KORAN JAKARTA
POLITIK
®
Kamis 5 AGUSTUS 2010
» Memupuk Jiwa Korsa
JEDA
»
Komandan Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) M Alfan Baharuddin diangkat anggotanya seusai meninjau lokasi lomba halang rintang dalam rangkaian Binsat Korps Marinir 2010 di lingkungan Markas Komando Brigif II Marinir, Cilandak, Jakarta, Rabu(4/8). Lomba yang diikuti oleh 7 batalyon marinir dari wilayah barat dan timur ini bertujuan melihat kemampuan prajurit dalam tradisi Korps untuk memupuk jiwa korsa.
ANTARA/HERKA YANIS PANGARIBOWO
Penyederhanaan Parpol I Komitmen Menegakkan Demokrasi yang Berkualitas
Multipartai Banyak yang Gagal Dalam sisten presidensial, banyaknya partai menuntut dilakukan penyederhanaan partai. Penataan tersebut semestinya menjadi desain yang harus dirumuskan secara serius dalam regulasi politik. JAKARTA – Praktik politik multipartai ekstrem yang bersanding dengan presidensialisme di banyak negara di dunia mengalami kegagalan karena memang tak bisa menjamin pemerintahan. Oleh karenanya, saat bicara presidensialisme, maka tak terhindarkan juga upaya menyederhanakan fragmentasi kekuatan politik. “Jika partai baru muncul dan tidak ada mekanisme penyederhanaan, kita akan selalu terjebak pada masalah kepartaian yang terus mereduksi makna presidensialisme,” ujar Direktur Eksekutif The Political Litercy Institute, Gun Gun Heryanto, ketika dihubungi, Rabu (4/8). Desain ideal penyederha-
naan partai politik yang salah satunya dapat berupa pengetatan syarat keikutsertaan parpol dalam pemilu harus secara serius dirumuskan dalam UndangUndang Paket Politik. Tanpa adanya hal tersebut, maka Indonesia akan terus terjebak pada labirin politik yang mereduksi makna presidensialisme. Sudah saatnya Indonesia memiliki satu mekanisme kuat untuk menjawab masalah politik kekinian. Harus ada penyederhanaan parpol, yang pada saat bersamaan juga dilakukan pembatasan berupa memperberat syarat parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu, termasuk bagi partai lama dengan peningkatan parliamentary
threshold (PT). “Itu satu mata rantai yang akan membuat mekanisme kepartaian kita semakin baik,” tandasnya. Penyederhanaan partai, bukan lagi alternatif solusi bagi masalah politik Indonesia, akan tetapi sudah semestinya menjadi desain yang harus dirumuskan secara serius dalam regulasi politik. Aturan itu, kata dia, tentu tidak dengan membubarkan partai yang ada, namun menciptakan mekanisme yang memungkinkan parpol-parpol yang ada sekarang konsolidatif. “Nah, bicara konsolidasi ini kan sangat sulit jika tak ada mekanisme yang disetujui dan jika tak diakomodasi dalam UU. Dalam konteks inilah, saya melihat peningkatan PT menjadi solusi strategis,” kata dia. Dengan peningkatan PT, menurutnya, menjadikan tak ada pilihan lain bagi partaipartai kecil selain menjajagi pola atau model penyederhanaan partai. “Di situlah letak
model penyederhanaan partai seperti konfederasi, fusi, asimilasi, atau kanalisasi mendapatkan tautan logika dan konteksnya,” paparnya. Mendesak Dilakukan Sementara itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Krisnadwipayana Suyanto Londrang mengatakan rasionalisasi sistem kepartaian mendesak dilakukan. Pasalnya, sistem yang tetap memberi ruang bagi multipartai yang longgar, terbukti tak menguatkan sistem politik, justru kian menambah masalah. “Upaya memperketat persyaratan parpol baru untuk ikut ambil bagian dalam pemilu, pada prinsipnya bagus. Ini searah dengan upaya pemerintah memeras partai politik ke arah yang proporsional dan rasional sesuai kebutuhan konstituen,” kata Suyanto. Pola penyederhanaan jangan berdasarkan hitunghitungan modal seperti dana awal 500 juta rupiah untuk ting-
