2
NASIONAL
Senin 12 JULI 2010
VARIA NU dan Muhammadiyah Prediksi Awal Puasa 11 Agustus 2010 SURABAYA – Kalender Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memprediksi 1 Ramadan 1431 Hijriyah bertepatan dengan 11 Agustus 2010. “Itu prediksi secara hisab (perhitungan matematis) karena kami tetap menunggu rukyatul hilal (melihat rembulan muda secara kasat mata),” kata Ketua Lajnah Falaqiah PWNU Jatim, H Abdus Salam Nawawi, di Surabaya, Minggu (11/7). Menurut dia, awal Ramadan 1431 H mungkin akan bersamaan dengan Muhammadiyah yang sudah menetapkan pada 11 Agustus karena ketinggian hilal (rembulan usia muda/pergantian kalender) mencapai 2 derajat. “Dari sudut peluang sama memang ada karena ketinggian hilal di atas dua derajat, tapi nggak tahu kalau ada mendung. Karena itu, kami akan menunggu hasil rukyatul hilal,” katanya. Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya itu mengatakan PWNU Jatim akan melakukan rukyatul hilal pada 9 Agustus petang di sejumlah daerah, seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, Madura, Blitar, Malang, dan Jember. Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur Nadjib Hamid mengatakan bahwa awal Ramadan 1431 H jatuh pada hari Rabu Legi, 11 Agustus 2010. “Itu karena ijtimak (penyempurnaan) akhir Sya’ban terjadi pada Selasa, 10 Agustus, bertepatan dengan 29 Sya’ban 1431 H pukul 10.09 WIB,” katanya. Nadjib menegaskan awal Ramadan untuk tahun ini mungkin akan sama. “Sepertinya akan sama, sebab hilal sudah wujud lebih dari dua derajat. Jadi, Insya Allah akan sama,” ujarnya. Ant/G-1
UN Akan Jadi Prasyarat Masuk PTN JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan menjadikan Ujian Nasional (UN) sebagai prasyarat masuk perguruan tinggi negeri mulai 2011. “Dengan integrasi ini, tidak perlu lagi ada tes rumit untuk masuk kuliah negeri,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh pada rapat koordinasi penyelenggaraan UN di Jakarta, Jumat (9/7). Menurut M Nuh, hasil tes UN akan digabungkan dengan tes potensi akademik yang digelar oleh perguruan tinggi negeri. Meski demikian, sistem baru itu tidak wajib diterapkan di perguruan tinggi. Menurut Nuh, Kemendiknas telah memberikan penjelasan dan kerja sama dengan perguruan tinggi pasca penolakan yang dilakukan pihak PTN terhadap rencana kebijakan tersebut. Selain itu, Kemendiknas mengajak perguruan tinggi ikut menyusun soal dan mengawasi jalannya ujian nasional di semua sekolah. Untuk itu, Kemendiknas mengundang para kepala dinas pendidikan se-Indonesia dan para rektor perguruan tinggi negeri guna berkonsolidasi mengenai perbaikan UN. Dalam pertemuan tersebut, dirangkum segala masukan tentang kejadian apa yang terjadi selama pelaksanaan UN. Dia menambahkan UN digunakan untuk pemetaan. Dari pemetaan itu, tegas Nuh, intervensi kebijakan dari pemerintah pusat tentang peningkatan mutu sekolah yang mendapat nilai UN jelek kemarin bisa dilakukan. cit/G-1
KORAN JAKARTA
®
Penerimaan Siswa I Kemendiknas Akui Tidak Berwenang Menindak
Modus Baru Pungutan Liar Pemerintah sudah menggelontorkan BOS ke SD dan SMP, tetapi sekolah tidak kehabisan akal untuk menarik pungutan liar. Pungutan dengan modus baru marak terjadi di beberapa daerah.
