SUMENEP
3
RABU 15 MEI 2013 NO.0117 | TAHUN II
LISTRIK
PLTS Lebih Efesien Tiga Kali dari PLN
PANEL SURYA. Pengunjung stand SMK 1 Batam mendapatkan pemaparan siswa jaga tentang aplikasi teknologi pelacak cahaya matahari pada panel surya atau Motorized Solar Panel, Selasa (14/5). Karya beberapa siswa kelas XI itu merupakan inovasi panel surya yang dilengkapi dengan sensor Light Dependent Resistor (LDR) yang memungkinkan panel bergerak mengikuti sumber cahaya terkuat.
SUMENEP — Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Abd Kahir membandingkan efesiensi penerangan jalan umum (PJU) menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tersebut lebih irit tiga kali dibandingkan menggunakan PLN. Rencana penggunaan PLTS akan dilakukan pada tahun 2014. “Grand design komposisi seperti itu akan dilakukan pada tahun 2014 dengan prioritas Jalan Trunojoyo,”tuturnya. Jalan Trunojoyo akan diprioritaskan karena di jalan tersebut akan dibangun ruas jalan double W. Penggunaan rencana desain seperti itu akan sangat membantu tingkat efektifitas PJU, karena melihat banyak penerangan yang akan dipancangkan. Sementara ini yang baru bisa dijadikan proyek percontohan ada 30 buah, 10 buah di ka-
Grand design komposisi seperti itu akan dilakukan pada tahun 2014 dengan prioritas Jalan Trunojoyo
Abd. Kahir
Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral
wasan Bluto, 10 buah di Saronggi dan 10 buahnya lagi di Batang-Batang. Dalam safari kepulauan, pihaknya sudah melakukan serap aspirasi kepada masyarakat kepulauan untuk penerangan PJU dan pemenuhan jaringan instalasi listrik
ke rumah warga. Menurutnya, pada akhir tahun 2013 ini, pihaknya akan melakukan pemenuhan penerangan di dua kecamatan, yaitu di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken dan Desa Sonok Kecamatan Nunggunung. Selain itu pihaknya juga telah melakukan pemantauan ke lokasi PLTS terpusat di Desa Gili Gilingan, Kecamatan Gili Genting. Pihaknya sudah menyarankan kepada kelompok pengeola jaringan terpusat PLTS agar membentuk kelompok masyarakat (pokmas), pengelolaan dari aspek keuangan maupun proteksi kepada lokasi dapat dilakukan secara maksimal. Sebab, PLTS sangat rentan dan sensitif kepada kotoran. “Jika dibentuk pokmas, akan memudahkan masyarakat membeli dop yang sudah mati,” tukasnya. (athink/mk)
PESERTA JAMKESMAS DIPUNGUT BIAYA
Situs Sejarah Perlu Dirawat SUMENEP – Komunitas Songennep Tempo Doeloe mengatakan banyak situs sejarah di Sumenep yang terancam hilang karena tidak terawat. Belum adanya regulasi pemerintah daerah yang mengatus pelestarian cagar budaya semakin mengancam hilangnya peninggalan masyarakat tempo dulu yang ada di Sumenep. Anggota Songennep Tempo Doeloe Faiq Nur Fikri meminta pemerintah untuk segera membuatkan perda untuk melestarian bangunan dan benda-benda bersejarah. Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya yang kemudian disempurnakan dalam UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah jelas menggariskan perlindungan terhadap bangunan-bangunan bersejarah. “Selama kami di lapangan, kami menemukan banyak bangunan bersejarah kondisinya memperihatin-
kan” ungkap, Selasa (14/5). Mahasiswa arsitektur di Surabaya itu mengungkapkan, jika banyak bangunan bersejarah yang sudah dikenal masyarakat dan menjadi objek wisata tidak terawat maka tidak akan luput dari tindakan vandalisme para pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Tindakan merusak tersebut misalnya dilakukan dengan coretan, goresan, atau bahkan pengambilan bagianbagian tertentu dari bangunan bersejarah tersebut. “Kami juga temukan banyak bangunan yang dirusak oleh
