Rabu Pon, 24 April 2013
Ditipu, Motor Ditukar Kerikil PURWOREJO - Nasib apes dialami Irvan Zaeni (17) seorang pelajar warga Dusun Kopen, Desa Kaliabu, Kecamatan Salaman, Kabupaten Mage-lang. Ia terpaksa harus merelakan motor dan dompetnya hanya garagara terbius bujuk rayu orang yang baru dikenalnya. Nasib apes itu dialami korban setelah dibujuk oleh dua orang yang baru dikenalnya untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Kapolres Purworejo AKBP M Taslim Choirudin SIK MH melalui Kasubbag Humas Polres Purworejo AKP Suyadi SE Selasa (23/4) menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di depan masjid desa Tanuprayan, Kecamatan Loano, Minggu (17/4), namun baru dilaporkan pada Senin (22/4). Saat itu korban yang sedang berada di alun-alun Purworejo didekati dua orang pelaku kemudian diajak ngobrol. “Setelah diajak ngobrol ternyata terkuak kalau korban ternyata mengidap semacam penyakit dalam. Kedua pelaku kemudian mengajak korban ke masjid Tanuprayan untuk dijanjikan pengobatan. Korban
kemudian diberikan kerikil lalu disuruh membuang kerikil tersebut di pasar Sejiwan desa Trirejo Kecamatan Loano dengan berjalan kaki sambil membeli air mineral dan dua batang rokok,” jelas AKP Suyadi. Namun sebelum melakukan apa yang diperintahkan pelaku, korban diminta menitipkan barang-barangnya berupa satu unit motor Honda Revo bernopol AA-3287-ZK warna hitam dan dompet yang berisi sejumlah uang dan surat berharga kepada pelaku. Setelah korban melakukan apa yang diperintahkan dan kembali ke masjid, kedua pelaku telah menghilang. Akibat kejadian ini korban menderita kerugian sekitar Rp 9 juta. “Kasus penipuan ini sedang dalam penyelidikan. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, terutama kepada orang-orang yang baru dikenalnya. Jangan mudah percaya kepada bujuk rayu mereka, hal ini dilakukan agar terhindar dari kemungkinan tindak pidana yang bisa terjadi,” imbaunya. ■ Dr—sn
■ Asuransi Fiktif DPRD Semarang
Ghani Tuding Hakim Khilaf SEMARANG - Putusan majelis hakim atas perkara dugaan korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp1,7 miliar diindikasi terjadi kekhilafan. Hakim diduga mengabaikan fakta dan dua peraturan pelaksana di DPRD yang mengatur kewenangan terdakwa. Hal itu diungkapkan dalam gelar sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dengan agenda pemeriksaan alat bukti yang diajukan terdakwa Muh Abdul Syukur Ghani. Mantan anggota DPRD, salah satu terdakwa mengajukan PK atas dua alat bukti itu ke Mahkamah Agung (MA). “Ditemukan dua bukti baru, yaitu peraturan tata tertib DPRD Kota Semarang tahun 1999 tertanggal 10 September 1999 dan Surat Keputusan (SK) nomor 4 tahun 2002 bulan Janurari 2012 tentang penonaktifan terdakwa, karena ada perkara lain (terseret kasus lain). Dalam aturan itu, jelas terdakwa tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan (rekomendasi asuransi-red), karena sudah dinonaktifkan sebagai pimpinan dewan. Ia hanya menetapkan agenda jadwal rapat dan tidak memiliki kewenangan pembagian uang asuransi. Kedua aturan itu sampai sekarang tidak pernah dicabut dan baru ditemukan pada akhir November 2012 lalu,” kata Afrizal, kuasa hukum terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (23/4). Muh Abdul Syukur Ghani bersama Ismoyo Subroto (almarhum) dan Humam Mukti Azis menjadi terdakwa dalam kasus itu. Di tingkat pengadilan pertama, banding mereka dijatuhi pidana satu tahun penjara. Di tingkat kasasi yang diajukan jaksa, mereka dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Atas putusan itu, terdakwa Ghani mengajukan PK. ■ rdi-sn
Winarso Tersangka Korupsi Alat Peraga SEMARANG - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat peraga pendidikan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011. WW, ditetapkan tersangka berdasarkan alat bukti atas keter-libatannya dalam korupsi dengan kerugian negara Rp 2,5 miliar. Informasi yang diperoleh menyebutkan, WW merupakan inisial dari Winarso Wiwit Susetyo, mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011. Dia diduga menerima pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Eko Suwarni kepada wartawan menyatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara internal. Penetapan tersangka dilakukan, Senin (22/4) lalu.
