Koran Nusantara Edisi 65

Kabareskrim Masuki Masa Pensiun, Kapolri Sudah Siapkan Pengganti ? website : www.korannusantara.com email : red_korannusantara @yahoo.com Kabareskrim Komjen Ito Sumardi

Simak beritanya hal : 5

Harga : Rp. 2.500,- ( Jawa ) - Rp. 3.000,- ( Luar Jawa )

KORAN NUSANTARA - Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

Siami, Ibu Pengungkap Contekan Masal Akan Diundang Pimpinan MPR

Pejabat Eselon II Harus Memahami Visi Misi Kepala Daerahnya Rasiyo

Pantai Timur Surabaya

Siami

Simak hal : 4

Simak hal : 5

Simak hal : 3

Warga Pamurbaya Dugaan Korupsi Dana Bintek, Bisa Laporkan Sekretaris DPRD Surabaya Pidana Pejabat Akan Diperiksa Pemkot Yang Menolak Permohonan Simak hal : 2 Perijinan

Hallo Nusantara

S. Wanto, Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi

Jangan Kita Diam Seribu Bahasa dan Berpaling Terhadap Korupsi Hanya Karena Terganjal Pulsa Rp. 100 Ribu Rasanya tiada hari tanpa kabar kasus korupsi. Yang membuat telinga kita panas kabar korupsi itu dilakukan oleh para pejabat, anggota DPR, DPRD dan elit politik negeri ini. Korupsi adalah penyakit masyarakat yang dapat membuat sistem hukum,sistem domokrasi dan tatanan budaya, sosial dan masyarakat semakin rapuh. Korupsi akan menyengsarakan rakyat dan akan menghancurkan nasib masa depan bangsa ini. Perilaku buruk ini semakin hari semakin meningkat dan harus menjadi musuh utama dan musuh bersama seluruh lapisan masyarakat bangsa ini.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: per buatan melawan hokum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, * memperkaya diri sendiri, orang Bersambung ke hal : 11

Pemkot Mandul, Tak Berani Bertindak Tegas Tutup Paksa Ratusan Minimarket Bodong Surabaya — KN Entah mengapa Pemkot tak berani bertindak tegas terhadap ratusan minimarket bodong, alias belum memiliki izin. Dari 344 minimarket yang ada di di Surabaya, hanya Sebanyak 65 minimarket yang inyatakan telah memiliki izin lengkap. Sementara, masih ada ratusan minimarket lainya yang belum mengantongi izin lengkap

Kepala Dinas Perdaga ngan dan Perindustrian Kota Surabaya Endang Tjaturah wati mengatakan, izin lengkap itu terkait izin zoning, IMB, amdal, HO, serta izin usahanya. “ Semula ada sebanyak 344 minimarket di Surabaya yang belum dilengkapi izin, dan sebagian ada yang mengaju kan. Namun saat ini sudah ada

Sosialisasi Lomba Ciptakan Kampung Aman : Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Kapolrestabes Surabaya, didampingi pejabat Polrestabes dan pejabat Pemkot Surabaya saat berdialog dengan warga Kecamatan Tambaksari di lapangan Mudu, Jumat (10/6), malam. Kegiatan ini merupakan rangkaian sosialisasi Lomba Ciptakan Kampung Aman Tingkat Polrestabes Surabaya 2011.(red)

Pelayanan Perijinan di Pemkot Surabaya Paling “Brengsek” di Jatim

Walikota Harus Segera Bertindak Pelayanan perijinan di Pemkot Surabaya temyata paling jelek diantara Pemerintahan Daerah di Jawa Timur. Jika pemerintahan daerah di Jawa Timur telah semuanya mengetrapkan lembaga yang melayani perijinan tersebut paling rendah setingkat kantor perijinan. Di Kota Surabaya pelayanan perijinan baru setingkat Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang struktur kelembagaannya non eselon atau setingkat staf saja

Bersambung hal : 11

Bryan Robson Segera Datang ke Indonesia

Bryan Robson

Simak hal : 10

Rusunawa Penjaringansari yang kelihatan megah dan mewah itu ternyata tidak layak huni, bangunanya sudah retak-retak dan hampir di setiap kamar aliran airnya bocor. Ini membuktikan kalau proyek yang dibiayai uang negara miliaran itu dikerjakan asal jadi saja.

Wah-waaah, kasihan masyarakat kurang mampu yang mendambakan bisa tinggal nyaman di Rusun itu yaa, ternyata Rusun itu lebih layak rumah kos karena hampir disetiap kamarnya bocor. Jangan-jangan tetesan air itu berasal dari air limbah toilet, kasihan nasib orang kecil, he-he-he-heeeeee.........?

Surabaya – KN Ini menimbulkan banyak pertanyaan atas pemberian penghargaan dibidang pelaya nan publik terbaik bagi Pemkot Surabaya oleh Pemerintah Pusat, sehingga banyak pihak yang menilai penghargaan itu salah alamat. Bahkan, perlu dicurigai proses seleksinya apakah benar-benar berdasar kan kreteria professional ataukah melalui proses “pendekatan” kepada tim penilai. Karena dari segi

struktur perangkat kelembaga annya saja sudah paling rendah di antara lembaga pelayanan perijinan pemerin tahan di Jawa Timur, apalagi pelayanannya hampir semua masyarakat di Surabaya kalau ditanya bagaimana pelayanan perijinan di Surabaya, pasti akan mengatakan “brengsek”.

Dari petugas UPTSA diperoleh informasi, eksistensi kelembagaan UPTSA seperti nya hanya sebagai pencatat pemohon dan penyampai surat

ijin apabila proses sudah selesai saja dan tidak lebih dari itu. Sebagai pencatat penerima dan penyampai permohonan tersebut juga dapat disebut sebagai Customer Service (CS).

Anehnya, sebagai CS hampir tiap hari kena damprat kemarahan para pemohon

sebagai dampak dari dugaan “permainan” dinas yang melakukan proses perijinan, apalagi UPTSA tidak bisa memastikan kapan ijin akan selesai prosesnya, dan apakah diterima atau ditolak per mohonan perijinannya, UPTSA sendiri tidak bisa memastikan, kendati telah ada

SOP (standar Operasional Pelayanan) berdasarkan keten tuan perundang-undangan yang mengatur maksimal tidak boleh lebih dari 3 bulan.

Sebagai pencatat permo honan perijinan, UPTSA kata staf di counter UPTSA, Bersambung ke hal : 11

Dilaporkan Ke Polisi Oleh Masjid AlAkbar, Ketua P2KLM Pagesangan Pertanyakan Korelasi Masjid Agung Surabaya – KN Dianggap keberadaannya mengganggu aktifitas peribatan, dan lahan yang digunakan diakui masih diamanahkan ke Masjid Al-Akbar (Masjid Agung) oleh pemkot Surabaya, sentra PKL Warga Pagesangan dilaporkan oleh manajemen Masjid Agung ke Polrestabes Surabaya.

Perselisihan ini ditengarai berawal dari hal yang sepele, yakni persaingan usaha. Bagaimana tidak, semenjak sentra PKL Pagesangan resmi dibuka, tidak sedikit PKL Masjid

Siti Rumiyati

Bersambung ke hal : 11

Tony Blair Kini Tiap Hari Membaca Al-Qur’an London –KN Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengaku dirinya selalu membaca Alquran setiap hari. Pensiun dari dunia politik, ternyata membuat dirinya memiliki waktu luang untuk membaca Alquran.

Sikap ini Blair ini memang lain dari biasanya.

Pada umumnya Blair enggan untuk membicarakan agama,

apalagi saat dirinya menjabat sebagai perdana menteri.

Namun sejak 2007 silam, saat ia meninggalkan Downing Streets 10, yang merupakan kantor dari perdana menteri Inggris, dirinya kini jadi lebih terbuka melihat agama.

“Saya membaca Alquran setiap hari. Ini saya lakukan untuk memahami apa yang terjadi di dunia. Saya melihat Quran sangatlah instruktif,”

ungkap Blair seperti dikutip Daily Mail, Senin (13/6/ 2011). Politisi senior Partai Buruh tersebut yakin memiliki pengetahuan lebih akan Islam dapat membantu perannya sebagai utusan khusus untuk Timur Tengah.

Pekerjaannya yang dit etapkan oleh PBB, Amerika Serikat, Rusia dan Uni Eropa Bersambung ke hal : 11 Tony Blair

SURABAYA

KORAN NUSANTARA - Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

Walikota Tri Rismaharini Boyong Piala Adipura Kencana

Walikota Surabaya Ir Tri Rismaharin

Surabaya - KN Piala Adipura Kencana yang diraih Pemkot Surabaya, Rabu (8/6), diarak keliling kota.

Sejak piala Adipura itu tiba di Juanda, lansung dibawa oleh WaliKota Surabaya Tri Ris maharini dengan kendaraan jeep, dan dipamerkan kepada seluruh warga kota Surabaya.

Tak hanya piala Adipura Kencana saja yang diusung Pemkot Surabaya, piala lain seperti Kalpataru, penghar gaan taman terbaik dan beberapa piala Adiwiyata yang diraih beberapa sekolah atas prestasinya di bidang lingkungan, juga diarak keliling kota.

Setibanya di halaman Balai Kota Jl Taman Surya Sura baya, Walikota Risma beserta rombongan yang mengarak piala itu disambut musik partol Gongalit. Ribuan pasukan kuning, pasukan hijau dan pasukan biru, sudah bersiaga di halaman itu. Mereka meneriakkan kata selamat kepada Walikota Tri Rismaharini.

Kedatangan Walikota yang memboyong piala itu langsung menjadi rebutan para jurnalis untuk meng abadikannya. Bahkan salah satu reporter televisi dari Kompas TV, Chaterine, sempat

terjatuh akibat berdesakan karena didorong seorang petugas Bakesbang Linmas yang persis di depan Walikota yang memegang piala Adipura Kencana.

Namun kejadian itu tak memengaruhi semaraknya penerimaan penyambutan Adipura. Sebelum menuju panggung, Walikota sempat menaiki kepala macan Reog Ponorogo yang ikut menyambut hadirnya Adipura Kencana itu.

Menurut Risma, Surabaya patut berbangga karena untuk tahun ini, Adipura Kencana yang diterima Kota Pahlawan ini ada di ranking pertama.

“Pada Adipura sebelumnya, Walau kita mendapatkannya, Surabaya tak menempati peringkat pertama. Hanya pada penerimaan tahun ini, Surabaya berhasil menying kirkan posisi Kota Palembang yang sudah tiga tahun berturut-turut mendapat ranking pertama Adipura.

Jakarta saja, tahun ini tak masuk nominasi. Palembang dan Jakarta marah, tapi untuk tahun depan kita harus bisa memertahankan posisi ini,” ujar Risma, yang disambut sorak para undangan. (wd/anto)

Dugaan Korupsi Dana Bintek, Sekretaris DPRD Surabaya Akan Diperiksa Surabaya – KN Terkait dugaan penyim pangan dan korupsi Bim bingan Teknis (Bintek) yang ditangani Polrestabes Sura baya, polisi akan periksa Sekretaris DPRD Surabaya, Hari Sulistowati.

Selain itu, nantinya polisi juga akan memeriksa 50 anggota dewan. “Dia (Hari Sulistowati) akan dimintai keterangan seputar masalah administrasi, dokumen dan surat pertanggungjawaban,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Coki Manurung usai penyerahan lomba foto dan karya tulis di Tunjungan Plaza Surabaya, Selasa (14/6).

Untuk memeriksa 50 anggota DPRD Surabaya, polisi segera melayangkan surat kepada Gubernur Jatim Soekarwo untuk permohonan ijin melakukan pemeriksaan.

Sesuai dengan ketentuan, pemeriksaan anggota dewan kota atau kabupaten memang harus mendapat ijin dari Gubernur.

Seperti diketahui sebe lumnya, Polrestabes melaku kan penyelidikan setelah menemukan jika penggunaan dana bimtek DPRD Surabaya diduga ada penyelewengan dalam penggunaannya.

Sedikitnya ada 10 kegiatan DPRD Surabaya di berbagai kota diduga fiktif. Kegiatan yang diduga fiktif tersebut tersebar di beberapa kota, antara lain Surabaya, Jakarta, Bandung dan Bali.

Selain diduga terjadi penyimpangan dan korupsi, Bimtek yang sebenarnya diperlukan anggota DPRD untuk memerdalam masalah hukum dan pemerintahan itu, kabarnya dimonopoli oleh satu lembaga penyelenggara saja.

Padahal ada batas minimal lembaga konsultan yang bisa menyelenggarakan Bintek tersebut. Minimal ada tiga lembaga yang mengelolanya.

Namun di DPRD Surabaya, hanya diberikan kepada satu lembaga saja, itupun karena lembaganya ditengarai kenal dekat dengan petinggi di DPRD Surabaya. Sayangnya, terkait hal ini, anggota DPRD Surabaya memilih bungkam alias tutup mulut.

Bimtek ini sendiri meru pakan representasi dari hak anggota DPRD untuk men dapatkan orientasi dan pen dalaman tugas, sebelum melak sanakan tugas dan selama melaksanakan tugasnya sebagai anggota legislatif.

Dalam Peraturan Peme rintah No 16 tahun 2010, pasal 28 ayat 1 disebutkan, jika anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada per mulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban Bersambung ke hal : 11

Halaman : 02

Satpol PP Diharap Aktif Tertibkan PKL Keputran Surabaya - KN Harapan itu disampaikan oleh Eddy, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Menurut Eddy, Kawasan Jalan Keputran Surabaya sebenarnya sudah bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Hanya saja, terkadang terkendala dengan keberadaan PKL yang tetap melakukan aktivitasnya, meski sudah dilarang.

Menurut Eddy, Minggu (12/6/ 2011), dengan sarana dan prasaranan jalan yang bagus bahkan Dinas Pekerjaan Umum sudah meratakan jalan tersebut, Jalan

Keputran depan Pasar Keputran bisa dimaksimalkan.

Eddi menegaskan Dinas Perhubungan sendiri sudah berupaya meminta PKL tidak menjalankan aktivitasnya di sepanjang Keputran. Namun mereka membandel. Kalau saja PKL tidak ada lagi, persoalan Keputran tuntas.

Eddi berharap Satpol PP terus aktif menertibkan PKL Keputran dan polisi ikut menindak. Karena aturan main sudah jelas dan bisa diberlakukan pada PKL yang membandel. (bud)

PKL Keputran

Kasus SDN Gadel II, DPRD Beri Dukungan Moril Kepada AI dan Keluarganya

Masduki Toha

Surabaya – KN Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Kesejah teraan Masyarakat, memiliki perhatian yang sangat besar pada kemajuan pendidikan, khususnya di Surabaya.

Merasa sebagai wakil rakyat, Komisi D begitu bersemangat menyuarakan pentingnya pendidikan bagi masyarakat kota Surabaya, sehingga dunia pendidikan dipandang perlu mendapat kan perhatian secara serius dari semua kalangan.

Saat ini Komisi D tengah disibukkan dangan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) di Sura baya, ternyata hasilnya masih kurang begitu bagus. Apalagi diperparah dengan mencuat nya kasus menyontek ber sama (memberikan jawaban) di SDN Gadel II, Kecamatan Tandes, Surabaya Untuk meraih nilai UASBN

dan kelulusan, tentu semua nya harus didasarkan ke jujuran. Itu urusan moral, sebab pendidikan tanpa menekan moral itu sangat berbahaya.

Hal ini yang mendasari Komisi D DPRD Kota Surabaya melakukan mengusutan secara tuntas kasus tersebut.

Tiga anggota Komisi D DPRD Surabaya, diantaranya Masduki Toha, Junaedi serta Eddie Budi Prabowo, ber kunjung ke rumah orang tua Al di Gadel Sari Barat, Surabaya beberapa waktu lalu. Al merupakan satu siswa yang disuruh memberi contekan ke seluruh temannya yang ada di kelas VI SDN Gadel 2 dengan harapan agar mereka semua lulus.

Kedatangan mereka ini selain bersilaturahmi, juga memberikan dukungan moril kepada Al dan keluarganya di Gadel Sari Barat, Kelurahan Karang Poh, Kecamatan Tandes. Pasca kejadian ters ebut, keluarga Al tertekan akibat sorotan dan tekanan berbagai pihak terutama mereka yang tidak senang dengan mencuatnya kasus ini ke permukaan, bahkan keluarga AI sempat didemo oleh warga.

Hal itu merupakan teror terhadap keluarga AI tengah menegakan kejujuran.

“Kami ke sini untuk memberikan dukungan moral terhadap Al. Kami tadi sempat berbicara dengan Al di kamarnya soal kasus nyontek

berjamaah. Kami melihat Al sekarang ini menjadi tertekan karena beberapa pihak menyudutkannya. Dan kami meminta agar ada upaya pengamanan terhadap keluarga Al, terutama Al sendiri yang tertekan sehingga perlu ada nya psikolog,” Kata Masduki Toha.

Masih kata Masduki, dalam pertemuan tersebut Al juga membeberkan apa yang sebenarnya terjadi. Diantara nya ia memang disuruh oleh guru memberikan contekan kepada temannya dengan alasan berbuat kebajikan dengan sesama temannya dan membalas bakti kepada gurunya.

“Kamu anak cerdas, kamu anak pandai, waktunya membantu teman-temanmu.

Kalau tidak mau membantu, hidup kamu tidak akan sukses,” ujar Masduki menir ukan keterangan AL saat dipanggil wali kelasnya.

Yang membuat wakil rakyat semakin meradang, ternyata orang tua A sendiri sudah melaporkan kasus ini ke permukaan tentang anaknya yang dijadikan objek contekan.

“Ternyata pihak Dinas Pendidikan Pemerintah Kota (Dindik Pemkot) Surabaya ketika mendapatkan laporan itu tidak segera menindaklanjuti, tapi malah mengancam orang tua Al. Terus terang kami kecewa dengan sikap pejabat Dindik,” tandasnya. (anto)

Proyek Dikerjakan Asal Jadi,

Rusunawa Penjaringansari Tak Layak Huni

Ivy (Anggota Komisi B - DPRD Surabaya) melihat langsung kondisi bangunan Rusunawa Penjaringansari yang retak

Proyek pembangunan Rusunawa Penjaringansari, Surabaya yang nilainya miliaran itu diduga pelaksanaanya tidak sesuai spesifikasi teknik (asal jadi), Kini Rusun yang baru dihuni sekitar tiga bulan oleh para penyewanya itu kini sudah bejat.

Proyek miliaran yang diduga pekerjaanya tidak sesuai spesifikasi teknik ini perlu mendapat perhatian lem baga penegak hukum untuk melakukan pengusutan. Se bab, proyek ini dibiayai uang negara miliaran rupuah, bila ditemukan penyimpangan dalam pelaksaanaan proyek yang pengerjaanya tidak sesuai spek, kontraktornya bisa dijerat pidana korupsi.

Surabaya - KN Keberadaan Rumah Su sun Sederhana Sewa (Rusuna wa) di Surabaya, sangat dibu tuhkan masyarakat miskin.

Rumah tinggal dengan sistem vertical building itu juga untuk membantu penataan kawasan kumuh. Namun bagaimana jika kondisi Rusunawa yang baru dibangun tak layak huni?

Ini terjadi pada Rusu nawa Penjaringansari tahap IV. Rusunawa yang difokuskan untuk pasangan muda di Surabaya ini, jika dilihat dari luar, lebih lux dari Rusunawa yang ada lainnya. Bangunan bertingkat lima dengan tam pilan lebih elegan itu, banyak diminati warga.

