®
Pemilihan Legislator I Surat Suara Tertukar Sah dan Diserahkan ke Parpol
Kebijakan KPU Rugikan Caleg Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengeluarkan surat edaran yang berpotensi menimbulkan konflik, yakni mengesahkan surat suara yang tertukar. Keputusan KPU itu hanya untuk menutupi ketidakprofesionalan lembaga tersebut dalam mendistribusikan surat suara. JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menolak surat edaran KPU tentang surat suara yang tertukar. Kebijakan KPU itu menghilangkan hak dan suara calon legislator (caleg). “Suara caleg jadi lari ke partai politik,” kata Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Wirdianingsih di Jakarta, Jumat (10/4). KPU, melalui surat bernomor 676/KPU/IV/2009 tertanggal 9 April 2009, menyebutkan surat suara yang tertukar antardaerah pemilihan diang-
gap sah dan dapat dihitung. Pilihan pemilih terhadap surat suara yang tertukar itu dijadikan suara partai politik. Bawaslu menginventarisasi 287 pelanggaran pemilu di sejumlah daerah. 90 pelanggaran di antaranya kasus tertukarnya surat suara. Bawaslu telah melayangkan surat kepada KPU di daerah untuk melakukan pemilihan umum ulang bagi daerah-daerah yang surat suaranya tertukar. “Laporan pelanggaran surat suara tertukar kami dapat dari Bali, Jawa Tengah, Medan,” imbuhnya.
Tidak Banyak Sebelumnya, KPU memastikan tidak akan ada pemilu ulang atau pemilu lanjutan untuk kasus surat suara tertukar yang terjadi pada 9 April lalu. KPU hanya merekomendasikan bahwa pemilu lanjutan hanya akan dilakukan di dua provinsi, yakni Papua dan Nusa Tenggara Timur. Anggota KPU Abdul Aziz mengungkapkan kasus tertukarnya surat suara tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab, dari data yang dimiliki KPU, jumlah yang tertukar tidak banyak. Apalagi, KPU juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 676/ KPU/IV/2009. “Paling hanya 5, 10, atau 12 lembar yang tertukar,” ujar Aziz. Pada 9 April lalu, kasus tertukarnya surat suara terjadi di Mamuju (Sulawesi Barat), Purwakarta dan Bekasi (Jawa Barat), Gunung Kidul (DIY), Semarang, Solo, dan Magelang (Jawa Tengah), Gresik, Mojokerto, Blitar, dan Jember
(Jawa Timur), Medan (Sumatra Utara), Samarinda, Kupang (NTT), dan beberapa daerah lainnya (Koran Jakarta ,10/4). Sangat Berbahaya Sementara itu, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengatakan bahwa keputusan KPU yang menyatakan surat suara tertukar yang telanjur digunakan dianggap sah, bertentangan dengan semangat demokrasi yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, ini hanyalah cara untuk menutupi kelemahan KPU dalam melaksanakan pemilu. “Ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan putusan MK,” ujarnya. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur segera menyelidiki penyebab terjadinya surat suara tertukar. Anggota KPU Jatim Arief Budiman mengatakan KPU Jatim belum berani memastikan pihak mana yang
bertanggung jawab atas tertukarnya surat suara tersebut. Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan jika terjadi kecurangan dalam pemilihan umum 9 April, pemerintah tidak akan campur tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu dan KPU. “Kita tidak pernah masuk ke dalam domain yang menjadi tugas kewenangan pemilu. Itu yang kita gariskan kepada gubernur dan wali kota,’’ ujarnya seusai melaporkan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Presiden, Cikeas, Bogor, Jumat (10/4). Ia tidak menampik adanya persoalan di sejumlah TPS tertentu. Masalah tersebut lebih bersifat teknis dan menjadi tanggung jawab KPU setempat. rai/har/kml/ags/SB/P-1 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 3155 106 SMS: 0813 8181 7227
» Datangi Megawati
»
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (kanan) bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri), di kediaman Megawati, di Jl Teuku Umar, Jakarta, Jumat (10/4). Mereka membahas soal kekisruhan dalam menetapkan daftar pemilih tetap dan rencana koalisi menghadapi pemilihan presiden Juli mendatang.
