23 JANUARI 2013 | NOMOR 115
KABAR DAERAH
Muzakir Serahkan 20 Traktor Tangan Kepada Kelompok Tani MUARA ENIM, KORAN LOKAK, - Bupati Muara Enim Muzakar Sai Sohar menyerahkan secara simbolis 20 unit traktor tangan (hand tractor) masing-masing kepada 20 kelompok tani di Kecamatan Muara Enim dan Ujanmas Kabupaten Muara Enim yang dipusatkan di Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim, kemaren Selasa (22/1) sekitar pukul 11.00 WIB. Penyerahan traktor tangan tersebut disaksikan unsur muspida ratusan para petani di dua kecamatan yakni Muara Enim dan Ujanmas. Muzakir juga memberikan bantuan 3 wireles untuk dusun I,II, dan III di Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim, kemudian uang sebanyak 25 juta untuk pembangunan menara masjid di Desa Muara lawai. Selain itu, penyerahan hadiah kepada pemenang kontes durian.
Muzakir mengatakan bantuan Hand traktor tersebut merupakan program pemerintah kepada petani sebagai wujud untuk peningkatan produksi padi para petani yang tersebar di berapa desa di dua kecamatan yakni, Muara Enim dan Ujanmas Khususnya pada umumnya kabupaten Muara Enim. Muzakir ber harap dengan adanya Hand traktor tersebut produksi padi/beras di wilayah Muara Enim dan Ujanmas
FOTO KORAN LOKAK/ MARSHAL
Bupati Muaraenim mencoba pegang hand tractor
setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga akhirnya para petani dapat lebih sejahtera. Muzakir men je las kan traktor tangan, merupakan mesin panen multif ungsi de-
ngan beberapa keunggulan, yakni sebagai mesin panen, bajak dan juga bisa dipasangi rotary untuk mengemburkan tanah. Selain itu, dapat bergerak di lahan kering maupun
basah karena sudah menggunakan roda rantai. “Jadi, para petani dapat lebih mudah dalam menggarap sawah, tentunya hasilnya nanti dapat lebih memuaskan,” ungkap Muzakir. marshal
Polisi Dilarang Memihak Ke Calon Wako dan Wawako # Panwaslu MoU Polres Dan Kejari PRABUMULIH, KORAN LOKAK – Menindaklanjuti instruksi Kapolda Sumatera Selatan yang menegaskan kepada jajarannya untuk selalu netral, dan guna menciptakan kondisi aman pada pemilukada nanti. Pernyataan itu terungkap, saat penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) penegakan hukum terpadu antara Polres, Kejari dan Panwaslu di Aula Polres Prabumulih, Selasa (22/1). Dalam sambutannya, Kapolres Prabumulih AKBP Yerri Oskaq SIk menegaskan, anggotanya dilarang keras untuk memihak kepada pasangan calon dari manapun. “Kita harus netral, sehingga pilkada bisa berjalan dengan kondusif,” ucapnya.