Tentu saja, diinformasikan jika harga sewa Rusunawa itu terbilang tinggi dari Rusu nawa lainnya. Bisa dikatakan, Rusunawa yang sebelahnya dilengkapi bangun taman kunag-kunang, tepatnya

Pansus LKPj Nilai Walikota Gagal, Rapat Paripurna DPRD Surabaya Diwarnai Walk Out Dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertang gungjawaban (LKPj) Walikota 2010, Pemkot Surabaya dinilai gagal oleh Panitia Khusus LKPj DPRD Surabaya. Kesimpilan Pansus dalam sidang paripurna ini karena masih banyak permasalahan di bidang lain yang belum mampu ditangani Pemkot. Seperti masalah pendidikan, kesehatan maupun kemis kinan.

Surabaya – KN Dalam penyampaian hasil laporan Panitia Khusus LKPj oleh juru bicaranya Masduki Toha, penyerapan anggaran pada tahun 2010 Pemkot Surabaya dianggap belum berhasil. Ada kesan jika penyerapan anggaran atau laporan SKPD itu hanya sekadar membuat Walikota senang saja.

Masduki Toha menyebut kan, lemahnya penyerapan anggaran itu justru mem buktikan bahwa pengelolaan anggaran di Pemkot sangat lemah. “Ini menunjukan kele mahan Pemkot dalam hal pengelolaan anggaran. Keter gantungan Pemkot ke dana perimbangan mencapai 48 persen. Ini menunjukkan belum sepenuhnya mampu menggali potensi pendapatan asli daerah,” ujar Masduki yang menyampaikan laporan Pansus dalam sidang paripurna, Jumat (10/6).

Masduki juga menerang kan, potensi yang bisa mendongkrak PAD di Sura baya cukup banyak. Hanya saja, penggalian potensi tidak maksimal lantaran Pemkot dinilai tidak serius. Yang memprihatinkan lagi, seakanakan ada permainan dalam penggalian potensi PAD. Sehingga kenaikan PAD setiap tahunnya bisa diatur.

Begitu juga dengan masalah pendidikan, dengan

penggelontoran anggaran yang tinggi justru tak mampu meningkatkan prestasi pen didikan di Surabaya.

Penyaluran dana Bopda yang dilakukan selama ini juga dinilai bermasalah. Terkait dengan masih banyaknya kekurangan itu, pansus merekomendasikan Walikota Surabaya untuk kembali mengevaluasi Kepala Dinas yang ada dijajarannya. “Kepala Dinas yang tidak bisa mengikuti kinerja Walikota, lebih baik diganti saja,” tegasnya.

Namun dalam paripurna itu sempat diwarnai aksi walk out.

Adies Kadir dari Fraksi Golkar tak setuju jika Walikota dinyatakan gagal. Alasannya, dalam kepemimpinan Tri Rismaharini, sudah banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. “Kami tak sepen dapat dinyatakan gagal.

Sebaiknya kalimat gagal itu diganti dengan perlu diperbaiki dan perlu keseriusan. Namun karena paripurna tetap menggunakan kata gagal, saya pun pilih walk out,” ungkap Adies Kadir anngota DPRD Surabaya dari Fraksi Golkar ini.

Walikota sendiri tak memermasalahkan rekomen dasi dewan. “Siapapun berhak mengatakan itu, hanya saja kami ini sebagai pihak pelayan masyarakat,” ujar Tri Rismaharini. (anto/Jack)

disamping Rusunawa Pen jaringansari tahap I, II dan III, sangat elite. Sayangnya, saat kita masuk ke Rusunawa tahap IV itu, justru ditemukan banyak bagian bangunannya yang rusak dan air bocor dari pipa.

Ini tak sebanding dengan tampilan luarnya.

Rusunawa itu dibangun dengan anggaran APBN yang bangunannya akan dihibah kan ke Surabaya. Beberapa penghuninya kecewa lantaran bagian plafonnya banyak yang rusak. Ini akibat rem besan air dari saluran, entah itu saluran air bersih atau saluran pembuangan dari kamar mandi ato toilet.

Ini tak saja terjadi di satu lantai, tapi hampir di semua lantai. Tak saja plafon, dinding Rusunawa itu juga banyak yang mengelupas alias rusak.

Alias dindingnya lembab.

Menurut beberapa peng huni Rusunawa itu, kondisi tersebut sangat mengganggu.

Kami tak nyaman tinggal di tempat ini. Selain dindingnya

rusak, tetesan air juga menge nai perabotan kami. Kalau terjadi di satu ruangan saja tak masalah, tapi ini justru hampir di seluruh ruangan, tutur salah satu penghuni rusun tersebut.

Sementara, kerusakan itu mendapat perhatian anggota Komisi B DPRD Surabaya Icy Juana. Menurut dia, seharus nya Pemkot tak lang sung me nerima penyerahan bangu nan rusun Penjaringansari itu jika bangunanya tidak meme nuhi syarat.

“Mengapa Pemkot tak meneliti bangunannya saat di serahkan. Ini seharusnya men jadi tanggungjawab kon traktor nya, jangan asal terima begitu saja, ujar Ivy yang mendatangi lokasi tersebut. Ivy juga me minta kepada Pemkot agar te gas untuk menegur kontrak tornya. Sudah jadi kewajiban kontraktor jika ada bangunan yang rusak untuk diperbaiki atau dirawat. Jika kerusakan itu tak ditangani, maka yang dirugikan adalah warga atau penghuninya. (cox-wd)

KORAN NUSANTARA - Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

Gelar Apel Bersama Pemkot Surabaya Gelar Apel, LVRI Ungkap Pelanggaran HAM Belanda di Indonesia

Walikota bersama Veteran RI

Surabaya – KN Pemkot Surabaya ber sama anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Surabaya menggelar apel siaga, Senin (13/6), pagi. Apel itu untuk menunjukan kekua tan LVRI di Surabaya saat ini.

Selain itu, apel itu juga langsung didokumentasikan oleh utusan Belanda yang mencari bukti tentang pelang garan HAM saat pendudukan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.

Pencarian data itu untuk mematahkan laporan tentang pendudukan Belanda yang saat ini masuk ke Kerajaan Belanda. Sebab ada dugaan data yang diberikan itu jauh berbeda dengan kenyataan yang dialami Bangsa Indonesia.

Usai apel siaga, giliran

pihak LVRI yang menerima utusan Belanda di kantor mereka Jl Mastrip. Di tempat itu, LVRI mengungkapkan dengan gamblang seluruh pelanggaran HAM yang dialami pejuang Indonesia saat itu.

Disampaikan Ketua LVRI Surabaya Hartoyik, pihaknya juga mengungkapkan peris tiwa pembantaian massal yang dilakukan Westerling di Sula wesi. “Kita berikan data seperti yang diminta utusan Belanda,” kata Hartoyik bangga.

Diharapkan dengan pe ngungkapan data itu, ada pelurusan sejarah atas per juangan bangsa Indonesia di dunia. Bisa saja ada kabar berbeda dari sejarah itu.

Namun dengan adanya data ini, perjuangan bangsa ini akan semakin diakui dunia. (Jack)

SURABAYA

Warga Pamurbaya Bisa Laporkan Pidana Pejabat Pemkot Yang Menolak Permohonan Perijinan Surabaya - KN “Ini seperti perampasan hak kemerdekaan seseorang secara sistematis dan ter struktur, karena itu warga yang dirugikan boleh melaporkan ke Komnas HAM karena tindakan Pemkot tersebut bisa dianggap melanggar HAM,” ujar Drs H Wahyu Budianto, salah seorang tokoh warga di Keca matan Sukolilo, Surabaya

Mimpi buruk apa warga pemilik tanah sepanjang pantai timur Surabaya (Pamurbaya), secara tiba-tiba tanah mereka telah di plot secara sepihak oleh pemkot Surabaya di era walikota Bambang DH untuk kepentingan konservasi lindung hutan mangrove melalui kebijakan yang tidak bijak melaui Perda No 3 tahun 2007. Akibatnya, sekitar 1500 Ha tanah di Pamurbaya milik warga tersebut beralih fungsi ibaratnya seperti tanah makam atau tanah tersebut menjadi sama kondisinya dengan korban lapindo Sidoarjo.

kepada wartawan pekan kemarin.

Namun kata dia, warga dihimbau agar menempuh jalan persuasive dulu ke

Surabaya – KN Wakil Ketua RW II Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya Wah yu Nugroho mengatakan, diri nya selalu ditanya oleh perangkat kampung (pengu rus RT-RW) terkait pencairan insentif tersebut.”Saya sendiri bingung menjawabnya, kare na memang tidak tahu kepas tiannya, ujar Wahyu. Padahal, lanjut Wahyu, perangkatnya sudah menjalankan tugas membagikan surat pemberi tahuan pajak terhutang (SPPT) ke warga. Semua sudah selesai dilakukan beberapa bulan lalu.

Untuk insentif itu, Pemkot telah mengalokasikan angga rannya sebesar Rp 4 miliar yang diambil dari APBD Kota Surabaya. Dana itu khusus untuk RT dan RW yang menyampaikan SPPT dan untuk mendata obyek pajak di lingkungannya.

Menurut informasi, Ketua

RT mendapat jatah Rp 5 ribu dari hasil kerjanya dan Rp 1.500 untuk tiap lembar SPPT yang disampaikan. Sedangkan untuk pendataan obyek pajak atau Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) untuk ketua RT dapat Rp 7.000 dan ketua RW dapat Rp 3.000 per lembar.

Kepala Bidang Pajak Daerah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Justamadji membenarkan adanya insentif bagi ketua RT dan RW. Pemberian insentif tersebut diberikan kepada pengurus kampung yang mendukung kelancaran PBB yang saat ini sepenuhnya ditangani Pemkot Surabaya.

Justamadji meminta seluruh pihak untuk bersabar.

Jika semua sudah selesai, maka insentif itu akan dicairkan,” ungkap Jus tamadji.

(Jack)

DPRD surabaya agar tidak menjadikan persoalan semakin rumit, akan tetapi apabila wakil rakyat di DPRD sama perilakunya dengan pemkot, maka apa boleh buat warga akan lapor kemana-mana dan bila perlu keranah pidana, karena warga sendiri sudah dilaporkan pidana ke Polisi oleh

Aksi Buruh Tolak Eksekusi Pabrik Sepatu Ricuh, Polrestabes Tarik Pasukan

Insentif PBB RT-RW Rp. 4 Miliar Nyantol Belum Dibayarkan Realisasi pemberian insentif bagi Ketua RT dan RW yang mendukung kelancaran penyampaian SPPT untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masih jadi isapan jempol belaka. Insentif yang mestinya sudah diberikan itu masih nyantol di Pemkot belum dibayarkan. Mereka para Ketua RT dan RW pun menuntut agar Pemkot Surabaya segera mencairkan insentifnya itu.

Halaman : 03

Demo buruh PT Cinderella

Surabaya – KN Aksi buruh yang menolak eksekusi pabrik sepatu PT Cinderella Vila Indonesia (CVI) berlangsung ricuh. Pasukan Brimob yang sebelumnya dipaksa mundur akhirnya merangsek maju menembus barikade massa buruh.

Ketika polisi menembus barikade, massa buruh lang sung melakukan pelemparan ke arah polisi menggunakan kerikil dan bebatuan serta gelas dan botol air mineral. Saat polisi berusaha merangsek menuju pintu gerbang, mereka mendapat perlawanan dari buruh yang berada di dalam areal pabrik. Batu bata dan batuan lainnya terlihat melayang ke arah polisi yang sudah menguasai areal depan pintu gerbang pabrik.

Polisi yang diserang buruh pabrik itu lantas mela kukan perlawanan dengan me nembakkan gas air mata ke dalam pabrik. Setidaknya 6 gas air mata ditembakkan ke dalam areal pabrik. Dalam insiden itu, polisi seakan dikepung dari dua arah, Selain mendapatkan perlawanan buruh dari dalam

pabrik, polisi juga mendapat perlawanan dari massa di luar pabrik.

Karena situasi yang tidak kondusif, polisi akhirnya memutuskan mundur lagi.

Hingga pukul 09.00 WIB, areal depan pabrik sudah kembali dikuasai para buruh yang terus berteriak tolak eksekusi.

Akibat kericuhan ini beberapa jurnalis juga jadi korban aksi buruh terkena lemparan batu dan air mineral.

Diantaranya kameramen BC TV terkena lemparan air mineral yang mengenai hood kameranya.

Sedangkan jurnalis TVone terkena lemparan batu di pelipis kirinya hingga lecet dan berdarah Perlawanan para buruh terhadap polisi ini akhirnya berhasil menggagalkan ekse kusi yang dilakukan Penga dilan Negeri (PN) Surabaya.

Ribuan polisi akhirnya ditarik mundur karena situasi yang tidak kondusif pasca keru suhan.

Keputusan penarikan pasukan disampaikan lang sung Kapolrestabes Surabaya

Kombes Pol Coki Manurung, di hadapan para buruh yang memblokade pintu gerbang PT Cinderella Vila Indonesia (CVI).

Kombes Pol Coki Manurung mengatakan penarikan pasu kan dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan dilakukan eksekusi, Ia juda meminta buruh bekerja kembali.

Mendengar pernyataan tersebut,Kapolrestabes Surabaya ini didatangi para buruh yang didominasi perempuan. Selain disalami dan dielu-elukan,kaki Coki juga diciumi para buruh. Para buruh bahkan mencium sepatu Coki.

“Kami di sini hanya mengamankan,eksekusi itu urusan pengadilan. Saat ini pihak kepolisian sudah saya tarik ke kesatuannya,” ujar Coki yang disambut teriakan senang gegap gempita dari para buruh, Selasa (14/6), pagi.

Dalam pernyataannya, Coki juga meminta agar staf manajemen segera memproses kasus hukum terkait eksekusi tersebut di pengadilan. Orang nomor satu di Polrestabes Surabaya ini kemudian me nyampaikan permohonan maaf di hadapan buruh atas tin dakan polisi hingga membuat para buruh yang terluka terkena lemparan.

“Polisi minta maaf apabila ada kesalahan, kami juga memaafkan apabila perlakuan Anda tidak baik kepada polisi,” kata Coki yang disambut tepuk tangan para buruh.

Kepada Kapolrestabes, salah satu buruh yang mem bawa megaphone menanyakan nasib rekan-rekannya yang diamankan oleh aparat kepo lisian. “Segera kami kembali kan. Nanti silahkan dijemput di polsek, tidak akan akan apaapakan,” jelas Coki. (sus)

oknum pemkot.

Menurut UU NO 5 th 1960 tentang pokok-pokok Agraria, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dtpunyai orang atas tanah dan timbulnya hak milik karena hukum adat atau karena penetapan oleh pemerintah.

Yang dimaksud pemerin tah disini bukanlah pemerintah Kota Surabaya, melainkan pemerintah pusat dan kewe nangan instansi yang ditunjuk menurut PP NO 24 tahun 1997 adalah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bukan Walikota Surabaya.

Jadi Pemkot tidak bisa

seenaknya mengubah fungsi tanah rakyat untuk konservasi hutan lindung mangrove.

Apalagi penentuan hutan mangrove tersebut bukanlah manjadi kewenangan Pemkot, melainkan kewenangan Guber nur sebagaimana dalam RTRW Propinsi yang mengacu kepada Tataruang Nasional. Sehingga tidak sembarang plot- menge plot saja, dengan seenaknya sendiri mumpung jadi pengu asa, karena itu warga akan mengkaji tindakan hukumnya apa terhadap pejabat Pemkot tersebut.

Menteri Kehutanan sen diri dalam menetapkan aturan Bersambung ke hal : 11

Tawarkan Konsep Kawasan Perumahan Terintegrasi

Erlangga S

Pandangan miring seputar sepak terjang pengembang yang seringkali menjadi ‘kambing hitam’ permasalahan yang timbul seperti banjir ataupun rusaknya lingkungan sekitar perumahan segera menemui solusinya.

Surabaya - KN Citra buruk tersebut diakui oleh Erlangga Satri agung. Namun pengusaha properti yang sudah menekuni bisnisnya sejak tahun 80an berkomitmen ingin mengu bahnya.

“Seperti biang kemace tan, banjir, mengacaukan perencanaan kota karena tumbuh sporadis, dan sering dicap sebagai pencipta dis paritas sosial dengan warga (kampung) sekitar peruma han,” kata mantan Ketua KADIN Jatim dua periode itu kepada pers di Surabaya, Selasa (7/6/2011).

Namun, anggota Badan Pertimbangan Organisasi/ BPO DPP REI 2010-2013 yang juga pernah mencalonkan walikota Surabaya pada tahun 2005 itu optimis bahwa tudingan miring tersebut akan bisa dihapus di masa men

datang.

Solusi yang ditawarkan adalah pembungunan dengan Kawasan Perumahan Terinte grasi (KPT). Namun konsep itu harus melibatkan dan men dapat dukungan secara sinergis dari pemerintah sebagai pemangku kekuasaan atau otoritas di 38 kota/ kabupaten di Jawa Timur.

“Konsep tata kota dan properti di setiap daerah harus nyambung. Pertumbuhan peru mahan diimbangi pertumbuhan infrastruktur penunjang. Tidak jalan sendiri-sendiri,” kata Erlangga yang akan mencalon kan sebagai Ketua REI Jatim pada Musyawarah Daerah, 2123 Juni 2011 itu.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan pengembang, maka proyeksi pembangunan peru mahan bisa dikontrol dan tertata sesuai dengan yang diinginkan. Wajah kota tetap cantik, kerusakan lingkungan dan dampaknya bisa dicegah.

“Selama ini kan bupati menu ding pengembang. Padahal carut mawut pembangunan perumahan selama ini karena tidak ada sinergi saja,” katanya.

Keberadaan KPT terinte grasi dengan penataan dan perencanaan kota, RT/RW, dilengkapi fasilitas pendukung seperti sekolahan, tempat ibadah, function hall, trans portasi umum, hingga rumah sakit/klinik kesehatan.

Juga disiapkan fasilitas komersial yang disediakan oleh masing-masing pengembang anggota KPT, mulai dari unit perumahan, ruko, supermarket, function hall dan komersial lainnya.

“Harus ada blueprint Bersambung ke hal : 11

Bagi Siswa Berprestasi Bebas Seleksi Masuk Sekolah Negeri Prasasti DR. Ir. Soekarno : Prasasti tentang kelahiran Presiden Sukarno yang diyakini dilahirkan di Surabaya beberapa waktu lalu diresmikan. Disinilah dulu sang Proklamator, tepatnya di sebuah rumah Jalan Lawang Seketeng, sekarang berubah menjadi Jalan Pandean IV/40 dilahirkan. Ayahnya Raden Soekemi seorang guru sekolah rakyat( SR ) dan ibunya Ida Ayu Rai seorang perempuan bangsawan Bali. (irw)

Surabaya – KN Calon siswa yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, dan lingkungan, termasuk juga di antaranya bagi siswa yang orang tuanya memegang kartu keluarga miskin, dapat keistimewaan dalam Peneri maan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri Surabaya, yakni bebas seleksi.

“Yang berprestasi akan mendapatkan keistimewahan, bisa masuk sekolah negeri tanpa proses seleksi,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Surabaya Drs H Sahudi MPd di Surabaya, Kamis (9/6).

Sahudi mengatakan, Din dik Surabaya, pada PPDB tahun ajaran 2011/2012 mene

rapkan dua jalur penerimaan, yakni lewat jalur reguler yang melalui proses seleksi ber dasarkan nilai akhir serta jalur non seleksi bagi siswa ber prestasi.

