KORAN JAKARTA
POLITIK
®
Koalisi Parpol I PDI Perjuangan Hanya Dijadikan Alat Politik
Mubarok Enggan Berbasa-basi Achmad Mubarok berbeda dengan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum atau Sekjen Marzuki Alie. Anas dan Marzuki terkenal dengan kesantunannya dalam berkomunikasi. Mubarok cenderung blak-blakan dan transparan. JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok patut diapresiasi. Mubarok mencoba meninggalkan politik basa-basi yang selama ini dianut oleh elite partai politik. “Kalau memang Mubarok itu jujur dengan pernyataannya, mestinya itu diapresiasi karena Mubarok membongkar kultur basa-basi. Mubarok telah berbahasa dengan terang benderang, tidak ngambang,” ujar Ketua Program Ilmu Politik UI, Doni Edwin, kepada Koran Jakarta di Jakarta, Jumat (28/8). Kendati demikian, pernyataan Mubarok yang transparan dan tidak basa-basi itu sangat besar potensi konfliknya. “Ada ketidaklaziman dari pemilihan kata-kata yang termuat dalam pernyataannya. Tapi, itulah yang sebenarnya diinginkan oleh publik. Jangan ada kepura-puraan di antara elite politik itu,” ungkap Doni. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Achmad Mubarok dalam sebuah diskusi bertema “Kontrak Politik Vs Hak Prerogratif Presiden” di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (26/8), mengatakan pendekatan yang dilakukan Partai Demokrat pada PDI Perjuangan hanya basa-basi dan bertujuan untuk menekan mitra koalisi. Mitra koalisi yang dimaksud adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga partai itu ditengarai melakukan tekanan politik kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam pembentukan kabinet periode 2009-2014. Sedangkan pendekatan PDI Perjuangan dan Demokrat yang dimaksudkan oleh Mubarok adalah pertemuan antara Ketua Umum DPP PDI
KORAN JAKARTA/M FACHRI
PERNYATAAN PRIBADI I Ketua DPP Partai Golkar Burhanudin Napitupulu (kiri) bersalaman dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan (tengah) menjelang dimulainya Diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung MPR/DPR Jakarta, Jumat (28/8). Mereka menyoroti pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok. Mubarok cenderung menggunakan bahasa yang transparan dalam memaknakan pertemuan politik. Pernyataan Mubarok dianggap pendapat pribadi. PDI Perjuangan ke dalam barisan koalisi. Maka dibuatlah manuver dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial agar kerja sama dengan kubu PDI Perjuangan gagal. “Manuver Mubarok itu mirip sekali saat menjelang Pilpres. Waktu itu, dengan pernyataan Mubarok, Yudhoyono akhirnya tidak jadi menggandeng Gol-
palsu. Menurutnya, nyak diterima oleh KPU tidak memuKPU provinsi dan nyai kewenangan kabupaten/kota, dan menyatakan proses klarifikasinya bahwa ijazah itu juga akan dilakupalsu. Kewenangan kan oleh KPU seuntuk menetapkan suai tingkatan maijazah itu palsu atau sing-masing. tidak tetap berada di Untuk membukpengadilan. tikan bahwa caleg “Jika pengadilan terpilih tersebut berDOK. KJ sudah menetapkan masalah, dugaanijazah yang digunadugaan pelanggaran Endang Sulastri kan caleg terpilih yang disampaikan itu palsu, KPU baru oleh LSM dan masyarakat harus dikuatkan de- bisa membatalkan status caleg terpilih itu.” ngan keputusan pengadilan. Tentang mekanisme peng“KPU tidak bisa langsung menjatuhkan vonis bila belum gantian caleg bermasalah terseada kepastian dari lembaga but, Endang menjelaskan bahwa pengadilan,” kata Endang di Ja- hal itu bergantung pada waktu ditemukannya persoalan admikarta, Jumat (28/8). Ia memberi contoh soal nistrasi pada caleg terpilih. “Jika pelanggaran tersebut dugaan menggunakan ijazah
