KORAN JAKARTA
NASIONAL & POLITIK
®
Pembangunan Nasional I Pemerintah Harus Meminimalisasi Konflik Internal
Senin 31 JANUARI 2011
3
» Presiden Tiba di Tanah Air
Optimisme Bangsa Perlu Ditingkatkan Tantangan bangsa di masa mendatang semakin berat. Hal itu harus menjadi cambuk agar kita terus memperkuat ikatan masyarakat dalam memajukan bangsa.
TANGERANG – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengharapkan segenap elemen bangsa terus mengembangkan pola pikir positif dan optimistis terhadap persoalan yang tengah dihadapi Indonesia sekarang. Sikap pesimisme yang terlalu berlebihan dianggapnya hanya akan menambah beban bangsa dalam menghadapi tantangan aktual. “Jangan menjadi orang yang memandang masalah tidak bisa selesai, tidak pernah bisa berpikir ke depan, dan yang hanya bisa salahkan keadaan,” kata Anas saat acara pertemuan dengan sahabat Anas “Big Gros Nasional” di Tangerang, Banten, Minggu (30/1). Dia menegaskan kita tentu menginginkan Indonesia berkembang menjadi bangsa yang besar, yang rakyatnya makin sejahtera serta suasananya aman, damai, dan jauh dari konflik. Menurutnya, bakal utama yang mesti dimiliki bangsa ini adalah optimisme dan semangat dari segenap rakyat untuk terciptanya kemajuan. Tanpa itu, dikatakannya, proses memajukan bangsa bakal tersendat-sendat. “Mulai dengan bekal semangat, motivasi, optimis, kerja keras, dan tahan banting,” imbuhnya. Indonesia, lanjut Anas, merupakan negara yang sedang berkembang. Dalam kondisi itu, menurutnya, salah satu sektor yang mesti mendapat perhatian adalah masalah eko-
nomi. Apabila pembangunan sektor ekonomi terjamin, hal itu akan menjadi stimulus terciptanya kemajuan bangsa. Sebaliknya, apabila perekonomian macet, yang muncul adalah ketimpangan ekonomi yang makin lebar. Dia menjabarkan gejolak yang terjadi di Tunisia dan Mesir sekarang ini, serta Indonesia pada 1998, merupakan
« Jangan menjadi orang yang memandang masalah tidak bisa selesai dan yang hanya bisa salahkan keadaan.
»
Anas Urbaningrum KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT
buntut dari macetnya ekonomi. Kinerja pemerintahan yang tidak baik dan korup menambah munculnya kemarahan dari rakyat. “Kita tentunya tidak menginginkan hal itu terulang kembali mengingat ongkos sosial dan politik yang ditimbulkan besar sekali. Karena itu, mutlak diperlukan pikiran positif dan kerja keras bersama untuk mewujudkan kemajuan bangsa,” katanya. Masyarakat Kebal Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD,
dalam Musyawarah Wilayah dan Reuni Ikatan Keluarga Alumnus Universitas Islam Indonesia Jawa Timur di Surabaya, mengatakan tindakan korupsi yang sering diberitakan di media massa sudah dianggap hal biasa bagi masyarakat. Terlalu seringnya kasus korupsi yang mencuat membuat masyarakat kebal akan tindakan yang melanggar hukum ini. Menurut Mahfud, hal ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya, ketika kasus korupsi hanya beberapa puluh juta rupiah sudah menghebohkan. “Bahkan berita kecelakaan yang korbannya puluhan orang tewas juga sudah dianggap biasa. Masyarakat baru prihatin bila yang meninggal sampai ratusan atau ribuan seperti yang terjadi di tsunami Aceh atau gempa Mentawai,” katanya. Ia menuturkan gejala seperti ini, bila dibiarkan, sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa kita. “Ini tandanya lonceng kematian bangsa kita sudah dekat. Permasalahan sebenarnya ada pada manajemen pemerintahan. Pemerintah seharusnya meminimalisasi konflik internal di dalam yang terjadi akibat kepentingan-kepentingan politik yang ada,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum Ormas Nasional Demokrat Surya Paloh, di sela-sela “Simposium Nasional Restorasi Indonesia: Gerakan Perubahan untuk Restorasi Indonesia” di Jakarta, mengatakan meski reformasi Indonesia telah berjalan 13 tahun dan menjadi bangsa yang berdemokrasi, mutu demokrasi itu belum banyak mengubah kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. har/SB/P-3
ANTARA/WIDODO S JUSUF
»
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disambut Wakil Presiden Boediono di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/1). Kepala Negara beserta delegasi tiba kembali di Tanah Air seusai melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan dilanjutkan menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss.
Lembaga Negara
RUU Kamnas Sinergikan TNI-Polri JAKARTA – Tak hanya mempertegas kewenangan dalam penanganan terorisme, keberadaan Undang-Undang (UU) tentang Keamanan Nasional (Kamnas) juga bisa mengatur tumpang-tindih tugas antara Polri dan TNI dalam menangani keamanan dalam negeri. “UU Kamnas akan menjadi payung hukum untuk menaungi ruang lingkup tugas antar-institusi keamanan dalam negeri. Selama ini, payung UU antara Polisi dan TNI, khususnya untuk ancaman keamanan domestik, belum ada,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Rizal Darma Putra saat dihubungi di Jakarta, Minggu (30/1).
Menurut dia, keberadaan UU Kamnas sangat membantu dalam mengatur sampai sejauh mana TNI dan Polri punya porsi menangani keamanan dalam negeri. Dalam menangani demonstrasi, misalnya, apakah tentara layak dilibatkan dan sejauh mana ruang lingkupnya. Begitu pula dengan ancamanancaman keamanan domestik lainnya. “Jadi, tidak overlap satu sama lain,” ujar dia. Pengesahan RUU Kamnas dinilai akan menjadi titik tolak untuk memperbaiki UU TNI, UU Polri, UU Pertahanan Negara, dan UU Rahasia Negara. Perdebatan tentang RUU Kamnas sempat terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I dan Menteri Per-
tahanan dan Panglima TNI, Kamis (27/1) lalu. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan bahwa RUU Kamnas penting diselesaikan segera karena akan bisa menjawab kejelasan pembagian tugas antara TNI dan Polri. “UU Kamnas akan mampu menanggulangi keamanan yang sifatnya dari luar. Ancaman internal juga akan dijelaskan. Di UU itu akan dijabarkan secara detail siapa yang akan melakukan apa,” kata Purnomo. Pernyataan Menhan tersebut menanggapi pertanyaan anggota Komisi I Mayjen (Purn) Salim Mengga yang meminta agar Kemhan melakukan lobi secara intensif agar RUU Kamnas bisa disahkan oleh peme-
rintah dalam rapat kabinet. Saat ini, RUU Kamnas belum masuk RUU yang menjadi prioritas pembahasan pada 2011. Padahal, Kemhan sudah merumuskannya sejak 2009. RUU yang justru masuk Prolegnas 2011 antara lain RUU Intelijen, RUU Industri Strategis Pertahanan, dan RUU Komponen Cadangan. “DPR justru menunggu kapan RUU Kamnas dan RUU Uji Coba Nuklir diserahkan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin. Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto menyatakan bahwa RUU tentang Kamnas yang saat ini masih diramu Kemhan selayaknya segera disahkan. way/P-3