kat kepengurusan tingkat pusat. Ia mengkhawatirkan itu akan menjadi persoalan. Karena ketika yang dijadikan dasar prasyarat adalah uang, maka sama saja membuka peluang bahwa yang berduit yang bisa dirikan parpol. “Ini pasti akan menimbulkan banyak protes,” ujarnya. “Tetapi persoalanya kan di kita ini sulit untuk komitmen menegakkan demokrasi yang berkualitas karena orientasinya masih pada kekuasaan dan popularitas. Mentalitas kenegarawananya masih sangat lemah,” ujar dia. Kalau semua orang mengejar supaya bisa tersohor, kata dia, negara ini bisa tekor. Di Amerika Serikat saja, sebagai negara besar dan banyak kepentinganya politik internasionalnya, jumlah partai hanya dua. “Itu berjalan sampai sekarang. Kenapa kita tidak bisa?. Pemerintah dan DPR, harusnya tegas membuat aturan untuk membatasi partai politik,” kata Suyanto. har/ags/P-3
Semangat Pluralisme Harus Dirawat rahman Wahid yang ke-70. Ia mengatakan menguatnya fundamentalisme agama di berbagai belahan di dunia membuat nilai pluralisme juga terancam. Untuk itu, lanjut dia, usaha agar pluralisme dapat terus menjadi nilai dan budaya masyarakat Indonesia sangat diperlukan. Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi dalam diskusi tersebut menilai di Indonesia kini memunculkan dua faksi yang saling bersitegang, yaitu mereka yang setuju dengan pluralisme dan mereka yang tidak setuju dengan pluralisme. Menurut dia, saat ini negara cenderung mendukung mereka yang anti pluralisme. “Hal ini menjadi kesulitan tersendiri, ketika negara ber-
ANTARA/HO/AMA
Bungaran Saragih
posisi mendukung aksi anti pluralisme,” katanya. Salah satu orang dekat Gus Dur yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, KH Nuril Ariffin, mengatakan
negara yang tidak tegas terhadap perilaku kekerasan telah membuat aksi fundamentalisme merasa dibenarkan. Sementara itu, Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih yang hadir dalam diskusi itu menuturkan pengalamannya yang menarik terkait dengan pluralisme Indonesia di mata orang asing. Ia menceritakan saat dirinya menjadi menteri pertanian pernah diminta oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk menemani Presiden Jerman, Johannes Rau. Dalam sebuah perbincangan, Presiden Rau ingin bertemu dengan para pemikir agama di Indonesia. Saat itu, menurut Bungaran, Gus Dur sendiri yang memimpin perte-
muan tersebut. Setelah pertemuan tersebut, menurut dia, Presiden Rau sangat kagum dengan gagasan pluralisme di Indonesia. “Indonesia memang banyak masalah, tetapi masalah pluralisme ini jauh lebih maju dari Jerman. Seharusnya kami belajar dari Anda,” demikian kata Bungaran menirukan Presiden Rau saat itu. Menurut dia, pernyataan Presiden Rau tersebut merupakan bukti Indonesia telah menjadi contoh pluralisme bagi negara lain. “Untuk itu, marilah kita rawat pluralisme. Hal ini bukan saja sumbangan terhadap Indonesia, tetapi juga akan menjadi sumbangan terhadap dunia,” katanya. Ant/wan/P-3
Revisi UU Pemda
PALANGKARAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan gubernur dan bupati/ wali kota untuk tidak membuat peraturan daerah (perda), khususnya tentang pajak dan retribusi yang bermasalah. Perda itu bermasalah karena bertentangan dengan aturan di atasnya dan merugikan masyarakat. Peringatan tersebut disampaikan Gamawan setelah mengambil sumpah/janji jabatan dan melantik Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang dan Wakil Gubernur Achmad Diran, di Palangkaraya, Rabu (4/8). Cara untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak dengan membuat perda yang bermasalah. “Ada daerah yang ingin PAD naik, lalu membuat perda pajak yang bermasalah. Kalau itu (terjadi), pasti dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Gamawan dalam sambutannya setelah pelantikan. Jika menginginkan PAD naik, gunakan cara-cara yang baik, tidak melanggar aturan, dan memberatkan masyarakat. Ia mencontohkan, bila ingin meningkatkan perolehan pajak, yang perlu dilakukan adalah membangun infrastruktur yang baik. Itu akan membuat kegiatan ekonomi berjalan lancar dan penerimaan pajak meningkat. Sejauh ini, Mendagri telah merekomendasikan pembatalan sekitar seribu perda tentang pajak dan retribusi yang dinilai bermasalah. Sejak berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembatalan perda tentang pajak dan retribusi melalui Peraturan Presiden. Sebelumnya, pembatalan perda melalui Peraturan Mendagri. Ant/P-3
