2
NASIONAL
Selasa 6 JULI 2010
KORAN JAKARTA
®
Penerimaan Murid Baru I Sekolah Mematok 400 Ribu hingga 500 Ribu Rupiah
VARIA
Pungutan Liar Kian Marak
Presiden Minta Intensifkan Persiapan Ibadah Haji JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta jajarannya untuk mengomunikasikan semua persiapan penyelenggaraan ibadah haji dengan DPR. Semua hambatan yang menghalangi koordinasi harus dicarikan jalan keluarnya. “Pastikan betul kesiapan ibadah haji untuk tahun 2010 berjalan dengan baik,” kata SBY saat membuka rapat terbatas di kantor kepresidenan, di Jakarta, Senin (5/7). Presiden meminta agar pembahasan dengan DPR soal persiapan pelaksanaan ibadah haji dilakukan secara intensif. “Apa yang belum klop, harus proaktif, waktu mengejar terus. Jangan sampai hanya miskomunikasi, macet, sehingga merugikan kita semua,” kata SBY. Pemerintah sebagai penyelenggaran tentunya ingin agar pelaksanaan ibadah haji tidak mengalami kendala. “Dan tentunya DPR juga ingin pelaksanaan ibadah haji lebih baik,” kata SBY. Pada kesempatan itu, hadir Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Panglima TNI Djoko Santoso, Menteri ESDM Darwin Saleh, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menkumham Patrialis Akbar, Kepala BPS Rusman Heriawan, Jakasa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Setkab Dipo Alam. ito/G-1
Satpol PP Bakal Dipersenjatai JAKARTA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diizinkan dipersenjatai saat bertugas di lapangan. Demikian peraturan pemerintah (PP) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 6/2010 tentang penggunaan senjata api bagi anggota Satpol PP. “Sesuai ketentuan Pasal 24 dari PP 6/2010 tentang Satpol PP, diamanatkan bahwa Polisi PP dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dapat dilengkapi dengan senjata api,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Saut Situmorang, di Jakarta, Senin (5/7). Sesuai dengan PP tersebut, kata Saut, senjata api yang dizinkan adalah senjata gas air mata berbentuk pistol atau revolver, senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa, atau pentungan, senjata kejut listrik berbentuk stick yang menggunakan aliran listrik Dia menjelaskan tidak semua anggota Polisi PP bisa dipersenjatai. Mereka yang diizinkan adalah adalah kepala satuan, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, kepala pleton, dan kepala regu. Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh mengatakan bahwa Komnas menolak keras peraturan menteri dalam negeri tersebut. ags/G-1
Australia Beri Dana Rp27 Miliar untuk Mabes Polri JAKARTA – Pemerintah Australia memberikan bantuan 3,6 juta dollar Australia atau 27 miliar rupiah kepada pemerintah Indonesia melalui Mabes Polri untuk menangani masalah penyelundupan manusia. Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan bantuan tersebut diberikan melalui Mabes Polri, dan dibagi ke Bareskrim dan Babinkam. ”Karena kita punya Satuan Tugas Penanganan Penyelundupan Manusia dan juga dari Babinkam, yaitu melalui Satuan Tugas Kepolisian Air. Lalu bantuan dalam bentuk pelatihan untuk operasional seperti patroli dan juga untuk merenovasi dan membangun tempat-tempat penahanan sementara,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/7). Dia menjelaskan pemerintah Australia sangat berkepentingan dengan masalah penanganan trafficking in person. ”Jadi penyelundupan manusia karena negara tujuannya memang Australia dan mereka sangat menyadari bahwa dengan luas wilayah negara kita, kemudian juga keterbatasan sumber daya, maka ini menjadi tanggung jawab bersama,” katanya. eko/G-1
» Tradisi Praja
pungli yang biasa terjadi setelah masa penerimaan selesai. Temuan pungutan liar juga disampaikan Tekad Prayogo, Koordinator Posko Pengaduan Johar Baru. Berdasarkan pengaduan, pungutan terjadi di SDN Benda Baru III dan IV, Tangerang, yaitu orang tua murid dikenakan sumbangan sebesar 450 ribu rupiah, lalu untuk uang buku 400 ribu rupiah. Padahal, untuk jenjang sekolah SD dan SMP, tidak diperkenankan memungut biaya apa pun yang terkait untuk biaya operasional sekolah. “Sudah ada Bantuan Operasional Siswa (BOS) kok masih mengambil pungutan, “cetusnya.
