Rabu Pon, 24 April 2013
Perbaikan Jalan Dianggarkan Rp 60 M UNGARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60 miliar dalam APBD penetapan 2013 untuk memperbaiki kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Semarang. Saat ini sekitar 485 kilometer dari total panjang jalan Kabupaten Semarang mencapai 713 kilometer masih dalam kondisi rusak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, Totit Oktoriyanto menyebutkan kondisi jalan di wilayah Kabupaten Semarang yang rusak terdiri dari jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan lingkungan. ‘’Saat ini masih ada sekitar 485 kilomter jalan di Kabupaten Semarang yang kondisinya rusak. Tingkat kerusakan jalan bervariasi, mulai rusak ringan sampai rusak berat,’’ jelasnya, Selasa (23/4). Menurut Totit, sekitar 30 persen dari total panjang jalan 713 kilometer tidak bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan di atas 40 kilometer per
jam. Namun hingga kini pemkab terus berupaya memperbaiki kerusakan jalan yang ada. ‘’Upaya penanganan dan perbaikan jalan rusak menyesuaikan tingkat kerusakannya dan anggaran yang tersedia. Diharapkan proyek perbaikan jalan rusak di Kabupaten Semarang bisa selesai akhir tahun 2013,’’ katanya. Totit mengatakan, pemkab belum bisa memperbaiki kerusakan jalan secara menyeluruh karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan perbaikan jalan menggunakan skala prioritas. Perbaikan jalan
lebih diprioritaskan untuk jalan-jalan yang memang mendesak diperbaiki. Totit menjelaskan, faktor utama yang menentukan terjadinya kerusakan sejumlah jalan di wilayah Kabupaten Semarang adalah anggaran untuk pemeliharaan jalan yang tidak ideal. Akibatnya, jalan yang semula rusak ringan bisa meningkat menjadi rusak sedang atau rusak berat. ‘’Idealnya anggaran untuk pemeliharaan jalan per kilometer sebesaar Rp 25 juta. Tapi anggaran pemeliharaan jalan kita hanya Rp 10 juta per kilometer,’’ ungkapnya. Totit menambahkan, pada APBD penetapan tahun 2013 ini pihaknya mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar untuk pemeliharaan jalan. ‘’Pemeliharaan jalan itu penting, agar kondisi jalan bisa tetap terjaga dengan baik. Setidaknya kebutuhan akses transportasi masyarakat bisa berjalan lancar,’’ imbuhnya. ■ rbd/SR
Panwaslu Awasi Ketat Pendaftaran Caleg SALATIGA - Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Salatiga, Arsyad Wahyudi akan mengawasi secara ketat pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) yang mendaftar ke KPU. Langkah ini dilakukan menyusul adanya informasi sejumlah anggota DPRD Salatiga aktif berpindah ke partai dan ikut mendaftar sebagai caleg. “Kita mendengar ada beberapa caleg yang masih duduk di DPRD mendaftar caleg menggunakan partai baru,” kata Arsyad di kantor KPU Salatiga, Selasa (23/4). Diungkapkan, pengawasan yang dimaksud terkait surat keterangan yang bersangkutan telah menyatakan mundur dari partai lama. Atau terdapat pernyataan hitam di atas putih dari ketua partai lama jika celeg bersangkutan telah mengundurkan diri. “Atau bisa juga surat pemberitahuan dari Ketua DPRD atau sekwan bahwa caleg tersebut telah mundur dari keanggotaan dewan,” terangnya. ‘’Surat pernyataan perlu dipertegas
karena menjadi salah satu syarat bagi caleg untuk mendaftarkan kembali dengan partai baru,’‘ tegasnya. Ketua KPU, Suryanto dikonfirmasi adanya caleg muka lama namun nyaleg di partai yang baru namun belum melengkapi persyaratan tersebut ia mengaku belum mengetahui. Pasalnyan saat pendaftaran baru sebatas syarat administrasi. Untuk pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat baru akan dilakukan dalam tahap verifikasi. “Adanya caleg pindah partai akan diketahui setelah verifikasi. Ketentuannya, mereka harus mundur dari parpol semula dan dari anggota dewan,” tandasnya. Ia menjelaskan, verifikasi administrasi dilakukan Selasa (23/4) hingga tanggal 6 Mei mendatang. “Anggota dewan lama yang berpindah ke partai lain harus menggunakan DP-5 berisi tentang pengunduran diri sebagai anggota parpol lama. Kalau masih aktif sebagai dewan, yang barsangkutan harus mengundurkan diri keanggotaan de-
