Senin, 14 Desember 2009
KORAN JAKARTA Edisi 541/Tahun II
www.koran-jakarta.com
Terbit 24 Halaman
Harga Eceran Rp 2.500
2 I Pembunuhan Nasrudin
5 I Provokasi Thaksin
7 I Gagal Dekati Chelsea
Perbedaan ukuran peluru bisa menjadi jalan masuk untuk menyelidiki adanya tim pembunuh lain.
Tidak cukup sekali membuat negaranya gerah, Thaksin kembali melakukan lawatan ke Kamboja.
Manchester United gagal merapatkan jarak dengan Chelsea di puncak klasemen sementara Premier League.
(luar Jawa+ongkos kirim) Harga Promosi
Paket Berlangganan
9 I Hasilkan Estimasi Musyawarah perencanaan pembangunan nasional bukan sekadar memformulasikan perencanaan, tapi juga untuk menghasilkan estimasi pagu anggaran.
RONA
DOK KJ ARIF LH
17 I Sanitasi Ideal Demi mewujudkan gaya hidup sehat, pemerintah dan masyarakat masih harus melalui jalan panjang dan berliku.
INDIKATOR Gaji Ke-13 Tetap Juni-Juli Alokasi belanja pemerintah pusat untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri (PNS) pada 2010 sebesar 74,6 triliun rupiah atau 6,2 triliun rupiah perbulan. Pemerintah akan tetap membayarkan gaji ke-13 untuk PNS setiap bulan Juni-Juli pada 2010 hingga 2014 dengan alasan adanya kenaikan biaya hidup terkait tahun ajaran baru anak sekolah.
Anggaran Gaji dan Tunjangan PNS (Rp triliun)
74,6 80
80
60
43,1 40
20
2006 Jul 2007 2008 2009
2010
0
Bulanan
Rp 33.000
12 BULAN
Rp 350.000
AFP/ANDREW YATES
AFP/TANG CHHIN SOTHY
EKONOMI
Rp1.500
Skandal Perbankan I KSSK Harus Pertanggungjawabkan Perubahan Kebijakan
Sri Mulyani Tahu Century Bobrok Keputusan bailout tidak lain untuk menutupi kesalahan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasannya. JAKARTA – Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai tahu persis bahwa Bank Century dalam kondisi yang bobrok sehingga sangat tidak layak diselamatkan. Namun, dengan alasan yang dicari-cari, bank tersebut akhirnya mendapat dana talangan (bailout) sebesar 6,7 triliun rupiah. Hal tersebut diungkapkan pengamat perbankan Deni Daruri, di Jakarta, Minggu (13/12). “Sri Mulyani tahu persis kondisi Bank Century yang bobrok. Ia tahu setelah menghadiri rapat-rapat KSSK, baik melalui teleconference maupun menghadiri langsung,” paparnya. Deni lalu menyebutkan adanya rapat KSSK pada tanggal 13 November, 16 November, 18 November, 19 November, dan terakhir pada 21 November 2008 dini hari. Khusus rapat pada 13 November, Sri Mulyani melakukan konferensi jarak jauh karena tengah berada di luar negeri. “Bank Indonesia (BI) sudah melaporkan kondisi bobrok Bank Century pada rapat-rapat itu,” ujar dia. Karena itu, menurut Deni, keputusan rapat tertutup KSSK pada 21 November yang memutuskan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik patut dipertanyakan. Sebab, soal dampak sistemik itu belum diuji secara akademis. “Terkesan Menkeu menerima begitu saja penjelasan BI.” Padahal, tambahnya, dalam rapat konsultasi KSSK sebelumnya, ada beberapa peserta rapat yang meragukan, bahkan tidak setuju, dengan alasan itu. Seperti Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani, Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany, dan Ke-
PERATURAN DIDUGA DIREKAYASA Dalam laporan audit investigatif, BPK menyimpulkan adanya perubahan peraturan yang diduga sebagai rekayasa untuk melegalkan pencairan dana dalam penanganan Bank Century.
Keputusan penanganan Bank Century yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ditindaklanjuti dengan keputusan rapat Komite Koordinasi (KK) yang dihadiri Menteri Keuangan (ketua KK), Gubernur BI (anggota KK) dan Ketua Dewan Komisioner LPS (anggota KK), yang dituangkan dalam Keputusan KK No 01/KK.01/2008 tertanggal 21 November 2008. KESIMPULAN BPK: Semua ketentuan yang ada menunjukan pada saat penyerahan Bank Century dari KK ke LPS 21 November 2008, kelembagaan KK belum pernah dibentuk berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU No 24/2004 tentang LPS.
