EKONOMI IHSG
11-15 Januari 2010
DOW JONES
HANGSENG
DOLLAR AS
0,57%
-0,51%
-3,38%
-0,82%
-0,39%
-5,84%
-1,82%
2.647,09
10.609,65
21.654,16
Rp9.205 per dollar AS
Rp13.273 per Euro
78,00 dollar AS per barel
1.130,50 dollar AS per Toz
10 SAHAM MARGIN TERAKTIF 11-15 JANUARI 2010
Kode
Rata-rata Volume
Rata-rata Frek
15-Jan
BUMI
282.070.800
6.934
2.800
ADRO
140.839.900
3.281
1.990
ELTY
509.409.600
2.940
265
PGAS
35.955.400
1.770
3.825
LPKR
96.268.900
1.744
550
SUMBER: BEI
Saatnya Mengoleksi Telkom 10.200
Saham TLKM
EURO
9.200 10
15
21
28
4
7
12
DES 09
15
JAN
JAKARTA – Sifat anomali saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) pada beberapa hari belakangan membuat saham tersebut layak dikoleksi pada pekan ini di tengah kecenderungan pelemahan bursa akibat sentimen negatif dari turunnya harga minyak dunia. Analis pasar modal, R Gayuh Dirgantoro, mengatakan saham Telkom bisa dikoleksi awal pekan ini karena berpotensi menguat. Penguatan saham BUMN ini terutama berlanjut jika melampaui level resistensi di 9.550. Penguatan saham Telkom, menurutnya, diperkirakan akan terjadi untuk mengimbangi potensi koreksi IHSG akibat melemahnya sahamsaham sektor pertambangan menyusul turunnya harga minyak dunia sebesar 1,48 persen menjadi 77 dollar AS per barel. “Pergerakan saham Telkom beberapa pekan terakhir tidak sejalan dengan IHSG, sehingga skenario yang mungkin terjadi pekan ini adalah naiknya saham Telkom itu,” kata Gayuh, Minggu (17/1). Secara teknikal, tambah Gayuh, titik support saham Telkom hari ini berada di 9.400 kemudian di 9.250 dan level resistant berada di 9.550 dan 9.800. Saham berkode TLKM itu pada perdagangan akhir pekan lalu ditutup menguat 1,6 persen ke level 9.500 rupiah per lembar. did/E-8
STATISTIK Kurs Transaksi BI (Rp) Mata Uang
Kurs Jual
Kurs Beli
8.568,28
8.482,15
86,13
Euro
13.340,87
13.205,45
135,42
Pound Inggris
152,01
Dollar Australia
^ Spread
15.100,41
14.948,40
Dollar Hong Kong
1.192,46
1.180,57
11,89
Yen Jepang (100)
10.164,82
10.062,62
102,20
Ringgit Malaysia
2.768,93
2.738,94
29,99
201,70
199,63
2,07
6.660,19
6.587,31
72,88
Peso Filipina Dollar Singapura Baht Thailand Dollar AS
281,01
276,96
4,05
9.251,00
9.159,00
92,00
SUMBER: BANK INDONESIA
15 JANUARI 2010
Bursa Global Indeks IHSG Jakarta Frankfurt Dax Index Hang Seng Index Singapore Strait Times KL Composite Index Tokyo Nikkei 225*
11-Jan
15-Jan
^%
2.632,20
2.647,09
0,57
6.040,50
5.875,97
-2,72
22.411,52 21.654,16
-3,38
2.933,53
2.908,42
-0,86
1.294,51
1.298,58
0,31
10.879,14 10.982,10
0,95
Shanghai SE A Index
3.369,44
3.381,14
Philipine SE Index
3.087,35
3.118,47
1,01
746,95
746,52
-0,06
10.663,99 10.609,65
-0,51
Stock Exchange of Thai Dow Jones Ind Average SUMBER: BLOOMBERG
0,35
*HINGGA 15/01 DAN 12/01
MINYAK
EMAS
Program 100 Hari I Penerapan FTA Akan Membawa Efek yang Mengkhawatirkan
Hanya Sebatas Revisi Regulasi Sebagian besar agenda 100 hari merupakan rencana aksi dan perbaikan regulasi. Tapi, agenda itu baru awal karena ke depan masih ada tantangan yang lebih berat
KALAH PAMOR Program 100 hari pemerintah SBY-Boediono hampir selesai. Namun, banyak kalangan menilai hasilnya belum dirasakan langsung karena kalah pamor dengan agenda politik.