KORAN JAKARTA/RAMDANI
Teknologi Informasi
Tabulasi Elektronik lewat Internet Macet JAKARTA – Kendati diklaim sebagai real count berbasis teknologi canggih, ternyata tabulasi elektronik hasil pemilu yang dilansir KPU tidak berjalan maksimal. Akibatnya, hasil tabulasi yang langsung diakses lewat Internet pada situs resmi KPU mengalami kemacetan. Praktis, hasilnya tidak mengalami perubahan. Hal tersebut dikemukakan pakar teknologi informasi ITB,
Hemat D Nuryanto, di Jakarta, Jumat (10/4). Menurutnya, tampilan di situs resmi KPU macet karena secara tiba-tiba BPPT selaku koordinator dan supervisor TI KPU mengubah tampilan yang mulanya dinamis menjadi statis. Tentunya perubahan itu berdampak pada penyesuaian program aplikasi. Pihak programmer harus mengubah dua sistem dan tampilan. “Sekarang layanan Internet
tabulasi pemilu yang diakses publik sudah telanjur jadi masalah. Kami meminta maaf kepada masyarakat,” paparnya. Penambahan Server Nuryanto menyatakan server akan di-set up supaya bisa diakses 10 juta pengunjung. Server yang sekarang digunakan hanya satu dengan kapasitas 2 gygabite. ”Bandwitdh yang tersedia di Telkom dengan kapasitas 10 megabite
akan ditingkatkan menjadi enam agar bisa diakses 10 juta pengunjung,” kata dia. Namun, Ketua Tim Sistem Integrasi TI KPU Agung Harsoyo mengakui penyebab kemacetan tabulasi pemilu lewat Internet justru akibat adanya penambahan server. “Dalam proses ini tampilan layanan Internet tabulasi pemilu sedikit terganggu,” kata Agung. Hasil pantauan Koran Jakarta, saat mengakses tabulasi
eletronik di situs resmi KPU http://tnp.kpu.go.id, tampilan hasil tabulasi tidak mengalami perubahan. Sejak pukul 17.00 WIB, situs tersebut tetap menampilkan 1.537 suara. Hasil itu berbeda dengan data yang ditampilkan melalui jaringan virtual private network (VPN) yang ada di Hotel Borobudur, Jakarta, atau jaringan khusus KPU yang sudah mencatat 173.00 suara dari 983 TPS. ags/P-2
LIH
I UM
M IS
UM
PEMILU 2009
P E MI
KORAN JAKARTA
✓
KO
Sabtu
AN
11 APRIL 2009
3
» Tabulasi Nasional
KORAN JAKARTA/RAMDANI
»
Petugas KPU memaparkan proses kerja tabulasi nasional hasil perhitungan suara di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2009 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (10/4). Hingga kemarin Partai Demokrat masih menduduki peringkat teratas dengan perolehan suara 21,164 persen, diikuti PDIP 14,59 persen dan Partai Golkar 16,457 persen.
