2
NASIONAL
Senin 6 SEPTEMBER 2010
KORAN JAKARTA
®
Kerusuhan Buol
VARIA
Lima Lagi Polisi Diperiksa
Presiden Kunjungi Sinabung MEDAN – Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengunjungi para pengungsi Gunung Sinabung yang berada di posko utama di Kabanjahe, Sumatra Utara, Senin (6/9) ini. Presiden yang akan didampingi ibu negara Ani Yudhoyono beserta rombongan juga akan meninjau kondisi Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo yang sempat kembali meletus, Jumat (3/9). Jumlah pengungsi di Kabanjahe saat ini mencapai 21.706 orang. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Karo, Jhonson Tarigan, mengatakan kembali terjadi penambahan jumlah pengungsi karena sebagian warga meninggalkan rumahnya sebelum letusan Gunung Sinabung, Jumat lalu. Sebelum terjadinya letusan Gunung Sinabung itu, seluruh warga yang tempat tinggalnya di atas 6 kilometer meninggalkan rumah dan pergi ke Kabanjahe. Ribuan pengungsi itu dievakuasi dengan menggunakan mobil milik Pemkab Tanah Karo. Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Imran Muchtar mengatakan pemerintah perlu memikirkan pemberian pendidikan siaga bencana kepada masyarakat. Hal ini, menurutnya, perlu dilakukan mengingat beberapa wilayah Indonesia memang berada di posisi daerah rawan bencana. Dengan adanya edukasi tersebut, masyarakat dapat melakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Artinya, dengan edukasi siaga bencana itu, diharapkan warga lebih siap dan mampu mengantisipasi terjadinya bencana ataupun kondisi darurat lainnya sehingga jatuh korban dalam jumlah masif ataupun hal terburuk lainnya dapat dihindarkan sedini mungkin. ”Tujuannya agar masyarakat dapat mengantisipasi kondisi terburuk sekalipun, mengingat bencana alam bisa terjadi kapan saja. Apalagi memang belakangan ini acap kali terjadi bencana alam yang tidak dapat diprediksi kemunculannya,” katanya di Medan, Minggu (5/9). MD/Ant/N-1
Sejumlah Pelabuhan Mulai Ramai MEDAN – Angkutan laut menjadi salah satu pilihan bagi pemudik. Aktivitas mudik lebaran 2010 ini mulai terasa di beberapa pelabuhan besar di Indonesia, di antaranya Pelabuhan Belawan, Medan, dan Tanjung Perak, Surabaya. Ribuan pemudik dari Pulau Jawa dan Batam yang menaiki Kapal Motor Penumpang KM Kelud mulai mendarat di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatra Utara, sejak Jumat lalu. Pantauan Koran Jakarta, Minggu (5/9), arus mudik mulai tak terbendung dan membeludak. Kapal KM Kelud tercatat mengangkut 2.634 pemudik. Hal itu memicu keributan karena KM Kelud sebenarnya hanya mampu mengangkut 2.500 orang. Namun, sejumlah pemudik mengaku tidak memedulikan jumlah penumpang yang melebihi kapasitas ini. “Tak masalahlah itu, yang penting sampai kampung halaman sebelum takbir Idul Fitri,” ucap Hasanuddin Nasution, pemudik dari Jakarta dengan tujuan Mandailing Natal, kemarin. Di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak melakukan sejumlah antisipasi menyambut arus mudik dan balik lebaran tahun ini. PT Pelindo III persero mempersiapkan fasilitas tiga terminal penumpang, yakni Gapura Surya berkapasitas 1.200 orang, Gapura Nusantara dengan kapasitas 1.500 orang, dan Terminal Kapal Ro-Ro untuk 500 penumpang. Pada tahun 2010 ini, penumpang angkutan laut mengalami peningkatan 10 persen dari tahun sebelumnya. Artinya, setiap tahun semakin bertambah banyak penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut seperti kapal laut. ”Melihat perkembangan sekarang, tahun ini pengguna angkutan laut diperkirakan mencapai 109.000 penumpang,” papar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang melakukan peninjauan ke Tanjung Perak, Sabtu (4/9). MD/SB/N-1
» Lonjakan Penumpang
ANTARA/UNTUNG SETIAWAN
Sebanyak 3.000 penumpang Kapal Motor (KM) Binaiya » tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berebut masuk ke kapal. Memasuki H-5 lebaran arus mudik lebaran melalui pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengalami peningkatan sebesar 30 persen dibandingkan dengan arus mudik lebaran 2009 lalu.