Meski pemerintah sudah meluncurkan program BOS di tingkat SD dan SMP, beberapa sekolah masih melakukan pungutan liar. JAKARTA – Pungutan liar pasca penerimaan murid baru di tingkat SD dan SMP marak terjadi Jakarta dan beberapa daerah. Besarnya pungutan beragam mulai dari 450 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Hal itu terungkap ketika puluhan orang tua murid mengadukan adanya pungutan liar ke Posko Pengaduan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang dibuka Indonesia Corruption Watch (ICW) di beberapa daerah. Peneliti Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengatakan posko pengaduan menerima sekitar 25 pengaduan. Posko Pengaduan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang dibuka ICW pada dua belas titik di berbagai daerah di Indonesia sebagian besar pengaduan, berisi tentang adanya pungutan liar di sekolah-sekolah. “Ada 25 pengaduan dari Jakarta, Tangerang, Tasikmalaya, dan daerah lainnya, paling banyak menyoal pungutan liar,” terangnya. Pungutan liar tersebut, menurut Febri, justru banyak terjadi setelah siswa diterima di sekolah. Bukan pada saat proses penerimaan siswa baru seperti yang banyak diperkirakan masyarakat. “Biasanya setelah siswa diterima masuk, lalu orang tua diajak rapat, nanti disosialisasikan pungutan, dan berdasarkan pengaduan mereka merasa dijebak,” ujarnya. Febri menambahkan wujud pungutan tersebut dapat bermacam-macam, mulai dari uang bangunan, uang buku, uang pensiun guru, dan sebagainya. “Jika sekolah tidak menyampaikan pertanggungjawaban, maka itu masuk ke dalam pungutan liar,” terangnya. Banyaknya pungutan liar di
ANTARA/ WAHYU PUTRO A
PENERIMAAN SISWA BARU I Puluhan calon siswa mengentre untuk menyerahkan formulir pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, di SMA N 3 Yogyakarta, Senin (5/7). Hari pertama PPDB SMA dipenuhi calon siswa serta orang tua untuk menyerahkan berkas pendaftaran. sekolah, menurut Febri, terjadi karena tidak terbukanya sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Baik pihak orang tua murid, komite sekolah, maupun guru sekalipun banyak yang tidak mengetahui penge-
lolaan APBS tersebut. “Yang pengelolaan APBS itu hanya tiga pihak, kepala sekolah, bendahara sekolah, dan Tuhan. Bahkan komite sekolah yang harusnya berpartisipasi dalam pengelolaan APBS, hanya mampu berfungsi sebagai
legislator saja, bahkan kepanjangan tangan kepala sekolah,” ungkapnya. Untuk itu, ICW akan membuka posko pengaduan hingga September mendatang. Hal tersebut untuk mengantisipasi pengaduan yang berkaitan dengan
Pengelolaan APBS Pada kesempatan yang sama, Retno Listyarti, Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta, menyesalkan guru sering kali digunakan sebagai alasan untuk memungut dana dari orang tua murid, salah satunya untuk dana pensiun guru. “Padahal guru sendiri tidak tahu dan tidak menikmati apa-apa dari pungutanpungutan tersebut,” sungutnya. Lebih parah lagi, berdasarkan pengakuan Retno, guru juga tidak mengetahui tentang pengelolaan APBS, berapa yang digunakan, berapa yang didapat, dan sebagainya. “Guru seharusnya punya partisipasi, tapi nyatanya APBS hanya milik elite tertentu saja di sekolah,” ungkap Retno. Sementara itu, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Suyanto, menyambut baik temuan posko pengaduan yang digagas oleh ICW tersebut. “Kami berterima kasih ICW sebagai salah satu elemen dari masyarakat turut membantu pengawasan terhadap proses pendidikan,” kata Suyanto. Suyanto juga mempersilakan ICW untuk meneruskan temuan-temuan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk memeriksa. Disebutkan Suyanto, ada Inspektur Jenderal yang memiliki wewenang untuk memeriksa laporan-laporan tersebut. “Kita punya irjen-irjen di daerah untuk memeriksa setiap laporan yang masuk,” terangnya. cit/G-1