Data Pemilih
Parpol Manfaatkan Kekisruhan DPT JAKARTA – Kisruh daf- hak pilihnya, kata dia, juga tar pemilih tetap (DPT) akan melanggar melanggar UU No menjadi kerikil dan dapat 39/1999 tentang Hak Asasi mengurangi legitimasi keme- Manusia. ”Atas dasar itu, KIPP nangan Partai Demokrat. Fak- sebagai lembaga pemantau seta mengenai banyaknya pemi- kaligus sebagai warga negara lih yang tidak terdaftar dalam yang memunyai hak pilih akan DPT berpotensi digunakan mengajukan citizen law-suit (gugatan hukum untuk menggoyang warga negara secara kemenangan Partai kolektif ) kepada Demokrat. KPU sebagai penye”Isu DPT akan lenggara,” ujarnya. terus digunakan Sementara itu, menggoyang hasil Ketua DPP Parpemilu dan juga ketai Demokrat Max menangan dari ParSopacua memtai Demokrat. Isu bantah pihaknya DPT akan menjadi ikut merekayasa senjata bagi partai buruknya DPT. ”Jalain yang merasa ngan menduga-dudicurangi dalam ANTARA/JAFKHAIRI ga seperti itu dong,” Pemilu 2009,” kata kata Max. pengamat politik Max Sopacua Partai Gerindra, dari Unair, SuraHanura, dan Parbaya, Airlangga Pribadi, saat dihubungi, di Ja- tai Keadilan Sejahtera segera membentuk tim pencari fakta karta, Jumat (10/4). (TPF) untuk menyelidiki keGugat KPU kisruhan DPT. Partai-partai itu Secara terpisah, Komite In- bermaksud menggugat Komisi dependen Pemantau Pemilu Pemilihan Umum. (KIPP) akan mengajukan guKetua Dewan Penasihat gatan class action terhadap Partai Gerindra Prabowo Subipenyelenggara pemilu. Sekjen anto mengaku kecewa dengan KIPP Mukhtar Sindang me- tingginya jumlah masyarakat ngatakan warga yang memu- yang tidak terdaftar. nyai hak pilih namun tidak “Ini memprihatinkan. Iroterdaftar begitu banyak dan nisnya, itu juga terjadi di TPS masif. KIPP telah menurunkan tempat saya melakukan pemi10.000 sukarelawan di 33 pro- lihan, TPS 45 Kemang Jakarvinsi dan 424 kabupaten/kota ta Selatan. Sekitar 200 warga untuk meneliti kasus itu. tidak dapat memilih karena Hasilnya jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT. Itu yang tidak terdaftar sangat be- terjadi di rumah saya sendiri,” sar. Ini menunjukkan buruknya jelas Prabowo. sistem pendataan kependuSementara itu, Ketua dukan dan mengindikasikan Umum PDI Perjuangan Megatidak profesionalnya kerja pe- wati Soekarnoputri dan Ketua nyelenggara pemilu. Umum Hanura Wiranto juga “Ini melanggar hak politik menyepakati rencana mereka warga yang dilindungi oleh menggugat Komisi Pemilihan UU No 10/2008 tentang Pe- Umum terkait dengan kemilu Legislatif, terutama Pasal kisruhan DPT. 260. UU menyatakan setiap “Hanura menilai kesalahan orang yang dengan sengaja DPT adalah by desain. Indikasimenyebabkan orang lain ke- nya kerja KPU tidak optimal. hilangan hak pilihnya bisa DPT amburadul, logistik juga dipidana penjara paling sing- begitu. KPU tidak memiliki kat 12 bulan dan paling lama sarana yang cukup untuk pe24 bulan,” kata Mukhtar. mutakhiran data pemilih,” kata Bukan hanya itu. Banyak- Wiranto usai bertemu Menya warga yang diabaikan gawati. ags/nik/har/P-1
BILIK SUARA
KOMENTAR
PKS Ancam Tolak Hasil Pemilu di Sumut
Panwas Temukan Pelanggaran Pidana
Lima TPS Lakukan Pemilu Lanjutan
DPT Pemilu Legislatif Jadi DPS Pilpres
MEDAN – Koordinator Advokasi Bappilu DPW PKS Sumut Irwansyah mengatakan PKS akan menolak hasil Pemilu 2009, terutama di Provinsi Sumut. Pasalnya, pihaknya menengarai adanya eksodus massa pemilih yang dimobilisasi caleg Partai Demokrat. “Dari interogasi yang dilakukan KPPS dan saksi kami, aksi curang mereka itu atas suruhan Tonggo Sibarani, salah satu keluarga Berliana br Sibarani, caleg Partai Demokrat dari Dapil II Sumut,” ucap Irwan. Di samping itu, pihaknya menemukan adanya surat suara DPRD provinsi yang tidak ditandatangani Ketua KPPS. “Kami menemukan di Kelurahan Sei Mati dan Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Barat, TPS tak menghitung hasil pemilihan dengan kertas plano siap pakai yang disediakan KPU pusat,” ujarnya. Ketua Bappilu PKS Provinsi Sumut Abdul Rahim Siregar mengaku sudah melaporkan sejumlah kasus indikasi kecurangan pemilu ini ke Panwaslu Sumut. MD/P-2