PTTEP Australasia Tolak Bayar Kompensasi SYDNEY – Perusahaan minyak milik Thailand, PTTEP Australasia, menolak klaim kompensasi dari pemerintah Indonesia sebesar 2,4 miliar dollar AS atau sekitar 21,5 triliun rupiah. Kelompok pencinta lingkungan menuding kebocoran minyak di kilang Montara, Laut Timor, merugikan kepentingan ribuan nelayan Indonesia. PTTEP Australasia, sebuah unit dari PTT Exploration and Production PCL, mengatakan pihaknya tidak menerima klaim apa pun dari Indonesia terkait bencana tumpahan minyak selama berbulan-bulan. Bencana itu merupakan kecelakaan pengeboran minyak lepas pantai terburuk di Australia. “PTTEP Australasia mengonfirmasi tidak menerima klaim kompensasi apa pun yang dilayangkan pemerintah Indonesia,” bunyi pernyataan PTTEP Australasia, Sabtu (4/9). Perusahaan itu menambahkan tidak ada bukti ilmiah yang dapat diverifikasi untuk mendukung klaim tersebut. Pekan ini, Indonesia melayangkan klaim kompensasi itu, termasuk kompensasi atas kerusakan terumbu karang di perairan tersebut. Kebocoran minyak di Laut Timor yang terjadi mulai 21 Agustus hingga 3 November 2009 lalu adalah bencana pengeboran minyak terbesar di Australia meskipun lebih kecil dibanding kebocoran minyak BP di Teluk Meksiko. Sama seperti tumpahan minyak BP, perusahaan yang bertanggung jawab atas bencana ini membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menghentikan tumpahan. Menyusul kejadian itu, banyak bermunculan seruan untuk memperketat regulasi pengeboran minyak lepas pantai. Selain itu, kritik ditujukan kepada pihak berwenang yang bertanggung jawab dalam mengawasi operasi pengeboran. AFP/tsu/N-1
KORAN JAKARTA/M FACHRI
KEDAULATAN INDONESIA I Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), Pakar Hukum Internasional dari UI Hikmahanto Juwana (Tengah), dan Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi di Jakarta, Minggu (5/9). Diskusi yang bertema "Nasionalisme dan Kedaulatan di Ujung Tanduk" membahas penyelesaian masalah konflik perbatasan wilayah Indonesia.
Perundingan Perbatasan I Pemerintah Harus Miliki Kerangka Waktu
Indonesia Siap Hadapi Malaysia di Kinabalu Perundingan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia digelar hari ini di Kinabalu, Malaysia. Pemerintah diminta tegas dan memiliki desain besar sehingga langkah-langkah yang dilakukan lebih terarah. JAKARTA – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pertemuan antara Indonesia dan Malaysia di Kinabalu, Senin (6/9) ini, tidak ditargetkan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Pertemuan itu hanya menargetkan dibukanya kembali pembicaraan dan perundingan dengan Malaysia. “Targetnya adalah membuka perundingan dengan Malaysia,” kata Purnomo di Jakarta, Minggu (5/9). Menurut Purnomo, akan ada empat masalah sengketa perbatasan yang akan dibicarakan. Yakni, Selat Malaka utara, selatan, utara Natuna dan Ambalat. Menurutnya, Kementerian Pertahanan akan mengirimkan Direktur Wilayah Pertahanan untuk menjadi anggota tim yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa. “Sebagai vocal point, akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa, karena ini pertemuan pertama, dan Direktur Wilayah Pertahanan Kemenhan akan ikut di dalamnya sebagai anggota,” katanya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indone-
sia (Kemenlu RI) Teuku Faizasyah menyatakan bahwa Indonesia telah mempersiapkan secara matang semua kebutuhan teknis dan substantif yang dibutuhkan dalam perundingan masalah perbatasan yang akan dilakukan Indonesia dan Malaysia di Kinabalu, Malaysia, 6 September hari ini. “Soal persiapan, yang jelas kita sudah mempersiapkannya secara matang, baik kebutuhan yang bersifat teknis maupun substantif. Jadi kami optimistis bisa melakukan perundingan itu dengan baik,” kata Faizasyah saat dihubungi Koran Jakarta, Minggu Namun, Faizasyah menolak mengungkapkan detail dari semua persiapan tersebut. Dia mengatakan detail persiapan perundingan itu tak dapat dibuka kepada media. “Mengenai detail itu, tidak bisa kami berikan kepada media,” ujarnya singkat. Sedangkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla berharap pemerintah Indonesia bisa bersikap tegas dalam perundingan tersebut. Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut, Indonesia harus bisa menentukan sikap dan posisinya di mata internasional.