wan disertai surat keputusan pemberhentian sebagai anggota dewan,” paparnya. ‘’Jika dua surat itu belum ada harus ada surat keterangan pimpinan dewan atau sekertaris dewan bahwa surat tersebut sedang proses sampai batas waktu sebelum penetapan daftar calon sementara (DCS) dan disampaikan sebelum perbaikan tanggal 9-22 Mei 2013,” paparnya. Terpisah, Ketua DPRD Salatiga, Teddy Sulistyo mengaku hingga kini belum menerima satu pun surat pernyataan pengunduran diri dari caleg yang pindah ke partai lain. Dari catatan di KPU, Agus Pramono dan Basirin yang sebelumnya anggota dewan dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) lantaran tak lolos ia menjadi caleg Partai Golkar. Sedangkan Sandra Kusumawati dari PKPI maju sebagai caleg Partai Golkar, Maulana Ibnu Sinna dari PPRN beralih menjadi caleg PPP dan Moch Guntur FU yang sebelumnya Partai Demokrat, Senin (22/4) mencalonkan diri dari PPP. ■ rna/SR
Diklat Peningkatan Pemahaman Pancasila AMBARAWA–Diklat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negara diselenggarakan Badan Kesbangpol dan Linmas Jateng, bekerja sama tim penggerak PKK diselenggarakan di Wisma Com Inn, Bandungan, Kabupaten Semarang. Acara dibuka Ny Soetomo, Selasa (23/4), mewakili Ketua TP PKK Jateng, Ny Sri Bibit Waluyo yang berhalangan hadir. Kabid Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesbangpol dan Linmas Jateng, Drs Eko Prihardi dalam laporannya mengungkapkan, peserta acara ini terdiri dari unsur pengurus TP PKK dan Karang Taruna se-Bakorlin III yang meliputi kabupaten serta Kota Pekalongan dan Tegal, Kabupaten Brebes, Batang, Banyumas, Purba-lingga, Banjarnegara dan Cilacap. Sedangkan tujuannya, selain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, juga untuk membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang kondusif, sehat dan dinamis. UNGARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang kembali meraih prestasi terkait pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK seperti tahun 2011 lalu. ‘’Pernyataan opini tingkat kewajaran informasi LKPD didasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah serta kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan dan efektifitas sistem pengendalian rutin. LKPD Kabupaten Semarang disajikan wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan,’’ kata Kepala BPK Perwakilan Jateng, Ignasius Bambang Adiputranto saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada 5 kepala daerah dan 5 ketua DPRD masing-masing daerah di Auditorium BPK Perwakilan
BACAKAN SAMBUTAN: Wakil Ketua TP PKK Jateng, Ny Soetomo membacakan sambutan pada pembukaan Diklat Peningkatan Pemahaman Pancasila, di Bandungan, Kabupaten Semarang, Selasa (23/4). ■ Foto: Sugeng Ariatmodjo/SR “Acara ini kami jadwalkan selama dua hari dengan tujuh narasumber, dari Kodam IV/Dip, akademisi dan perguruan tinggi serta TP PKK Jateng,” tambahnya. Ketua TP PKK Jateng, Ny Sri Bibit Waluyo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ny Soetomo, menyebutkan kegiat-
an ini memiliki makna sangat penting sebagai landasan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, terampil, tanggap dan tangguh. Karenanya, hasil dari diklat ini bisa dijadikan acuan bagi TP PKK kabupaten/kota dalam menyampaikannya kepada masyarakat. ■ K-26/SR.
