Halaman
KOTA PLUS
3
Selasa, 1 Juni 2010 Tahun IX
Pemukiman Kumuh di Densel Dibongkar FB/Ari
DENPASAR-Fajar Bali Kota Denpasar sebagai kota metropolis berdampak berbagai permasalah sosial salah satunya malalah pemukiman kumuh. Guna mengantisipasi perkembangan pemukiman kumuh Pemerintah Kota Denpasar terus melakukan penertiban terhadap bangunan kumuh. Seperti dilakukan Camat Denpasar Selatan IB Alit Wiradana beserta lurah dan kepala desar melakukan pengawasan langsung terhadap pembokaran dua rumah kumuh, Senin (31/5), di linkungan Kerta Petasikan, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Camat Denpasar Selatan IB Alit Wiradana ditemui disela-sela pembongkaran mengatakan penertiban semacam ini akan terus dilaksanakan. Hal ini untuk mengantisipasi berkembangnya pemukiman kumuh khususnya di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Selain melakukan pembongkaran seperti sekarang ini juga pihaknya mengaku terus melakukan pengawasan dan penyuluhan dengan melibatkan
I Wayan Suyasa (kiri) dan IGN Wiadnyana (kanan)
Terkait Permintaan Data Bansos Ke Eksekutif
Dewan Dinilai Sudah Seperti BPK MANGUPURA-Fajar Bali Kengototan Ketua Komisi C DPRD Badung Nyoman Satria meminta data pencairan Bansos kepada eksekutif, menuai pro-kontra di internal lembaga Dewan sendiri. Setidaknya beberapa anggota Dewan menilai, kengototan Nyoman Satria tak lebih dari sensasi politik belaka. Anggota Komisi B, Wayan Suyasa, SH., Minggu kemarin menegaskan, pengawasan yang semestinya dilakukan oleh Dewan lebih pada mengawasi apakah program atau rencana yang telah ditetapkan sudah sesuai atau terealisasi. Bukannya pemeriksaan sebagaimana amanat PP 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. “Tegasnya, pengawasan kita bukan pemeriksaan, karena domain pemeriksaan ada pada BPK. Jadi bicara bansos apalagi seolah tendensius mengaitkannya dengan kemenangan incumbent sangat kental nuansa politisnya,”tandas Suyasa. Menurut politisi muda dari PNBK ini, Dewan semestinya harus berterimakasih kepada eksekutif, karena telah diberikan mengelola anggaran untuk bansos senilai Rp 5 milyar. Bansos Dewan tersebut masing-masing dianggarkan untuk pos lembaga Rp 400 juta, untuk Ketua Dewan Rp 400, untuk dua Wakil Ketua Dewan masing-masing Rp 100 juta untuk anggota Dewan. Seperti juga yang berlaku di eksekutif, masing-masing anggota Dewan, Ketua maupun Wakil Ketua, mencairkan bansos ini atas dasar proposal yang diajukan oleh masyarakat sebagai wujud implementasi pertanggungjawaban moral dan politik anggota Dewan bagi pemilih dan daerah pemilihannya. Secara terpisah politisi senior Partai Golkar, IGN Wiadnyana menegaskan, permintaan ketua Komisi C terkait data bansos di eksekutif sah-sah saja. Hanya saja, menurut Wiadnyana, permohonan tersebut belum ada proses di kelembagaan, karena tidak pernah ada paripurna DPRD Badung yang memutuskan untuk minta data bansos ke eksekutif. Ditegaskan, pencairan bansos baik di eksekutif maupun legislatif lebih didasari pada semangat untuk memotivasi dan memberikan stimulus dalam memantik energi pembangunan masyarakat. “Tegasnya, bansos adalah dari oleh dan untuk masyarakat sendiri, sehingga yang perlu diawasi adalah sampai tidaknya bansos itu kepada masyarakat yang mengajukan proposal,”kata Wiadnyana. Wiadnyana mengaku yakin, bansos yang dicairkan baik oleh eksekutif maupun Dewan tepat sasaran, karena ini harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan dan Camat. p@Ary
