lama, diperkirakan hingga dua tahun ke depan. “Kades Mejasem Barat sudah purnatugas pada 14 Mei kemarin. Saat ini, belum ada Pjs. Untuk itu, kami sedang membahas tentang penunjukan Pjs tersebut,” paparnya. ■ Perubahan Status Adapun perangkat desa yang saat ini masih menjabat,
Pemkab akan memberikan kebijakan ketika perubahan status itu berjalan. Seluruh perangkat desa akan memperoleh uang pesangon sesuai dengan masa kerjanya dan bisa tetap bekerja di kantor tersebut dengan status sebagai tenaga honorer. Sebelumnya diberitakan, Pemkab Tegal akan mengubah status 20 desa menjadi kelurahan. Sebagian besar desa tersebut sekarang ini menjadi ibu kota kecamatan. Kabag Pemerintahan, Fakihurohim SSos MM menjelaskan, perubahan status sudah menjadi kebutuhan karena perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain Mejasem Barat, desa yang akan jadi kelurahan yaitu Ujungrusi dan 18 desa yang merupakan ibukota kecamatan. ■ SMNetwork/K22
Rp 1,6 M untuk TPA Regional PEKALONGAN- Meski belum ada kejelasan kapan akan dibangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang didukung negara Jerman, namun Pemkot Pekalongan telah menyiapkan dana sebesar Rp 1,6 miliar. Sementara Kabupaten Pekalongan harus menyediakan dana Rp 17 miliar. Walikota Pekalongan HM Basyir Achmad, Senin (10/6) mengungkapkan, keberadaan TPA khusus Kota Pekalongan sudah tidak ideal lagi, sehingga satu-satunya harapan adalah dibangunnya TPA regional, milik lintaswilayah. Meski pemerintah Jerman membantu pembangunan
TPA regional tersebut, namun Pemkot dan Pemkab Pekalongan harus juga menyediakan dana untuk pembangunannya maupun pengelolaan sampahnya. Adapun lokasi yang telah ditetapkan di Kabupaten Pekalongan, sudah dilakukan penandatanganan kerjasama antara walikota, bupati, dan gubenur. “Semuanya sudah siap tinggal pelaksanaannya saja,” katanya. ■ Tampah TPST Seperti diberitakan, Pemkot Pekalongan akan menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun ini, karena sudah tidak layak lagi.
Biaya operasional untuk mengangkut sampah ke Kabupaten Pekalongan diperkirakan sangat tinggi. Untuk menekan biaya operasional itu, Pemkot menambah 25 unit Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), dan memperbaiki armada pengangkut sampah yang ada. Sebelumnya, Walikota Basyir Ahmad dan Bupati Pekalongan Amat Antono menandatangani Mou disaksikan manajer proyek KFW Jerman , Clara Winkler dan Kasubdit Persampahan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Rudy Arifin, beberapa waktu lalu.■ K.28-Tj