H
ari ini, tahun ajaran baru dimulai. Siswa SD dan SMP memulai sekolah baru, orang tua murid senang anakanaknya memulai sekolah. Tetapi, di tengah kebahagiaan itu, orang tua murid harus merogok koceknya dalam-dalam karena berbagai pungutan dengan beraneka wujud mendadak bermunculan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan pungutan tersebut biasa dikemas dalam berbagai bahasa, sebut saja uang buku, seragam, uang bangunan, dan uang pensiun guru. Menurut peneliti layanan publik ICW, Febri Hendri, orang tua banyak yang merasa dijebak oleh pihak sekolah. Se-
bab sederet biaya yang harus dibayar baru diungkap setelah murid diterima oleh sekolah yang bersangkutan. “Setelah murid diterima, biasanya sekolah mengumpulkan orang tua murid untuk menyampaikan biaya-biaya yang harus dibayarkan. Mereka mengaku merasa dijebak,” jelas Febri. Namun, tidak seluruh pungutan terjadi pascamasa peneriman murid. Banyak juga orang tua murid yang ditawari membayar sejumlah uang yang besarnya mencapai jutaan rupiah hanya untuk dapat meloloskan anaknya yang tidak dapat diterima karena terganjal sejumlah persyaratan administratif. Di Semarang, Partai Persatu-
an Pembangunan (PPP) membuka posko pengaduan orang tua murid jika menjadi korban pungutan liar dan tidak mampu membayar uang sekolah. Ketua FPPP DPRD Jawa Tengah Masruhan Samsurie mengatakan banyaknya keluhan pada penerimaan peserta didik tahun ini dikarenakan adanya beban biaya daftar ulang atau pungutan. Pungutan bagi siswa baru tersebut sangat beragam, baik untuk SD, SMP, maupun MA, dan jumlahnya mencapai di atas 5 juta rupiah untuk SMA/ SMK/MA. “Namun, penarikan biaya yang di luar batas kemampuan rata-rata wali murid termasuk kategori penindasan,” katanya. Lolos dari Jeratan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak dapat mengintervensi daerah dalam menindaklanjuti hasil temuan pungutan liar di sekolah-sekolah. Sebab hal tersebut menjadi kewenangan Kepala Dinas Pendidikan dan
Inspektur Jenderal di daerah masing-masing. Suyanto, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, mengaku tidak dapat melakukan intervensi, terlebih yang menyangkut penindakan terhadap temuantemuan pungutan liar di sekolah-sekolah. “Sekarang ini era otonomi daerah, jadi pusat tidak dapat seenaknya mengintervensi di daerah,” kata Suyanto. Tindak lanjut adanya pungutan liar di sekolah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kepala Dinas Pendidikan. Selain itu, ada fungsi inspektur jenderal yang bertugas mengawasi serta menindak adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekolah. Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan bahwa posisi pemerintah memang sulit untuk mengintervensi daerah. Tidak hanya karena alasan otonomi daerah, namun juga karena minimnya dana yang diberikan kepada sekolah-sekolah. “Kemendiknas bisa mengintervensi kalau sudah meng-
gelontorkan dana untuk kebutuhan pendidikan secara penuh dan bertanggung jawab,” ujar Tyas. Darmaningtyas mengatakan saat ini pemerintah belum dapat dikatakan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, terutama terkait biaya. Apa yang diberikan pemerintah, sebut saja dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), dinilai Tyas, masih sangat minim. Sementara itu, Kepala Divisi Monitorong Pelayanan Publik ICW Ade Irawan mengatakan pungutan liar (pungli) pada saat tahun ajaran baru di sekolah tidak akan terjadi bila ada komitmen kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyubsidi secara maksimal kebutuhan sekolah dari tingkat dasar hingga atas. ”Apa pun yang dipungut sekolah di tingkat SD dan SMP adalah pungli. Karena pada dasarnya semua biaya itu ditanggung pemerintah dan pemerintah daerah,” tegas Ade. cit/eko/SM/G-1
» Akhir Liburan
»
Sejumlah penumpang berada di pinggir feri sesaat sebelum merapat di Dermaga 1 Ujung Surabaya, Minggu (11/7). Jumlah penumpang feri Kamal Madura mengalami peningkatan, dikarenakan puncak arus balik liburan sekolah.