“Hasil ekspose yang dipimpin Kejati Senin (22/4), ditetapkan tersangka berinisial WW,” katanya, Selasa (23/4). Dalam kasus itu, penyidik menemukan beberapa penyimpangan, mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan proyek. Sejumlah barang yang disediakan, diketa- hui tidak sesuai dengan spesifikasinya karena diduga ter-jadi penggelembungan harga pengerjaan. Atas hasil penggelembungan itu, kemudian dibagibagikan ke beberapa pihak. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah, menyatakan terjadi kerugian negara sebesar Rp 2 miliar. Pada 17 Februari 2013 lalu, penyidik menetapkan Arif Nurdin sebagai tersangka bersamaan dengan petetapan tersangka atas Koordinator Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan setempat berinisial YR. ■ rdi—sn
Bawaslu Tegur KPU
Teguh Purnomo SEMARANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah akan menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena dinilai tak becus menggelar sosialisasi Pilgub. Akibatnya menurut dia, tim kampanye pasangan calon menjadi seram-pangan dalam melakukan sosialisasi hingga menyalahi peraturan. Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo menyatakan KPU dinilai belum maksimal dalam melakukan sosialisasi pasangan calon dan
nomor urutnya. Bawaslu menilai sejak penetapan paslon 11 April 2013 lalu, KPU Jateng berserta jajarannya sangat minim melakukan sosialisasi terkait pasangan calon dan nomor urutnya. “Akibatnya cukup fatal karena paslon, tim kam-panyenya atau partai politik membuat kreatifitas sendiri dengan memasang alat pe-raga yang diduga banyak menyalahi tata tempat dan sebagian lagi sudah menjurus unsur kampanye, sehingga harus ditertibkan satpol dan pengawas pemilu,” kata Teguh, Selasa (23/4). Di sisi lain, sebagian besar masyarakat Jateng yang be-lum mengetahui persis siapa calonnya dan berapa nomor urut-nya. Sehingga hal itu dija-dikan peluang bagi tim sukses. Ia menyatakan, Bawaslu berhak menegur KPU karena sesuai dengan UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Bawaslu dan jajarannya harus melakukan pengawasan penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu seperti KPU. ■ mun—sn
ANTRE SOLAR: Kelangkaan solar menyebabkan sejumlah pengendara harus mengantre saat membeli solar di SPBU Bubakan Semarang, Selasa (24/3) siang. ■ Foto:Weynes
■ Divonis 3 Tahun 6 Bulan
John Manoppo Keberatan SEMARANG - Mantan Walikota Salatiga John Manuel Manoppo (66), dijatuhi vonis tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (23/4). Majelis hakim yang memeriksanya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meya-kinkan korupsi proyek pem-bangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga tahun 2008. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melaku-kan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Suyadi ketua majelis hakim saat membacakan amar putusannya. Majelis hakim dengan anggota Pragsono dan Robert Pa-sarribu menilai unsur memper kaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sesuai dakwaan jaksa tidak terbukti. Terdakwa tidak dibebankan membayar uang penggati atas kerugian negara yang timbul. Pertimbangan hakim, berdasar fakta di persidangan terdakwa diketahui mengeluar- kan disposisi pemenangan PT Kuntjup sebagai pemenang lelang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Salatiga Saryono. Dalam pelaksanaan proyek, diduga melakukan berbagai manipulasi sehingga menyebabkan hasil pengerjaan proyek tak sesuai
kontrak dan diduga merugikan negara Rp 12,2 miliar. Berdasar keterangan Titik Kirnaningsih (Direktur PT Kuntjupred), pihaknya telah dimenangkan dan menyerahkan proyek ke PT Bali Pasific. PT Kuntjup sebenarnya tidak direkomendasikan menjadi pemenang lelang berdasarkan keterangan dari unit layanan pengadaan. “Atas peme-
nangan itu, saksi Titik Kirnaningsih mengaku mendapat keuntungan Rp 2,5 miliar,” ujar jaksa. Terdakwa John Manoppo dinyatakan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya sebagai Walikota Salatiga saat itu dengan memberikan disposisi, memenangkan PT Kuntjup-PT Kadi International Joint Operation dalam tender pembangunan JLS Kota Salatiga. Dalam lelang, PT Kuntjup menawar Rp 47 miliar, lebih tinggi dari PT Bali Pasific Rp 42 miliar. Tapi ternyata PT Kuntjup tidak diusulkan oleh panitia lelang, sedangkan PT Bali Pasific seharusnya memenangkan
tender . Meski lebih rendah dari tuntutan jaksa, Manoppo tetap merasa keberatan dengan vonis hakim dan menyatakan pikirpikir. Terdakwa membantah dirinya terlibat korupsi. Menurutnya, dia hanya menjadi korban karena hanya diminta menandatangani. ■ rdi—sn
Puan Pimpin Pemenangan Gagah SEMARANG - PDI Perjuangan optimistis akan mampu merebut kembali kemenangan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng Mei mendatang. Bahkan untuk meraih target tersebut PDI Perjuangan menurunkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani untuk memimpin langsung pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan putri Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut diturunkan untuk mengkoordinasi sistem pemenangan serta
mengontrol mesin partai untuk memenangkan pasangan Ganjar-Heru. “Mbak Puan akan memimpin tim pemenangan terpadu. DPP memandang perlu untuk menurunkan ketua bidang politik itu untuk mengkoordina-si anggota fraksi dan para caleg dan melakukan konsolidasi,” kata Tjahjo di Gedung Panti Marhaenis DPD PDI Perjuangan Jateng, Selasa (23/4). Untuk memantapkan barisan tim pemenangan menurut dia, setiap Selasa akan dilakukan koordinasi yang dipimpin langsung oleh Puan Maharani.