kar dengan Jusuf Kalla-nya. Hal yang sama dicoba dilakukan lagi,” ujar Arbi Sanit. Arbi setuju bahwa partai mitra koalisi seharusnya berterima kasih pada Mubarok. Sebab dengan pernyataan itu, kemungkinan kerja sama antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan akan gagal. Bagi PDI Perjuangan sendiri, harusnya bersikap de-
ngan akal sehat. Pernyataan Mubarok sama saja dengan meremehkan PDI Perjuangan. “Jadi lebih baik keluar saja dari rencana bergabung dengan Demokrat kalau hanya dijadikan alat politik,” katanya. ags/P-1 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 3155 106 SMS: 0813 8181 7227
terungkap H-21 sebelum pelantikan, maka mekanismenya diputuskan berdasarkan keputusan pimpinan parpol yang bersangkutan,” katanya. Tak Dilantik Caleg terpilih yang nantinya terbukti bermasalah tidak akan dilantik, dan penetapannya sebagai caleg terpilih dinyatakan batal. Mereka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai caleg. “Mereka bisa dikenakan sanksi administrasi karena tidak memenuhi syarat sebagai caleg,” kata anggota KPU Andi Nurpati. Pada saat verifikasi untuk menjadi caleg, para caleg sudah mengisi surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS atau TNI/Polri aktif. “Jadi, jika sekarang terbukti
sebagai PNS, maka dia sudah melanggar surat pernyataan. Dan pencalonannya sebagai caleg menjadi batal meski sudah berstatus sebagai caleg terpilih,” kata dia. Andi Nurpati menjelaskan berdasarkan laporan yang masuk ke KPU, caleg terpilih yang diduga bermasalah berada di tingkatan DPR dan juga DPRD. Untuk caleg DPR, terdapat dua kasus yang diduga melanggar ketentuan sebagai PNS. “Berdasarkan UU No 10/2008, caleg tidak boleh berstatus PNS atau TNI/Polri aktif,” ujarnya. Masalah lainnya ialah empat caleg terindikasi menggunakan ijazah palsu. Dan, laporan terbaru ialah, ada caleg DPR RI terpilih yang terindikasi pegawai BUMN. har/P-2
Arsip Nasional
SBY Minta Naskah Supersemar Ditelusuri menjadi kontroversi. “Presiden juga sudah mendapat informasi bahwa naskah tersebut ada pada seseorang bernama Daryoto. Itu yang akan ditelusuri,” ujar Djoko yang juga belum mengetahui siapa sebenarnya Daryoto itu. Djoko yakin naskah asli Supersemar masih ada. Namun, hingga saat ini belum jelas ada di tangan siapa. Ia berharap naskah tersebut bisa diperoleh secepatnya untuk dimasukkan ke Arsip Nasional. Ia mencontohkan sejumlah naskah sejarah yang sebelumnya sempat menjadi kontroversi namun akhirnya dapat dikumpulkan di Arsip Nasional. Naskah teks Proklamasi yang dibuat Presiden Soekarno dengan tulisan tangan, me-
PERNYATAAN Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok, bahwa pendekatan yang dilakukan pemimpin Demokrat ke PDI Perjuangan untuk menekan mitra koalisi, akan semakin menyulitkan proses rekonsiliasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Koran Jakarta, 28/8).