Menjelang Visit Jatim 2011 Sejumlah Hotel Disubsidi ANTARA/ERIC IRENG
SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akan menyubsidi beberapa hotel untuk menyambut program Visit Jatim 2011. Dana subsidi tersebut akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demikian dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Jawa Timur Jarianto, di Surabaya, Minggu (11/7). Dia menambahkan, subsidi yang diberikan kepada pihak hotel tersebut akan diambilkan dari APBD. “Sudah kami ajukan, sekarang sedang dibahas oleh semua pihak terkait. Sejauh ini tanggapannya cukup positif,” ujarnya, Dia menuturkan untuk menyambut program tersebut, pihaknya memandang perlu untuk memberi semacam stimulan agar wisatawan bersedia menghabiskan waktu lebih lama di Jawa Timur. “Dari data yang ada selama ini, turis asing rata-rata hanya menginap selama dua malam. Maka kita akan memberikan diskon sebesar 30 persen bagi yang stay minimal empat malam,” ujarnya. Selain pemberian potongan harga, pihaknya sedang merancang serangkaian acara yang bisa menarik kunjungan wistawan. “Bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota, sedang dibahas untuk hari jadi masing-masing wilayahnya agar bisa dirayakan dalam bentuk pawai akbar, semacam Jember Festival yang sudah berlangsung selama ini.” Dia berharap acara semacam itu akan menjadi magnet bagi turis yang ingin lebih mengenal keragaman budaya setempat. Jarianto yakin ajang Visit Jatim 2011 akan sukses mengingat Jawa Timur memiliki objek wisata yang cukup lengkap, mulai wisata pantai hingga pegunungan. “Bahkan untuk jenis objek wisata smoking volcano, hanya ada tiga di dunia seperti Belarus di Rusia, Olympus di Yunani, dan Gunung Bromo,” jelasnya. SB/G-1
» Tes CPNS Kemenkeu
Obituarium
Bapak Fusi Partai Islam Berpulang JAKARTA – Mantan Ketua MPR, Idham Chalid, telah berpulang. Tokoh NU, yang pernah menjabat wakil perdana menteri saat kabinet Moh. Roem terbentuk, itu meninggal dalam usia 88 tahun, Minggu (11/7) pukul 08.00 WIB, karena penyakit kanker. Idham yang lahir pada 27 Agustus 1922 di Setui, Kecamatan Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, adalah tokoh NU yang banyak malang melintang dalam perpolitikan nasional. Dia adalah Ketua PBNU terlama yang memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia selama 28 tahun. Ia juga banyak menjabat posisi penting di lembaga negara. Selain itu, ia adalah orang pertama yang memimpin PPP.
Peserta mengerjakan tes potensi akademik ujian masuk » sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Keuangan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (10/7). Menurut data Kementerian Keuangan, jumlah pelamar tahun ini mencapai 100 ribu orang atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 80 ribu orang guna mengisi formasi pegawai baru sebanyak sebanyak 1.785 orang.
Angkatan Laut di mana-mana Laksamana (pur) dan selalu berada Rudolf Kasenda di tengah. meninggal dunia Wakil Ketua di Rumah Sakit DPD AM Fatwa Harapan Kita, menjuluki Idham Minggu, karena sebagai bapak penyakit jantung fusi partai Islam. yang dideritanya. Menurut dia, Seorang keIdham-lah tokoh rabat dekat alutama di balik IST marhum, Nico bergabungnya Somputan, mekekuatan Islam Idham Chalid ngungkapkan Kayang kemudian senda meninggal menyatu dalam satu biduk politik, yakni PPP. sekitar pukul 08.00 WIB. Laksamana Rudolf Kasenda “Beliau sangat berjasa dalam menyatukan NU, Parmusi, PSII adalah pria kelahiran Randan lainnya dalam PPP. Bah- tepao, Tana Toraja, Sulawesi kan beliau adalah Presiden PPP Selatan, 15 Mei 1934. Dia menjabat Kepala Staf TNI Angkatan yang pertama,” ujarnya. Selain Idham, negeri ini Laut dari 1986 hingga 1989. Di hari yang sama, Brigadir kehilangan orang-orang terbaiknya. Mantan Kepala Staf Jenderal Purnawirawan Her-