Bukan hanya bagi anggota polres Prabumulih saja, sambung Yerri, seluruh instansi yang terkait dengan pemilukada yakni KPUD kota Prabumulih, Kejari dan Panwaslu juga diminta untuk profesional dan tidak memihak ke salah satu calon. "Panwaslu dan Kejari juga harus tetap profesional. Selain itu, dalam permasalahan pelanggaran harus ada koordinasi dari semua pihak sehingga kebijakan saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan hal yg tidak diinginkan," terang Yerry. Masih dikatakan Yerri, pihaknya tidak mengharapkan adanya persaingan yang tidak sehat atau saling melakukan kampanye jahat, dalam
pemilukada 5 Maret 2013 mendatang, sehingga bisa menyebabkan terjadinya pemilukada yang kacau. "Kita harus saling mengenal, saling berkoordinasi. Bila tidak adanya kebersamaan, maka akan hancur pemilukada mendatang," tegasnya. Lebih jauh dia juga menghimbau kepada pihak panwaslu, agar menyiapkan seluruh hal-hal yang menyangkut pelanggaran, dalam pemilihan secara propesional. Diantaranya, menentukan keputusan harus melihat berbagai sisi, kemudian dikaji secara mendalam. Terakhir seluruh instansi (KPU, Kejari, Polres dan Panwas) untuk sama-
Proyek Balai Desa Bukit Selabu Terkesal Asal Jadi SEKAYU, KORAN LOKAK Pengerjaan proyek pembangunan Balai Desa Dusun 3 Desa Bukit Selabu (SP2) Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), yang di anggrakan tahun 2012 lalu dinilai mengecawakan, lantaran kualitas pada bangunan yang terkesan asalasalan. Pantauan Koran ini , kemarin (22/1), tampak atap bangunan gedung balai desa berukuran 17 x 10 meter ini melengkung, serta dinding pada bagian belakang gedung retak, dan sebagian cat mengelupas. Padahal gedung balai desa yang merupakan usulan warga sekitar dengan menelan anggaran proyek sebesar 341 juta rupiah, namun jauh dari kualitas yang diharapkan warga. Menurut salah satu warga sekitar, Rusidianto (39) mengatakan, bahwa proses pembangunan gedung balai desa selama tiga bulan, padahal dari tulisan papan proyek yang terpasang hanya dua bulan pengerjaan, selain itu bangunan gedung jauh dari harapan warga. “Kami khawatir dengan kualitas bangunan gedung yang terkesan asal- asalan itu dapat membahayakan masyarakat yang memanfaatkan gedung tersebut, dari atapnya saja sudah terlihat miring, dan cat sudah banyak yang mengelupas,” ujar Rusdianto.
Kondi Pembangunan Proyek Balai Desa
Lanjutnya, dirinya berharap agar pemerintah untuk meninjau langsung pengerjaan proyek bangunan balai desa tersebut, karena biaya yang anggarkan tidak sedikit selain itu dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan warga dengan kualitas jauh dari standar tersebut. Sementara menurut Kepala Desa Dusun 3 Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko, Subiyanto membenarkan atas keluhan semua warga atas kualitas pembangunan gedung balai desa yang baru rampung. “Saya pribadi tidak mengerti dengan proyek pembangunan balai desa tersebut, karena pihak sebagai pemborong proyek saling lempar tanggung jawab saat dimintai tanggapan atas pembangunan yang kurang
maksimal tersbut, padahal saat awal pembangunan gedung semua oknum mengakui tetapi saat terlihat kulitas dibawah standar tidak ada yang mau bertanggung FOTO KORAN LOKAK/ TAUFIK jawab,” ungkap Kades. Sambung kades, selain masalah kualitas gedung juga pembayaran upah tukang sesuai dalam perjanjian belum dibayar lunas oleh pihak pelaksana proyek. Dan serah terima gedung balai desa antara pelaksana kepada dirinya atau warga tidak pernah terlaksana. “Sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pihak pelaksana proyek pembangunan gedung balai desa kepada saya apakah gedung benar-benar sudah selesai atau belum, tapi kenyataannya tidak ada lagi pengerjaan sejak dua bulan terakhir,” ujarnya. heri
