2
NASIONAL
Senin 14 DESEMBER 2009
KORAN JAKARTA
®
Kasus Antasari
KOMENTAR
Operasi Intelijen Lebih dari Satu Tim
PEMBICARAAN itu mengindikasikan adanya rekayasa Sri Mulyani dan Robert Tantular dalam penentuan bailout Bank Century (Koran Jakarta, 12/12). Kasus ini harus benar-benar dituntaskan. Hukum tidak boleh pandang bulu. 0817-8765xxx
P
RPP Penyadapan dinilai mengganggu kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK tidak dilibatkan dalam dewan pengawas intersepsi yang berisi Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung (Koran Jakarta, 12/12). Apa yang dilakukan pemerintah dengan RPP Penyadapan jelas tidak pro pada pemberantasan korupsi. 0856-1212xxx
VARIA KPK Minta Permenkominfo Masuk Draf RPP Penyadapan JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi dimasukkan ke draf Rancangan Peraturan Pemerintah Tata Cara Intersepsi (RPP Penyadapan). Permenkominfo tersebut merupakan petunjuk teknis bagi KPK untuk melakukan penyadapan selama ini. Hal tersebut dikatakan Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Minggu (13/12). Menurut Johan, Permenkominfo tersebut selama ini sesuai dengan kebutuhan teknis KPK dalam penyadapan. Permenkominfo tersebut sudah berjalan efektif selama empat tahun. Berdasarkan Permenkominfo tersebut, KPK dapat melakukan penyadapan tanpa meminta izin dari lembaga mana pun. Menurut mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Permenkominfo tersebut juga menjadi dasar pengawasan akuntabilitas penyadapan KPK. Karena di Permenkominfo tersebut juga dibentuk Komite Pengawas Penyadapan yang melakukan audit terhadap penyadapan. “Di sana disebutkan dengan jelas penyadapan yang dilakukan KPK diaudit,” kata Erry. Menurut Erry, Permenkominfo tersebut lahir atas konsultasi antara KPK sebagai user, Depkominfo sebagai regulator, dan operator seluler. Dia menjelaskan konsultasi dilakukan karena KPK tidak mau serta-merta menjalankan kewenangan penyadapan tanpa petunjuk teknis dengan lembaga terkait. “Hasil konsultasi tersebut menghasilkan keputusan harus dibentuk Permenkominfo sebagai teknis penyadapan,” kata Erry. Baik Johan maupun Erry mengatakan sebaiknya tata cara penyadapan tidak diatur dalam RPP, tetapi dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi pada putusan uji materi pasal Wewenang Penyadapan Undang-Undang KPK pada tahun 2006. “Kita masih menggunakan Permenkominfo tersebut karena belum ada undang-undang yang mengatur, tetapi seharusnya bukan peraturan pemerintah yang mengatur penyadapan,” kata Erry. don/N-1
» Banjir Pekanbaru
ANTARA/FB ANGGORO
Seorang warga melintas permukiman yang tergenang » banjir akibat luapan Sungai Siak di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau, Minggu (13/12). Berdasarkan data Badan Kesejahteraan Sosial Riau, banjir telah menggenangi sedikitnya 1630 rumah di lima kecamatan di Pekanbaru. Selain itu, sekitar 3562 orang menjadi korban dan 1528 orang di antaranya telah mengungsi.
ANTARA/BASRUL HAQ
KLARIFIKASI PELURU I Ahli Forensik UI Mun’im Idris (kiri) memberikan keterangan tentang perbedaan peluru yang bersarang di jenazah Nasrudin dengan keterangan polisi, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/12) lalu. Menurutnya, proyektil 9 milimeter bisa jadi merupakan pecahan peluru 0,89 inchi yang merupakan peluru dari pistol kaliber 38 sesuai keterangan polisi.
Pembunuhan Nasrudin I Hakim Diminta Perintahkan Autopsi Ulang
Dugaan Rekayasa Makin Mengemuka Perbedaan ukuran peluru yang diungkapkan Mun’im Idris bisa menjadi jalan masuk untuk menyelidiki adanya tim pembunuh lain.