SITUS AIR SUCI: Pemkab Semarang menata situs air suci di kompleks Candi Gedongsongo dengan anggaran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. ■ Foto: Rusmanto Budhi/SR
Kawasan Situs Air Suci Ditata UNGARAN - Pemkab Semarang melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) terus berusaha menata sarana prasarana serta fasilitas objek wisata milik pemkab. Pemkab mendapat kucuran dana APBN dari Kementerian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 317 juta untuk menata kawasan situs air suci di kompleks Candi Gedongsongo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Plt Kepala Disporabudpar, Heru Purwantoro mengatakan anggaran dari pemerintah pusat tersebut digunakan untuk membangun sarana prasarana seperti jalan, tempat sembahyang, dan kamar kecil di lokasi situs air suci. Penataan itu dilakukan tahun 2012 lalu. ‘’Sumber air suci tersebut terletak di antara candi pertama dan kedua di bawah Vanaprasta Gedongsongo Park yang dikelola Perhutani,’’ ungkapnya, Selasa (23/4). Heru mengungkapkan, keberadaan situs air suci di kompleks Candi Gedongsongo tersebut tidak pernah berhenti mengalir. Bahkan air dari sumber sering diambil umat Hindu di Bali untuk ritual keagamaan. ‘’Saat ini Candi Gedongsongo yang menjadi ikon pariwisata Kabupaten Semarang sudah menjadi wisata religi. Senin (22/4) perwakilan dari Kementer-
ian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah meninjau lokasi dan mengharapkan kepada masyarakat bisa memanfaatkan dan menjaga keberadaan situs tersebut,’’ katanya. Menurut Heru, Disporabudpar juga berencana menata pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kompleks Candi Gedongsongo. Penataan dilakukan dengan cara memisahkan pintu masuk dan keluar candi, sehingga pengunjung tidak bisa melalui pintu masuk jika hendak keluar candi. ‘’Sistem pemisahan antara pintu masuk dan pintu keluar obyek sudah berjalan baik di Kawasan Candi Borobudur. Sistem itu akan kita terapkan di Candi Gedongsongo sehingga semua pengunjung saat keluar candi melewati pusat PKL yang telah dihuni sekitar 80 pedagang cinderamata dan kuliner,’’ jelasnya. Heru menambahkan, untuk mendongkrak kunjungan wisatawan pihaknya juga membenahi sarana prasarana di objek wisata Pemandian Muncul yang berada di Kecamatan Banyubriu. ‘’Sarana dan prasarana di Pemandian Muncul kita benahi tahun 2012 dengan alokasi anggaran Rp 97 juta. Selain lantai, kita membenahi tempat ganti anak dan membuatkan tempat untuk lompat air,’’ imbuhnya. ■ rbd/SR
BPN Belum Batalkan Sertifikat SALATIGA - Sejak munculnya putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan 8 sertifikat tanah atas lahan open space di Tegalrejo Permai RT 05 RW-8, Kelurahan Tegalrejo, Argomulyo, Salatiga tanggal 8 Agustus 2012, hingga BPN Salatiga belum membatalkan kedelapan sertifikat sebagai putusan MA. Pengacara senior Salatiga yang juga kandidat doktor Ilmu Hukum Universitas Erlangga Surabaya, Marthen Tholle ketika diminta tanggapannya menyebutkan, jika pihak yang kalah tak melaksanakan putusan tersebut, sesuai UU No 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 97 UU No 05 Tahun 1986, jika putusan itu tak dilaksanakan pihak terkait, dalam hal ini BPN Salatiga, maka mereka bisa terjerat SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No SE/24/M.PAN/08/2004 tanggal 24 Agustus 2004. ‘’SE Menpan tersebut menyatakan ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terdapat
putusan tata usaha negara dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara negara,’‘ jelasnya. Akibatnya, kata dia, tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 1999 tantang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN sangat sulit diwujudkan. Menurut pria yang pernah mencalonkan sebagai Ketua KPK itu, terkait kasus open space Tegalrejo Permai, sejak awal para pejabat BPN membandel dan berperilaku menyimpang. ’‘Wong jelas-jelas tanah negara kok diperjualbelikan,’‘ tandas pria berambut putih itu. Ia menegaskan, tak pantas lagi menyebut pihal-pihak yang (dulunya pejabat) dilingkungan BPN sebagai oknum melainkan pejabat. “Pejabat ini layak dipidanakan. Menggunakan bahasa oknum hanya digunakan ba-
LKPD Kabupaten Semarang Peroleh Opini WTP Jateng Jalan Perintis Kemerdekaan Pudakpayung Se- marang, Senin (22/4) sore. Kata Bambang, BPK menerapkan sistem pengendalian mutu yang melibatkan petugas senior dan profesional bidang akuntansi, teknik dan hukum guna meningkatkan mutu pemeriksaaan data yang diperoleh dalam proses pemeriksaan keuangan. Selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan mutu LKPD masing-masing pemerintah daerah (entitas) yang dinilai. ‘’LKPD tahun anggaran 2012 hingga akhir pertengahan semester I tahun 2013 telah diselesaikan LHP enam entitas terdiri dua entitas meraih opini WTP dan sisanya WDP. Kabupaten Semarang dan Kebumen meraih opini WTP,’’ jelasnya.