Kebijakan Kemenakertrans
Ribuan Pekerja Anak Dikembalikan ke Sekolah JAKARTA—Tahun ini pemerintah akan menarik 3.000 pekerja anak dari di seluruh Indonesia untuk dikembalikan lagi ke dunia pendidikan. Pemerintah menargetkan penarikan 3.000 pekerja anak itu dari 13 provinsi dan 50 kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Para pekerja anak tersebut ditarik dari tempat kerja, kemudian menjalani proses pendampingan di shelter untuk dipersiapkan kembali ke dunia pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar akan melibatkan pemerintah daerah dan seluruh sektor terkait. Mereka akan melakukan pengawasan di daerahnya masing-masing.
“Pelaksanaan Program Penghapusan Pekerja Anak harus menjadi salah satu program prioritas daerah yang melibatkan kerja sama lintas sektoral dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat,” kata Menakertrans seusai memberi sambutan pada Hari Dunia Menentang Pekerja Anak di Jakarta, Senin (5/7). Pada kesempatan tersebut turut hadir Pejabat Sementara ILO Pieter Van Rooij, Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Kemenakertrans Nurasiah, serta Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti. Muhaimin menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menghapus pekerja anak. Komitmen serius
« Saya sekarang menyatakan warning kepada perusahaan dan orang tua yang mempekerjakan anak.
»
Muhaimin Iskandar MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
tersebut ditunjukkan dengan meratifikasi kedua Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. “Komitmen ini terlihat dengan diratifikasinya kedua Konvensi ILO tersebut dengan UU Nomor 20 Tahun 1999 dan
UU Nomor 1 Tahun 2000,” imbuh Ketua Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBTA) ini. Selain itu, sambung Muhaimin, isi substansi taknis kedua Konvensi ILO terdapat pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ditambahkannya, saat ini pemerintah tengah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002. Program tersebut akan dibagi dalam tiga tahapan dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 20 tahun. Program ini, menurut Muhaimin, tidak hanya di atas kertas, namun harus diwujudkan
berupa tindakan nyata. Secara tegas Muhaimin mengatakan, bagi orang tua yang terbukti mempekerjakan anak dapat diancam dengan hukuman penjara. “Saya sekarang menyatakan warning kepada perusahaan dan orang tua yang mempekerjakan anak,” katanya. Para pelanggar bisa dijerat Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No 13 Tahun 2003) dan UU tentang Ratifikasi Konvensi ILO pada Pekerjaan Terburuk untuk Anak (UU No 20 Tahun 1999 dan UU Nomor 1 Tahun 2000) atau UU Kekerasan dalam Rumah Tangga. “Itu warning yang tegas. Kami peringatkan siapa saja yang melanggar akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Muhaimin. cit/P-1
ANTARA/BUDI
Sejumlah anak diarak sebagai “Praja” di Kelurahan » Pagutan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (5/7). Mengarak anak-anak berpasangan sebagai praja dilakukan sebagai salah satu rangkaian tradisi sunatan.