P
ernyataan ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Mun’im Idris, mengenai ukuran peluru yang berbeda dari mayat Direktur Utama PT Putera Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnain dengan yang diklaim polisi, menimbulkan berbagai spekulasi. Kasus pembunuhan yang menyeret mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar itu pun kembali mengembuskan kabar mengenai adanya rekayasa. Dalam persidangan, Mun’im mengungkapkan peluru yang menembus kepala Nasrudin berukuran 9 milimeter, sedangkan kepolisian mengungkapkan pistol yang membunuh Nasrudin memiliki kaliber 38, yang tidak mungkin diisi dengan peluru 9 milimeter. Meski Mun’im akhirnya memberikan keterangan bahwa proyektil 9 milimeter bisa jadi merupakan pecahan peluru 0,89 inchi yang merupakan peluru dari pistol kaliber 38, tak urung dugaan adanya tim lain yang membunuh Nasrudin, seperti diungkapkan beberapa saksi dalam persidangan sebelumnya, kembali menyeruak ke permukaan. Ketua Presidium Indone-
sesungguhnya,” ujar Neta. Selain mengautopsi ulang jenazah Nasrudin, penyidik harus menelusuri kembali keberadaan tim lain yang ikut memantau keberadaan Nasrudin sebelum tertembak. ”Dari keterangan beberapa saksi, ada keterangan yang sia Police Watch (IPW) Neta menyatakan ada tim lain yang Pane mengatakan harus ditelusuri kembali apakah ada ikut membayangi korban. Karena itu, harus ada penelukesalahan yang dilakukan pesuran terhadap tim tersebut,” nyidik kepolisian saat menyiungkap Neta. dik kasus pembunuhan terseMenurutnya, adanya perbut. Neta mengatakan apakah bedaan ukuran benar pistol peluru tersebut pembunuh yang dapat menjadi disita polisi adaSaya juga lah pistol yang mendengar, setelah pintu masuk untuk memedigunakan unkorban ditembak, riksa ulang tuk membunuh ada jeda waktu 21 keberadaan tim korban. “Karena dari jam hingga korban lain tersebut. ukuran peluru meninggal. Ini kan ”Jangan sampai orang yang tisaja sudah bermenjadi misteri dak melakukan beda. Jadi yang apa penyebab pembunuhan menjadi pertersebut harus tanyaan, apakah kematian korban menjalani proada pistol lain sesungguhnya. ses hukum,” ujar yang digunakan Neta. untuk memNeta Pane Ditanya bunuh korban. KETUA PRESIDIUM IPW apakah fakta Kalau ada pistol perbedaan ukulain, berarti ada ran tersebut dapat membuat pelaku lain,” ujar Neta ketika Antasari terlepas dari jerat dihubungi Koran Jakarta, hukum, menurut Neta, itu Minggu (13/12). merupakan wewenang hakim. Untuk mengungkap tuntas ”Kita lihat saja proses pengakasus pembunuhan tersebut, dilan hingga akhir,” kata Neta. Neta mengatakan, majelis Sementara itu, pakar hakim harus memerintahkan hukum pidana Universitas penyidik kepolisian untuk Indonesia, Rudi Satrio, memengautopsi ulang jenazah ngatakan barang bukti pistol Nasrudin. ”Saya juga mendeyang ditemukan polisi yang ngar, setelah korban ditemtidak sesuai dengan lebar bak, ada jeda waktu 21 jam luka tembak di tubuh korban hingga korban meninggal. membuktikan bahwa para terIni kan menjadi misteri apa sangka bukanlah pelaku pepenyebab kematian korban
«
»
Citra SBY Terkait Century Tetap Positif JAKARTA – Kasus Bank Century yang sangat gencar diberitakan media massa dalam dua bulan terakhir ini ternyata belum menggoyahkan citra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Paling tidak, dalam dua pekan terakhir, persepsi negatif yang terekam melalui pemberitaan media massa, khususnya koran nasional, lebih banyak tertuju ke Wapres Boediono,” kata Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari MA, di Jakarta, Minggu (13/12). Indobarometer melakukan survei selama periode 28 November–4 Desember 2009. Terdapat 106 artikel di media massa yang memuat nama Yudhoyono dan Boediono berkaitan dengan kasus skandal Bank Century. Dari 65 artikel tentang Yudhoyono, sentimen positif sebanyak 50,8 