Sementara itu, Bupati Semarang dr Mundjirin mengatakan prestasi tersebut tidak lepas kerja keras seluruh instansi terkait termasuk kerja sama profesional antara pemkab dan tim auditor BPK. Sehingga LKPD bisa mengungkapkan informasi memadai. ‘’Opini WTP dari BPK dicapai berkat kerja sama seluruh instansi pemerintah dan swasta termasuk perbankan. Prestasi ini harus disyukuri dan jangan sampai lalai, karena ada beberapa kabupaten/kota yang semula mendapat opini WTP justru merosot di tahun berikutnya,’’ katanya. Menurut Bupati, ada beberapa bidang yang harus ditingkatkan agar lebih cepat dan tepat dalam pembangunan. Sehingga kinerja pemerintahan perlu lebih ditingkatkan
TERIMA LHP: Bupati Semarang, Mundjirin didampingi Ketua DPRD, Bambang Kusriyanto menerima LHP dari Kepala Perwakilan BPK Jateng, Ignasius Bambang Adiputranto di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Tengah. ■ Foto: adv
hasa orang banci. Itu bukan lagi oknum tapi pejabat,” tandasnya. Seperti diketahui, BPN telah menerbitkan sertifikat HGB yang ternyata bermasalah. Ditengarai beberapa eks pejabat BPN Salatiga terlibat dalam jual beli tanah negara tersebut, di antaranya DTN (saat itu menjabat Kasi Pendaftaran Tanah) KWS (Kasi Pengukuran), DAL dan PCH (pejabat BPN), MAL (istri DTN), SHL (pegawai BPN) serta almarhum mantan Kepala Desa Tegalrejo, SGY. Kepala BPN Salatiga, Ronald SPN Lumbangaol SH saat hendak dikonfirmasi enggan menemui wartawan, Selasa (23/4) pagi. Stafnya bernama Hasmi menyebutkan jika Kepala BPN dan jajarannya belum bisa memberikan keterangan terkait kasus open space. Kuasa hukum 44 KK warga Tegalrejo Permai, Suroso ‘Ucok’ Kuncoro menuturkan, sudah seharusnya dan sepantasnya pejabat tata usaha negara melaksanakan putusan MA tersebut. ■ rna/SR menyusul banyaknya PNS di Pemkab Semarang yang pensiun sementara ada moratorium yang tak memungkinkan menambah pegawai. ■ Tingkatkan Kesejahteraan Kata bupati, WTP bukan satu-satunya yang ingin dicapai tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih maju, mandiri, tertib dan sejahtera (Matra). ‘’Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi visi misi pembangunan saya bersama Pak Wakil,” jelasnya. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Abdullah Masykur menambahkan capaian opini WTP tidak lepas adanya penjelasan terinci atas catatan hasil pemeriksaan laporan keuangan. Sehingga pemeriksa memahami dan mengerti tata kelola keuangan daerah telah sesuai peraturan yang berlaku. ■ adv