Markas Polisi Diserang TNI PALEMBANG – Puluhan anggotaTNI menyerang Polres Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel), Minggu malam (4/7). Akibatnya, dua orang mengalami luka-luka dan puluhan kendaraan roda dua dan empat rusak. Peristiwa yang terjadi Minggu pukul 21.30 WIB itu bermula dari perselisihan antara anggota Brigader Mobil (Brimob) dan TNI di Gedung Olah Raga Pancasila, Muara Enim, selagi apel bersama. Saat apel bersama itulah terjadi keributan di tempat parkir. Akibatnya, seorang TNI terkena luka sabetan pisau. Tidak terima temanya luka, puluhan anggota TNI menyerang Polres Muara Enim dengan senjata tajam dan kayu. Karena orang yang dicari tidak ditemukan, akhirnya polisi merusak kantor Polres dan puluhan kendaraan bermotor roda dua maupun empat yang terparkir. Kapolda Sumsel Irjen Pol Hasyim Irianto mengatakan dari hasil peninjauan ke lokasi, tidak ada anggota Brimob yang terlibat. “Anda dapat lihat sendiri bagaimana kerusakannya, dan saya minta kepada pers hal ini jangan dibesarbesarkan,” jelasnya. PL/G-1
Pembangunan Perbatasan
Ego Sektoral Hambat Kemajuan JAKARTA – Pemerintah mengakui ego sektoral masing-masing lembaga negara, baik kementerian maupun non kementerian, menjadi penghambat pembangunan daerah perbatasan. Akibatnya, gerak kemajuan di daerah perbatasan tak berjalan maksimal. Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Saut Situmorang, di Jakarta, Senin (5/7). Menurutnya, agar tak ada lagi miskoordinasi antar kementerian dalam mengimplementasikan program kebijakannya di daerah perbatasan, dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). “Kepala BNPP itu adalah Menteri Dalam Negeri. Tapi
lau ada persoalan juga ada ketua dan di bidang ekonomi wakil ketua pendi perbatasan bisa garah yang dijabat dinaikkan ke sini. oleh para menSementara Wakil teri koordinator,” Pengarah II dijabat ujarnya. Menko Bidang KesMisalnya, ketua ra,” ungkapnya. pengarah dijabat Anggota BNPP oleh Menteri Koorterdiri dari seludinator Politik Huruh kementerian, kum dan KeamanKORAN JAKARTA/M FACHRI Panglima TNI, Kaan, sehingga kalau polri, Kepala BIN, ada masalah antar- Saut Situmorang dan Kepala Badan departemen atau Koordinasi Survei kementerian yang terkait dengan bidang politik, dan Pemetaan Nasional, serta hukum, dan keamanan, maka dibentuk Sekretariat BNPP dan itu akan dibawa ke Kemen- tiga deputi. Badan tersebut memunyai terian Koordinator Hukum dan Keamanan. “Wakil Ketua tugas menetapkan kebijakan Pengarah I adalah Menko Bi- program pembangunan di daedang Perekenomian. Agar ka- rah perbatasan serta mengoor-
dinasikan pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selain itu, menetapkan rencana kebutuhan anggaran dan melakukan evaluasi, pengawasan batas wilayah negara. “Dan merekomendasikan serta menetapkan zona pengembangan ekonomi serta zona lainnya,” ujar dia. Karena panjangnya daerah perbatasan dengan negara lainnya, kata dia, perlu sebuah penanganan yang tegas dan terkoordinasi sehingga tak terjadi lagi kemungkinan pihak-pihak lain mengambil dan mengancam kedaulatan wilayah negara. Secara terpisah, dosen Ilmu Politik Universitas Krisna Dwi-
payana, Suyanto Londrang, menilai daerah perbatasan terbengkalai karena terkait dengan mental pejabat yang terbentuk selama 32 tahun lebih, terutama saat Orde Baru, ketika sentralisasi menjadi model pembangunan. Sehingga inisiatif dan perhatian terhadap daerah perbatasan sama sekali tak tergarap. Ia berpendapat sebetulnya keberadaan badan yang mengoordinasikan pembangunan di daerah perbatasan sudah terlambat. Padahal, banyak kasus ketika daerah perbatasan selalu menjadi potensi kian tergerusnya kedaulatan negara. Kasus Ambalan, Sipadan, dan Ligitan adalah fakta yang tak terbantahkan. ags/G-1