sama saling berkoordinasi dalam penanganan masalah pilkada. Senada dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Mahmudi SH MH yang menyatakan, pihaknya siap mengawal dan menyukseskan pesta rakyat yang akan dilaksanakan di Prabumulih pada tahun ini. "Kita siap menyukseskan pemilukada, sehingga tercipta kondisi aman dan kondusif," ujarnya. Sementara itu, Ketua Panwaslu kota Prabumulih, Yudi mengatakan pihaknya akan terus bekerja secara optimal untuk pengawasan dalam pemilukada yang tidak beberapa lama lagi akan dilaksanakan. Namun,
pihaknya dalam melakukan pengawasan mengalami sedikit kesulitan. Kesulitan itu berupa tidak sebandingnya jumlah panwas yang hanya berjumlah sedikit namun harus memantau seluruh tempat pemungutan suara serta tempat yang rentan pelanggaran. "Kita kekurangan orang, terkadang satu anggota panwas harus memantau beberapa titik tempat pemungutan suara saat pemilihan nanti. Ini yang menjadi kendalan kita, dalam memantau tahapan pemilukada di wilayahwilayah Kelurahan/desa maupun Kecamatan nanti," keluhnya. mon
Tetap 8 Kasus, Usulkan Pelayanan Demonstrans LAHAT, KOR AN LOK AK Pelayanan Banhum (Bantuan Hukum) gratis bagi masyarakat kabupaten Lahat tahun 2013 tidak mengalami peningkatan, dimana sama seperti tahun 2012 yang lalu Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Lahat tetap memberikan sebanyak Delapan kasus. Bahkan Demonstrasi yang dilakukan masyarakat kedepan diharapkan menjadi pelayanan pada Bagian Hukum Setda Lahat. Kabag Hukum Wik mar melalui kasubag Supriyatno mengatakan, tahun ini tidak ada peningkatan jumlah pelayanan hokum bagi masyarakat, begitupun dengan mekanisme yang ada dimana untuk kasus Asusila tidak bias dilayani. Dan pengacara yang dibutuhkan selama persidangan tetap yang ditunjuk oleh Pemkab Lahat melalui Bagian hokum. “Tahun lalu pernah diajukan penambahan Banhum gratis namu yang disetujui tetap Delapan kasus. Semua kasus yang menimpa masyarakat k hususnya mereka yang tidak mampu akan dapat dilayani kecuali untuk kasus Asusila,”ujarnya. Dijelaskannya, tahun ini program baru yang akan
diajukan yakni untuk penanganan masalah Demostrasi dimana selama ini setiap ada aksi damai yang dilakukan Bagian Hukum bias dikatakan sebagai tamu. Namun untuk realisasi pengajuan penanganan tersebut pihaknya belum dapat memastikan karena sejauh ini tetap diusulkan agar masalah tersebut dapat menjadi program kedepan. “Kita harap Bupati maupun yang mewakili dalam menerima para pendemo dapat didampingi oleh Bagian Hukum, baik untuk pelayanan maupun Demonstrasi sehingga hal tersebut dapat lebih bersinergi,”imbuhnya. Ditambahkan Supriyatno, sejauh ini untuk kendala serius yang ditemui dilapangan belum ditemukan namun pihaknya tidak menyangkal jika ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui akan f ungsi dan tugas bagian hokum k hususnya dalam pelayanan Banhum Gratis. “Kedepan sosialisasi akan terus kita galak kan k hususnya didaerah pelosok, semua kasus dapat terlayani hingga kepengadilan terkecuali untuk kasus Asusila,”pungkanya. idham
Ruas Jalan Mainan – Santan Sari Berlubang BANYUASIN, KORAN LOKAK- Ruas Jalan Desa yang juga menjadi jalan Kabupaten menghubungkan Desa Mainan – Santan Sari Kecamatan Sembawa Kabuapten Banyuasin, Kondisi jalan kembali berlubang. Bongkahan lubang sedalam 50 Cm menyebabkan pengguna kendaraan harus ekstra hati - hati. Apalagi pada malam hari, lubang yang menganga kerap menyebebkan kecelakaan.