Untuk siswa berprestasi harus menyertakan bukti prestasi ke sekolah tujuan Bersambung ke hal : 6

J A WA TIMUR

KORAN NUSANTARA - Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

Gubernur Soekarwo Sikapi Makna Reformasi Yang Melenceng Dari Semangat Reformasi Gubernur Jatim Soekarwo menyikapi makna reformasi saat ini yang cenderung melenceng dari semangat reformasi yang didegungkan sejak 13 tahun lalu. Melencengnya reformasi ini dikarenakan adanya dampak tsunami liberalisme yang sangat luar biasa yang terjadi di semua politik transaksional.

Gubernur Soekarwo

Surabaya - KN Gubernur Jatim Soe karwo yang akrab dipanggil dengan sebutan Pakde Karwo ini dalam sambutanya pada acara pendidikan kebangsaan di Balai Pemuda Surabaya, Senin pekan lalu mengatakan, sejak adanya reformasi yang melenceng, makna dan keberadaan Pancasila saat ini tidak sepenuhnya berfungsi secara optimal.

“Saya galau sejak refor masi ini, dimana sebetulnya Pancasila itu, kita cari dimana ternyata dia ada di lorong yang kelam, sempit, dan sendirian. Saya tanya me ngapa anda (Pancasila, red) dilorong yang sempit dan gelap seperti ini. Kenapa takut reformasi, karena reformasi yang dibawa mahasiswa pada 13 tahun terakhir ini cenderung melenceng,” tuturnya.

Kenapa melenceng, lan jut Pakde Karwo, dikarenakan adanya dampak tsunami liberalisme yang luar biasa, mulai politik di semua tran saksional. “Ada tsunami yang luar biasa, sehingga Pancasila tenggelam sendirian, ditempat yang kumuh dan gelap.

Pancasila terkena gelombang tsunami liberalisme maupun politik transaksional,” katanya.

Menurutnya, hal itu dinilai sangat luar biasa, akan tetapi karena Pancasila pada setiap sejarahnya selalu muncul, maka Pancasila merupakan bagian yang

merekat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kebhinekaan. “Dia (Pancasila, red) tidak bisa berdiri sendiri. Jika kemudian NKRI itu ada kalau Pancasila tidak ada. Begitu juga, tidak ada kemudian kebhinekaan itu ada kalau kemudian Pancasila tidak ada,” ujarnya.

Gubernur Jatim Soekarwo menyikapi makna reformasi saat ini yang cenderung melenceng dari semangat reformasi yang didegungkan sejak 13 tahun lalu. Melenceng nya reformasi ini dikarenakan adanya dampak tsunami liberalisme yang sangat luar biasa yang terjadi di semua politik transaksional.

Karena itu, kalau tidak berpegangan pada Pancasila pastinya NKRI juga tidak ada.

Tentunya, jika tidak berpe gangan Pancasila maka akan ada kemungkinan sebuah berdirinya negara kecil-kecil dan terpecah-pecah. “Tapi karena ada sejarah ini, maka masyarakat bangsa ini memer lukan Pancasila. Saya kira saat ini yang tepat disampaikan oleh narator bahwa semua permasa lahan di mulai dari keadilan,” paparnya.

Selain itu, sekarang ini pada political action harus dilakukan konkritnya bagai mana penghijauan dari Panca sila keseharianya. “Saya kira salah satunya bagiamana pemikiran-pemikiran yang jumlahnya banyak itu harus kita ubah pada posisi nilai tentang sila Pancasila itu menjadi sebuah basis,” tambahnya.

Tidak itu saja, bagaimana disparitas yang terjadi di Jatim semakin berkurang. “Jangan sampai kita gila di dalam pembangunan itu hanya pertumbuhan saja. Akan tetapi, disparitas juga menjadi bagian ukuran dalam kinerja,” tan dasnya. (anto)

Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2011 Dipusatkan Di KBS

Kebun Binatang Surabaya

Surabaya - KN Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2011 yang akan digelar pada Selasa 26 Juli mendatang akan dipusatkan di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Rencananya sekitar 2.000 anak akan terlibat acara ini.

Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Sekdaprov Jatim, Thoriq Afandi saat rapat persiapan di Pemprov Jatim, Selasa (14/6) mengatakan, format yang akan dipakai pada peringatan tahun ini hampir sama dengan tahun sebelum nya. Beragam pertujukan seperti tari, musik,dan lom ba,akan memeriahkan acara tahunan ini. Meski demian beberapa perubahan juga

dilakukan untuk lebih menye marakkan acara. “Format tahun lalu cukup baik, Bapak Guber nur cukup puas, karena itu kami tetap mengguna kannya, mungkin hanya ada sedikit perubahan,” tuturnya.

Seperti pada tahun lalu, panitia menggunakan musik perkusi dari Madura untuk menyambut kedatangan Gubernur, tahun ini akan diganti dengan musik patrol yang dimainkan anak SD dan SMP dari Surabaya.

Pada rapat persiapan ini, tercatat instansi terkait mengu sulkan beberapa pilihan acara.

Seperti Pemkot Surabaya, akan menyiapkan pameran lukisan karya anak TK dan SD. Sementara UPT Taman Budaya Jatim akan menampilkan kelom

Halaman : 04

Pejabat Eselon II Harus Memahami Visi Misi Kepala Daerahnya Pejabat Struktural Eselon II harus mengetahui dan memahami serta bisa menjabarkan visi dan misi kepala daerahnya, seperti gubernur, bupati, dan walikotanya masingmasing. Demikian Sambutan tertulis Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Rasiyo, saat Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIV Nasional di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Jumat (10/6).

Sekdaprov Rasiyo

Surabaya –KN Dikatakannya, jabatan struktural eselon II merupakan jabatan strategis, maka kinerja nya sebagai penggerak organi sasi harus memahami betul

tugas pokok fungsinya apa yang diharapkan Pemerintah Daerahnya dan Pemerintah Pusat. Artinya, visi misi penjabarannya harus bisa sinergi dengan programprogram Pemerintah Pusat. Jika sebagai pejabat eselon II tidak mempunyai kemampuan menja barkan visi misi Kepala Daerah nya akan sulit berkembangnya program pembangunan di daerahnya.

Oleh sebab itu, ditekan

kannya para Kepala Dinas dan jajarannya eselon II agar kepemimpinannya baik, karena merekalah yang menggerakan roda organisasi di satuan Kerja Pemerintah Derahnya. Selain itu, sebagai pimpinan harus juga memilik kemam puan atau kepandaian yang komplit. Artinya, pinter saja belum cukup, tetapi harus mempunyai loyalitas yang tinggi, perilaku/etikanya harus baik, jujur dan memiliki budi

pekerti, baik serta penuh pengabdian terhadap nusa dan bangsa. “Pandai tetapi tidak jujur nantinya bisa minteri atasanya,” ujarnya.

Selain itu, pejabat eselon II juga sebagai tangan kanan Gubernur, Bupati dan Wali kota, maka harus mempunyai SDM yang tangguh dan mumpuni. Seperti dalam Panc asila ada kata-kata “ Ing Ngarso Sung Tulodho”, artinya di depan pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik, memahami tugastugasnya yang akan dilaksana kan. “Ing Madyo Bangun Karso”, artinya pemimpin harus mampu mengembangkan sema ngat anak buahnya. “Jangan jadi pemimpin yang bisanya menakut-nakuti anak buahnya

saja,” katanya. Dan Tut Wuri Handayani, yang maknanya pemimpin dibelakang harus bisa mendorong anak buahnya agar bangkit terus maju membangun daerahnya.

Kemudian Rasiyo ber pesan kepada peserta Diklat Pim TK II, karena diklat ini akan berlangsung 10 minggu dan pesertanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, maka kenali Jawa Timur sepenuhnya. Di Jawa Timur ada Jembatan SurabayaMadura (Suramadu) yang panjang bentang tengahnya 5,5 kilo meter. Selain itu ada Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo, wisata kuliner rawon setan di Surabaya dan wisata belanja tas, koper di Tanggulangin Sidoarjo. (yok)

Pemprov Gerojok Dana 3,5 Polda Selidiki Dugaan M Untuk Atasi Pencemaran Korupsi LCD Sekwan DPRD Jatim Kotoran Tinja

Lokasi Tinja

Surabaya - KN Pemprov Jatim akhirnya turun tangan mencegah pencemaran kali Surabaya yang kian memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan Pemprov dengan menggerojok anggaran Rp 3,5 miliar. Dana itu untuk mem bangun tujuh instalasi penge lolaan air limbah (IPAL) komu nal di sepanjang kali itu.

Kasubdin Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permu kiman (PLP) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim, Mochamad Anwar mengata kan, dari tujuh IPAL komunal, lima akan dibangun di Kelu rahan Sawunggaling Surabaya sedangkan dua di Desa Cang kir Gresik. Wilayah itu dipilih karena berdasar survei dinilai lebih layak dibandingkan wilayah lain di sepanjang Kali Surabaya.

“Setelah survei lahan dan kajian teknis serta memper siapkan SDM, September nanti pembangunannya kita harap kan dimulai agar Desember sudah selesai dan dioperasio nalkan,” ujarnya, Kamis (9/6).

Jika sudah jadi, satu IPAL komunal alias sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) akan diperuntukkan bagi 50 kepala keluarga (KK). Nah, KK inilah yang harus memelihara dan mengoperasionalkan alat pemroses limbah tinja dengan baik sebelum tinja dibuang ke sungai.

Setelah dioperasionalkan diharapkan sanimas dapat menurunkan pencemaran di Kali Surabaya hingga 12 persen selama setahun, sebagaimana target yang dipatok Gubernur Soekarwo.

“Makanya kita harapkan, masyarakat yang tinggal di sekitar IPAL komunal benarbenar memanfaatkannya agar tak mubazir,” jelasnya.

Menurut Anwar, sebelum diterapkan di Surabaya, pemprov juga sudah mem bangun IPAL komunal serupa di sejumlah wilayah Jatim lainnya, seperti Kota Blitar, Kepanjen Malang, dan Kota Mojokerto. Saat ini tercatat ada 132 IPAL komunal di Jatim.

Dari jumlah itu, enam di

pok musik karawitan plus sinden yang semuanya beranggotakan anak-anak.

“Semua acara pertunjukan yang disiapkan masingmasing instansi sangat me narik, tetapi semua harus disesuaikan degan waktu dan lokasi, jangan sampai terlalu padat,” ujarnya.

Sementara itu Dinas Kesehatan Provinsi Jatim akan berupaya mewujudkan him bauan Menteri Kesehatan (Menkes) RI tentang sehari bebas biaya berobat untuk anak-anak. Namun ini masih dalam bentuk usulan. “Semua acara dan kegiatan akan kami laporkan ke Gubernur, setelah

itu kita akan ada lagi rapat lanjutan,” jelasnya.

Seperti diberitakan JNR, Jambore Pekerja Sosial Masya rakat (PSM) Nasional akan diselenggarakan di Lamongan papada 19-24 Juli mendatang sebagai puncak peringatan hari anak nasional dan membuat jalan akses bagi 15 desa ter isolir di Kecamatan Kali Tengah, Kabupaten Lamo ngan.

Ketua Forum Komunikasi PSM Jatim, Gus Hafidh, mengatakan, panitia saat ini sedang koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Gubernur Jatim.

antaranya ada di Surabaya.

Lima dibangun pemprov dan satu dibangun PT Jasa Tirta.

“Sayang, pemkot belum pernah sama sekali mem bangun IPAL. Padahal kebera daannya sangat penting menurunkan pencemaran di Kali Surabaya,” sesal Anwar.

Direktur Ecological Obser vation and Wetlands Conser vation (Ecoton), Prigi Arisandi menegaskan, ting ginya pencemaran di Kali Surabaya berasal dari limbah domestik rumah tangga, hotel dan restoran. Kondisi itu diper parah dengan kondisi, bahwa di sepanjang Kali Surabaya dan anak sungainya, umum nya ribuan pemukiman tak memiliki fasilitas WC umum dan langsung membuang kotoran ke sungai. “Besarnya volume tinja itu jadi faktor serius yang mengakibatkan menurunnya kualitas air Kali Surabaya,” tegasnya.

Selain itu, banyaknya kotoran manusia yang di buang langsung ke sungai juga menimbulkan tingginya ting kat pencemaran bakteri E-Coli yang dapat membahayakan kesehatan. Apalagi selain kotoran itu, Kali Surabaya juga menerima limbah cair yang mencapai 75,48 ton per hari dari 368 industri.

“Ibaratnya Kali Surabaya ini sudah berubah menjadi sarana pembuangan limbah dan tinja. Padahal 96 persen bahan baku PDAM diambil dari air Kali Surabaya,” imbuh peraih penghargaan The Goldman Environmental Prize 2011 ini. ( ms )

Surabaya – KN Diretorat Reserse Krimi nal Khusus (Direskrimsus) Polda Jatim mulai menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan LCD dan audio Sekretaris Dewan (Sekwan) di DPRD Jatim. Kanit IV Subdit III Korupsi Ditreskrimsus Polda Jatim, Kompol Suminto, Kamis (9/6) mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi tersebut memasuki tahap awal dan saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan.

“Kami masih mengumpul kan keterangan dan informasi sehubungan dengan hal itu.

Kami tidak mau gegabah memberikan banyak ketera ngan bila data-datanya belum lengkap,” ujarnya kepada wartawan mendampingi Wadir Reskrimsus Polda Jatim AKBP Syahardiantono.

Belum diketahui secara pasti nilai korupsi atas pengadaan peralatan elektro nik tersebut, namun sumber lain menyebut nilai dugaan korupsi di Sekwan DPRD Jatim ini mencapai Rp 500 juta dan melibatkan pejabat penting di lingkungan Sekwan. Terkait tahap awal pemeriksaan,

Dalam peringatan hari anak, peserta Jambore nantinya akan diajak mengunjungi Lapas Anak di Blitar bersamaan dengan zaiarah di Makam Presiden RI pertama, Bung Karno, serta meresmikan sekolah taman kanak-kanak

bagi mereka yang kurang mampu di Lamongan.

Dikatakannya, setelah panitia nasional seminggu lalu melakukan survey lokasi, panitia lokal di Jatim kini makin meningkatkan koordinasi dengan pengurus PSM

Suminto juga mengaku belum memanggil dan memintai keterangan dari kalangan Sekwan. “Ditunggu saja dulu.

Sampai sekarang belum ada yang diperiksa ataupun dimintai keterangan. Kami masih masuk dalam tahap lidik,” paparnya.

Disinggung sejauh mana pihaknya telah mengumpulkan bahan dan informasi, pihaknya tetap enggan memberikan penjelasan. Ia mengatakan proses tersebut baru berjalan dan menunggu hasil perkem bangan selanjutnya. “Anggota masih bergerak melaukan penyelidikan. Kami masih menunggu hasil laporannya.

Kalau ada, pasti kami informasikan,” kata Suminto.

Informasi dilapangan menyebutan, lelang penga daan barang berupa LCD dan Audio tersebut dilakukan pada tahun 2010 dan nilainya mencapai Rp 500 juta. Dugaan korupsi itu muncul karena barang-barang elektronik tersebut ditengarai tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dan menyalahi prosedur.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Rahmat Mulyana menegaskan, Polda Jatim masih terus menyelidiki dugaan korupsi pengadaan LCD Proyektor dan audionya senilai Rp 500 juta di DPRD Jatim itu sesuai dengan prosedur. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan tim audit dari badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk mengetahui berapa nilai kerugian negara.

Polisi akan memeriksa semua yang terlibat dalam proses proyek pengadaan LCD tersebut. (red)

Kabupaten/Kota.

Rencananya, kegiatan koor dinasi kembali akan lakukan pada 23-24 Pebruari mendatang di Kabupaten Malang yang difasilitasi Biro Kesra Jatim. (rif)

website : www.korannusantara.com email : red_korannusantara @yahoo.com

Halaman : 5 - NUSANTARA

Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

Siami Diundang MPR Mendiknas M. Nuh Isyaratkan Unas Ulang SDN Gadel II

Siami

Jakarta - KN Kasus contekan massal saat ujian nasional (UN) di SDN Gadel II, Tandes, Sura baya, menarik perhatian MPR. Siami, wanita pejuang kejuju ran yang merupakan ibu siswa AL pun diundang untuk bertemu dengan pimpinan MPR di Jakarta.

“Kita prihatin sekali dengan kejadian di Surabaya, itu mengusik kemanusiaan kita. Kita akan mengundang dia (Siami), kita akan mengun dang anaknya, walikotanya,” kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin saat berbincang dengan wartawan, Selasa (14/6).

MPR ingin mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh orang tua AL. Menurut Luk man, tindakan Siami seharus nya diapresiasi, bukan malah musuhi dan dikucilkan. “Kita ingin mengapresiasi dia sebagai Ibu Kejujuran. Kalau orang jujur dimusuhi dan dikucilkan, bangsa ini tidak berkarakter dan implikasinya nilai Pancasila semakin bangkrut,” kata Lukman.

Untuk mengapresiasi Siami, Lukman berharap ujian di sekolah AL tersebut dapat diulang. Hal itu sebagai peringatan bagi semua pihak bahwa tindakan memberi contekan adalah salah. “Dan kita berharap Pemda dan Kemendiknas harus serius,” kata Lukman Sementara Menteri Pendidikan Nasional Muham mad Nuh telah mengisya ratkan bakal memerintahkan Ujian Nasional (UN) ulang untuk siswa SDN Gadel II, Surabaya. Menurut dia, jika

terbukti ada kecurangan dalam pelaksanaan ujian, maka pasti akan ada UN ulang. “Tapi pengulangan itu hanya dilakukan terhadap satu sekolah saja,” ujar M Nuh kepada wartawan di Surabaya, Selasa (14/6).

Mendiknas mengatakan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya serta Provinsi Jawa Timur.

Sebab kewenangan pelaksa naan Ujian Nasional ulang diserahkan kepada masingmasing Kota atau Kabu paten.

“Saya akan bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Harun, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sahudi. Kami akan berkoordinasi tentang pelaksanaan Ujian Nasional ulang,” ujarnya.

Mantan Rektor ITS ini juga menegaskan, bahwa kasus contek massal di SDN Gadel II ini bukan merupakan kesalahan terhadap sistem ujian, namun lebih terhadap kesalahan personal.

“Jadi tidak ada kesalahan pada sistemnya, maka jangan digeneralisir. Kalau dibanding kan dengan semua SD di Indonesia, kasus contek massal ini hanya di SDN Gadel II, bukan puluhan ribu SD diseluruh Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, terkait orangtua AI, Nyonya Siami yang mendapat perlakuan negatif dari wali murid SDN Gadel II, M Nuh meminta Bersambung ke hal : 11

KPK Tegaskan Akan Jemput Paksa M.Nazaruddin

M.Nazaruddi

Jakarta – KN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menjemput paksa mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin bila yang bersangkutan sampai tiga kali mangkir dari panggilan penyidik. KPK beralasan, kasus suap dalam proyek Wisma Atlet SEA Games 2011 Palembang sudah masuk

dalam tahap penyidikan. “Ya kalau dia tidak datang dalam panggilan yang ketiga kalinya, KPK bisa jemput paksa,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Senin (13/6).

Johan menjelaskan, KPK akan melayangkan surat pemanggilan kedua setelah Nazaruddin tidak memenuhi panggilan pertama kemarin (13/6). Jika Nazaruddin nantinya juga mangkir dari pemanggilan kedua, lanjut Johan, KPK akan melakukan tindakan terakhir, yakni penjemputan secara paksa.

KPK belum bisa memas tikan apakah lembaga ini akan meminta pendapat lain (second opinion) atas alasan sakit Nazaruddin. Menurut Bersambung ke hal : 7

Banyak Kasus Korupsi Yang Melibatkan Kader PD

Masyarakat Mulai Ragukan Komitmen SBY Jakarta – KN Banyaknya dugaan kasus korupsi yang melibatkan beberapa kader Partai Demokrat (PD) membuat masyarakat mulai meragukan komitmen Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan memberantas tindak korupsi di Indonesia. Salah satu ketidakpuasan tersebut ditunjukan oleh Laskar KPK yang mendatangi Kantor DPP PD di Jalan Kramat VII no 146 Jakarta Pusat, Senin (13/6).