man Sarens Sudiro meninggal dunia pukul 11.00 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Rencananya, jenazah disemayamkan di rumah Herman di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, dan dimakamkan Senin (12/7). Herman Sarens semasa hidupnya lebih dikenal sebagai militer dari kesatuan kavaleri selain pernah menjadi diplomat, pengusaha, tokoh olah raga menembak dan berkuda, serta promotor tinju. Ia lahir di Pandeglang, Banten, pada 24 Mei 1930. Darah militer mengalir dari ayahnya, Serma R Soediro Wirio Soehardjo, Kepala Perlengkapan Batalyon IV, Resimen XI, Divisi II Siliwangi, yang gugur di tangan tentara Belanda pada 19 Desember 1947. ags/ant/G-1
SUARA DAERAH
Suramadu Memacu Gairah Investasi
S
ANTARA/HERKA YANIS PANGARIBOWO
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan belasungkawa atas wafatnya mantan Ketua PBNU itu. “Presiden turut berduka dan mengucapkan belasungkawa sedalamdalamnya,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Jakarta. Presiden juga menyatakan Idham Chalid adalah tokoh nasional yang memberikan sumbangan besar di bidang politik, keagamaan, dan pendidikan di Indonesia. “Beliau adalah tokoh bangsa, tokoh masyarakat yang banyak berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara,” kata Julian. Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj, mengatakan Kiai Idham Chalid adalah sosok ulama sekaligus politisi yang moderat dan santun. Beliau bisa diterima
ejak diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu menjadi prasarana transportasi andalan yang menghubungkan Madura dengan Surabaya. Selain itu, belum banyak perubahan yang terlihat di kedua kawasan itu, kecuali sepinya arus penyeberangan di dermaga feri Ujung - Kamal serta menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) pada kawasan kaki jembatan di Tambak Wedi, Surabaya. Berikut wawancara wartawan Koran Jakarta, Selo Sucahyo, dengan Bupati Bangkalan H Fuad Amin, Jumat (11/6), yang wilayahnya jadi pijakan Jembatan Suramadu di sisi Madura.
Manfaat apa yang bisa dirasakan warga? Yang jelas memperlancar transportasi dari dan ke Surabaya. Tidak hanya untuk Bangkalan, tapi juga untuk kabupaten lainnya seperti Sumenep, Sampang, dan Pamekasan. Kami mengharapkan dapat meningkatkan perekonomian di sini, tapi itu tentunya butuh waktu. Beberapa investor sedang menjajaki untuk berinvestasi di Madura, khususnya Bangkalan. Investor dan proyek fisik apa yang sudah berjalan? Untuk infrastruktur pelabuhan, ada PT Lamicitra. Sekarang mereka sedang
melakukan pengurukan pantai di Desa Pernajuh, Kecamatan Socah, guna proyek kompleks terminal peti kemas seluas 200 hektare. Pengurukan ini untuk membangun dermaga yang akan menjorok ke laut sepanjang 300 meter. Selain di Socah, akan dibangun lagi yang lebih besar di Tanjung Bulu Pandan, Kecamatan Klampis. Luasnya 600 hektare. Saat ini untuk Tanjung Bulu Pandan masih dalam perencanaan dan penjajakan investor. Laju pertumbuhan ekonomi Bangkalan sendiri selama ini bagaimana? Antara lima sampai enam persen. Diharapkan kalau kedua pelabuhan ini selesai,
bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Hingga 2012 bisa mencapai enam hingga tujuh persen. Kabarnya ada kendala kordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Pengembangan Wilayah Suramdu (BPWS)? Sebenarnya kami welcome terhadap BPWS, hanya saja pembangunan di Madura ini tidak mudah. Pembangunan harus berjalan seiring dengan nilai budaya masyarakatnya dan jangan sampai terjadi pergeseran. Lepas dari itu, BPWS sendiri sepertinya tidak memunyai anggaran yang jelas. Ini yang menjadi kendala sebenarnya. Ada usulan agar penge-
lolaan Suramadu diserahkan kepada Pemprov Jatim. Bagaimana Anda menanggapinya? Kalau saya menilai lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat dua karena kami yang mengerti keadaan di sini. Rencana Tata Ruang dan Wilayahnya sudah jelas, tinggal dilakukan sedikit penyesuaian. Lalu pemerintah provinsi yang membantu melakukan koordinasi antarkabupatennya. Bagaimana soal pembebasan lahan? Tidak ada masalah, memang ada kenaikan menjadi 300 ribu per meter persegi. Masih wajar. G-1