Tokoh Masyarakat dan sekaligus Kasi Pembangunan Desa Santan Sari M Basri Kecamatan Sembawa saat diwawancarai Kemarin mengatakan, selama ini kita berharap agar jalan desa diperbaiki. "Kerusakan makin hari makin parah terlebih dimusim hujan kubangan bertambah dalam dan tak jarang pengendara sepeda motor tebalik," ujarnya. Kades Santan, Sari Syaiful
mengatakan, rusaknya jalan desa ini sudah terjadi sekitar setahun lalu, jalan kembali berlubang. Bahkan beberapa waktu terakhir ini, kondisi jalan makin rusak parah," ujarnya. Akibatnya, selain arus transportasi yang nyaris lumpuh, aktivitas warga juga terhambat, demikian juga dengan kondisi ekonomi warga. Bahkan anak - anak sekolah harus melepaskan sepatu mereka saat ke
sekolah. "Jika musim hujan begini jalannya licin dan becek,kendaraan roda dua sama sekali tidak bisa melewatinya. Padahal jalan ini merupakan satu - satunya jalan desa menuju 3 Desa," ujarnya. Masih dikatakan Syaiful, warga yang ingin menjual hasil bumi dan hasil peternakan pun terhambat. Padahal, di Santan Sari hampir seluruh warga hidup
dari hasil bumi dan peternakan. "Mengingat jalan ini juga menjadi jalan kabupaten, kami sangat berharap agar jalan ini bisa segera dilakukan perbaikan. Sebab kondisi jalannya sudah sangat parah," harap Syaiful. Bukan hanya pemerintah yang harus bertanggung jawab, menurut Syaiful anggota dewan terutama dari Dapil (Sembawa), harus bertanggung jawab
5
Kabupaten Muara Enim Dukung Keputusan Gubernur MUARA ENIM, KORAN LOKAK - Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin untuk tetap melarang angkutan batubara melintas di jalan umum, meskipun ada demo dari para supir truk,didukung penuh oleh P emerintah Kabupaten Muaraenim. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Muara enim, Muzakir Sai Sohar saat memimpin rapat koordinasi mengenai penghentian pengangkutan batubara, Selasa (22/1). "Kami tetap mendukung keputusan Gubernur tersebut, dikarenakan, truk yang melintas di jalan umum lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya,” ujar Muzakir . Untuk saat ini, lanjut Muzakir, pihaknya akan berupaya untuk menyelesaikan masalah ini pada tingkat internal pada tingkat Kabupaten. Ini berarti, Pemkab akan menyelesaikan masalah ini hanya pada jalan Kabupaten saja. Sementara itu untuk jalan provinsi tetap akan ditangani oleh pihak P emerintah Provinsi. “Oleh karena itu, saya berharap pada pihak -pihak yang terkait, agar dapat selalu berhubungan dengan pihak Provinsi Sumsel untuk dapat bekerjasama dalam menyelesaikan masalah angkutan batubara ini,” ungkapnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara enim, Fathurrahman melalui Kepala Bidang angkutan, Akmaludin menyatakan bahwa dalam hasil rapat di P alembang beberapa waktu lalu, telah memutuskan bahwa truk barubara tetap tidak boleh melewati jalan umum. “Saat rapat kemarin di Palembang, sudah ditegaskan mengenai Surat Edaran Gubernur tersebut adalah tetap permanen,” tutur Akmaludin. Untuk menyikapi hasil rapat tersebut, nantinya akan dibuat sebuah tim terpadu, gabungan dari pihak -pihak yang terkait yang berkompeten untuk mengawasi truk batubara. Nantinya, tim terpadu ini akan memberhentikan truk batubara yang melintas di jalan umum dan menyuruh mereka untuk memutar balik ke perusahaan batubara kembali. “Secepatnya kita akan buat tim terpadu, sekarang pihak kami juga sudah tidak lagi meminta biaya retribusi dari mereka (truk batubara). Mengenai kesepakatan supir truk batubara yang melintas mulai pukul 18.00 sampai pukul 06.00 semua itu tidak berlaku lagi,"jelasnyanya. Sementara itu Kanit patroli satlantas Muara enim Iptu Nasrudin mengatakan bahwa pihak kepolisian akan mengacu pada UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan bukan pada surat edaran Gubernur dalam menyikapi hal ini. marshal