Pada 14 November 2008, Bank Indonesia mengubah persyaratan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari semula CAR minimal 8% menjadi CAR positif saja. Padahal data BI menunjukan CAR bank umum per 30 September 2008 dalam kisaran 10,39% 476,34%, satu-satunya bank dengan CAR di bawah 8% adalah Bank Century. KESIMPULAN BPK: Perubahan peraturan itu patut diduga untuk merekayasa agar Bank Century bisa memperoleh FPJP.
Ketentuan Pasal 6 PLPS No 5/PLPS/2006 diubah dengan PLPS No 3/PLPS/2008 pada 5 Desember 2008 dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas sesuai permintaan manajemen Bank Century. KESIMPULAN BPK: Perubahan peraturan itu patut diduga untuk merekayasa agar Bank Century bisa memperoleh tambahan dana yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan CAR tapi juga untuk kebutuhan likuiditas.
INFOGRAFIS: KORAN JAKARTA/ONES
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Atas Kasus Bank Century
pala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu. Tidak heran jika Deni menengarai keputusan bailout terhadap Bank Century tidak lain hanya untuk menutupi kesalahan BI dalam menjalankan fungsi pengawasannya sekaligus menyelamatkan para deposan besar yang menempatkan dananya di Bank Century. Dugaan tersebut didasarkan fakta bahwa sejak terbentuk pada 2004, sebagai hasil merger tiga bank, Bank Century sudah bermasalah. Bahkan, pada Desember 2005, Bank Century dinyatakan dalam pengawasan intensif, dan pada 6 November 2008 dalam pengawasan khusus. Tentang dugaan penyelamatan para deposan besar, lanjut Deni, pada rapat KSSK 13 November, diketahui bahwa Sri Mulyani mendapat penjelasan terperinci siapa saja para deposan tersebut, termasuk Budi Sampoerna yang menyimpan dana sebesar 1,5 triliun rupiah di
Bank Century. Pendapat Deni diperkuat anggota Badan Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW) Yanuar Rizky. Menurut dia, risiko sistemik tersebut tidak beralasan karena Bank Century bukan bank ritel yang memiliki banyak nasabah. Selain itu, efek sistemik tidak terbukti dari sisi kredit perbankan karena Bank Century tidak berinvestasi di sektor riil. “Ini adalah salah satu motif mengapa kebijakan penyelamatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Yanuar. Motif yang lain, lanjutnya, adalah dilakukannya beberapa perubahan kebijakan di BI dan LPS yang terkesan hanya untuk memuluskan kucuran dana ke Bank Century sehingga kebijakan bailout tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh KSSK. KSSK bertanggung jawab mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga mengawasi penyelamatan bank.
Rekayasa Informasi Berkenaan dengan polemik antara Sri Mulyani dan para politisi Partai Golkar yang mencuat dalam beberapa hari terakhir, ekonom dari lembaga riset ekonomi Econit, Ichsanuddin Noorsy, mengingatkan adanya upaya rekayasa informasi sehingga masyarakat tidak fokus pada penyelesaian kasus Bank Century sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ada upaya rekayasa informasi yang menyesatkan masyarakat sehingga publik dibuat jenuh dengan polemik-polemik yang berkembang sehingga orang lupa dengan materi kasus Century.” Rekayasa itu, kata dia, dilakukan oleh berbagai pihak, baik pihak yang bertugas melakukan penyelesaian kasus maupun para pihak yang terlibat dalam lahirnya kebijakan bailout. Dia mengkritik anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century DPR yang melakukan serangan pada pihak
lain dengan melakukan pembeberan data. Di sisi lain, kata Ichsanuddin, pihak pemerintah, terutama yang terlibat dalam pengambilan kebijakan bailout, juga harus bisa menerangkan duduk perkara pengambilan kebijakan secara jelas. Misalnya, bagaimana Menkeu bisa terperangkap dalam relasi kebijakan yang ia ambil. “Sebab, jelas-jelas KSSK dan KK (Komite Koordinasi) tidak punya dasar hukum yang konsisten.” Salah satu kejanggalan yang didapat dari audit BPK adalah keabsahan KK yang beranggotakan menkeu, Gubernur BI, dan Ketua LPS. Menurut BPK, pada saat penyerahan Bank Century dari KK ke LPS pada 21 November 2008, kelembagaan KK belum pernah dibentuk berdasarkan undang-undang. don/ito/har/D-1 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 315 5106 SMS: 0813 8181 7227
KJ/ONES SUMBER: APBN/DEPKEU
SEA Games
FILE
DOK KJ
Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha mengenai boleh tidaknya anggota Panitia Pengawas Pemilu 2009 diangkat kembali menjadi Panwas Pilkada.