Ratusan massa yang mengatasnamakan Laskar KPK itu menduga, bahwa sejumlah oknum politisi yang menggerogoti APBN berlindung di Partai Demokrat, khususnya yang terkait

dengan dugaan kasus korupsi seperti, Anas Urbaningrum dalam kasus IT KPU, Max Sopacua dalam kasus Alat kesehatan, Jhoni Alen Marbun kasus Stimulus Pelabuhan NKTI, Edy Baskoro Yudhoyono (Ibas) kasus Batubara PLN, serta kasus yang sedang ramai dan diduga melibatkan Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlit Asean.

“Sekarang masyarakat menengarai dan menduga bahwa sejumlah orang-orang yang mengerogoyi APBN berlindung di dalam partai Demokrat,” kata Koordinator

Presiden SBY

aksi, Frans Fredy Gautama di sela-sela aksinya.

Frans juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera bertindak dengan menangkap malingmaling APBN dan kader-kader PD yang terlibat kasus Korupsi “KPK harus segera tangkap dan penjarakan para maling APBN,” pungkasnya.

Aksi yang mendapat pengamanan ekstraketat dengan mengerahkan ratusan aparat Kepolisian dari Polsek Senen dan Polres Jakarta Pusat itu sempat memacetkan ruas jalan dari Salemba menuju Senen. (red)

Priyo Budi Santoso Bantah Bila DPR Dianggap Miskin Anggota Yang Bersemangat Bratas Korupsi Jakarta – KN Menanggapi pernyataan Denny Indra yana yang menyayang kan rendahnya komit men DPR dalam mem berantas korupsi. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso membantah bila DPR dianggap miskin anggota yang memiliki semangat memberantas korupsi. Menurut Priyo, masih banyak anggota DPR yang punya nurani untuk membersihkan Indonesia dari korupsi.

“Di DPR masih bertebaran nilai nurani.

Masih bertebaran mereka yang menginginkan perbaikan di negeri ini. Masih banyak juga mimpi-mimpi dan keinginan untuk membenahi semua lini,” tutur Priyo.

Hal ini disampaikan Priyo Budi Santoso menanggapi kritik sekretaris Satgas Anti

Priyo Budi Santoso

Mafia Hukum, Denny Indrayana, yang menyebut DPR miskin figur pro pemberantasan korupsi.

Menurut Wakil Kertua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, harusnya kritik itu tidak diarahkan ke instansi DPR secara keseluruhan.

Karena menurutnya masih banyak anggota DPR yang punya niat baik untuk membe rantas korupsi.

“Jangan digebyakpyak hanya karena problem-problem yang beberapa hari ini mendera. Banyak yang punya komuitmen mem berantas korupsi,” kata Priyo.

Pe3rnyataan Denny Indrayana sebelumnya menyayangkan rendahnya komitmen DPR dalam memberan tas korupsi. “Good guys di dalam DPR masih kurang. Penting untuk menghadirkan figur yang anti korupsi. Jadi jangan yang sudah sedikit itu menghilang, harus dimunculkan,” kata Sekretaris Satgas Pemberan tasan Mafia Hukum Denny Indrayana usai diskusi di salah

Menkeu RI Dukung Lagarde Jadi Direktur IMF Jakarta - KN Pencalonan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Prancis Christine Lagarde untuk menjadi Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) mengisi posisi lowong yang diting galkan Dominique StraussKahn di dukung penuh oleh Menkeu RI Agus Martowar doyo.

“Karena beliau adalah seseorang yang punya penga laman yang sangat baik, sebelumnya dia pernah ber gerak di bidang non pemerintahan, sebagai lawyer yang handal dan mengetahui tentang pasar, sempat jadi Menteri Perdagangan, kemu

Menkeu RI

dian Menteri Keuangan dan punya interpersonal skil yang baik sekali,” ujarnya saat ditemui pada penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia di

Jakarta, Minggu.

Menkeu menceritakan secara personal, Lagarde adalah seorang profesional yang pandai berinteraksi antar lembaga serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi.

Ia menambahkan Lagarde juga seorang yang komunikatif dan merupakan sahabat terbaik bagi Indonesia. Dan apabila terpilih, lanjut dia, semua program IMF yang selama ini kurang mendapat respon positif diharapkan dapat dikomunikasikan dengan lebih baik.

“Selama ini juga sangat Bersambung ke hal : 11

satu Radio di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (11/6).

Denny menjelaskan, untuk menghadirkan figur-figur mumpuni di DPR yang berani memperjuangkan pemberantasan korupsi tentu harus ada seleksi yang baik

dari setiap partai yang ada.

Kader-kader yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi mesti direkrut.

“Yang tak kalah pentingnya adalah reformasi rekruitmen anggota DPR di dalam partai politik,” ujar Denny. (dede)

Pramono Anung : Sebaiknya Setjen DPR Tidak Mendiskreditkan Kerja Wartawan Dengan Pembatasan Liputan Jakarta –KN Sekretariat Jenderal DPR membuat gerak wartawan menjadi terbatas dengan membuat aturan melarang mereka berkeru mun di luar ruang wartawan yang berada di gedung Nusantara III. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, pelarangan tersebut tidak perlu dilaku kan, sebab selama nara sumber tidak keberatan dicegat wartawan untuk diwawancarai (doorstop) hal itu tidak masalah.

“Saya menanggapi bahwa doorstop di mana saja fine-fine saja, tidak usah dibatasi,” katanya kepada wartawan di gedung DPR RI, Senin (13/6).

Politikus PDIP itu me nganggap pembatasan kerja wartawan serupa masa orde baru. Sebaiknya, Setjen DPR tidak mendis kreditkan kerja wartawan dengan melakukan pembata san liputan. “Kalau doorstop

dibatasi kaya zaman baheula saja. Saya tidak mau mendiskriminasikan wartawan. Terserah warta wan yang lebih enak di luar, di dalam yang penting enak,” tandasnya.

Setjen DPR mengeluar kan sejumlah peraturan untuk membatasi gerak wartawan. Pertama, warta wan yang berhak melakukan peliputan kegiatan DPR hanya yang mempunyai kartu pers DPR yang diterbitkan oleh Setjen DPR. Untuk wartawan tanpa kartu pers khusus itu dilarang meliput. Kedua, wartawan DPR dilarang berkerumun di luar ruang wartawan yang berada di gedung Nusantara III. Untuk menjalankan peraturan baru ini, pihak Setjen sengaja memutus aliran listrik di lobi Nusan tara III agar wartawan pindah ke dalam ruang wartawan (pressroom). (red)

OPINI

KORAN NUSANTARA - Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

Pembaca Kita Sidak SPBU Raya Kupang Kemarin lusa saya membeli bensin di SPBU Raya Kupang dekat Cafe Bamboeden. Anehnya petugas kok melayani pengisian tanpa ada alat meter (display meteran SPBU) yang biasanya itu.

Box besar warna merah. Disitu petugas hanya pencet alat yang tertutupi oleh kotak tanpa ada displaynya. Kita tidak tau apa benar kita mendapatkan hak (bensin) sesuai dengan yang kita pesan ? Mohon pihak terkait menertibkan SPBU yang enggan memakai box merah sebagai penunjuk angka literan.

Nama dan alamat pada redaksi

DAFTAR HARGA IKLAN Halaman Full Colour ( Warna ) 1 1/2 1/4 1/8 1/16

halaman halaman halaman halaman halaman

: : : : :

Rp. 15.000.000,Rp. 8.000.000,Rp. 4.000.000,Rp. 2.500.000,Rp. 1.500.000,-

Halaman Black White ( Hitam Putih ) 1 1/2 1/4 1/8 1/16

halaman halaman halaman halaman halaman

: : : : :

Rp. 10.000.000,Rp. 6.000.000,Rp. 3.500.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,-

Iklan hal. kuping cover atas Rp. Iklan hal. kaki cover bawah Rp.

: 2.000.000,: 1.000.000,-

PENGUMUMAN Redaksi Surat Kabar Umum

Tidak pernah mengeluarkan surat yang menggunakan kertas dengan kop surat koran Koran Nusantara selain : 1. Surat Tugas yang diberikan kepada instansi-instansi 2. Surat Penawaran Iklan Apabila ada orang yang menggunakan kertas kop surat Koran Nusantara selain keperluan di atas, bukan tanggung jawab redaksi. Demikian pemberitahuan kami.

Terima kasih.

Redaksi

LO W O N GAN WARTAWAN Dicari ...........

Wartawan daerah dengan penempatan seluruh area Jawa Timur .

Kualifikasi : - Pendidikan min S1 - Diutamakan punya pengalaman Jurnalistik - Jujur, ulet dan loyalitas tinggi pada profesinya.

Kirim Lamaran ke :

Redaksi Koran Nusantara TEC Building, Lt. 1 - Kav. 28, Jl. Tunjungan No. 5 - 7, Surabaya email : red_korannusantara@yahoo.com SEMUA ANGGOTA REDAKSI DAN WARTAWAN KORAN NUSANTARA DIBEKALI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI

SUSUNAN REDAKSI

Redaksi : TEC Building, Lt. 1 - Kav. 28, Jl. Tunjungan No. 5 - 7, Surabaya.

Telp. 031 604 32 567

Pahamin seksama tentang perjanjian dan ketentuan kartu kredit. Dalam perjanjian dan ketentuan kartu kredit yang ditetapkan oleh bank penerbit kartu kredit, hak-hak anda sebagai nasabah secara jelas dan tegas telah dikebiri. Ini adalah praktek curang bank dalam kartu kredit, baik menurut hukum, kesusilaan dan atau ketertiban umum.

Praktek curang tersebut adalah : 1. Bertukar informasi tentang data atau identitas pemegang kartu kredit dengan card center lainnya.

2. Mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga.

3. Menetapkan klausul mengenai perhitungan bunga dan biaya-biaya lain yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan bank tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.

4. Mengubah/ menambah persyaratan dan ketentuan, dan perubahan/ penambahan yang mengikat sejak saat diakannya perubahan tanpa harus pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.

5. Atas kebijaksanaannya sendiri tanpa harus memberitahu pemegang kartu dan tanpa memberi alasan, berhak melarang atau merubah batas kredit pemegang kartu atau menolak dengan cara lainnya, baik untuk selamanya ataupun sementara atau mengakhiri keanggotaan dan mencabut semua hak baik yang melekat pada penggunaan dari kartu kredit ataupun hak lainnya dan selanjutnya berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada semua pedagang dan setiap orang yang berkepentingan mengenai pencabutan hak tersebut.

Bab III Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/ 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah secara tegas – tegas menyatakan :

Praktek Curang Bank Dalam Kartu Kredit * OPINI

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” ~Pasal 1337 KUHPerdata~

boleh memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabahnya kepada pihak lain, terlebih-lebih dengan tujuan komersil untuk meningkatkan potensi pasar kartu kredit yang diterbitkan.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/ 2005.

Selain melanggar kedua pasal Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/ 2005 di atas, dari sisi perlindungan konsumen pun, Bank telah melakukan melanggar Pasal 18 UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang pada pokoknya menyatakan pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Ancaman hukuman bagi pelanggaran pasal 18 undang-undang tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH. Dalam Pasal 6 PBI No. 7/6/PBI/ 2005, Bank Indonesia menetapkan Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank.

Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut.

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis yang kelak dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

(2) Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain”.

klausul atau setidak-tidaknya menjelaskan mengenai pertukaran informasi data atau identitas anda sebagai nasabahnya kelak. Yang dilakukan Bank penerbit kartu kredit hanyalah menerbitkan buku tentang petunjuk penggunaan kartu kredit dimana dalam buku petunjuk tersebut telah tercantum tentang hak (yang ditetapkan secara sepihak) bank penerbit untuk memberikan dan menyebarluaskan data pribadi nasabah. Anda sebagai nasabah telah terpasung, dibutakan oleh ketentuanketentuan yang dibuat Bank secara sepihak.

Bahwasanya pada awal penawaran kartu kredit, dalam form aplikasi kartu kredit, Bank tidak pernah mencantumkan

Apapun alasannya, secara hukum perbankan, tanpa adanya jaminan tertulis dari yang berangkutan Bank tidak

Perbuatan curang lain yang dilakukan Bank dalam kartu kredit adalah menetapkan klausul mengenai perhitungan bunga dan biaya-biaya lain yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan bank tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu. Penetapan klausul tersebut jelas-jelas bertentangan dengan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/6/ PBI/2005 TENTANG T R A N S PA R A N S I

berlaku pada siswa lulusan SMP luar kota yang orangtuanya berdomisili di Surabaya,” katanya Sementara itu, pembukaa n PPDB untuk seluruh tingkatan sekolah mulai dari SD/SMP/SMA/SMK di Sura baya yang dilakukan secara online atau lewat sekolah-

sekolah serentak akan dimulai pada 30 Juni hingga 2 Juli 2011 mendatang. Pengumumannya akan digelar 4 Juli 2011.

Terkait pendaftaran untuk tingkat SMA, Sahudi men jelaskan, pendaftarannya di dasarkan pada nilai akhir seko lah, yaitu nilai Ujian Nasional (UN) dan nilai Ujian sekolah

SMP. Selain itu, dikatakannya, dalam pendaf taran SMAN, calon siswa baru juga dapat memilih beberapa sekolah pada satu sub rayon wilayah kawasan dan diberi peluang memilih satu sekolah pada sub rayon dalam satu wilayah kawasan atau di luar sub rayon wilayah kawasan. (rif)

memutuskan mengungsi ke rumah orangtuanya di Gresik.

Rumahnya di Gadel ditinggal dalam penjagaan polisi Tragedi yang dialami Siami terjadi adalah ongkos mahal dari sikapnya mempertahankan kejujuran. Ia dibenci, dicaci, dan diusir karena melaporkan guru SDN Gadel II yang me maksa anaknya yang cerdas, Al, memberikan contekan kepada teman-temannya saat

ujian nasional pada 10-12 Mei 2011 lalu. Ia justru dituding mencemarkan nama baik sekolah dan kampung.

Namun, tak semua orang menghujatnya. Lebih banyak yang menghargai kejujuran nya. Sekelompok aktivis meng gelar acara gelar dukungan bagi Siami yang akan dise lenggarakan di aula Mahkamah Konstitusi, Kamis 16 Juni ini. (red)

“(1) Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bagi Siswa ...

Sambungan dari hal : 3 untuk mendaftar. Sedangkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu menyertakan KSK, KTP serta kartu gakin. Dindik Surabaya juga memberikan kuota sebesar 5 persen bagi siswa dari masyara kat miskin (maskin).

Untuk diketahui, setiap tahunnya di Surabaya tercatat rata-rata lulusan yang menjadi calon siswa baru berjumlah 32 ribu hingga 42 ribu. Untuk jenjang SD yang masuk ke SMP berkisar antara 40-42 ribu.

Lulusan SMP ke SMA berjumlah 38-39 ribu. Sedang kan lulusan SMA berjumlah 32-34 ribu.

Dari data tersebut, kuota lima persen kursi untuk siswa maskin akan berkisar antara 2.000-2.100 kursi untuk jenjang SD dan SMP. Sedang untuk jenjang SMA berkisar antara 1.900-1.950 kursi.

Pemberian kuota khusus siswa maskin ini dimaksudkan untuk memberi peluang kepada siswa maskin agar dapat mengakses pendidikan bermutu di sekolah-sekolah yang ada di Surabaya.

Halaman : 06

“Kami juga memberikan alokasi kuota 1 persen pada siswa luar kota untuk ikut bersaing memperebutkan pagu sekolah di Surabaya. Ini tidak

Siami Diundang ...

Sambungan dari hal : 5 disikapi secara proporsional.

Ia tidak ingin menyelesaikan masalah ini kemudian menimbulkan masalah baru.

Terlebih bila AI sampai tidak bisa sekolah.

“Persoalan contek massal ini sudah berkembang dari soal akademis merembet ke masalah sosial. Bu Siami menyuarakan kebenaran, tetapi ditolak kelompok masyarakat lain. Ini yang harus difahami, mengapa dan ada apa kok sampai masyarakat berbuat demikian,” tandasnya.

Ia mengatakan, kejujuran Bu Siami dan putranya harus dihargai karena berani menyampaikan sesuatu yang benar. Dan sebaliknya,

masyarakat yang menolak juga perlu dipahami. Sebab, bisa jadi sikap seperti itu karena ada yang merasa dikorbankan dengan mendapatkan nilai jelek dalam ujian.

“Kasus ini harus jelas asalmuasalnya. Kalau yang mela kukan murid, maka hasil ujian tidak diterima. Tapi kalau yang menyuruhnya guru, maka pem berian sanksi sudah sangat tepat. Hanya saja, kalau pelakunya massal seperti dalam kasus ini, maka harus ada ujian ulang,” kata M Nuh. Seperti diketahui, pasca kejadian traumatis karma didemo warga itu Siami dan suaminya, Widodo akhirnya

Dari uraian sedikit mengenai kecurangan Bank dalam penerbitan kartu kredit diatas, maka layak dan patut dikatakan bahwa sesungguhnya kartu kredit merupakan produk perbankan yang cacat hukum.

Sudah seharusnya Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan bank dalam kartu kredit, yang sekali lagi ditegaskan, cenderung mengabaikan hak-hak nasabah.

Nb. Terima kasih untuk Citra Florenca Eka Putri atas informasinya (Dikutip dari Advokatku.com)

Diterbitkan Dengan SIUP : NO. 503 / 1305 - A / 436.6.11 / 2010 Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi : S. Wanto. Dewan Redaksi : S. Wanto, Nobon, Ali Musyaffak, Aryadi Haris, Abdullah, Arifin, Wahyu, Windi, Agus, Hadi Pranoto, SH, Dentuman Djati, SH, Didik Kuswindaryanto, SH. Redaktur : M. Said Staf Redaksi : Sukma, M. Yusuf, Budi Setiawan, Yani Elbanis, Yoyok, Ali Mahfud. Koresponden : Misbhakul, Ria Sovi Revianti, Fitri Rahmadania, Alfan Ridho, Sekretaris Redaksi /Perusahaan : Dietha Nawangsari, SE. Fotografer : Susilo Herphan. Manager Iklan : Widia. Penasehat Hukum : Hadi Pranoto, SH, Dentuman Djati, SH, Didik Kuswindaryanto, SH, Pemasaran : Nono. Sirkulasi / Distribusi : Jayus. Biro Daerah : (Sidoarjo) : H. Kartiman Afandi, Budi S, (Malang) : M. Zuhri, (Gresik) : Irwan Junaidi, (Kediri - Tulungagung) : Zainul Fuad, (Biro Matraman : Ngawi) : Imam Sampurno (Ka Biro), Warsono, (Kab. Madiun) : Kuncoro, (Kota Madiun) : Trias, (Magetan) : Siswanto, (Bali) : Patahul Bari, (Ponorogo) : Eka Ananta, (Bojonegoro - Tuban) : Nur Hidayat, Sutrisno, Hery Cahyono (Banyuwangi) : Muji Astuti, (Siitubondo) : Ari Maulana, (Jember) : Kristadi, (Lumajang) : Wiro S, (Bondowoso) : Yudi, (Semarang) : Eling Sasomo, (Pati - Kudus) : Sanusi, (Jakarta) : Yudi Kasturi, Dedek, (Bandung) : Andri Himawan.