pengunjung” tandasnya. Anggota Songennep Tempo Doeloe yang lain Hairul Anwar menceritakan, pada tahun 2011 sudah berkirim surat dan datang ke dinas pariwisata budaya dan pemuda dan olahraga, namun hingga saat ini draf rancangan perda tersebut belum juga selesai. “Tahun 2011 kami sudah pernah meminta namun sampai saat ini tidak ada hasil,” ungkapnya dengan nada kecewa. Komunitas Songennep Tempo Doeloe saat ini sedang giat mendokumentasikan beragam bangunan-bangunan bersejarah dan mengabarkannya melalui beragam media sosial secara swadaya, baik berupa foto maupun video untuk menggugah kesadaran masyarakat melestarikan bangunan-bangunan bersejarah, seperti Benteng Vort Sumenep dan makam sang Arsitek Kerataon Sumenep dan Asta Tinggi, dan Masjid Agung Sumenep Lauw Pia Ngo yang sebelumya berada di area Perumnas Giling, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan setelah dipindah ke Kompleks Pemakaman Cina di Pamolokan Barat. “Apa yang kami lakukan buah dari kecintaan kami terhadap sejarah Sumenep” ungkap Faiq Nur Fikri yang kerap kali merekonstruksi ulang bangunan-bangunan bersejarah yang rusak dalam sebuah sketsa. Secara terpisah Kepala Disbudparpora Kabupaten Sumenep Bambang Iriyanto juga membenarkan bahwa ada banyak peninggalan sejarah berupa bangunan-bangunan kuno, seperti warisan masa lalu seperti arsitektur peninggalan Belanda, masjid, asta maupun bangunan lain yang bernilai
sejarah butuh perawatan, dan telah mengajukan raperda. “Artinya untuk melestarikan itu semua, kami ajukan perda cagar budaya kepada bupati,” katanya, Minggu (14/5). Bambang menjelaskan, jika ada perda, bangunanbangunan yang sifatnya cagar budaya tidak serta merta diubah arsitekturnya, apalagi harus diubah. “Paling tidak, adanya perda tersebut akan menjadi kekuatan bagi bangunan-bangunan yang sifatnya cagar budaya, agar peninggalan masa lalu itu masih tetap terlindungi keberadaannya,” jelas Bambang. Ia sedikit menyayangkan bangunan SMA 1 Sumenep karena arsitektur bangunannya telah diubah, baik model maupun warnanya. “Saya sedikit menyayangkan seperti arsitektur bangunan SMA 1 Sumenep harus diubah. Padahal itu merupakan peninggalan sejarah. Inilah salah satu alasan kenapa perda cagar budaya harus ada,” ujarnya. Ketika ditanya lebih lanjut tentang perda tersebut apakah sudah ada kepastian dari bupati, Bambang Iriyanto mengatakan bupati sudah menyetujuinya. “Dan alhamdulillah sekarang permohonan perda cagar budaya sudah disetujui oleh bupati. Kini, tinggal kami membuat konsep dan draf perda tersebut, baru setelah itu diserahkan ke DPRD untuk dikaji,” terangnya. Disbudparpora menargetkan perda cagar budaya sudah harus selesai tahun ini. “Karena di daerah lain seperti Surabaya, perdanya sudah ada. Maka dari itu, tahun ini perda cagar budaya harus ada, agar kasus seperti SMA 1 Sumenep tidak terjadi lagi,” tegasnya. (sym/mk)
Komisi D Akan Bertemu Dinkes SUMENEP – Komisi D DPRD Sumenep mengagendakan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan setempat dan pengelola Puskesmas Ambuten terkait dengan dugaan pungutan terhadap pasien pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) di Puskemas Ambunten. “Kalau tidak kami datangi ke mareka, maka kami akan segera panggil dinas terkait, sehingga semuanya akan clear, karena sekali lagi buktinya ada, termasuk bukti kwitansi,” kata anggota Komisi D Syamsul Arijal. Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Anugerah Rizka Rahadi yang membantah adanya pungutan terhadap peserta jamkesmas di Am-
bunten dinilai karena dinkes tidak melakukan sudak langsung ke bawah. “Saya tegaskan, jika dinkes tidak menemukan kejanggalan tersebut, berati dinkes itu tidak melakukan sidak ke bawah,” ucapnya, Selasa (14/5). Ia kembali menegaskan apa yang dia temukan saat melakukan reses, memang
realitas di lapangan berbicara bahwa ada pasien tidak mampu yang dirawat selama satu hari satu malam, saat itu di rawat secara umum, namun karena punya kartu jamkesmas lalu dipindah menjadi pasien jamkesmas. “Masalahnya, mereka masih membayar hampir Rp 900 ribu,” Syamsul Arijal. (sym/mk)
ADVERTORIAL
Bupati Lantik Lima Anggota KI
KHIDMAT : Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat melantik lima anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep, Selasa (14/5).