persen, sedangkan sentimen negatif sebesar 13,8 persen. Responden yang memberikan perspektif negatif sebanyak 12,3 persen dan netral sebanyak 23,1 persen. Sementara itu, dari artikel tentang Boediono, sentimen positifnya sebanyak 34,1 persen, negatif 39 persen, sentimen positif-negatif sebesar 12, 2 persen, dan netral sebanyak 14,6 persen. “Dari persentase sentimen media tersebut, tergambar jelas bahwa persepsi positif terhadap Yudhoyono masih lebih besar ketimbang negatifnya. Sedangkan Boediono lebih banyak persentase sentimen negatifnya ketimbang positifnya,” kata M Qodari. Menurut Qodari, ada dua alasan masih kuatnya citra Yudhoyono ketimbang Boediono dalam kasus Bank Century. Pertama, laporan BPK yang menggegerkan karena adanya indikasi pelanggaran pidana itu paling banyak menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani. Kedua, kemampuan komunikasi politik yang dibangun SBY dalam menyikapi kasus tersebut dinilai cukup tepat. Misalnya dengan mengatakan dukungan terhadap pengungkapan dan penuntasan kasus Bank Century. yst/P-1
nembakan yang sebenarnya. ”Karena itu, mereka harus dibebaskan, begitu juga dengan tersangka-tersangka lainnya, juga harus dibebaskan, termasuk Antasari,” ujar Rudi. Menurut Rudi, bila melihat fakta persidangan, keterangan Mun’im adalah yang paling kuat. ”Karena Mun’im yang melakukan pemeriksaan mayat terakhir, jadi dia yang paling kuat keterangannya di muka hukum. Kalau kepolisian memunyai pendapat yang berbeda, silakan saja,” ujar Rudi. Pemeriksaan Berbeda Di lain pihak, Kepala Departemen Balistik Metalurgi Forensik Kombes Pol Amri Kamil mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan berdasarkan kaliber, dan ini berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan Mun’im. ”Masalah diameter yang tercantum dari hasil autopsi Mun’im. Itu artinya, dia (Mun’im) mengukur anak peluru yang didapat, sedang kita menyangkut kalibernya,” ujar Amri. Pihaknya sudah melakukan pemeriksaan berdasarkan urutan-urutan yang ada dalam prosedur pemeriksaan. ”Pertama dari olah tempat kejadian perkara (TKP), jarak tembak, terkena tembakan, sudut tembak, dan juga menyangkut masalah anak peluru. Setelah kita olah, baru kita ketahui bahwa anak peluru yang disita penyidik ternyata peluru 38,” tegasnya. eko/N-1 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 3155 106 SMS: 0813 8181 7227
ernyataan ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Mun’im Idris, tentang peluru yang berbeda sempat memperkuat adanya dugaan tim lain dalam pembunuhan Direktur Putera Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnain. Adanya tim lain yang tidak diketahui yang disebut-sebut sebagai pembunuh Nasrudin itu karena peluru yang ditemukan dengan pistol yang menjadi barang bukti berbeda. Menurut pengamat intelijen, Wawan Purwanto, aksi pembunuhan berencana dengan sistem intelijen memang lazim dilakukan dengan lebih dari satu tim eksekutor. Menurut dia, pada rencana yang matang, paling tidak ada rencana reguler, rencana alternatif, dan rencana emergency yang dilakukan oleh tim yang berbeda. “Sehingga paling tidak membutuhkan tiga tim,” kata Wawan. Ada atau tidaknya tim lain atau tim cadangan, lanjut Wawan, sebenarnya hanya diketahui oleh para pelaku intelektual. Karena sistem intelijen biasanya memakai jaringan sel sehingga antartim eksekutor tidak saling kenal. “Kecuali sistem terbuka di mana antartim saling kenal,” kata dia. Namun, dia meragukan pembunuhan Nasrudin dilalukan dengan sistem intelijen yang rapi dengan tiga rencana di atas. Walaupun para eksekutor dan pelaku intelektual sudah merencanakan secara rapi, menurut dia, itu hanya sebatas rencana membunuh, tidak sampai rencana menghilangkan jejak dan aksi pengingkaran atau alibi. Selain itu, dia meragukan ada tim lain dalam pembunuhan Nasrudin. Karena apabila pelaku