Sementara itu, Puan menyatakan pihaknya mempunyai keyakinan PDI Perjuangan akan kembali mampu meraih kemenangan seperti pada Pilgub 2008 lalu. Menurut dia seluruh komponen partai akan solid untuk mengajak masyarakat memilih Ganjar-Heru. “Pilgub Jateng ini sangat penting karena masuk tahun politik yakni menjelang Pileg dan Pilpres. Kami berharap PDIP solid dan memenangkan Pilgub, kami akan rapat untuk menyolidkan barisan bagaimana merangkul masyarakat Jateng,” terangnya.
Kasus SMP Perdana Dikaji SEMARANG – Aggota Komisi D DPRD Kota Semarang mengkaji perkara pelaksanaan ujian nasional (UN) di SMP Perdana Gayamsari. SMP swasta milik Yayasan Perdana yang dikelola oleh Bugiyar tersebut tidak melaksanakan prosedur UN seperti yang telah ditetapkan dalam standard operating procedure (SOP). Pihak sekolah sempat menolak pengawas dari sekolah lain bahkan hingga kini sekolahya tidak mengirim pengajarnya untuk menjadi pengawas silang. “Kita dari Komisi D DPRD Kota Semarang datang ke SMP Perdana memastikan bahwa di sana pelaksanaan UN sudah sesuai dengan posnya. Kami juga menanyakan apakah kejadian kemarin disengaja oleh pihak sekolah untuk melakukan pelanggaran atau tidak. Sekolah tetap bersikeras mengatakan kalau semua karena miskomunikasi,” papar Anang kepada Wawasan saat memantau pelaksanaan UN di SMPN 5 Semarang, Selasa (23/4). Masalah dalam pelaksanaan UN di sekolah tersebut, lanjut Anang sementara masih dipertanyakan kejelasan kronologinya. Pihak sekolah diminta memaparkan kronologi secara transparan apa yang melatarbelakangi sekolahnya tak mengirim guru pengawas. Permasalahan lain seperti tidak adanya komunikasi antara sekolah dengan subrayon dan antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang juga turut dibahas. Jika memang terjadi permasalahan antarbeberapa pihak terkait, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan tuntas. “Jika memang terjadi pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh pihak sekolah, maka akan diberikan sanksi tegas terhadap pengelola sekolah. Jangan sampai siswa malah menjadi korban. Sementara biarkan siswa mendapatkan haknya melaksanakan UN dengan tenang,” imbuh Anang. Sanksi tersebut, imbuh Anang, disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Jika masih bisa ditegur secara lisan, maka pihak sekolah sebaiknya secara sadar memperbaiki sistemnya. Jika ternyata masih berbuat hal yang sama, maka sanksi yang berat bisa diberikan berupa pencabutan izin mendirikan sekolah. Menurut pengakuan salah satu pengawas yang bertugas di SMP tersebut, saat pelaksanaan UN akan berlangsung dirinya mendapat pesan lisan langsung dari kepala sekolah. Pesan tersebut memerintahkan agar dirinya tidak berjalan hingga ke belakang kelas dan memeriksa LJUN milik siswa. ■ M9—sn
Dalam kesempatan tersebut Puan juga kembali menyindir Rustri yang belakangan terakhir diisukan akan mengalihkan dukungan kepada pasangan calon lain yang bukan jago PDI Perjuangan. Puan menyatakan jika mengaku sebagai kader harus solid mematuhi kebijakan partai dan memenangkan jago yang telah direkomendasi DPP. Menurut dia, selain dirinya turun ke Jateng sejumlah pengurus DPP yang berasal dari Jateng juga akan turun ikut memperjuangkan pemenangan Ganjar-Heru. ■ mun—sn