Rp9.500
9.700
9
Senin 18 JANUARI 2010
P
rogram 100 Hari akan berakhir pada 1 Februari 2009. Di bidang ekonomi, program SBY-Boediono ini meliputi 19 program dan 53 rencana aksi. Sebagian besar program dan rencana aksi tersebut merupakan perbaikan regulasi. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sampai hari ke-75, Program 100 Hari di bidang ekonomi sudah selesai lebih dari 90 persen. “Program 100 Hari semua sudah di atas 90 persen di seluruh K/L (kementerian/lembaga negara). Sehingga pada 1 Februari diharapkan telah selesai seluruhnya,” kata Hatta di Jakarta, pekan lalu. Sisa sekitar 10 persen, lanjut Hatta, pada umumnya terkait sosialisasi. “Ada hal-hal yang tidak achieveable, misalnya mungkin memerlukan sosialisasi dulu. Itu tidak masuk dalam Program 100 Hari,” kata dia. Salah satu program yang membutuhkan sosialisasi intensif, tambah Hatta, adalah revisi Keppres No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Ini memang perlu sosialisasi lagi dan tidak diartikan selesai pada hari ke-100. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) mengatakan masih perlu disosialisasikan ke daerah karena akan dipakai di daerah,” kata dia. Namun, imbuhnya, terdapat program yang sudah selesai 100 persen pada hari ke-30. Salah satunya adalah hasil tinjauan tentang peraturan perundangundangan mengenai tata ruang yang selama ini tidak sinkron. “Produknya adalah analisis mengenai kebijakan tentang tata ru-
MENTERI ESDM • Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri ketimbang ekspor. • Percepatan pengalihan bahan bakar minyak bumi ke batu bara, gas, panas bumi, biofuel, dan surya. • Percepatan realisasi investasi eksplorasi dan produksi dan pembangunan infrastruktur energi.
ang. Itu sudah selesai,” kata dia. Sementara program lain yang sudah selesai, tambah Hatta, di antaranya adalah perpres mengenai percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10 ribu megawatt serta restrukturisasi di tubuh PLN dan Pertamina. “Restrukturisasi ini terkait dengan direksi juga. PLN kan sudah, Pertamina sebentar lagi, tetapi tidak sampai ada pergantian direktur utama,” kata dia. Selain itu, lanjut Hatta, program lain yang telah rampung adalah revisi Perpres 67/2005 tentang kerja sama pemerintahswasta (public-private partnership/PPP). “PPP diyakini akan menjadi akselerator dalam pembangunan infrastruktur,” ujar dia. Sebelumnya, Perpres 67/2005 mengatur bahwa tender harus diikuti oleh minimal tiga peserta. Kalau dalam pra kualifikasi jumlah peserta kurang dari tiga, maka harus diulang, dan memperlambat proses. Oleh karena itu, aturan tender direvisi dengan memperbolehkan peserta kurang dari tiga, dengan syarat tertentu. Apabila diketahui bahwa terdapat kondisi khusus yaitu pemainnya me-
MENTERI PERDAGANGAN • Penguatan pasar dalam negeri yang lebih efisien. • Meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan menyumbang pada stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok. • Peningkatan kinerja ekspor dengan diversifikasi pasar dan produk terutama peningkatan nilai tambah dari produk berbasis sumber daya alam maupun produk dan jasa yang berbasis teknologi.
MENTERI KEUANGAN • Menyusun rencana strategis Depkeu untuk beberapa tahun ke depan. • Menciptakan perbaikan iklim investasi yang berhubungan dengan pelayanan bea dan cukai seperti penyelesaian implementasi national single window. • Meningkatkan aktivitas di sektor industri dengan menyediakan fasilitas kepabeanan melalui program customs advance trade system.
MENTERI KEHUTANAN • Menyelesaikan kebijakan tata ruang dan pemantapan kawasan hutan, termasuk evaluasi peraturan yang tumpang tindih. • Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di setiap provinsi.
MENTERI PERIKANAN DAN KELAUTAN • Meningkatkan pendapatan nelayan dengan cara menciptakan mekanisme harga beli ikan. • Membangun depo-depo nelayan, yang menyediakan solar hingga oli untuk perahu nelayan. • Berkoordinasi dengan Departemen PU untuk perbaikan jalan menuju perkampungan nelayan di wilayah pesisir. Sumber: Antara
mang kurang dari tiga, proses bisa dilanjutkan dengan evaluasi menteri yang terkait. Selain itu, revisi juga menyangkut masalah penjaminan pemerintah. Sebelumnya, Pasal 23 Ayat 2 Perpres No 67/2005 menyebutkan bahwa pembebasan lahan dilakukan oleh pihak swasta dengan jaminan pemerintah yang dihitung dari biaya pembebasan lahan. Sedangkan dalam revisi, pemerintah harus menyelesaikan pembebasan tanah 100 persen sebelum proyek ditawarkan kepada pihak swasta dan konsekuensi terhadap anggaran negara.