RUU Pembebasan Tanah Tidak Rugikan Rakyat JAKARTA – Pemerintah menjamin bahwa Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pembebasan Lahan tidak akan merugikan masyarakat. Pasalnya, dalam RUU itu ada lima prinsip utama yang mengedepankan kepentingan masyarakat. “Pokoknya prinsipnya tidak merugikan masyarakat. Pesan Presiden tidak boleh merugikan masyarakat,” KJ/YUDHISTIRA SATRIA kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar seusai rapat koordinasi Patrialis Akbar pembahasan RUU itu di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/8). Dia mengatakan rapat koordinasi kementerian membahas RUU itu ditujukan agar RUU itu tidak tumpang tindih dengan UU lain. “Supaya RUU ini dapat berjalan dengan baik dan menyelesaikan persoalan supaya tidak tumpang tindih,” kata dia Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, dalam keterangan resminya mengatakan RUU Pembebasan Tanah memuat 5 prinsip dasar. “Tanah untuk kepentingan publik harus ada, jangan macet. Kepemilikan atas tanah harus dijamin, dan ada kompensasi yang tegas dan jelas,” kata Yopie. Prinsip berikutnya adalah proses dan prosedur pembebasan tanah dibuat efektif dan efisien sehingga spekulan tanah dapat diminimalisasi. Kemudian RUU itu merujuk pada pengalaman terbaik internasional. “Jadi dalam rapat tadi, UU ini nantinya mencerminkan sifat demokratis, tidak mencerminkan sifat represif,” kata dia. ito/P-3
lembaga penegak hukum untuk memprosesnya,” kata Ryaas, di Jakarta, Rabu (4/8). Yang perlu dijaga adalah institusi penegak hukum jangan sampai diperalat. “Karena kalau lembaga penegak hukum bisa bekerja dengan benar, kita sepakat seorang tersangka bisa terbukti dengan asumsi itu ide tersebut sangat mungkin diterapkan,” kata dia. Menurutnya, ide yang dilontarkan ICW, agar tersangka tak bisa maju dalam pemilihan, mencakup dua aspek. Pertama, untuk mendorong apakah pemerintah dan DPR punya komitmen nyata tidak pada pemberantasan korupsi. Kedua, kalau sudah jadi ter-
sangka, itu sudah bukti awal. Tinggal pemerintah dan DPR, apakah bersedia menegakkan komitmen pemberantasan korupsi secara nyata atau tidak. Selama ini yang diberlakukan adalah bila belum ada keputusan hukum tetap tak bisa diganggu gugat. “Hal itu seakanakan kita ini menghormati hukum, tapi dari segi komitmen memberantas korupsi tak tampak sekali,” ujar Ryaas. Ia berjanji akan meneruskan ide ICW itu ke Presiden. Sebab Presiden sendiri punya komitmen dalam pemberantasan korupsi. Tentunya Menteri Dalam Negeri, sebagai pembantu Presiden, harus seirama dalam menegakkan komitmen pembe-
rantasan korupsi. “Saya juga akan bicara pada Mendagri dan Komisi II DPR,” kata dia. Pendapat serupa diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno. Secara pribadi, Teguh setuju dengan usulan ICW agar dilakukan revisi yang memuat klausul, calon tersangka korupsi tak bisa maju dalam pilkada. “Saya pribadi sepakat usulan tersebut. Karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Sehingga keluarga inti seorang koruptor seharusnya mendapat hukuman sosial dari publik salah satunya dengan hambatan untuk berkiprah sebagai pejabat publik,” tuturnya. Wakil Ketua Komisi II DPR