Percetakan : PT Duta Masyarakat (isi diluar tanggung jawab percetakan), (Alamat Redaksi) : TEC Building, LT. 1- Kav. 28, Jl. Tunjungan 5 - 7, Surabaya. Telp/SMS : (031) 604 32 567.

Email : red_korannusantara@yahoo.com.

Rekening : BNI Pemuda No. 0171162921 an. S. Wanto - BCA Tunjungan No. 0140256765 an. S. Wanto.

EKBIS

KORAN NUSANTARA - Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

TelkomFlexi Bidik Segmen Komunitas Pendidikan

TelkomFlexi

Surabaya - KN Strategi jitu untuk mem bidik segmen pasar pendi dikan dilakukan oleh TelkomFlexi. Ini diharapkan untuk membangun komuni kasi yang terintegrasi antara sekolah, orang tua, dan siswa menjadi concern Telkom, khususnya TelkomFlexi dalam menggaet komunitas pen didikan.

Kebutuhan informasi yang beragam di masingmasing sekolah pun dia komodasi dengan mendesign konten-konten yang customi zed di HP Flexi Cerdas yang segera didistribusikan ke seluruh area Jatim, Bali, Nusra.

“Kami menyiapkan tak kurang dari 60 ribu handphone Flexi Cerdas di tahap awal untuk pasar Jatim, Bali, dan Nusra,” kata Suparwiyanto General Manager Commerce Telkom Flexi area Jatim, Bali, dan Nusra.

Konten yang customized ini dimungkinkan karena aplikasi telah ditanam di HP bundling melalui ODP (On Device Portal) sehingga bisa dengan mudah diganti dan disesuaikan dengan kebutu han komunitas sekolah yang

berlangganan. “Bahkan, tarip konten pun bisa customi zed,”tambah Suparwiyanto.

Saat ini, ada 3 varian HP Flexi yang telah ditanam ODP Flexi Cerdas mulai harga Rp 199 ribu sampai Rp349 ribu.

Ketiga varian ini adalah : ZTE S 189, ZTE Q200, dan Ivio C500 Plus. Fitur utama pada ketiga varian ini adalah Flexi Portal, Flexi Chatting, Flexi Gaul, Twitter, dan Facebook.

Ada 3 aplikasi standar yang sudah ditanam terlebih dulu di HP Flexi Cerdas, yaitu • My School, Aplikasi Panduan belajar mengajar pada sekolah atau kegiatan komunitasnya (customized content sesuai sekolah dan komunitasnya) • Gaul Abiz, Talent Exhibit & Ekstra Kulikuler, Edutainment & student lifestyle • Bimbel, berupa latihanlatihan ujian bagi pelajar SD, SMP dan SMA sehingga memungkinkan pelajar Flexi meng-akses dan melakukan latihan ujian kapanpun dengan hasil yang terecord. (kerjasama dengan Tim Pembuat Soal Ujian Nasional pimpinan Prof. Yohanes Surya TOFI). (ms)

KPK Akan ...

Permintaan Minyak ChinaMengkhawatirkan Jakarta – KN Status China sebagai negara dengan pertumbuhan perekonomian terpesat makin terkukuhkan. Namun, ekspek tasi lonjakan permintaan minyak dari negara Tirai Bambu ini mengkhawatirkan.

China melampaui AS se bagai konsumen energi terbesar dunia pada 2010.

Melesatnya ekonomi global meningkatkan konsumsi energi di seluruh dunia pada tingkat yang tidak terlihat, pascaguncangan harga mi nyak pada 1973. Demikian menurut Review Statistik Energi Dunia tahunan BP. Total konsumsi energi di China tumbuh 11,2% tahun lalu.

Minyak tetap menjadi bahan bakar terkemuka dunia, mencapai 33,6% dari konsumsi energi global, tetapi terus kehilangan pangsa pasar untuk 11 tahun berturut-turut.

Konsumsi minyak global tumbuh 3,1%, pertumbuhan terkuat sejak 2004 menjadi ratarata 87,38 juta barel per hari.

Tingkat pertumbuhan permin taan minyak lebih banyak dari dua kali rata-rata 10 tahun, merupakan peningkatan per tama di antara anggota Organisasi Kerjasama Eko nomi dan Pembangunan

23 Mei 2011 lalu bersama istrinya, Neneng Sri Wahyuni. Partai Demokrat sempat mengirimkan satu tim khusus untuk menemui Nazaruddin di Singapura.

Namun, tim itu gagal membujuk Nazaruddin pulang ke Tanah Air. Rekening mencurigakan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPA TK) mendesak agar penyedia jasa keuangan (PJK) melapor kan transaksi-transaksi men curigakan terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan wisma atlet.

Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro mengungkapkan, transaksi mencurigakan yang dilapor kan saat ini masih terlalu sedikit dari yang dideteksi PPATK. “Kita desak agar melaporkan sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Subintoro di kantor PPATK, Senin (13/6).

Subintoro mengungkap kan, ada bank pelat merah dan bank swasta yang diduga masih menyimpan rekening oknum-oknum yang terlibat.

Akan tetapi, PJK tersebut hingga saat ini masih ragu untuk melaporkan ke PPATK. Sebelumnya, PPATK telah menyerahkan 13 data rekening rnencuri gakan di delapan bank ke KPK. “Jumlah itu masih terlalu sedikit,” tegasnya.

Subintoro mengaku pihaknya sudah meminta secara informal kepada para PJK. Ia menegaskan, PPATK bisa melakukan audit khusus kepada bank jika menolak menyerahkan data rekening mencurigakan yang berindi kasi pidana. (red)

(OECD) sejak 2005 dan kenaikan volumetrik terbesar di luar OECD. China menyumbang kenaikan nasional terbesar permintaan minyak, karena naiknya konsumsi sebesar 10,4% menjadi rata-rata 9 juta barel per hari.

Melonjaknya aktivitas ekonomi global dan pemulihan energi-intensif tampaknya telah menjadi faktor terpenting di

balik pertumbuhan permintaan tahun lalu.

Produksi minyak NonOPEC tahun lalu naik 1,9% menjadi rata-rata 34,29 juta barel per hari. Kenaikan 7,1% ke rata-rata sedikit lebih dari 4 juta barel per hari, produksi minyak China mengalami kenai kan terbesar dalam sejarah negara, karena meningkatnya output lepas pantai, sementara

Norwegia mengalami penuru nan produksi terbesar dunia.

Namun, peningkatan konsumsi minyak China ini mengkhawatirkan. Apalagi negeri Panda ini baru saja mengawali pertumbuhan ekonominya, yang diperkira kan akan menjadi terbesar dunia, mengalahkan AS. P engamat Stewart Staniford menunjukkan grafik pertum

buhan China selama dua dekade terakhir, terutama untuk kendaraan. Menurutnya, juml ah truk dan kendaraan umum di China telah tumbuh signifikan tiap tahunnya dan kini bersiap untuk ledakan yang lebih besar.

Saat ini kendaraan AS masih lima kali lebih besar ketimbang China. Namun, selama dekade terakhir, tingkat pertumbuhan rata-rata armada Cina telah sekitar 23% per tahun. Ini berarti dalam waktu dekat, armada China akan mencapai ukuran armada AS pada dekade ini. Apalagi penduduk China empat kali lebih besar dari AS. Ada argumen yang menyatakan bahwa ekonomi China akan melambat pada 2015, karena mendekati level negara maju untuk tingkat pro duktivitas. Namun, dengan ekspektasi pertumbuhan ken daraan per kapita 7 kali lebih banyak dan tingkat konsumsi minyak China per kapita masih sepertiga tingkat Meksiko, Staniford mengatakan, pelam batan tampaknya tidak mung kin. “Karena ini jelas merupakan potensi pertum buhan yang lebih banyak bagi permintaan minyak dari China,” ujarnya. (red)

Perusahaan Kertas Milik Prabowo Terancam Kolap

Sambungan dari hal : 5 Johan, selama ini Nazaruddin belum pernah memberikan keterangan sakit secara resmi kepada KPK. “Ya belum bisa (mencari second opinion), kita kan tidak tahu dia itu sakit atau tidak, karena tidak ada laporan resminya ke KPK,” jelas Johan.

Soal rencana upaya paksa KPK ini, Partai Demokrat mempersilakan.

Ketua Fraksi Partai Dernokrat Jafar Hafsah menyatakan partainya tidak memiliki wewenang memaksa Naza ruddin pulang ke Indonesia. “Ya silakan (jemput paksa -red), KPK kan punya instrumen hukum,” katanya.

Anggota Dewan Penasi hat Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan, partai nya tidak berani memberikan jaminan Nazaruddin akan memenuhi panggilan KPK. Mubarok beralasan, saat ini Partai Demokrat kehilangan kontak dengan Nazaruddin. “Bagai mana mau memastikan dia hadir, kami saja tidak tahu keberadaan dia saat ini,” kata Mubarok, kepada wartawan, Senin (13/6).

Seperti diketahui, Senin (13/6), Nazaruddin dipanggil untuk pertama kalinya oleh KPK sebagai saksi dalam kasus suap pembangunan wisma atlet. Namun, hingga pukul, 17.00 WIB, Nazaruddin tidak juga muncul di kantor KPK. Sebelumnya, Jumat (10/6) pekan lalu, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Nazaruddin sebagai saksi dalam kasus korupsi di Kemendiknas pada 2007.

Informasi terakhir menye butkan, Nazaruddin terbang ke Singapura pada

Halaman : 07

Prabowo

Jakarta - KN Kepailitan usaha bias menimpa siapa saja, termasuk Perusahaan kertas milik ke luarga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, yaitu PT Kertas Nusantara (PT KN) terancam gulung tikar. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan penundaan kewa jiban pembayaran utang (PKPU) PT KN atas PT Multi Alphabet Dinamika (PT MAD).

PT Kertas Nusantara yang

dahulu bernama PT Kiani Kertas jika dalam waktu tempo 45 hari tidak bisa membayar utang sebesar Rp 142 miliar, maka otomatis dinyatakan bangkrut.

“Mengabulkan per mohonan penundaan kewajiban pembayaran utang,” kata Ketua Majelis Hakim, Tjokorda Rai Suamba dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis, (9/6/2011).

Tjokorda sendiri sebelum nya hakim anggota. Dia menjadi hakim ketua setelah hakim ketua, Syarifuddin ditangkap KPK dalam kasus suap, pekan kemarin.

Ia menilai permohonan putusan sesuai dengan undang-undang kepailitan.

“Mewajibkan PT Kertas Nusan tara membayar utang maksimal 45 hari dari sekarang. Jika tidak maka otomatis pailit,” terang Tjokorda.

Awal putusan ini bermula ketika PT KN meminjam uang

Quwat Management : Peluang Investasi di Indonesia Harus Dimanfaatkan Maksimal Jakarta - KN Thomas T. Lembong Direktur Quvat Management dari Singapura, mengatakan bahwa peluang investasi di Indonesia yang begitu besar harus dimanfaatkan semak simal mungkin, baik oleh pemerintah, pelaku bisnis, maupun investor.

Menurut Thomas Lem bong , di Jakarta, Minggu, saat ini, Indonesia menjadi negara di Asia yang diminati untuk investasi, selain China dan India. Tren ini, ujarnya, harus digunakan sebaik-baiknya.

“Asia sedang naik daun.

Indonesia saat ini menjadi investor `darling`. Investor sadar Indonesia memiliki potensi yang besar,” katanya disela-sela pertemuan Forum Ekonomi Dunia - Asia Timur (orld Economic Forum on East Asia/WEF-EA).

Menurut dia, sektor di Indonesia yang menarik untuk investasi saat ini adalah komo ditas seperti batu bara dan minyak sawit. Ia menilai, selan jutnya, sektor yang diminati Bersambung ke hal : 10

dari PT MAD sebesar Rp 142 miliar dalam kurun 2000-2003.

Namun karena ada masalah, PT KN tidak bisa membayar kewa jiban pembayaran utang, oleh sebab itu, PT MAD meminta PT KN di pailitkan.

“Kami minta pembayaran utang plus denda keterlam batan utang total Rp 194 miliar,” terang kuasa hukum PT MAD Benemay.

Pihak PT KN mengakui adanya kemacetan dan kemun duran perusahaan. Sehingga mengalami kesulitan dan tidak memiliki dana yang cukup

untuk menyelesaikan kewaji ban kepada para debitur.

“Namun demikian para pemohon PKPU masih memili ki sumber daya potensial berupa aset-aset yang masih digunakan secara maksimal.

Juga memiliki calon investor baru untuk menjalankan kegiatan usaha kembali,” terang kuasa hukum PT KN Ian Siregar.

Namun ketika di tanya terkait putusan hakim siang ini, Ian belum berani berkomentar.

Termasuk juga tentang posisi terakhir Prabowo dalam

perusahaan. “Ini terlalu awal, saya tidak mau berkomentar dulu,” Iyan Siregar PT KN merupakan perusa haan milik keluarga Prabowo, mantan Komandan Kopassus itu sempat menduduki kursi Direktur Utama (Dirut) hingga 2009. Sementara itu, adik Prabowo, Widjono Hardjanto, sempat menduduki kursi komisaris utama dalam perusa haan tersebut. Sementara adik Prabowo lainnya, Hasjim Djojohadikusumo juga pernah mengurus perusahaan ini. (ms)

Kebutuhan Pangan di Jatim Terpenuhi, Pengadaan Beras Bulog Capai 288 Ribu Ton Sejak awal Januari hingga 10 Juni 2011, pengadaan beras yang dilakukan Divisi Regional Bulog Jatim telah mencapai 288.388 ton. Data jumlah itu diperoleh JNR dari rekapitulasi Bulog hari Jumat (10/6), hingga pukul 09.15. Dari total itu, pengadaan Bulog Jatim masih mampu menyerap sebanyak 217.064 ton dan 67.324 ton sisanya berupa beras komersial yang diserap oleh UPGB (Unit Pengolahan Gabah Beras)

Surabaya –KN .

Kepala Divre Bulog Jatim, Murino Mudjono saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (10/6) mengatakan, pengadaan beras hingga pertengahan tahun ini memang belum memenuhi target.

Sebelumnya, Bulog pusat menargetkan Divre Jatim mampu menyerap beras selama 2011 sebanyak 1.150.000 ton.

Hingga pertengahan tahun ini, idealnya penyerapan bisa mencapai 575.000 ton, namun yang terealisasi masih separuhnya atau sekitar 18 persen dari target 2011.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk

meningkatkan penyerapan beras pada petani, seperti menaikkan harga pembelian beras, gabah kering giling (GKG), dan gabah kering panen (GKP),” tuturnya.

Ia menuturkan, upaya menaikkan harga pembelian itu sudah dilakukan sejak 23 Maret lalu. Saat itu, Bulog menaikkan harga beras per kilogram sebesar Rp 200 dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.200. Namun, upaya itu tak membuahkan hasil maksimal karena naiknya dana pengadaan beras dari Bulog itu juga menaikkan harga penjualan dari petani.

Berselang 10 hari setelah nya, pada 3 April 2011 Bulog

menaikkan kembali harga pembelian sebesar Rp 200 atau menjadi Rp 5.400. Nyatanya, upaya itu juga belum mampu meningkatkan jumlah penyera pan Bulog. Dua bulan kemu dian pada 9 Juni, Bulog kembali menaikkan harga pembelian beras sebesar Rp 200 hingga menjadi Rp 5.600. Selain itu, untuk GKG juga dinaikkan Rp 175 dari Rp 3.475 menjadi Rp 3.650 per kilogram dan GKP naik sebesar Rp 315 dari Rp 2.685 menjadi Rp 3.000 per kilogram.

Dengan upaya menaikkan harga pembelian, ia berharaop agar penyerapan beras, GKG, dan GKP dari petani bisa lebih meningkat. Artinya, untuk mengejar target 1,15 juta ton tahun ini memang dianggap nya masih sulit. Namun, setidaknya dengan menaikkan harga pembelian diharapkan dapat meningkatkan penga daan guna memenuhi kebutu han pangan di Jatim. (ms)

HUKUM - KRIMINAL

KORAN NUSANTARA - Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

Halaman : 08

Temuan KPK di Penyelenggara Haji Indonesia UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENAJDI UNDANGUNDANG. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan; b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional; c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional; d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Jakarta - KN Wakil Presiden Boediono meminta Dirjen Penyeleng garaan Haji dan Umrah Slamet Riyanto untuk segera menye lesaikan 10 kasus penyeleng garaan haji yang ditemukan Komisi Pemberantasan Ko rupsi (KPK). Hal ini diungkapkan Wakil Presiden saat memberi arahan khusus kepada Dirjen Penyeleng garaan Haji dan Umrah Wapres Slamet Riyanto saat men dampingi kunjungan Wapres di Kantor Haji Madinah, di Arab Saudi, (umat, demikian siaran pers dari Kantor Wakil Presiden , Jumat.

Wapres menga takan dirinya telah mene rima tembusan surat dari KPK yang merinci ada 48 t e m u a n mengenai penyelenggaraan haji. Sebanyak 38 temuan s u d a h diselesaikan.

“Sisa 10 temuan harap segera dise lesaikan,” kata Wapres yang melakukan kunjungan disela-sela ibadah umroh.

Slamet Riyanto

Sementara itu, Slamet Riyanto melaporkan. Kuota haji

Adang Darajatun Bisa Dijerat Pidana Jakarta – KN Adang Darajatun bisa dikenakan pidana karena melindungi istrinya, Nunun Nurbaeti. Sampai sekarang anggota DPR dari PKS itu enggan membeberkan dan memberikan informasi tentang keberadaan istrinya yang sedang dicari polisi.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana dalam diskusi polemik bertema ‘Koruptor Ngeloyor Negara Tekor’ di warung daun Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (11/6), mengata kan, “Orang yang tahu ter sangka dan tidak membantu untuk segera ditemukan, bisa dijerat pidana. Sebagaimana kasus teroris,” ujarnya.

Adang Darajatun

Terkait dengan perlin dungan yang dilakukan oleh Adang, kata Denny, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengambil langkah itu.

“KPK bisa mengambil langkah hukum sebab (Adang) diang

gap melakukan penutupan kriminal,” katanya. Nah, agar masalah ter sebut tidak berlarut-larut, lanjut Denny, sebaiknya mantan Wakapolri tersebut bisa bekerjasama dengan penegak hukum. (dek)

Polisi Dalami Enam Pelaku Penculikan Yang MengatasPolisi Ringkus Tiga namakan Densus 88 bersambung .....................

Pelaku Pembunuh Petugas Keamanan Kampung Ngagel Surabaya – KN Polisi meringkus tiga dari empat pelaku pem bunuhan terhadap M Syaoni (29), petugas keamanan kampung Jl Ngagel Jaya Tengah, Surabaya. Mereka ditangkap petugas petugas Polsek Gubeng satu persatu selang beberapa saat setelah mereka melakukan pembu nuhan. Sementara satu pelaku masih buron.

“Para pelaku berhasil diamankan di rumah sakit dan di rumah mereka,” kata Pjs Kapolsek Gubeng, Kompol Der win Sihotang, kepada wartawan di Mapolsek, Minggu (12/6).

Tiga pelaku yang diamankan adalah Yusuf (24), Agus Setiono (24) dan Kurnia Jaya (24), ketiganya tinggal di Jl Menur, Surabaya.

Sedangkan Erwin (23) masih buron. Pelaku yang diaman kan petugas, pertama kali adalah Agus dan Kurnia.

Mereka diamankan di RSU Haji saat mengantarkan korban (Syoni).

“Dari kedua pelaku,

kami kemudian mengaman kan Yusuf di rumahnya,” terang AKP Darwin Sihotang.