”Perundingan itu harus diselesaikan dengan baik. Kita harus tegas. Posisi kita harus tegas,” kata Kalla seusai Apel Siaga Lebaran 2010 PMI di Monas, Jakarta, kemarin. Kalla mengatakan jalur diplomasi memang menjadi pilihan terbaik untuk menemukan penyelesaian di antara kedua negara bertetangga. Menurutnya, perundingan tersebut membutuhkan waktu tidak sebentar sehingga tidak bisa terburu-buru untuk mengetahui hasilnya.
«
Perundingan itu harus diselesaikan dengan baik. Kita harus tegas. Posisi kita harus tegas.
»
Jusuf Kalla KETUA UMUM PALANG MERAH INDONESIA
Mengenai hubungan yang sempat memanas di antara kedua negara terkait penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Malaysia, Kalla mengatakan, dia yakin setiap konflik dan masalah di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik. Desain Besar Pengamat masalah internasional dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Riza Nur Arfani, mengatakan Indonesia harus memiliki desain besar (grand design) dan target
waktu yang jelas dari negosiasi masalah perbatasan yang akan dirundingkan dengan Malaysia, di Kinabalu tersebut. “Hal paling penting yang harus dipersiapkan Indonesia pada perundingan di Kinabalu itu adalah desain besar dari negosiasi soal perbatasan itu, bagaimana arah yang diinginkannya. Indonesia juga harus punya kerangka waktu yang jelas kapan perundingan ini harus telah selesai,” paparnya. Riza mengatakan bahwa arah itu harus ditetapkan dengan kerangka waktu atau target waktu yang jelas, yang kemudian dikomunikasikan dengan Malaysia sehingga kedua negara sepakat kapan masalah perbatasan ini tak lagi boleh menjadi ganjalan dalam hubungan kedua negara. “Indonesia bisa menetapkan, misalnya tahun 2011 atau tahun 2012 ini, soal perbatasan sudah harus selesai. Di Kinabalu target ini kemudian dikonsultasikan dengan Malaysia sehingga bila mereka juga sepakat, akan ada keseriusan bersama dari kedua negara untuk mengupayakan selesainya masalah perbatasan ini, dan pasca 2011 atau 2012 itu, kedua negara bisa samasama mematuhi kesepakatan yang telah dibuat sehingga tak lagi menjadi masalah kedua negara,” terang Riza. “Target waktu ini selama ini kan juga tak ada sehingga kita juga jadi mudah dipermainkan, 2 juta warga kita yang ada di Malaysia seakan jadi harga untuk membayar perbatasan kita,” tambahnya. dng/don/N-1
BUOL – Lima polisi kembali diperiksa terkait kerusuhan berdarah yang menewaskan delapan warga sipil di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Hingga saat ini, polisi yang diperiksa dan diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut menjadi 16 orang setelah sebelumnya tim investigasi Mabes Polri juga memeriksa 11 polisi. “Ada lima anggota polisi lagi yang saat ini sedang diperiksa di Polres Buol. Mereka bertugas di Polres Buol,” kata Kabid Humas Polda Sulteng Kompol Kahar Muzakir, di Buol, Minggu (5/9). Sebelas anggota polisi lainnya saat ini masih menjalani pemeriksaan Tim Investigas Mabes Polri yang dipimpin Wakapolri Jusuf Manggabarani, di Polda Sulteng, Palu. Ia mengatakan, sampai saat ini, belum ada polisi yang menjadi tersangka kasus kerusuhan Buol. “Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” katanya menegaskan. Meski demikian, Kahar mengatakan ada satu polisi yang berpotensi menjadi tersangka. Sebelumnya, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Muhammad Amin Saleh mengatakan seorang polisi bernama AM diduga menjadi pelaku penembakan warga sipil di Jalan Syarif Mansyur, tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 17.30 WITA. Wakapolda Sulteng Kombes Polisi Dewa Parsana mengakui bahwa kerusuhan tersebut dipicu kelalaian polisi. “Pemeriksaan terhadap anggota yang terlibat harus tetap jalan karena pemicu kasus ini adalah murni karena kelalaian anggota,” paparnya. Kerusuhan Ulu Rawas Sementara itu Mabes Polri menyatakan peristiwa pembakaran Polsek Uru Rawas, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Sabtu (4/9), dipicu oleh terlukanya