JAKARTA- Kebutuhan akan gedung yang representatif bagi anggota Dewan,mendesak untuk diwujudkan, mengingat kapasitas ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, dan berbagai aktivitas parlemen memerlukan gedung yang komprehensif dan integratif. Sehingga, nantinya, tidak ada lagi konprensi internasional, pelantikan anggota baru, dan pembahasan UU dilakukan di luar gedung, pasalnya, semuanya sudah tersedia. Wakil Ketua Komisi XI bidang Keuangan, Harry Azhar Aziz dari Fraksi Partai Golkar dan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang mengungkapkan, Rabu (4/8). Kemungkinan besar peletakan batu pertama pembangunan gedung baru 36 lantai dan berbentuk gerbang, dilakukan Oktober mendatang. Diperkirakan pada akhir 2012 kompleks gedung baru yang menyatu dengan gedung utama dan gedung lain di kompleks parlemen Senayan akan rampung. Anggaran pembangunan yang diperkirakan 1,8 triliun rupiah akan dikucurkan pemerintah secara bertahap mulai tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012. Untuk tahun anggaran 2010 ini, dibutuhkan sekitar 250 miliar rupiah guna pekerjaan struktur tahap I, pekerjaan konsultan perencana tahap I, pekerjaan konsultan MK tahap I, dan pengelola kegiatan atau administrasi proyek. Baik Harry maupun Pius menyatakan, rencana pembangunan gedung baru seluas 161.000 meter persegi itu sudah dibahas dan dimatangkan sejak periode 2004-2009 dan difinalisasi pada periode ini. sur/P-3
» Sinergi Tiga Pilar
Wantimpres Mendukung Usulan ICW JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ryaas Rasyid mendukung usulan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa seorang tersangka korupsi tak bisa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Regulasi itu adalah peneguhan komitmen nyata pemberantasan korupsi. “Ide ICW untuk revisi itu sangat baik. Saya kira itu bisa diterapkan. Jika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu harus dianggap sebagai bukti awal. Oleh karena itu, semua pihak harus percaya dan tak melakukan intervensi pada
Kepala Daerah Jangan Membuat Perda Bermasalah
Gedung Baru DPR 36 Lantai Berbentuk Gerbang
Perkuat Nasionalisme
JAKARTA – Dibutuhkan kemauan dari semua pihak guna merawat pluralisme atau paham kemajemukan dalam bernegara untuk memperkuat ikatan nasionalisme. Saat ini, pluralisme di tengah cobaan, banyaknya kejadian yang menjadi penghalang dalam kebersamaan. “Bila pluralisme di Indonesia semakin tersisih, membuat Indonesia rawan terhadap adanya berbagai tindak kekerasan yang akan memakan korban masyarakat dan perpecahan. Karena itulah, pluralisme perlu dirawat,” kata salah seorang pemrakarsa Gerakan Peduli Pluralisme Damien Dematra, di Jakarta, Rabu (4/8), dalam diskusi memperingati hari lahir Mantan Presiden Abdur-
3
lainnya, Ganjar Pranowo, mengatakan agak rumit mengakomodasi usulan ICW karena terbentur asas praduga tidak bersalah serta harus menunggu keputusan pengadilan. “Tapi alangkah baiknya jika itu dieliminasi. Ini kan pejabat publik, misalnya pelantikan bisa ditunda dulu,” ujar dia. Bisa saja usulan itu masuk revisi UU Pemda. Karena dalam aturan yang berlaku sekarang, jika kepala daerahnya sudah mendapat putusan hukum tetap dan terbukti bersalah, wakilnya yang naik. “Ini kan kita ingin mendorong moralitas yang tinggi, bisa saja dieliminasi sehingga tidak serampangan lagi,” kata Ganjar. ags/P-3
KORAN JAKARTA/M FACHRI
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyam» paikan pidato saat membuka Rakornas PDIP, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/8). Rakornas yang mengambil tema Sinergi Tiga Pilar: Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat, ini mencoba mengkoordinasikan dan menyinergikan kinerja anggota dewan (baik yang duduk di DPR atau DPRD) dengan Kepala Daerah dari PDIP, agar soliditas internal partai terwujud.