Kepada petugas, Yusuf mengaku bahwa perbuatan nya itu dilakukan dalam keadaan kurang sadar karena sedang mabuk. Saat berbon cengan bersama Fajar, mereka bersua dengan Adi. Adi kemudian menyapa Fajar. Tetapi Yusuf mengira jika Adi sedang memper oloknya mengenai hutang nya. Pada hal hutang Yusuf ke Adi sudah dibayar.

Emosi, Yusuf pun memukul Adi. “Setelah mabuk di tempat lain, Yusuf menga jak para pelaku untuk balas dendam mencari Adi, dengan alasan Adi telah memukulnya,” lanjut Sihotang.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 jo 338 KUHP tentang pengeroyokan dan pembunuhan. (irw)

ilustasi

Polda Jatim akan mendalami keterangan dari enam pelaku yang telah diamankan Polres Mojokerto. Ini setelah kasus dugaan penculikan Fran Alviano warga Dusun Nggelang Kulon Mojosari, Mojokerto yang mengatasnamakan Densus 88.

Surabaya - KN Ditemui di Mapolda, Senin (13/6) Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Rachmat Mulyana Jatim menga takan, setelah menjalani serang kaian proses pemeriksaan, polisi menetapkan enam pelaku untuk dilakukan pendalaman pemeriksaan. Keenam pelaku itu adalah warga Mojokerto, masing-masing dengan inisial

ST yang me n y u r u h menjemput Fran, MH, HF, ST dan DE serta seorang perempuan SG. “Jadi hanya enam pelaku bukan delapan, i t u perkembangan s e t e l a h dilakukan pemeriksaan a w a l , ” terangnya.

Ketika ditanyai dengan terkait status keenam pelaku masih menunggu hasil pemeriksaan, apakah hanya sebatas saksi atau meningkat menjadi tersangka. Ia mengatakan keenam pelaku bisa disangkakan pasal 333 KUHP, namun masih menunggu hasil pemeriksaan.

Terkait dengan dua unit mobil avanza yang diduga dibawa Fran, menurut Kabid Humas juga bisa diproses secara hukum, tergantung laporan dari pihak yang merasa dirugikan. “Kita lihat hasil pemeriksaan dari Polres Mojokerto,” tegasnya Ia menambahkan, pihak kepolisian membantah adanya penangkapan teroris di Mojo sulur, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Sabtu (11/06).

“Bukan teroris, tapi itu debt

collector yang diperintah oleh pemilik rental mobil,” katanya Menurut Kombes Pol Rachmat Mulyana, pengakuan pelaku sebagai densus 88 kepada tetangga dan Ketua RT sebelum menculik, Fran sekeluarga, pelaku mengaku agar penculikan yang dilaku kan itu tidak ada perlawanan maupun kecurigaan dari warga.

“Dalam kesempatan ini juga saya tegaskan bahwa tidak ada korelasinya dengan Densus 88 maupun dengan terorisme, murni urusan sengketa bisnis,” tegasnya.

Sebelumnya, seorang warga Mojokerto bernama Fran bersama istri dan anaknya diculik oleh beberapa orang.

Para penculik yang mengen darai sepeda motor serta sebuah mobil itu kepada para tetangga mengaku sebagai anggota Densus 88, dimana kronologis kejadian diawali pada Sabtu (11/6) jam 08.00 WIB, saat ke empat penagih dari pihak Rent Car mendatangi SDN Manunggal Mojokerto untuk mencari istri Fran, yakni Nunik.

Setelah tiba di rumah kontrakan Fran, pelaku masuk dan menanyakan keberadaan dua buah unit mobil avanza milik Rent Car, karena Fran masih belum bisa menunjukkan keberadaan mobil, oleh pelaku yang diduga berjumlah 8 orang, Fran kemudian dimasukkan paksa kedalam mobil avanza silver dan dibawa pergi. (anto)

Indonesia untuk tahun 1432 H/ 2011 M sebanyak 211.000 jemaah.

Dari total kuota itu, 17.000 di antaranya menjadi jatah haji khusus yang diselenggarakan 215 perusahaan. Sisa kuota semuanya untuk haji reguler yang telah dibagi ke 33 provinsi melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2011.

Selain itu, ia juga melapork an, mulai tahun ini jemaah haji akan menggunakan seragam batik sebagai pengganti sera gam tahun-tahun sebelumnya yang ber-warna hijau telur asin.

Di samping itu jemaah haji juga memakai gelang identitas yang

berisi nama, nomor paspor, nomor kloter dan embarkasi.

Pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi melalui 11 embarkasi, yaitu Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta, Solo, Surabaya, Balikpapan, Banjar masin, dan Makassar. Di samping 11 embarkasi itu, juga ada tiga embarkasi antara yang telah berfungsi melaksanakan proses kepabeanan, imigrasi, dan karantina. Ketiga embar kasi itu adalah Goron talo, Mataram, dan Lampung. (dek)

Mantan Bupati Trenggalek Diduga Terlibat Percaloan CPNS Trenggalek - KN Mantan Bupati Trenggalek periode 2005-2010, Soeharto, diduga terlibat serangkaian kasus penipuan dan percaloan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah setempat pada tahun 2009.

Dugaan keterlibatan Soeharto diungkapkan s a l a h seorang tersangka kasus percaloan CPNS Trenggalek, RH (32), yang “menyanyi” saat dimintai keterangan tim penyidik Kepolisian Resor Trenggalek, Jumat.

“Tersangka memang sempat menyebut adanya keterlibatan mantan bupati.

Tapi apakah pengakuan itu benar atau tidak, kami masih akan mendalaminya,” kata Kasat Reskrim Polres Treng galek AKP Saiful Rohman, Sabtu pecan lalu.

Menindaklanjuti pengakuan itu, lanjut Saiful, tim penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Trenggalek berencana memanggil Soe harto untuk dimintai ketera ngan.

Agenda pemeriksaan mantan bupati Trenggalek itu hanya untuk memastikan benar tidaknya keterangan yang diungkapkan tersangka

RH. “Pemerik saan hanya sebatas itu, tidak lebih. Benar atau tidaknya informasi tersebut, kami belum bisa memastikan.

Kalau tidak ditindaklanjuti, nanti kami dianggap salah,” kata Saiful.

Selain itu, tim penyidik juga akan meminta keterangan m a n t a n K e p a l a B a d a n K e p e g a w a i a n Daerah (BKD) Treng galek, I Gde Siama, yang menjadi Ketua Pelaksana Rekrutmen CPNS tahun 2009.

Terkait keberadaan Suha rtono, warga Desa Sumber gempol, Kabupaten Tulung agung yang juga disebut tersangka RH sebagai penge pul seluruh uang hasil peni puan korban CPNS, Saiful menyatakan pihaknya secepat nya akan melayangkan surat panggilan.

“Sesuai prosedur, jika dua kali proses pemanggilan tidak datang, kami akan melakukan penjemputan secara paksa,” tegasnya. Sebelum menahan RH, polisi telah menangkap NM atau Tolet (31), pegawai Inspektorat Pemkab Treng galek yang diduga juga terlibat dalam kasus tersebut. NM ditahan setelah polisi men dapat laporan dari salah satu korban penipuan. (red)

Ditangkap Usai Kulakan Narkoba Probolinggo - KN Nasib sial harus diterima oleh Saiful Bahri (32), seorang pengedar pil koplo asal Kecamatan Leces, Probo linggo disergap aparat Satuan Narkoba Polres Lumajang.

Pengedar pil jenis dextro yang tinggal di Dusun Krajan, Desa Sumber Kedawung ini, dicegat petugas saat melintas di pertigaan traffic light Jl. Raya Tukum, Kecamatan Tekung.

Penghadangan itu dila kukan, setelah petugas men dapatkan informasi jika tersangka usai kulakan pil dextro dalam jumlah ribuan butir dari seorang bandar di wilayah Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Penangkapan itu ber langsung mudah saja, karena tersangka ternyata tak ber belit-belit ketika diintero gasi petugas. Buntutnya, hingga Senin (13/6/2011), tersangka harus menjalan proses hukum di Mapolres Lumajang.

Hasilnya, ditemukan ba rang-bukti berupa 2 ribu butir pil dextro yang terbagi dalam dua plastik besar, uang Rp. 50 ribu yang merupakan sisa dana pembelian pil koplo serta HP Nokia yang digunakannya melakukan transaksi.

Aiptu Cahyo Raharjo Kanit Idik Satuan Narkoba Polres Lumajang kepada Bersambung ke hal : 10

DAERAH

KORAN NUSANTARA - Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

Warga Madiun Ramai-ramai Berburu Emas di Sungai

Warga Lapindo Tuntut Pemerintah Revisi Perpres No. 14 Tahun 2007 dan Tolak Uji Seismik Disamping menolak rencana pemerintah yang akan melakukan uji seismik sebelum menentukan wilayah mereka masuk dalam peta terdampak, warga perwakilan korban lumpur di 45 RT juga menuntut pemerintah segera merevisi Perpres No 14 Tahun 2007. Penolakan wacana uji seismik ini terjadi saat diskusi bersama warga korban lumpur di luar peta terdampak di Balai Desa Mindi, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Senin (13/ 6/2011) sekitar pukul 09.00 WIB.

Aktifitas berburu emas di sungai

Warga Madiun dan sekitarnya kini berbondong-bondong berburu emas di sungai Bengawan Madiun, Menurut pengakuan warga, mereka rata-rata bisa mendapatkan emas seberat satu hingga empat gram per hari.

Madiun - KN Salah satu pendulang emas, Sugito asal Magetan, mengatakan, ia sudah ber ulang kali mengadu peruntu ngannya dengan mencari emas di sungai bengawan Madiun ini. Dalam mencari butiran emas, ia hanya mengunakan wadah yang berbentu mirip seperti pirang dengan diameter kurang lebih 30 centimeter.

“Saya hampir setiap hari mencari emas di sini. Karena hasilnya lumanyan mas bisa dapat emas satu gram lebih perhari. Bahkan dulu saya pernah dalam sehari dapat lima gram butiran emas,” ujar Sugito, Kamis (9/6/2011).

Senada dengan Sugito, Sumantri warga setempat, juga sering ikut mencari emas di sungai yang bersatu dengan dengan Bengawan Solo di Ngawi ini. Bahkan ia juga bernah mendapatkan emas yang sudah dalam bentuk

perhiasan cincin dengan berat lebih dari empat gram.

“Kemarin saya dapat cincin disini (di dalam sungai) terkubur di dalam sungai dan bercampur dengan pasir dan batu-batuan yang ada dalam sungai,” kata Mantri.

Dalam mencari emas di sungai Bengawan Madiun, para pendulang emas ini juga sering mendapatkan kesu litan. Mulai dari kecilnya butiran emas serta derasnya aliran sungai yang memiliki lebar lebih dari 20 meter ini.

Emas yang mereka temukan ini, mereka jual kepada pengepul emas yang ada di Magetan dengan harga yang bervariasi. Tergantung pada kualitas emas serta berat dari emas. “Saya jual ke bos.

Hasilnya lumayan bisa sampai beberapa ratus ribu rupiah,” pungkas Mantri.

Halaman : 09

Sidoarjo - KN Wacana uji seismik ter sebut disosialisasikan oleh M Jasmin, koordinator dari 45 RT di luar peta terdampak setelah dia dan beberapa perwakilan ke Jakarta untuk meminta keje Warga Lapindo

LSM Soroti Humas Pemkab Ponorogo Gaptek IT

Penyuluhan Ulang Elpiji, Pemkab Lumajang dan Pertamina Gandeng PKK Langkah jitu telah dilakukan oleh Pemkab Lumajang yang bekerjasama dengan Pertamina untuk memberikan penyuluhan ulang tentang operasioanisasi LPG 3 kg. Dalam pelaksanaan konversi ini, Pemkab Lumajang bersama Pertamina Region V yang membawahi distribusi di wilayah selatan Jawa Timur, telah mendistribusikan 300 ribu tabung gas kepada masyarakat Lumajang.

(red)

MUI Situbondo Soroti Penjualanan Bebas Kondom Gedung Pemkab Ponorogo

Aneka jenis kondom

Situbondo - KN Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Situbondo, menyoroti tajam tentang mudahnya masyarakat Situbondo membeli kondom.

Pengurus MUI masa bakti 2011-2016 keberatan dengan dijualnya kondom di sejumlah toko obat maupun apotek tanpa melihat siapa dan usia pembelinya.

Seharusnya, para penye dia kondom lebih selektif untuk menjual barang daga ngannya. “Bukan masalah un tung semata yang dipikirkan, melainkan masa depan anak muda itu lebih penting. Jadi tolong, jangan melayani pembeli dari kalangan pelajar utamanya,” tukas Sekjen MUI Situbondo H Hamid Jaufarul Radi, Minggu (12/6/2011).

Tidak setujunya MUI dengan penjualan kondom secara bebas tentunya memiliki alas an yang cukup kuat. Salah satunya untuk mengurangi angka seks bebas di kalangan pelajar.

Untuk itu MUI berharap dukungan semua elemen masyarakat untuk ikut men dukung MUI terkait larangan penjualanan kondom secara bebas khususnya kepada pelajar tersebut.

“Bagi orang tua, kami berharap untuk memperketat pengawasan juga terhadap anak-anaknya, jadi smeua elemn harus ikut terlibat dalam rangka menekan kenakalan remeja berupa seks bebas ini,” tegas Hamid lagi. (yeng)

lasan dari pemerintah terkait nasib 45 RT yang tidak masuk dalam peta terdampak.

“Hasil dari pertemuan tanggal 20 April 2011 di Jakarta merujuk akan diadakannya uji seismik di 45 RT,” kata pria asal Desa Mindi, di depan puluhan warga.

Mendengar pernyataan M Jasmin, warga pun sontak menolak keinginan pemerintah itu. Warga menuntut peme rintah segera merevisi Perpres No 14 Tahun 2007.

Dalam pertemuan tersebut, rencananya pihak BPLS akan menghadiri dan

menjelaskan secara rinci tentang wacana uji seismik.

Sayangnya, hingga pukul 10.00 WIB, tidak satu satupun perwakilan dari BPLS yang muncul.

Warga yang kesal akhir nya memilih untuk membubar kan diri dan melakukan aksi memasang patok dari batang kayu di sekitar tanggul.

“Ini sebagai bentuk keke cewaan kami. Kami akan jaga tanah kami sampai diakui oleh pemerintah,” ujar salah seo rang warga dengan nada kesal.

Massa juga memben tangkan spanduk bertuliskan “Selama 45 RT Tidak Masuk Revisi Perpres 14 Tahun 2007, Warga Turun Jalan Sepanjang Jaman”. Tak hanya itu, warga juga mengancam akan melakukan aksi pemlokiran jalan apabila tuntutanya tidak digubris oleh pemerintah. (kar)

Ponorogo - KN Sorotan tajam ini diutara kan Wahidin Ronowijoyo, penga mat pemerintahan lokal Ponorogo yang juga direktur Ponorogo Strategic Develop ment (PSD). Menurutnya, kinerja Pemkab Ponorogo sangat lemah.

“Di tengah kemajuan teknologi informasi atau IT saat ini, Pemkab Ponorogo tidak mampu mengikutinya,” terang Wahidin Ronowijoyo kepada wartawan, Sabtu (11/ 6).

Salah satunya adalah tam pilan Website Pemkab Pono

rogo hanya asal-asalan tidak ada perubahan informasi kegiatan Bupati/Wakil Bupati maupun internal Pemkab Ponorogo.

“Sangat memalukan.

Sajian website Pemkab Ponorogo dalam www.ponorogo.go.id yang kosong melompong, cuma menampilkan pengumu man lelang. Memangnya Kabupa ten Ponorogo masya rakatnya bermata pencaharian kontrak tor semua,” sindirnya.

Seharusnya, menurut Wahidin, Humas Pemkab Ponorogo mengawali dan

mengikuti perkembangan IT. “Banyak staf tetapi kurang baik manajemennya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia berharap Pemkab Ponorogo mencoba belajar kepada anak-anak sekolah di Ponorogo yang pernah menjadi pemenang lomba Blogger biar tidak gaptek. Senada dengan Wahidin, Suryani dari LSM Glasnot juga memper tanyakan jeleknya tampilan portal milik Pemkab Pono rogo. “Harusnya malu de ngan kabupaten lain,” sindir Suryani. ( nul )

Kesadaran KB Warga Kota Malang Terus Meningkat

Suasana penyuluhan KB

Malang – KN Badan Keluarga Beren cana dan Pemberdayaan Ma syarakat (BKBPM) Kota Malang akan merevitalisasi program KB. Ini dilakukan agar masyarakat mau dan tidak malu

mengakui saat menggunakan atau menjadi peserta KB, terutama kaum laki-laki. Karena yang terjadi saat ini kaum lelaki terkesan malu untuk ber-KB. I Nyoman Sedana Kepala Bidang KB BKBPM Kota

Malang mengatakan, program revitalisasi ini meliputi pela yanan kontrasepsi dan keta hanan keluarga. Ada banyak pilihan KB yang ditawarkan kepada warga masyarakat, seperti, IUD, MOW, MOP, Implan, pil, kondom dan suntik. Setiap individu diberi kebebasan dalam memilih kontrasepsi ini, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan.

Dalam hal ini BKBPM akan terus menyosialisasikan berbagai macam kontrasepsi kepada warga Kota Malang, mengenai kelebihan, kelema han, cara pemakaian dan aturan lainnya.

Menurut Nyoman, kesa daran KB warga Kota Malang Bersambung ke hal : 10

Lumajang - KN “Dari 300 paket tabung gas yang telah didistri busikan dalam program konversi minyak tanah ke gas ini, termasuk diantara nya adalah untuk kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang,” kata Ir Nurul Huda Kepala Bagian Pere konomian Pemkab Luma jang kepada wartawan, Minggu (12/6/2011) siang.

Setelah setahun pelak sanaan konversi mitan ke gas elpiji ini, masih kata Ir Nurul Huda, dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melak sanakan sosialisasi dan penyu luhan ulang untuk menekankan tehnis perawa tan, keamanan dari pemakaian tabung gas kepada masyarakat.

Sosialisasi ini, diseleng garakan Pemkab Lumajang bersama pihak Pertamiana Region V Jawa Timur yang membawahi wilayah Kabu paten Malang sampai wilayah Banyuwangi, termasuk Luma jang, di Kantor Pemkab Luma jang.

Hadir dalam kegiatan itu, seluruh kader penggerak PKK Desa dan Kecamatan, distributor dan agen gas elpiji konversi.

“Kemarin, Pemkab Lumajang bersama Perta mina Region V yang membi dangi gas melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan ulang pera watan dan keamanan pemai kaian paket kompor gas elpiji ini di Kantor Pemkab Luma jang.

Kita mengundang kader penggerak PKK Desa dan Kecamatan, termasuk distribu tor dan agen gas elpiji kon versi,”kata Ir Nurul Huda.

Dalam kegiatan sosiali sasi ini, seluruh kader Peng gerak PKK Desa dan Kecama tan, termasuk distributor dan agen dikum pulkan untuk memberikan pemahaman, bahwa Kabu paten Lumajang telah setahun melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas.

Sosialisasi ini, ditegas kan Kepala Bagian pere konomian Pemkab Luma jang, dinilai penting dilak sanakan setahun program konversi ini, karena masa umur pemakaian paket kompor dan tabun ggs sudah saatnya membutuhkan perawa tan.

Diantaranya, untuk pera watan sekaligus penggan tian aksesorir paket tabung gas yang terdiri dari regu lator, selang dan sil yang peng gunaannya dibatasi masa pemakaiannya.