SEMARANG – Panwas Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran pidana Pemilu 2009. Ketua Panwas Jateng Abhan Misbah, di Semarang, Jumat (10/4), mengatakan dua pelanggaran peDOK. KJ milu tersebut terjadi di Kabupaten Purba- Abhan Misbah lingga dan Kabupaten Kudus. Dalam pelanggaran pemilu di Kabupaten Purbalingga, ditemukan pasangan suami istri yang melakukan pemilihan di dua TPS berbeda. Jika kasus pelanggaran pemilu tersebut terbukti, pelaku diancam pidana penjara maksimal 18 bulan serta denda maksimal 18 juta rupiah. Di Kabupaten Kudus, pelanggaran pidana pemilu terjadi karena salah seorang pemilih menguasakan kepada orang lain untuk memilih. SM/P-2
PADANG – Lima tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota, Sumatra Barat, terpaksa melanjutkan pemilihan umum hari ini (Sabtu, 11/4) akibat kekurangan dan tertukarnya surat suara. “Pemungutan lanjutan itu dilaksanakan Sabtu karena harus menunggu logistik dari KPU,” kata Anggota KPU Sumbar Muftie Syarfie di Padang, kemarin. Surat suara pengganti ini, Jumat, masih dikoordinasikan untuk diambil atau dialihkan dari TPS lainnya yang kelebihan surat suara. Ia menyebutkan TPS yang dilanjutkan pemungutan suaranya itu meliputi TPS1 Nagari Pauh Sangik, TPS-16, 17 dan 20 Nagari Suayan, dan TPS-1 di Nagari Sarik Laweh. Ia menjelaskan di TPS-1 pemungutan dilanjutkan karena kekurangan surat suara untuk pemilihan anggota DPD. Sebanyak 37 pemilih tidak dapat memilih. Pemungutan suara lanjutan di empat TPS lainnya disebabkan surat suara pemilihan DPR-RI tertukar. ant/P-1
JAKARTA – Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan DPT yang digunakan dalam pemilu legislatif akan menjadi DPS dalam pilpres mendatang. “DPT yang dipakai untuk pileg dijadikan secara otomaDOK. KJ tis sebagai DPS untuk pilpres,” katanya, di Ja- Hafiz Anshary karta, Jumat (10/4). Untuk itu, petugas KPPS diharapkan segera menampung dan memasukkan warga yang merasa tidak masuk DPT pemilu legislatif. Hafiz berharap warga yang pindah atau ada anggota keluarganya yang meninggal dunia agar segera memberitahukan kepada petugas KPPS. Terkait DPT yang digunakan dalam pemilu legislatif, Hafiz mengemukakan, KPU tidak boleh menggunakan data selain DPT yang telah ditentukan dalam UU Pemilu. nik/P-2
KPU menyatakan surat suara tertukar yang telanjur dicontreng dianggap sah. Bawaslu menilai KPU tidak siap menyelenggarakan pemilu. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2009 yang berlangsung Kamis (9/4) diwarnai beberapa permasalahan. Permasalahan yang paling menonjol dan terjadi merata di seluruh daerah adalah tertukarnya surat suara. Bahkan di Madura, ratusan surat suara sudah terlebih dahulu dicontreng (Koran Jakarta, 10/4). Bagaimanapun, KPU mesti segera mengambil sikap tegas. Bukan sekadar dengan pernyataan yang mengesahkan surat suara yang sudah dicontreng, tapi harus dengan legitimasi yang jelas. Pasalnya, di belakang hari, persoalan surat suara yang sudah dicontreng ini bakal menjadi persoalan serius. Publik atau lembaga pemilu mesti mendorong KPU untuk mencermati hal ini dengan serius. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan persoalan ini akan terus dibawa dalam pilpres mendatang. 0854-1284xxx