ILUSTRASI: KORAN JAKARTA/ GANDJAR DEWA
Hanya Awal Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hariyadi B Sukamdani mengatakan Program 100 Hari hanyalah awal dan ke depan masih ada tantangan yang lebih berat. Pasca 100 hari, pemerintah diharapkan mampu mengatasi beberapa isu yang harus mendapat perhatian serius, seperti penerapan perjanjian perdagangan bebas (FTA). “Dampak resesi ekonomi global memang mulai membaik. Namun, penerapan FTA (perjanjian perdagangan bebas) akan membawa efek yang mengkhawatir-
kan,” tegas Hariyadi. Selain dampak FTA, kata Hariyadi, pemerintah juga akan disibukkan oleh angka pengangguran yang masih cukup tinggi. “Meskipun menurun, angka pengangguran masih cukup signifikan. Apalagi ada tambahan dari para pekerja migran di luar negeri yang mengalami pemutusan kontrak,” kata dia. Menurut Hariyadi, dibutuhkan revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. “Revisi ini mungkin akan memakan waktu karena harus mempertemukan kepentingan pengusaha, pekerja, dan pemerintah,” ujar dia. aji/E-8
Perhatian Terkuras Isu Politik dan Hukum
M
eskipun diklaim berhasil, ternyata dunia usaha justru tidak merasakan dampak yang berarti dari Program 100 Hari. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah energi pemerintah yang terkuras untuk menangani isu politik. “Dari pengamatan kami, Program 100 Hari memang dirasakan cukup terganggu dengan persoalan-persoalan politik dan hukum yang melibatkan pemerintah saat ini,” tegas Ketua Um-
um Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Erwin Aksa. Saat ini, lanjut Erwin, pemerintah terlihat terlalu sibuk mengurus isu politik, mulai dari kasus Bibit-Chandra sampai Bank Century. “Kemarin saja event National Summit tertelan oleh persoalan cicak versus buaya,” ujar dia. Padahal, tambah Erwin, masih banyak persoalan ekonomi yang membutuhkan perhatian pemerintah. “Seperti persoalan investasi kelistrikan atau infra-
struktur lainnya. Jangan sampai waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak produktif,” kata dia. Pemerintah, kata Erwin, sangat diharapkan mampu mendorong industri yang saat ini tengah mengalami pelambatan. “Kami ingin ada pertumbuhan di sektor manufaktur, seperti industri hilir di sektor migas. Ini bisa dilakukan melalui peranan pemerintah yang harus fokus tanpa dibebani isu politik,” kata dia. Apabila pemerintah fokus, demikian Erwin, potensi Indo-
Pastikan Anda membaca majalah BusinessWeek Indonesia Edisi 02
nesia bisa lebih tergali. “Kami yakin Indonesia dengan penduduk dan permintaan yang besar, pertumbuhan ekonomi akan tetap positif. Pertumbuhan tujuh persen pada 2014 sangat mungkin tercapai dan butuh konsensus untuk itu,” kata dia. “Namun, dalam level realisasi, terkesan masih jalan di tempat terutama permalahan yang paling mendasar seperti infrastruktur dan penguatan industri domestik,” kata dia. Ketua Umum Asosiasi Peng-
usaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan dunia usaha belum benar-benar merasakan keefektifan Program 100 Hari. “Dari awal diluncurkan, kami belum melihat perubahan yang signifikan,” tegas dia. Oleh karena itu, lanjut Sofjan, penyelesaian Program 100 Hari juga belum dirasakan oleh dunia usaha. “Apa yang dilaksanakan kami belum tahu. Namun mungkin perubahan yang terjadi hanya di level birokrasi,” kata dia. aji/E-8
Terbit Senin, 18 Januari 2010
32 TOKOH PALING
BERPENGARUH DI CHINA Kenali Bisnis Global Menangkan Bisnis Lokal
NO. 02 I 27 JANUARI 201
0 I BUS INES SWE
32 TOKOH PALIN G
BERPENGARUH D
CHINA
Baca juga: - IIndustri Baja: Senyum China Derita Indonesia - Menyiasati Anjloknya Citra Tiger Woods
Inilah inform asi ya jika ingin beng perlu Anda ketahu i rbisnis di sa na
INDUSTRI BAJ A: SENYUM CHINA, DERITA INDONESIA H