“Kalau dipakai dan di rawat selama setahun penuh, tentunya aksesoris paket kompor dan tabung gas elpiji dalam program konversi ini, sudah mema suki masa penggantian. Hal ini, untuk menekankan tehnis pemakaian yang aman, guna menghindari dari kecela kaan, semisal kebocoran yang menyebabkan leda kan,”pungkasnya. (red)

OLAH RAGA

KORAN NUSANTARA - Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

Menpora Bertemu Wapres FIFA Bahas Sepak Bola Indonesia

Menpora Andi Mallarangeng bersama Wapres FIFA Ali Bin Al Hussein

Jakarta – KN Andi Mallarangeng, Men teri Pemuda dan Olahraga (Menpora) bertemu dengan Wapres FIFA Pangeran Ali bin Al Hussein di Kantor Kemen pora Jakarta, Selasa, membahas permasalahan yang terjadi pada sepak bola Indonesia.

Pada pertemuan ini Men pora didampingi oleh Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo beserta jajaran petinggi di Kemenpora diantaranya plh Sesmenpora Joko Pekik Irianto.

Dalam pertemuan yang berlang sung kurang lebih satu jam, beberapa persoalan sepak bola Indonesia mulai dengan kongres pemilihan pengurusan PSSI 2011-2015 juga dibahas program FIFA ke depan.

“Kami melakukan tukar pikiran dengan Pangeran Ali. Banyak hal dibahas. Dan yang paling utama adalah membahas masalah kongres PSSI yang hingga saat ini belum tuntas,” kata Andi usai bertemu Wapres FIFA. Menurut dia, pada per temuan itu Wapres FIFA berharap kongres berjalan de ngan lancar dan menghasilkan keputusan kongres dalam hal ini ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite

Eksekutif PSSI periode 20112015. Pangeran Ali, kata dia, juga berharap pada kongres nanti mampu membuka lem baran baru dalam sepak bola Indonesia sehingga terbebas dari sanksi tegas dari federasi sepak bola dunia.

“Kami ucapkan terima kasih atas perhatian besar Wapres FIFA atas kondisi sepak bola Indonesia,” kata pria kelahiran Makassar itu.

Selain membahas masalah Kongres PSSI yang rencana nya digelar di Solo Jawa Tengah, 9 Juli nanti, juga diba has masalah program FIFA yang bisa diaplikasikan di Indonesia salah satunya “Gold Program”.

“Banyak hal yang kami bahas. Yang jelas tujuannya adalah untuk peningkatan pres tasi sepak bola Indonesia,” kata mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Setelah berte muan Menpora dan KONI/ KOI, pangeran asal Jordania itu dijadwalkan bertemu Wapres Boediono, KSAD George Toisutta, Ko mite Normalisasi serta ber temu dengan pemilik suara atau le bih dikenal dengan Kelompok 78. (dek)

Halaman : 10

Bryan Robson Segera Datang ke Indonesia Jakarta - KN Kabar terhangat muncul di dunia sepakbola. Bryan Robson (mantan pemain Man chester United) dan Steve McMohan (mantan pemain Liverpool) akan datang ke Indonesia dalam rangka me ngunjungi Pekan Raya Jakarta (PRJ) 24-26 Juni nanti.

Chief Marketing Officer Aje (produsen Big Cola) Jorge Lopez Doriga, di Jakarta, Selasa, mengatakan kedata ngan dua legenda sepak bola Inggris itu bersamaan dengan datangnya Piala FA yang didatangkan langsung dari Inggris.

“Kegiatan yang kami lakukan adalah sebagai hadiah buat ulang tahun Jakarta yang ke 484,” katanya, di PRJ Kemayoran Jakarta. Menurut dia, selaku sponsor Piala FA di Inggris, pihaknya akan memberikan lebih kepada pe cinta sepak bola Indonesia ter

Bryan Robson

utama yang bisa hadir di Pekan Raya Jakarta (PRJ), di mana Piala FA akan dipanjang selama tiga hari.

Pecinta sepak bola Indo

nesia, kata Jorge, juga berke sempatan menyentuh lang sung Piala FA yang baru saja direbut oleh Manchester City serta bertemu langsung de

H La Nyalla Mattalitti

Surabaya - KN Akhirnya La Nyalla Mah mud Mattalitti, terpilih sebagai ketua umum pengurus provinsi (Pengprov) PSSI Jawa Timur periode 2011-2015 dalam musyawarah provinsi luar biasa organisasi sepak bola tersebut di Surabaya, Minggu (12/6/ 2011).

La Nyalla mendapatkan dukungan sebanyak 44 suara dari total 67 pengcab dan klub yang memiliki hak suara, termasuk satu suara dari Pengprov PSSI Jatim.

Dalam pemilihan kali ini Nyalla mengungguli satu calon lainnya “Kentong” Sukarno Putra (Ketua Persenga Kabu paten Nganjuk) yang hanya mendapatkan dukungan 23 suara.

Sebagai ketua umum terpilih, La Nyalla Mattalitti yang secara otomatis menjadi ketua tim formatur akan

ngan dua legenda sepak bola Inggris itu. “Kami ber harap kegiatan ini menjadi momen yang berharga karena tidak hanya melihat dari kejauhan

tapi bisa memegang secara langsung,” katanya menam bahkan. . (dek)

Thailand Open Grand Prix Gold 2011

Pemain Indonesia Pulang Tanpa Gelar

H. La Nyalla Pimpin PSSI Jatim didampingi e m p a t anggota u n t u k membentuk kepenguru san dalam waktu satu bulan.

E m p a t anggota formatur a d a l a h Sumaryoto (anggota Komite Normalisasi), A h m a d R i y a d h (pengurus PSSI Jatim demisioner), Cholid Goromah (Pengcab PSSI Surabaya), dan Edy Tetuko (Ketua Perseta Tulungagung).

“Saya berterima kasih atas amanah dan dukungan untuk memimpin Pengprov PSSI Jatim. Saya siap mem perbaiki sepak bola Jatim agar lebih baik dari sebelumnya,” kata La Nyalla usai pemilihan.

La Nyalla juga menyata kan tidak akan berlama-lama menyusun kepengurusan PSSI Jatim periode 2011-2015.

“Mudah-mudahan dalam waktu satu minggu sudah selesai,” ujarnya.

Sementara itu, Kentong Sukarno Putra menyatakan proses pemilihan ketua PSSI Jatim berjalan sangat demo kratis dan sesuai prosedur sehingga semua pihak harus menghormati keputusan mus provlub. (ms)

Steve McMohan

Pemain Indonesia gagal total di Thailand

Quwat Management ...

Sambungan dari hal : 7 investor adalah sektor kon sumen.

Tetapi, ia mengingatkan, tidak selamanya Indonesia menjadi perhatian dari investor.

“Kita harus realistis, pasar dan investor itu selalu punya tren.

Seberapa ini akan berkelan jutan, itu tergantung bagai

mana kita memanfaatkannya,” katanya Menurut penerima Young Global Leader dari WEF tersebut, dari sisi sarana dan prasarana yang mendukung in vestasi, Indonesia tidak kalah dengan negara berkembang lainnya, seperti China dan

India. Meskipun dibanding kan dengan negara maju, Indonesia masih menghadapi banyak masalah.

“Yang saya dengar dari investor internasional, China dan India bukan tanpa masalah, di negara berkem bang banyak hambatan dan kesulitan. Indonesia sebetul nya lumayan sekali dari segi sarana,” ujarnya.

Untuk itu, katanya, dibutuhkan kesabaran dari

Bangkok – KN Pupus sudah harapan Indonesia membawa pulang gelar dari turnamen SCG Thailand Open Grand Prix Gold 2011,menyusul kalahnya dua wakil Indonesia di partai pamungkas , Minggu (12/6/ 2011).

Diketahui kubu ‘MerahPutih’ meloloskan dua pasangan di nomor ganda ke partai final, yakni Nova Widianto/Vita Marissa serta Alvent Yulianto Chandra/ Hendra AG. Sayang perjua ngan keduanya berakhir dengan tragis di laga pemungkas.

Ganda campuran Nova Widianto/Vita Marissa gagal mengatasi Lee Sheng Mu/ Chien Yu Chin. Terpuruk di set pembuka, Nova Widianto/Vita

Marissa yang menjadi ung gulan kedelapan di kejuaraan ini sebenarnya sanggup bangkit dan memberikan perlawanan sengit di set berikut.

Sayang upaya keras mereka tetap belum bisa mele wati ketangguhan pasangan China Taipei tersebut. Nova Widianto/Vita Marissa akhirnya dibabat dengan 10-21 dan 21-23 dalam pertandingan yang berjalan sekitar 57 menit.

Nasib hampir serupa juga alami oleh ganda putra Alvent Yulianto/Hendra AG. Meskipun mampu memberikan perlawa nan di set pertama, namun akhir nya mereka harus rela dilahap oleh jagoan Korsel Jung Jae Sung/Lee Yong Dae dalam wak tu 42 menit dengan kedudukan akhir 24-22 21-14. (red)

semua pihak baik pemerintah, pelaku bisnis, dan investor. Ia menuturkan, yang dikedepan kan seharusnya bukan hanya kuantitas dari investasi, tetapi juga kualitasnya.

“Idealnya kalau semua pihak punya kesabaran, tidak tergesa-gesa sehingga dana tidak masuk ke proyek yang tidak-tidak,” katanya.

Ia mengatakan kunci dari kesuksesan investasi di Indonesia adalah kerja sama

semua pihak, yakni pemerintah, pelaku bisnis, dan investor.

Peluang investasi di Indonesia sangat besar mengingat Indonesia adalah negara berkembang, ujarnya.

Terkait penyelenggaraan WEF-EA di Indonesia, Thomas Lembong mengatakan bahwa hal itu menunjukkan posisi Indonesia yang sedang naik, seiring dengan naiknya Asia di perekonomian dunia. (dek)

Ditangkap Usai ...

Kesadaran KB ...

Sambungan dari hal : 7

Sambungan dari hal : 9

wartawan saat mendampingi AKP Amin Sujandhono Kasat Narkoba menyebutkan, jika tersangka Saiful Bahri ini memang telah menjadi target operasi sejak lama. Pasalnya, tersangka juga kerap berhu bungan dengan pengedar dan pelanggan lainnya di wilayah Kabupaten Lumajang.

“Siang tadi, kita men dapatkan informasi bahwa tersangka Saiful Bahri ini berkeliaran di wilayah Kabu paten Lumajang seusai melakukan transaksi pembe lian dengan bandar pil dextro di wilayah Kecamatan Ken cong. Informasi itu kami

perdalam, hingga tersangka terpantau mengendari motor Yamaha Mio dan melintas di lokasi penangkapan, yakni di pertigaan traffic light Jl. Raya Tukum,” kata Aiptu Cahyo Raharjo Kanit Idik Narkoba.

Setelah tertangkap, ter sangka kemudian diboyong petugas ke Mapolres Lumajang untuk menjalani penyidikan intensif. Dalam pemeriksaan, dihadapan penyidik Saiful Bahri yang mengaku pengang guran ini, menyebutkan jika pil itu akan diedarkannya kembali di kampungnya di wilayah Kecamatan Leces. (red)

selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik peserta KB aktif maupun peserta KB baru, terutama untuk pengguna IUD, pil dan suntik. “Hal itu terbukti selama triwulan pertama tahun 2011 peserta KB aktif IUD dari target 18.759 tercapai 21.938. suntik, dari target 26.954 tercapai 40.282 dan pil dari target 7.144 tercapai 14.124,” jelas I Nyoman, Kamis (9/6).

Lebih lanjut menjelaskan, untuk peserta KB baru, untuk IUD selama triwulan pertama 2011, dari target 3.410 tercapai 3.163. Suntik dari target 3.999 tercapai 9.008 dan pil dari

target 8000 tercapai 2.965.

“Dari data tersebut merupakan bukti nyata kesadaran warga masyarakat Kota Malang dalam ber-KB. Ini adalah hasil kerjasama dan kerja keras semua elemen serta para petugas KB hingga ke tingkat RT. Tanpa itu semua kita tidak mungkin memperoleh angkaangka itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebe lum menggunakan KB, BKBPM juga menyosialisakan mengenai pernikahan, seperti halnya usia pernikahan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Hal itu agar masyarakat tahu dan tidak melakukan per

nikanan di usia dini, karena menurut aturan, untuk wanita usianya minimal 20 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun.

Dengan mengikuti salah satu aturan pernikahan itu juga akan berpengaruh terhadap anak yang akan dilahirkan dan juga dalam penggunaan kontra sepsi.

“Jika seorang perempuan menikah dan hamil di usia muda (sebelum 20 tahun, red) maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangganya, terutama saat memu tuskan untuk hamil. Di samping kurang siapnya rahim faktor kematangan seorang wanita ter kadang masih belum maksimal.

Apabila rahim faktor kesiapan nya kurang tentunya juga akan berpengaruh pada anak yang dilahirkan nantinya. (uri)

KORAN NUSANTARA - Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

Hallo Nusantara ...

Sambungan dari hal : 1 lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara atau per ekonomian Negara.

Dalam korupsi terdapat beberapa jenis tindak pidana, diantaranya: memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),penggelapan dalam jabatan,pemerasan dalam jabatan,ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara),menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penye lenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jaba tan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolo ngan,sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak.

Walau korupsi sering me mudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan pros titusi, korupsi itu sendiri tidak

terbatas dalam hal-hal ini saja.

Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk mem bedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Tergantung dari mana asalnya atau wilayah hukum nya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pen danaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Sedangkan kondisi yang mendukung munculnya ko rupsi adalah Konsentrasi kekuasan di pengambil kepu tusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik, Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah.

Kam panye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang nor mal, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”. Lemahnya ketertiban hokum dan lemahnya profesi hokum, Kurangnya kebeba san berpendapat atau ke

Pelayanan Perijinan ...

Sambungan dari hal : 1 lembaga kino-kino Dinas dan badan ini tidak pernah mena han dalam waktu seharipun di kantornya, karena pada jam berikutnya selesai berkas diterima dan dinyatakan lengkap, langsung dikirim ke Dinas atau Badan yang bersangkutan untuk dtproses.

Akan tetapi, fakta yang terungkap, dinas dan badan yang memproses perijinan selalu berupaya bagaimana caranya dapat menarik pemo hon agar mau berhubungan langsung ke dirinya yang diserahi atau dapat didisposisi untuk melakukan pemrosesan, terutama pemohon ijin kelas kakap bisa jadi rebutan diantara para pelaku disposisi.

“Barangkali yang kakapkakap itu ada baunya yang sedap dan merangsang, se hingga terjadi rebutan dis posisi untuk bagaimana me reka itu bisa menjalankan proses perijinan, kemudian bagaimana pemohon bisa ditarik untuk ketemu langsung oleh para oknum yang melaku kan pemrosesan perijinan dan

cara menariknya para oknum dinas tersebut sudah cukup lihai.

Setelah ketemu dengan pengurus perijinan, saisen berikutnya dilakukan bargai ning untuk menghitung biaya, tapi apabila bargaining tidak ada kata sepakat, maka para pelaku Dinas dan Badan pasti akan cari celah peraturan untuk bisa membatatkannya,” kata salah seorang pelaku birojasa di UPTSA yang sempat didengar oleh KN beberapa waktu lalu.

Jadi dengan adanya lembaga UPTSA ini sebenar nya tidak membantu kemu dahan pelayanan perijinan di Surabaya, justru kebali kannya dengan lembaga UPTSA ini terkesan melebar kan pemerataan atau hanya memperpanjang birokrasi saja dan pemerataan penghasilan para pelaku pelayanan.

Untuk pelayanan per ijinan tersebut, di Pemkot Surabaya hampir tidak pernah tepat sesuai dengan SOP yang dicanangkan. Bahkan,

SAMBUNGAN bebasan media massa, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil, rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal mem berikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum, seta ketidak adannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan.

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerin tahan yang baik (good gover nance) dengan cara menghan curkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akunta bilitas dan perwakilan di pem bentukan kebijaksanaan, korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hokum, dan korupsi di pemerin tahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat.

Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan ins titusi dari pemerintah,karena pengabaian prosedur, penye dotan sumber daya, dan peja bat diangkat atau dinaikan jabatanya bukan karena pres tasi. Pada saat yang bersamaan korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Korupsi juga menim bulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik

ke proyek-proyek masyarakat ayau proyek yang disiasati dengan aturan sewakelola yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah komplek sitas proyek masyarakat atau proyek sewakelola untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan.

Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingk ungan hidup, atau aturanaturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruk tur; dan menambahkan teka nan-tekanan terhadap ang garan pemerintah. Korupsi adalah bencana nasional, karena kondisinya sangat akut.

Mari kita buktikan bahwa korupsi memang menjadi musuh semuanya, jangan hanya pandai membuat slogan, jangan hanya pandai membuat pernyataan ini dan itu, tetapi hasil nol besar. Sebagai anak bangsa kita wajib memerangi korupsi, dimanapun dan sia papun pelakunya. Jangan kita diam seribu bahasa jika kita tahu ada tindak korupsi hanya karena terganjal pulsa Rp 100 ribu, jangan pula kita berpaling karena di rekening kita tiba-tiba terdapat uang kaget Rp 1 juta.

Kita juga tidak boleh berdiam diri karena ada segepok uang yang disodorkan di meja kita.***

kata para biro jasa tersebut, ada yang berlarut-larut sampai berbulan-bulan sam pai berkasnya sulit dikenali dan hal itu bukan karena berkasnya hilang di UPTSA atau di Dinas yang melakukan pemrosesan, melainkan ka rena memang sengaja “dihilangkan” akibat pe mohonnya dinilai pelit dan tidak suka transaksional oleh pelaksana perijinan.

Disisi lain, dengan semakin sulitnya pengurusan perijinan dan pelanggaran SOP tersebut dapat mempersubur jasa perijinan yang mempunyai hubungan dekat atau koneksi khusus dengan oknum orang dalam, apalagi para pemberi jasa dari para mantan internal pelaku pelayanan perijinan di Dinas dan badan. Karena mereka akan lebih mudah dan sangat rapi untuk melakukan konspirasi ritme “permainan”. yang tehnisnya bekerjasama dengan para pelaksana perijinan di Dinas dan Badan di lingkungan Pemkot Surabaya.

Yang menarik lagi, jika di era lama sebelum adanya UPTSA, bancaan duit dari para pemohon ijin tersebut hanya dinikmati oleh kalangan tertentu di Dinas Pelayanan

Perijinan yang mejanya ter lewati. Tetapi sekarang melebar sampai ke tingkat RT dan RW, karena permohonan perijinan tersebut saat ini harus dimulai dari pengantar RT, kemudian RW, tetangga sebelah, baru ke Kelurahan dan Kecamatan.

Jika tidak ada stempel pengantar RT, RW dan ijin tetangga, maka Lurah dan Camat tidak akan mau tanda tangan. Sedangkan untuk minta rekomondasi RT, RW dan tetangga sebelah tersebut tidak pernah ada yang “gratisan”, kecuali kolega RT dan RW itu sendiri.

Begitu juga para Lurah dan Camat agar bisa dapat sukses fee harus lebih besar, dan selalu memainkan rekom RT dan RW tersebut.

Kondisi semacam ini, kata para pelaku biro jasa yang ngrumpi di di UPTSA, apabila tidak segera mendapatkan perhatian atau tindakan dari Walikota, maka akan sangat pantas apabila sertifikat prestasi pemkot dtbidang pelayanan “dicabut” lagi.

Selain itu juga akan mem perjauh masuknya investasi ke Surabaya, karena borosnya biaya perijinan. (red)

Dugaan ...

Warga Pamurbaya ...

Sambungan dari hal : 2

Sambungan dari hal : 3

keikutsertaan anggota dewan dalam Bimtek, para legislator diwajibkan untuk melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas, sebagaimana disebutkan dalam ayat 2, kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksinya.