Disdik Muba Terima Dana DAK Rp53,8 Miliar SEKAYU, KORAN LOKAK Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2013 menerima dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp53,8 Miliar. Dana tersebut akan diperuntukkan untuk rehab sekolah dan membangun perpustakaan sekolah. Kepala Disdik Kabupaten Muba, H Yusuf Amilin mengatakan dana DAK tahun 2013 ini meningkat dibandingkan tahun Drs Yusuf Amili Kepala Dinas Pendidikan Muba sebelumnya. Pada tahun 2011 lalu, Muba berhasil memperoleh DAK Rp8,3 Miliar dan tahun ini dana pusat berhasil ditarik sebesar Rp53,8 Miliar. “Kita jauh-jauh hari sudah jemput bola ke pemerintah pusat. Dan berharap dana tersebut kian membantu pendidikan di Muba,” ungkap Yusuf kemarin. Menurut Yusuf, perjuangan untuk menarik dana pusat ke Kabupaten Muba dilakukan sekitar 6 bulan sebelum ketok palu anggaran. Pihaknya langsung sowan ke kementerian terkait dengan melakukan paparan mengenai profil dibidang pendidikan yang diselaraskan dengan program kementerian. “Memang kita harus membangun jaringan di pusat dan datang kesana menjelaskan kebutuhan daerah sehingga pihak kementerian tahu apa yang dibutuhkan di daerah. Kalau kita tidak datang dan menjelaskan bagaimana pusat mau membantu,” ungkap Yusuf. Yusuf menjelaskan kebutuhan perpustakaan sekolah di Kabupaten Muba masih banyak dan untuk itu dana DAK dapat dipergunakan. Begitu juga dengan rehap-rehap sekolah sehingga alokasi dana akan tepat sasaran. “Selain itu juga akan ada penambahan ruang kelas baru disekolah-sekolah,” bebernya. Mengenai keinginan menarik dana pusat kedaerah sejalan dengan harapan Bupati Muba, H Pahri Azhari. Pahri berharap kepala dinas/badan tidak hanya berdiam diri mengandalkan dana APBD Kabupaten. Namun juga aktif jemput bola ke pemerintah pusat sehingga sebanyak mungkin dana pusat bisa ditarik ke kabupaten Muba. “Kalau hanya mengandalkan dana APBD semuanya juga bisa. Namun harus bisa lobby-lobby ke pusat,” jelas Pahri dalam berbagai kesempatan. heri
Sat Pol PP Banyuasin Sapu Bersih Berbagai Baleho
BANYUASIN, KORAN LOKAK - Ribuan berbagai jenis baleho kandidat baik untuk Bupati dan wakil Bupati Banyuasin juga baleho kandidat Gubernur yang terpasang disepanjang ruas Jalintim mulai dari Pintu Gerbang Kelurahan Kayuara Kuning hingga Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III, Rabu (22/1) disapu bersih oleh pasukan Sat Pol PP Pemkab Banyuasin. frd Pembersihan baleho tersebut menurut Kast Pol PP Pemkab Banyuasin, Adriansyah bahwa sudah ada perdanya dan sebelum dilakukan pembersiahan pihaknya juga sudah memberikan informasi baik kepada para kandidat juga para Timsesnya agar melepas baleho yang berada diwilayah jalur tersebut. Namun sampai hari ini ( Selasa kemarin,red) himbauan itu tidak diindahkan, maka langsung dilakukan pembersihan dengan tidak pandang buluh baleho kandidat siapa. Adriansyah juga menuturkan, semua yang dilakukan itu sudah sesuai prosedur dan diberlakukan sama tidak ada istilah tebang pilih, maka baleho milik siapa yang masih terlihat baik menggunakan tiang sendiri maupun yang menempel diberbagai tempat pihaknya tetap melepasnya dan barang tersebut langsung diangkut dikumpulkan di Pemkab dan bagi pemiliknya yang masih akan membutuhkan barang itu sekarang ada dihalaman pemkab Banyuasin, namun tetap melalui prosedur yang ada. Tujuan membersihkan baleho dengan berbagai ukuran itu agar pemandangan dalam ibukota Kabupaten menjadi indah dan pelaksanaan pembersihan baleho tersebut diberlakukan semua sama. Maka itu Kasat Pol PP mengharapkan kedepan dijalur terlarang dipasang baleho jangan sampai terulang dipasang kembali dan mari kita cipta jalannya tahapan Pilkada untuk memilik pemimpin ketiga di Bumi Sedulang Setudung tahun dapat berjalan dengan bersih, jujur dan aman, harapnya. waluyo