“Kami menolak usulan Bawaslu untuk mengangkat Panwaslu 2009 menjadi pengawas pilkada karena bertentangan dengan UndangUndang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.” Jakarta, Rabu, 2 Desember 2009
“KPU dan Bawaslu setuju Panwaslu 2009 diangkat kembali untuk mengawasi pilkada.” Jakarta, Rabu, 9 Desember 2009
H O T L I N E Untuk Langganan & Pengaduan:
Telp. +62-21- 319 355 33 Fax. +62-21- 315 4601 sirkulasi@koran-jakarta.com
Suryo Pecahkan Rekor Lari 100 Meter Asia Tenggara VIENTIANE – Gelar manusia tercepat di Asia Tenggara untuk nomor 100 meter masih digenggam Suryo Agung Wibowo. Pada final 100 meter putra di Main Stadium National Complex, Vientiane, Laos, Minggu (13/12), Suryo bahkan mempertajam rekor atas namanya sendiri yang dibuat pada SEA Games Thailand 2007. Dari Vientiane, wartawan Koran Jakarta, Tya Marenka, melaporkan Suryo mempersembahkan medali emas dari nomor paling bergengsi di cabang atletik itu setelah menorehkan catatan 10,17 detik. Dia mengalahkan Wachara Sondee dari Thailand yang mendapatkan perak dengan catatan waktu 10,30 detik dan rekan Suryo, Fadlin, yang memperoleh perunggu dengan catatan waktu 10,61 detik. Di hari pertama itu, atletik menyumbangkan satu medali emas,
satu perak, dan satu perunggu. Perak dipersembahkan Zulkarnain Purba di nomor 400 meter gawang. Dengan catatan waktu terbarunya itu, Suryo mempertajam rekor yang dibuatnya di Nakhon Ratchasima, Thailand, dua tahun lalu. Ketika itu, ayah dua anak buah kasihnya dengan Astuti Anjarwati, yakni Slawa Azahra Wibowo dan Sella Aufa Wibowo, itu membukukan waktu 10,25 detik. Pencapaian tersebut sekaligus memecahkan rekor nasional legenda pelari Indonesia, Mardi Lestari, di Pekan Olahraga Nasional Jakarta 1989. Ketika itu, Mardi membukukan waktu 10,20 detik. “Emas ini untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Suryo.
KORAN JAKARTA/TYA MARENKA
UNTUK INDONESIA I Sprinter andalan Indonesia, Suryo Agung Wibowo, meluapkan emosinya seusai memenangi laga final lari 100 meter putra SEA Games XXV 2009 Laos, di Main Stadium National Complex, Vientiane, Minggu (13/12). Suryo mempersembahkan medali emas itu untuk seluruh rakyat Indonesia.
Salah Administrasi Akibat kekacauan administrasi pendaftaran, tiga pelari Indonesia tidak terdaftar dan hanya bisa menonton nomor spesialisasi mereka. Pelari putri, Sherifa Unani, stres berat lantaran tidak terdaftar
sebagai peserta di nomor 100 meter yang menjadi unggulannya. Menurut pelatih Henny Maspaitella, kekecewaan juga menimpa Djauhari Djohan dan Agus Prayogo. Kedua pelari tersebut terpaksa menjadi penonton ketika nomor spesialisasi mereka, 5.000 meter, dilombakan. Padahal, mereka berpotensi mengungguli Aing Aung dari Myanmar yang mendapatkan emas di nomor tersebut dengan catatan waktu 14 menit 43 detik. Wakil Ketua Chief de Mission tim Indonesia Djoko Pramono mengatakan kesalahan administrasi itu dilakukan PB PASI, bukan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). “KOI mendaftarkan atlet sesuai nama yang diajukan PB PASI. Kita punya bukti,” tegas Djoko. Sekjen PB PASI Tigor Tandjung berharap masalah tersebut tidak diperpanjang. “Ini mungkin ada hikmahnya. Agus dan Djauhari bisa konsentrasi di nomor 10.000 meter,” kilah Tigor. AR-3