Selain kasus dugaan penyelewengan dan korupsi Bintek dewan, Ketua DPRD

hutan lindung juga tidak ngawur, sesuai dengan Kepu tusannya Menteri No 32 tahun 2001 pada bab IV tentang kreteria penunjukan kawasan hutan termasuk mangrove, pada pasal 5 ayat 2-b tidak boleh dibebani hak-hak atas tanah dan pada pasal 7 ayat 2b menyatakan Bebas dari hakhaknya dan dari pihak ketiga, dan di huruf c berikutnya menjelaskan Memperoleh pengakuan para pihak (masya rakat-badan hukum, pemerin tah) disepanjang trayek penetaan batas. Karena itu apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Surabaya Wisnu Wardana diterpa isu dugaan korupsi dana APBD untuk PSSI. Dana tersebut mengalir karena Wisnu merupakan Ketua Pengkot PSSI Surabaya disaat terjadi dualisme kepemim pinan, Pengkot PSSI yang dipimpin Wisnu Wardana yang mendapat legalitas dari Pengprov PSSI Jatim. (red)

Tawarkan ...

Sambungan hal : 3 kawasan pengembangan eko nomi, saya tidak menyebutnya kawasan pengembangan perumahan. Sebab dengan tumbuhnya sektor properti maka secara otomatis ekonomi setempat akan ikut bergerak,” tambah pengusaha yang membidani pasar modern Puspa Agro di Jemundo, Sidoarjo itu.

Tidak adanya konsep atau sinergi antara pengem bang dengan pemerintah itulah yang menjadi landasan

dasar dirinya nekat menca lonkan Katua REI Jatim mes kipun dinilai kalangan justru merupakan langkah yang turun derajat.

“Itu yang mendorong saya maju. Saya akan membenahi masalah yang terjadi selama ini. Kalau tidak, akan jadi biang masalah terus.

Kasihan anak cucu kita nanti kalau tidak ditata dari seka rang,” kata pengusaha yang mengusung prinsip “Bisnis Jangan Merusak” itu. (red)

Tata Ruang Perda No 3 tahun 2007 tersebut merupakan perda RTRW yang umum sifatnya, sehingga perlu ada RTK dan RDTK dan prosesnya harus mendapatkan persetujuan Menteri terlebih dulu sebelum di perdakan. Persetujuan Menteri melalui gubernur tersebut dimaksudkan agar

tidak bertentangan dengan RTRW Propinsi dan Tata Ruang Nasional. Namun dilihat dari keberadaan Perda No 3 tahun 2007 tersebut apakah sudah dikonsultasikan ke Menteri melalui Gubernur, menurut informasi di Pemkot masih sebatas ditingkat Surabaya saja.

Kata mereka, apabila dikonsultasikan hampir pasti tidak akan ada hutan mangrove diatas tanah rakyat, karena pada tahun 2002 pemerintah telah mengeluarkan PP No 63 yang menjelaskan kewena ngan Walikota dalam pasal 5 ayat 2, penunjukan lokasi dan luas hutan kota oleh Walikota.

Akan tetapi yang dimaksud hutan kota tersebut pada pasal 6 adalah, bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) wilayah perkotaan.

Jadi sekali lagi bukan hutan mangrove. Penetapan konservasi mangrove harus melalui mekanisme yang dari awal harus dilaporkan kepada Menteri melalui Gubernur Jawa Timur. Sedang penetapannya dilakukan oleh Menteri

Halaman : 11

Pemkot Mandul ...

Sambungan dari hal : 1 65 minimarket yang sudah berizin. Kita terus mengimbau kepada pemilik minimarket agar terus menyelesaikan berbagai izinnya,” tandas Endang saat ditemui di kantor DPRD Surabaya.

Sementara bagi ratusan minimarket yang belum memiliki izin, jika telah diberikan imbauan namun tetap tak mau mengurusnya, tentu akan ada tindakan tegas.

Tindakan tegas itu nampaknya hanya isapan jempol belaka, buktinya walau sudah bertahun-tahun banyak minimarket yang tak dilengkapi izin lengkap tetap dibiarkan oleh Pemkot. Dari jumlah minimarket yang ada di Surabaya bila dibandingkan dengan yang mengajukan izin resmi, masih jauh lebih banyak yang elegal.

Sayangnya, hal ini benarbenar tidak disikapi secara tegas oleh Pemkot. Sekarang

ini, dari 344 minimarket yang ada, ternyata hanya 65 minimarket yang memiliki izin lengkap. Baik itu izin zoning, IMB, amdal, HO dan izin usahanya.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Endang Tjaturahwati, pengurusan izin memang tidak dilakukan di satu pintu. Pemilik minimarket harus mengurusnya di beberapa SKPD di Pemkot Surabaya.

“Yang terakhir adalah izin tanda daftar usahanya.

Namun, izin ini tak bisa dikeluarkan jika izin lainnya belum lengkap. Nah, ada 65 izin minimarket yang sudah mengantongi seluruh izin. Kita hanya bisa menghimbau agar minimarket lainnya, segera mengurus izin,” tandas Endang.

Sementara Satpol PP lembaga Pemkot yang

Dilaporkan ...

Sambungan dari hal : 1 Agung yang kala itu menempati lokasi seputar area parkir, kini berbondongbondong meninggalkan lokasi lamanya dan menempati lokasi baru di sentra PKL milik warga Pagesangan.

Sebelumnya sempat ter jadi koordinasi dan konsolidasi antara pengurus sentra PKL Pagesangan dan Masjid Agung, namun rupanya tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana yang diinginkan kedua belah pihak. Alhasil Drs H Kasno Sudaryanto, M.Ag sebagai Direktur utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) berkirim surat ke perbagai pihak termasuk Walikota dan Kapolrestabes Surabaya, yang intinya mempermasalahkan keabsahan keberadaan sentra PKL Pagesangan.

Polrestabes Surabaya melalui AKBP Sri Setyo Rahayu, Polrestabes berusaha

menjadi mediator antara kedua belah pihak agar dapat diselesaikan secara musyawa rah dan mufakat. “ saya berharap semua pihak bisa menahan diri sambil menung gu kejelasan secara hukum soal lahan yang disengketakan, karena kami akan koor dinasikan dengan Pemkot Surabaya, tentu saja kami akan memanggil sekali lagi semua pihak agar dapat mendapatkan solusi yang terbaik” ujar AKBP Yayuk, Rabu (8/6), lalu.

Sementara Siti Rumiyati ketua P2KLM Pagesangan justru mempertanyakan kore lasi Masjid Al-Akbar dengan sentra PKL yang dibinanya. “ kami hanya berhubungan dengan Pemkot Surabaya sebagai pemilik lahan yang kami tempati, soal keramaian yang dipermasalahkan jelas sangat tidak berdasar, karena nyatanya didalam Masjid juga ada fasilitas ruang serbaguna

mempunyai kewenangan penertiban tak pernah melakukan penertiban.

Mestinya Satpol PP tanggap dan melakukan penertiban setiap ada pelanggaran tanpa harus menunggu perintah Walikota.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Adies Kadir sangat menyayangkan persoalan penyelesaian atau ketegasan menindak minimarket nakal itu, tidak kunjung dilakukan Pemkot.

Berdalih, jika perlu koordinasi dengan beberapa SKPD dan perlu surat perintah dari Walikota untuk mengambil tindakan, itu merupakan alasan saja.

“Kalau tetap dibiarkan, bukan berarti minimarket yang ada semakin jera. Justru sebaliknya, akan banyak muncul minimarket-minimarket nakal lainnya yang enggan mengurus izin secepatnya.

Mereka akan merasa jika usaha mereka termasuk yang ‘dilindungi’ Pemkot,” kata Adies Kadir. (anto/Jack)

yang dikomersilkan untuk berbagai acara termasuk pernikahan, artinya alasan bahwa kegiatan kami meng ganggu aktifitas peribadatan itu hanya mencari-cari alasan saja. Keberadaan kami legal, semua surat perijinan dari instansi terkait sudah ada” tegas Siti sesaat setelah keluar dari ruang pertemuan di Mapolrestabes Surabaya.

Terpisah, anggota PKL bernama Gatot justru malah mempermasalahkan keberadaan PKL disekitar Masjid Agung yang nyatanyata mengganggu lalu-lintas.

“Ini aneh, kami yang tertib malah dipermasalahkan, tapi mereka yang jelas-jelas menyalahgunakan keberadaan tempat ibadah menjadi lahan bisnis dibiarkan saja, salah kami apa, kami hanya mencari nafkah dengan cara aman dan legal, jika ada masalah sebaiknya di bicarakan secara baik-baik, jangan seperti ini, karena hal ini bisa jadi boomerang buat mereka sendiri,” tuturnya. (anto/cox)

Tony Blair ...

Sambungan dari hal : 1 tersebut ditujukan untuk membantu perdamaian antara Palestina dan Israel.

Blair sempat mengatakan bahwa Islam adalah agama yang indah. Dirinya pun menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang

amat mendorong kema nusiaan.

Pada 2006 lalu dia menyebut Alquran sebagai buku reformis yang amat inklusif.

“Quran amat mening gikan ilmu pengetahuan dan amat membenci tahayul. Selain

itu Alquran juga amat praktis dan jauh lebih maju ketika membicarakan sikap meng hadapi pernikahan, keseteraan perempuan serta pemerin tahan,” jelas Blair.

Kehutanan bukan asal ditetapkan seenaknya sendiri sepertinya pemerintahan Surabaya ini perusahaannya sendiri saja.

Mendagri sendiri juga telah mengatur tentang penataan ruang terbuka hijau di perkotaan, kata Drs H Wahyu, sekali lagi di perko taan bukan di pedesaan seperti perda No 3 tahun 2007, dengan terbitnya Permendagri No 1 tahun 2007, berikut pedoman perencanaannya di daerah perkotaan seperti Surabaya

dan bukan Pacitan, diatur melalui Permendagri No 1 tahun 2008.

Karena itu Perda tersebut telah salah alamat, dan diduga punya muatan kepentingan.

Sedangkan untuk membatal kan perda tersebut, seharus nya sudah tidak perlu lagi dibatalkan karena implementasi dalam perda tersebut telah bertentangan dengan peratu ran yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, pejabat Pemkot Surabaya yang menolak memberikan pelaya

nan perijinan diatas tanah warga pamurbaya, dapat diadukan ke Ombusmend atau dilaporkan balik ke Polisi karena telah menggunakan kewenangannya secara sewe nang-wenang yang merugikan warga. “Perdanya saja tidak ada RTK dan RDTK, kenapa dipaksakan diberlakukan? Ini kan sewenang-wenang, jadi boleh dilaporkan karena merugikan orang lain,” kata warga di pamurbaya yang tak mau disebutkan namanya. (anto)

Menkeu ...

Sambungan dari hal : 5 komunikatif, dia datang ke Indonesia, membawa rom bongan jadi dia adalah satu figur yang cocok memimpin IMF. Dan IMF perlu melakukan rekomunikasi tentang lingkup kerjanya karena pengalaman yang lalu di Indonesia kan mendapat beberapa catatan. Kalau Christine menjadi ketua itu, kita harapkan semua tujuan yang baik dari institusi itu

dapat terkomunikasikan,” ujarnya.

Christine Lagarde pada 2009 terpilih sebagai menteri keuangan terbaik di Eropa oleh Financial Times dan berhasil memenangkan rasa hormat dari pasar selama krisis finansial global serta membantu Prancis dalam melakukan negosiasi dalam pertemuan seperti G20.

Jabatan utama IMF secara

(faj)

tradisional telah dimiliki oleh Eropa dan kepemimpinan organisasi Bank Dunia oleh Amerika namun kekuatan negara berkembang terutama Brazil, India, China dan Afrika Selatan, mengatakan sistem ini ketinggalan jaman.

S e b e l u m n y a , Dominique Strauss-Kahn rekan senegara Lagarde mengundurkan diri sebagai Direktur IMF setelah dituduh melakukan kekerasan seksual di New York. Strauss-Kahn membantah semua tuduhan tersebut. (and)

www.korannusantara.com KORAN NUSANTARA - Edisi : 065 / Tahun III/ Kamis, 16 Juni 2011.

Halaman : 12

PPP Mulai Menata Organisasi Untuk Menghadapi Pemilu 2014

Drs.H. Wahyu.MSi

Surabaya - KN Partai Persatuan Pemba ngunan (PPP) kini sudah mulai melakukan konsolidasi untuk menghadapi pemilu 2014. DPC partai berlambang Ka’bah ini, Minggu (12/6), mengelar Muskercab Ponpes At- Tauhid Sidoresmo Dalam, Surabaya.

Dalam sambutanya, Ketua DPW PPP Jatim Musya fak Nur menegaskan, semua kader PPP boleh mengajukan diri sebagai calon Legislatif. “ Salah satu syaratnya Caleg PPP harus punya uang, kalau tidak punya uang ya tidak usah mencalonkan,” katanya.

Dikatanya selain harus memiliki uang, caleg PPP juga harus cerdas dalam melakukan penggalangan dukungan. Ia ingin PPP kembali berjaya sebaqgai partai yang disegani seperti di era Orde Baru.

Untuk kembali meraih kejayaan, Partai Persatuan

Suasana Muskercab PPP di Kota Surabaya

Pembangunan (PPP) Kota Surabaya mengoptimalkan pe nataan organisasi dan sumber daya manusia.

Musyawarah Kerja Ca bang (Muskercab) kali ini bisa menjadi awal kembali bang kitnya PPP yang dulu pernah besar. Ini juga sekaligus untuk menyambut kembali datangnya sejumlah ulama yang sempat hengkang ke partai politik lain.

Di Surabaya, PPP pernah menjadi partai besar dan sempat memiliki fraksi di DPRD Surabaya. Tapi pada pemilu 2009, PPP hanya bisa me

nempatkan satu wakilnya di DPRD Surabaya. Besarnya partai pada waktu itu karena bersama ulama, namun ketika ditinggal para ulama partai menjadi kecil. Dalam hal ini, PPP tidak bisa lepas dari peranan ulama. Untuk itu, dengan adanya ulama, kita akan mengais kembali sesuatu yang sempat hilang.

Drs H Wahyu MSi, Koor dinator Cabang PPP Dapil I Surabaya-Sidoarjo, yang di temui disela-selah Muskercab, Minggu (12/6), mengatakan, Forum Musyawarah Cabang

Komjen Ito Pensiun, Kursi Kabareskrim Kosong, Siapa Penggantinya ?

Komjen Ito Sumardi

Jakarta - KN Pada tanggal 16 Juni 2011 ini Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi akan memasuki masa pensiun.

Karena itu posisi jabatan kabareskrim dipastikan akan kosong. Lalu, siapakah penggantinya?

Pengamat politik dan polisi dari Sketsa Strategic House, Karel Harto Susatyo, mengatakan pergantian Kaba reskrim tergantung Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.

Kapolri harus memilih Kabares krim baru yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas.

Pasalnya, posisi Kabaresrim sangat vita. Jika tidak hati-hati, maka Polri tak u b a h n y a menggadaikan diri.

Karena itu Kapolri diharapkan tidak mendengar suarasuara dari luar, termasuk suara partai tertentu.

“Kapolri jangan percaya suarasuara eksternal yang menjagokan calon tertentu. Bila itu terjadi, sama saja dengan meng gadaikan Polri ke pihak luar,” kata Karel, Rabu, (15/6).

Karel mengingatkan, Polri harus menjaga diri dari tarik menarik kepentingan partai.

Sebab bukan tidak mungkin posisi Kabareskrim ini diperebutkan parpol untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Sebaliknya Parpol harus tahu diri. Ini bukan wilayah mereka. Ini urusan internal Polri. “Biarkan polri memilih bhayangkara terbaiknya untuk menggantikan Ito,” ungkap Karel.

Kapolri: Ito Sumardi Diganti Kapolda Sementara Kapolri Jen deral Timur Pradopo meng isyaratkan calon Kabareskrim yang akan menggantikan Ito Sumardi pernah menjabat Kapolda.

“Kami masih menghim pun beberapa nama Kapolda.

Sebab, salah satu syaratnya adalah per-nah menjadi Kapolda,” kata Timur Pra dopo, Rabu (15/6).

Seperti diberitakan sebelum-nya, Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi dan Wakil Kabares-krim Polri Irjen Mathius Salem-pang me masuki masa pensiun 16 Juni 2011 ini.

Karena itu mulai seka rang Dewan Jabatan Kepang katan Tinggi (Wanjakti) Polri akan merapatkan dan me nentukan siapa pengganti pada dua posisi tersebut.

Selain pernah menjadi Ka-polda, menurut Kapolri, calon Kabareskrim harus memiliki acceptabi-litas dan akun-tabilitas yang kuat dalam meng-hadapi tantangan Bareskrim di masa mendatang (and)

Partai Persatuan Pembangu nan ini digelar tujuanya untuk konsolidasi menyamakan VisiMisi seluruh jajaran partai.

Muskercam ini tidak hanya penataan organisasi partai saja yang harus dilakukan, tapi perlu adanya penataan Sum ber Daya Manusia (SDM), khususnya SDM yang nanti bakal maju sebagai calon legeslatif (caleg).

H Wahyu menjelaskan, seperti yang diharapkan Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Nur, pada pemilu 2014 nanti, setiap daerah pemilihan ada satu calon yang terpilih. Targetnya, setidaktidaknya PPP punya fraksi di setiap daerah. Sebab, caleg PPP tidak cukup sekadar dituntut harus memiliki dana saja, para kader PPP yang maju caleg dalam Pemilu 2014 juga harus cerdas dalam melakukan penggalangan dukungan. Per lu adanya strategi yang ber beda untuk melakukan pendekatan kepada masingmasing kelompok masyarakat.

“Sebab, setiap kelompok masyarakat mempunyai karak ter yang berbeda dan butuh strategi yang berbeda pula

untuk melakukan pendekatan.

Kalau tidak punya strategi maka semua akan menjadi kacau,” ujarnya.

Ia berharap, sebagai Korcab bisa membawa PPP di Dapil I Surabaya-Sidoarjo menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan. “Selain itu, kedepan PPP bisa memper juangkan aspirasi Islam, karena PPP adalah basih Islam dan basisnya para ulama,” kata H Wahyu.

Politisi yang pernah di dholimi PDIP ketika H Wahyu menjabat sebagai Bendahara Umum DPC PDIP Kota Surabaya ini kini memilih hengkang ke PPP karena Partai ini dirasakan lebih pas sebagai tempat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan ini diungkapkan, alasanya pindah ke PPP selain partai berlam bang ka’bah ini lebih pas untuk memperjuangkan aspirasi ma syarakat, karena dia pernah di dholimi di PDIP ketika pemilu tahun 2004 yang semetinya

menjadi anggota DPRD Sura baya dengan nomor urut 2, tibatiba nomor urut calon jadi itu dirobah menjadi nomor 6.

Lantas pria yang juga menjabat sebagai bendara Ikatan Pemuda Jawa Timur ini memutuskan mundur dari kancah politik dan kembali ke habitatnya sebagai pengusaha dan kontraktor. Kemudian pada bulan Juni tahun 2010, H Wahyu diminta oleh Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Nur yang juga menjabat sebagai Sekjen IP-Jatim untuk bergabung di Partai Persatuan Pembangunan, dan menjabat sebagai bendahara Umum DPW PPP Jatim. “ Ajakan Ketua DPW PPP Jatim sehingga saya dipercaya sebagai Bendahara dan Korcab Dapil I Surabaya-Sidoarjo ini merupakan penghargaan yang sangat terhormat. Dan Insyaallah PPP pada pemilu 2014 nanti kembali menjadi partai yang berjaya dan disegani,” pungkasnya. (red)