intelektual tertangkap, seluruh rencana kerja, jaringan, dan tim-tim eksekutor akan terungkap walaupun digunakan sistem sel dalam aksi tersebut. “Yah kita maklum karena mereka tidak terlatih seperti intelijen,” kata Wawan. Di lain pihak, kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) Antasari Azhar yang terseret dalam kasus tersebut, Hotma Sitompoel, mengatakan adanya pernyataan dari Mun’im Idris menjadi fakta hukum bahwa peluru yang masuk ke tubuh korban berasal dari ukuran sembilan milimeter. ”Dan peluru sembilan milimeter tersebut tidak bisa digunakan di pistol kaliber 38,” ujar Hotma. Pihaknya juga sudah sedari awal mencurigai perbedaan pistol tersebut. ”Jadi saya meminta masyarakat menilai sendiri adanya fakta-fakta tersebut,” ujar Hotma. don/eko/N-1
SUARA DAERAH
Lima Program Sejahterakan Masyarakat
P
emerintah Provinsi Sumatra Utara memiliki program yang cukup sederhana namun dinilai efektif dalam upaya menyejahterakan masyarakatnya. Kelima program tersebut, seperti diungkapkan Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin, ialah takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, rakyat tidak lapar, rakyat tidak sakit, rakyat tidak bodoh, dan rakyat punya masa depan. Ketika ditemui di sela-sela Pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, awal Desember lalu, gubernur yang senang berkelakar itu menjabarkan program-program tersebut mulai dari bagaimana meningkatkan pertanian hingga prioritas membangun sekolah kejuruan. Program apa yang saat ini
rubber/sheet (karet olahan), biji kakao, dan bubuk kopi merupakan sektor unggulan yang perlu mendapat prioritas pengembangan. Itu karena seluruh komoditas tersebut merupakan produk unggulan Sumut dari dulu sampai kini. Di samping itu, upaya untuk terus mempertahankan swasembada beras yang telah berhasil menghentikan impor terus dilakukan.
gencar dilaksanakan Pemprov Sumut? Program kita lima saja. Pertama, takwa kepada Tuhan Yang Mahakuasa, rakyat tidak lapar, rakyat tidak sakit, rakyat tidak bodoh, dan rakyat punya masa depan. Jadi, di dalam itu kita jabarkan bagaimana rakyat tidak lapar, yaitu dengan pertanian kita tingkatkan, manajemennya kita perbaiki. Bagaimana Sumut meningkatkan sektor pertanian? Yang penting dilakukan adalah pengembangan agrobisnis agar petani dapat lebih sejahtera. Untuk itu, kami melakukan pengembangan industri pembenihan melalui balai-balai benih. Juga dengan pengembangan industri pengolahan agro melalui pemanfaatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Balai Industri
ANTARA/DHARMA
Syamsul Arifin
Kecil di Medan. Kami juga melakukan revitalisasi terhadap sejumlah irigasi sungai untuk mendukung usaha para petani. Komoditas apa saja yang menjadi unggulan di Sumut? Komoditas seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi, crude palm oil (CPO), crumb
Pupuk kerap menjadi masalah pertanian, bagaimana dengan Sumut? Distribusi pupuk memang menjadi masalah. Maka, selain mendorong pengawasan distribusi agar berjalan baik, Sumut akan lebih mengintensifkan pengembangan pupuk kompos. Bagaimana dengan program Pemprov Sumut yang lain?
Agar rakyat tidak sakit, Pemprov berupaya meningkatkan kesehatan rakyat. Agar rakyat tidak bodoh, tentu saja perlu dipikirkan bagaimana pendidikan dapat mencerdaskan rakyat. Yang perlu dilakukan ke depan adalah membangun SMK yang berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) seperti bidang perikanan dan kelautan, industri dan pariwisata, serta pertanian dan perkebunan. Apa saja kendala yang dihadapi Sumut dalam melakukan pembangunan? Selain distribusi pupuk, jalan rusak dan listrik masih jadi kendala. Perbaikan jalan sangat diperlukan untuk mendukung pergerakan angkutan komoditas unggulan Sumatra Utara, seperti hasil perkebunan, yang memberikan kontribusi cukup besar bagi devisa negara. kml/N-1