Presiden Hindari “Dua Matahari” dalam Pemerintahan
KPU Inventarisasi Caleg Bermasalah
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menelusuri jejak naskah asli Surat Perintah Sebelas Maret yang hingga kini belum jelas rimbanya. Hal tersebut diungkapkan Presiden Yudhoyono kepada Kepala ANRI Djoko Utomo di Kantor Presiden, Jumat (28/8). Djoko mengatakan dalam pertemuannya kemarin, Presiden Yudhoyono memberikan perhatian khusus pada keberadaan naskah Supersemar. Hingga saat ini, surat yang berisi perintah dari Presiden Soekarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil tindakan mengatasi situasi keamanan pada 1966 itu masih
KOMENTAR
JEDA
Pemilu 2009
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan inventarisasi laporan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang diduga bermasalah atau tidak memenuhi syarat administratif. Jika caleg terpilih terbukti tidak memenuhi syarat, akan dicoret dan terkena sanksi penggantian. Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, akhir-akhir ini, pihaknya (KPU pusat dan daerah) menerima laporan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang adanya caleg terpilih bermasalah atau tak memenuhi syarat. Misalnya, masih tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan menggunakan ijazah palsu. Namun, lanjutnya, karena laporan tersebut lebih ba-
3
Ungkapan Mubarok memang betul pernyataan pribadi. Meski demikian, hal tersebut dapat dibilang cerminan partai yang sebenarnya. Kita masih ingat pernyataan Mubarok sebelumnya, ketika menggertak PKS dan PAN, pada saat Golkar mau berkoalisi dengan Demokrat. 0818990xxx
Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo di Teuku Umar, pekan lalu. Dalam pertemuan itu, PDI Perjuangan meminta Demokrat mendukung rencana majunya Ketua Dewan Pertimbangan Partai PDI Perjuangan Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR periode 2009-2014. Pertemuan itu sekaligus mencairkan kebuntuan komunikasi yang selama ini terjadi antara elite kedua parpol itu. Ini adalah untuk kedua kalinya Mubarok mengungkapkan pernyataan yang kontroversial. Awal Februari lalu, Mubarok memprediksi Partai Golkar hanya akan memperoleh 2,5 persen suara pada Pemilu Legislatif 2009. Bila itu terjadi, kata Mubarok saat itu, Yudhoyono akan mencari wapresnya dari partai lain dan tidak lagi bersama Jusuf Kalla. Pernyataan Mubarok itu menuai protes dari Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Kalla merasa tersinggung dan meminta pemimpin Demokrat mengklarifikasi pernyataan Mubarok itu. Akhirnya, Yudhoyono turun tangan dan minta maaf pada Partai Golkar. Bersifat Semu Sementara itu, Dekan Ilmu Politik Fisipol UGM Pratikno mengatakan pernyataan Mubarok itu makin menguatkan bukti bahwa koalisi yang sering dibangun oleh sejumlah parpol tidak berdasarkan niat untuk memperkokoh sistem pemerintahan. Tapi hanya bersifat semu dan jangka pendek, dengan tumpuan utamanya adalah bagi-bagi kekuasaan. Sedangkan pengamat politik Arbi Sanit menilai sangat mungkin Mubarok adalah representasi kelompok yang tidak setuju dengan masuknya
Sabtu 29 AGUSTUS 2009
« Presiden juga sudah mendapat informasi bahwa naskah tersebut ada pada seseorang bernama Daryoto. Itu yang akan ditelusuri.
»
Djoko Utomo KEPALA ANRI
nurutnya, baru diserahkan ke Arsip Nasional pada 1992. Sementara, naskah teks Proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani Soekarno dan Mohammad Hatta sudah diserahkan jauh sebelumnya pada 1960. “Kami berharap naskah asli Supersemar dapat diperoleh
Arsip Nasional seperti halnya naskah-naskah bersejarah lainnya,” tambahnya. Segera Ditindaklanjuti Hal senada disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng. Ia mengatakan Presiden Yudhoyono meminta agar info-info yang terkumpul terkait keberadaan naskah asli Supersemar segera ditindaklanjuti. Presiden, lanjutnya, juga mendengar kabar bahwa ada staf Sekretariat Negara yang memiliki info keberadaan naskah tersebut. “Presiden juga meminta Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi untuk menindaklanjuti,” katanya. Selain Supersemar, Presiden berharap ANRI bisa mendoku-