seorang warga karena mencoba lari dari kejaran polisi, saat razia Ranmor (pencurian kendaraan bermotor) berlangsung. Mendengar ada warganya terluka, ratusan warga mendatangi polsek, lalu merusak dan membakar polsek tersebut. Penegasan tersebut, diungkapkan Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Iskandar Hasan, kemarin. Mengantisipasi hal itu, personil Polres Mura datang ke tempat kejadian perkara (TKP) melakukan pembubaran. ”Dua warga atas nama Afrijal terserempet peluru petugas, mengakibatkan luka lecet, sudah kembali ke rumah, dan seorang lagi, atas nama Pendi, tertembak di bagian kaki, saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Linggau,” kata Iskandar. Untuk saat ini, kata Iskandar, situasi di lokasi kejadian sudah kondusif. ”Dan hasil pertemuan Kapolres dengan tokoh masyarakat, diambil keputusan 23 warga yang diamankan, dikembalikan termasuk 14 sepeda motor milik warga,” katas Iskandar. Ant/eko/N-1
SUARA DAERAH
Benda Purbakala sebagai Potensi Wisata
K
abupaten Lahat dikenal sebagai daerah potensial, baik dari hasil alam, wisata, maupun budaya, termasuk peninggalan purbakala. Beberapa peninggalan purbakala yang banyak ditemukan di Kabupaten Lahat adalah megalit yang berjumlah ratusan dan tersebar di berbagai tempat. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kabupaten Lahat menjaga dan melestarikan peninggalan purbakala tersebut, berikut wawancara wartawan Koran Jakarta, Noverta Salyadi, dengan Bupati Lahat Saifuddin Azwari Rivai di rumah dinasnya di Kota Lahat beberapa waktu lalu. Bagaimana pemerintah daerah melestarikan peninggalan purbakala? Di Kabupaten Lahat banyak ditemukan megalit yang
usianya sudah ribuan tahun. Tetapi ini milik pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak untuk mengelolanya. Tapi menurut saya, bendabenda tersebut lebih baik dikumpulkan dalam suatu tempat berupa museum.
menyubsidi. Kita akan mengajak pihak ketiga. Di sini banyak perusahaan. Ada batu bara, ada minyak, ada perkebunan, dan itu bisa kita jadikan objek wisata. Tapi kita terbentur aturan pusat yang tidak boleh memindahkan benda-benda purbakala tersebut.
Konsepnya seperti apa? Peninggalan di daerah Tinggi Ari, Kecamatan Gumay, ada yang sudah terkumpul menjadi satu ketika zaman bupati sebelumnya. Saya ingin seperti itu. Di sana jalannya sudah ada, pondoknya ada, jadi orang benar-benar bisa menikmatinya. Tetapi karena yang ada ini terpisah-pisah di banyak tempat, saya ingin yang ada ini dikumpulkan menjadi satu. Nanti untuk penunjang wisatanya, kita siapkan hotel, kita siapkan camping ground. Tapi persoalannya di periz-
Apa ada rencana ini dalam bentuk seminar sebagai tahap awal? Ini usulan yang sangat menarik. Kemarin kita telah membuat dalam bentuk pameran, tetapi ini dibuat dalam satu paket dengan acara ulang tahun Lahat. Kita inginkan ini disajikan dalam bentuk yang lebih baik lagi. Memang dibutuhkan dalam bentuk seminar kita akan mengundang kawan-kawan media untuk mem-blouw up-nya, dan saya pikir ini memang harus ada campur tangan pemerintah
KORAN JAKARTA/NOVERTA SALYADI
Saifuddin Azwari Rivai
inan dari pemerintah pusat. Maunya kita, itu kembali ke daerah sehingga mudah untuk merawat dan menjaganya. Apakah pemkab Lahat siap memberikan subsidi untuk melestarikan ini? Kita inginnya pemerintah daerah yang kelola, tentu siap
untuk memberikan keleluasaan mengelola megalit secara baik. Bagaimana dengan promosi wisata? Ya, sudah kita mulai. Sektor wisata merupakan sumber daya yang tidak akan habis. Selama ini kita terlalu fokus pada sumber daya alam seperti batu bara dan minyak. Saya akan mulai mengajak kawan-kawan pengusaha untuk berinvestasi dan memperhatikan hal serupa, jangan sampai telantarkan. Tetapi kami tetap meminta dukungan untuk bisa mewujudkan museum. Berbentuk apa saja megalit yang ada di Lahat ? Ada patung manusia, hewan, ada juga berbentuk peralatan seperti lesung batu, dan untuk menjaganya kita titipkan pada kepala desa, bahwa ini patut dilestarikan. N-1