PEMILU LEGISLATIF
KPUD Temukan Dua Bacaleg di Bawah Umur SUMENEP - Dua nama bakal calon anggota legislatif Sumenep ditemukan umurnya belum sampai 21 tahun atau tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Akibatnya, dua nama itu pasti dicoret oleh KPUD setempat. Agar caleg tidak kurang, parpol harus mengganti dua nama lain. Komisioner KPUD Sumenep Ali Fikri mengatakan, dua nama caleg itu berasal dari dua parpol peserta pemilu 2014. Namun, dia enggan menyebutkan dua nama dan dua parpol yang bersangkutan lantaran pihaknya sudah menyampaikan pada masing-masing parpol untuk segera diganti. Dokumet yang diserahkan parpol ke KPU terkait daftar nama caleg sudah dikembalikan ke parpol guna dilakukan perbaikan hingga akhir masa perbaikan berkas 23 Mei. ‘’Ya, memang ada dua
nama caleg yang umurnya masih belum sampai 21 tahun hingga akhir pendaftaran caleg. Kami temukan nama itu saat verifikasi berkas caleg. Dari temuan itu kami sudah sampaikan kepada masingmasing parpol. Dan itu harus diganti,’’ kata Fikri kepada wartawan, Selasa (14/5). Fikri menjelaskan, meski caleg tersebut umurnya kurang satu hari mencapai 21 tahun hingga batas akhir pendaftaran caleg, dipastikan caleg tersebut tidak masuk daftar caleg tetap. Artinya caleg itu minimal berumur 21 tahun pas, tidak kurang meski satu hari terhitung sejak lahir hingga batas ahir pendafratan caleg yaitu tanggal 22 April 2013. Dia memaparkan, saat ini merupakan masa perbaikan berkas caleg hingga tanggal 23 Mei. Hingga saat ini, ada sejumlah parpol yang su-
dah menyerahkan perbaikan berkas caleg dan ada pula yang masih belum menyerahkan karena memang waktunya masih lama. ‘’Sekarang kan masa perbaikan berkas caleg, ada parpol yang sudah menyerahkan dan ada juga yang masih belum menyerahkan,’’ ungkapnya. Pihaknya mengimbau, agar parpol yang berkas calegnya masih belum lengkap segera dilengkapi. Sebab hasil verifikasi yang dilakukan KPU setempat, ada sejumlah berkas caleg yang masih perlu diperbaiki seperti kurang legalisir ijazah dan tidak menyertakan ijazah SMA, padahal ijazah SMA yang merupakan persyaratan dalam lampiran berkas caaleg tersebut. ‘’Hasil verifikasi semua berkas caleg dari 12 parpol itu tidak memenuhi syarat utamanya dilampiran berkas ijazah SMA, rata-rata caleg hanya menyer-
takan ijazah S1 atau S2, padahal ijazah SMA perlu dilampirkan,’’ paparnya. Dia menambahkan, bagi parpol yang calegnya ditemukan tidak memenuhi syarat umur mencapai 21 tahun, diharapkan bisa mengganti caleg tersebut agar daftar nama didapil tersebut tidak kurang karena KPU akan mencoret nama tersebut karena KPU tetap berpatokan pada peraturan KPU dan edaran KPU pusat. ‘’Kami pasti mengikuti aturan yang berlaku,’’ urainya. Sebelumnya, hasil verifikasi KPU Sumenep, 12 parpol di Sumenep berkas calegnya tidak memenuhi syarat, mayoritas mereka tidak menyertakan foto kopi ijazah SMA. Untuk itu, KPU mengembalikan berkas caleg itu kepada 12 parpol guna diperbaiki. Perbaikan berkas caleg itu berahir hingga tanggal 23 Mei. (rif/mk)
SUMENEP – Bupati A. Busyro Karim melantik lima anggota Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Selasa (14/5). Pengukuhan anggota KI dilakukan di pendapa bupati. Kelima anggota KI yang dikukuhkan adalah, R. Aj. Hawiyah, Rudi Hartono, Moh. Yusuf, Asmoni dan Mohammad Rasyid. Dengan demikian, terhitung sejak 14 Mei 20113, lima anggota KI sudah resmi menjabat selama lima tahun hingga 2017 mendatang. Prosesi pelantikan KI itu diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumenep Nomor 188/230/ KEP/435.013/2013. SK itu dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Yayak Nurwahyudi. Setelah pembacaan SK, kelima anggota KI diambil sumpahnya oleh Bupati Sumenep A. Busyro
Karim. Acara pengambilan sumpah itu berlangsung sederhana, namun penuh khidmat. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Soengkono Sidik, Sekdakab Hadi Soetarto dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dalam sambutannya, bupati berharap keberadaaan KI memberikan kontribusi nyata dalam memberikan akses informasi. Masyarakat Sumenep diharapkan mampu mengakses informasi secara menyeluruh, utamanya terkait pembangunan di kabupaten ujung timur pulau Madura ini. ”Keberadaanya harus lebih dari pada yang lain,” katanya. Busyro mengungkapkan, adanya KI dan UU keterbukaan informasi publik bisa mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, yakni
transparansi dan akuntabilitas. ”Jadi, kami harus bersyukur dengan adanya UU keterbukaan publik ini,” ucapnya. Tidak hanya itu, dengan adanya informasi publik yang menyeluruh juga bisa memberikan investasi ke daerah. Juga, bisa mendorong peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). ”Itu juga sudah dilakukan 12 kabupaten kota di Indonesia. Jadi, keberadaan KI harus mampu mendorong tingkat perekonomian,” tuturnya dengan nada semangat. Mantan ketua DPRD Sumenep dua periode ini menambahkan, keberadaan KI di Sumenep tidak hanya menjadi formalitas. Misalnya, hanya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. ”Tapi, kami berharap bisa membuat petunjuk teknis layanan informasi publik” tukasnya. (adv/edy/yat)