mentasikan semua naskah penting dalam perjalanan bangsa dan negara, seperti hasil pemilu, keputusan DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Djoko mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan arsip Pemilihan Umum 2004, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden, satu tahun setelah penyelenggaraannya. Padahal di negara lain seperti Australia, menurutnya, butuh waktu lama untuk memasukkan arsip pemilu ke arsip nasional. Ia menambahkan, pihaknya juga sudah mendapatkan arsip sengketa Pemilu 2009 dari Mahkamah Konstitusi. Arsip tersebut, menurutnya, memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi bagi perjalanan bangsa Indonesia. kml/P-1
JAKARTA – Rencana penyatuan kantor presiden dan wakil presiden (wapres) dalam satu kompleks Istana Kepresidenan dinilai sangat tepat untuk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mendatang. Penyatuan itu mengukuhkan sistem presidensial yang dianut Pemerintah Indonesia. Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan penyatuan KJ/M FACHRI kantor presiden dan wakil presiden (wapres) di pemerintahan menda- Refly Harun tang baik untuk dilaksanakan. Menurutnya, penyatuan itu paling tepat untuk membuat tidak munculnya dua “matahari” di kepemimpinan pemerintahan. “Seharusnya memang disatukan kantor keduanya jika dilihat dari sisi ketatanegaraan agar tidak ada dua ‘matahari’,” kata dia di Jakarta, Jumat (28/8). Refly juga menegaskan sejatinya kepresidenan memang hanya ada one stop office. Dari satu kantor itulah presiden sebagai person dan presiden yang diartikan dalam lembaga kepresidenan memberikan perintah. Pada kesempatan terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim bahwa rencana penggabungan Istana Presiden dengan kantor Wapres dalam satu kompleks kepresidenan merupakan permintaannya sejak awal masa pemerintahannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Sejak dulu sebenarnya sudah begitu rencananya. Jadi saya minta waktu itu agar satu kompleks dengan Presiden. Jadi itu bukan rencana baru, itu saya minta dulu,” ujar Kalla kepada pers seusai salat Jumat di kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Sementara itu, anggota DPR RI dari Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, menyatakan penyatuan kantor presiden dan wakil presiden tidak perlu dilakukan karena antara Yudhoyono dan Boediono tidak memiliki perbedaan yang bisa menimbulkan masalah. “Saat ini tidak perlu takut berbeda jalan karena keduanya dipilih dalam satu pasangan. Mereka sudah satu koridor,” ungkapnya. yst/P-2
Yuddy Siap Dukung Mbak Tutut dalam Munas Golkar JAKARTA – Kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandi menyatakan siap mundur dari pencalonan jika Siti Hardiyanti (Mbak Tutut) mau maju menjadi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Yuddy bahkan akan memberikan dukungan penuh kepada putri sulung mantan penguasa Orde Baru itu. “Saya sampaikan, kalau Mbak Tutut mau maju jadi ketua umum, saya akan mundur dari pencalonan. Dan saya akan memberikan dukungan penuh kepada Mbak Tutut,” kata Yuddy di Jakarta, Jumat (28/8). Politisi muda Partai Golkar itu menyatakan Mbak Tutut memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Munas di Pekanbaru (Riau) pada 4 – 7 Oktober 2009. Putri mantan Presiden Soeharto itu, kata Yuddy, pernah menjadi pengurus di DPP Golkar selama satu periode, dan sampai saat ini juga masih memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar. Mbak Tutut sendiri, menurut Yuddy, masih mempertimbangkan untuk kemungkinan mencalonkan diri. “Beliau perlu waktu untuk kontemplasi, menimbang-nimbang. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa memberikan jawaban,” katanya. Sementara itu, Aburizal Bakrie (Ical) yang disebut-sebut sebagai calon terkuat tetap optimistis akan memenangi pertarungan perebutan Ketum Golkar pada Munas Golkar mendatang. “Kami optimistis akan menang mutlak,” kata anggota tim sukses Ical, Idrus Marham. Menurutnya, klaim dukungan yang diungkapkan kubu Surya Paloh tidak benar. Ia menegaskan kubu Paloh yang mengklaim sudah mendapat dukungan mayoritas terlalu prematur. “Dukungan pada Ical terbukti lebih besar,” tegasnya. Ia mencontohkan dukungan terhadap Ical di Jawa Tengah yang terus menguat. Dari 35 DPD II Jawa Tengah, 28 di antaranya menyatakan secara resmi di atas kertas bermeterai memberikan dukungan kepada Aburizal. “Demikian juga dengan lima DPD II plus DPD I Golkar DI Yogyakarta,” kata dia. ags/yst/P-2
KORAN JAKARTA/M FACHRI
TETAP MAJU I Calon Ketua Umum Partai Golkar Yuddy Chrisnandi (kanan) bersama anggota tim suksesnya usai memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/8). Yuddy mengatakan Siti Hardiyanti Rukmana sedang menimbang-nimbang untuk maju dalam memperebutkan kursi pucuk pemimpin Partai Golkar.