kannya akan mengusir Wayan Darma dari rumah tersebut. Jalan damai pun dilakukan berkali-kali di tingkat desa, begitu pula dengan langkah hukum di pengadilan, namun tak kunjung mendapatkan penyelesaian. Awalnya kasus ini dibawa ke PN Denpasar, yang kemudian dimenangkan Wayan Darma. Ketut Ngenteg tidak tinggal diam dan mengajukan banding. Di Pengadilan Tinggi, balik Ketut Ngenteg yang memenangkannya dan memutuskan eksekusi lahan milik Darma. ‘Meskipun dipengadilan dimenangkan Ketut Ngenteg, tapi warga tidak terima dan menginginkan lahan tetap dibagi dua. Karena jalan damai tidak tercapai, maka hari ini dilakukan pembongkaran oleh warga,” ujarnya. Sementara, Nyoman Sukarini mengungkapkan hal yangberbeda. Katanya, keluarganya biersedia membagi lahan tersebut asalnya diminta dengan baik-baik. “Yag bersangkutan tidak pernah meminta kepada kami, tahu-tahu cara begini yang dilakukan. Kami bisa apa,” ujarnya pasrah. Selanjutnya dikatakan, dilihat dari silsilah keluarga, sebenarnya Wayan Darma tidak memiliki hak untuk menempati lahan tersebut. Sebab, Wayan Darma bukan masuk ayahan pokok. Selain itu, gugatan dipengadilan sudah dimenangkan Wayan Ngenteg sebagai pemilik seluruh tanah. Sayangnya, setelah konflik yang berlarut-larut dan penyelesaian di jalur hukum itu, Wayan Darma justru tetap ngotot meminta haknya dan meminta perlindungan ke desa adat. ‘’Tapi ternyata warga justru membela Wayan Darma, kalau begini, hukum tidak ada artinya,” tukasnya. pW-020
kitarnya,” ujar Sudarma. Kedepannya pengawasan dan penertiban diwilayahnya akan terus dilanjutkan sehingga wilayahnya benar-benar bisa bebas dari bangunan kumuh.
FB/Eliasar
DENPASAR – Fajar Bali Tak mudah untuk membangun dikawasan Pesanggaran. Pasalnya warga setempat tidak mau didaerahnya berdiri bangunan atau yang sejenisnya, tak kecuali bangunan untuk kepentingan umum. Buktinya setelah melakukan penolakan terhadap pendirian mesin pembangkit listrik milik PT Indonesia Power, kali ini Warga Pesanggaran kembali menolak rencana pembangunan terminal LPG yang akan dibangun di kawasan depo Pertamina Pesanggaran. Hal itu diperlihatkan dengan terpampangnya sepanduk berukuran jumbo di depan Balai Banjar Pesanggaran. Dalam tulisan yang terpampang di spanduk itu jelas berisi penolakan terhadap mesin baru pembangkit listrik milik PT Indonesia Power dan juga pembangunan terminal pengisian gas LPG. Alasanya, penolakan terhadap proyek besar ini dilakukan untuk kepentingan keselamatan anak cucu di masa yang akan datang. Penolakan itu diperkuat dengan pernyataan Kepala Lingkungan Pesanggaran, Wayan Kari yang ditemui koran ini, Senin (31/ 5) kemarin. Dia menyebut saat ini memang ada rencana pembangunan unit pengisian gas di kawasan depo Pertamina Pesanggaran, namun rencana itu belum dikoordinasikan dengan warga.’’Memang sudah pernah bicaraan dengan saya, tapi kan dengan warga belum,” katanya, Senin (31/5) kemarin. Menurutnya, warga Pesanggaran sudah melakukan penolakan, alasannya karena faktor keamanan. Sebab versi warga jika jadi dibangun, dikhawatirkan akan menimbulakn polusi atau yang
Tolak- Spanduk Penolakan Warga Pesanggaran Terkait Rencana Pembangunan Depo LPG Milik Pertamia
lainya. ‘’Penolakan ini murni diakibatkan faktor keamanan dan tidak ada masalah lainnya,’’ tegasnya. Imbas belum adanya pembicaraan dengan warga ini, maka warga langsung berinisiatif memasang spanduk yang isinya penolakan. Penolkan warga bisa jadi tidak akan menmbuahkan hasil. Pasalnya pihak Pertamina akan tetap melanjutkan pembangunan terminal LPG ini, bahkan saat ini pembangunan sudah dalam tahap pengurusan dan direncanakan dalam waktu dekat akan segera digarap. “Terminal ini kita bangun untuk kepentingan bersama. Selain itu proyek ini adalah program pemerintah untuk menidaklajuti banyaknya permintaan masyarakat akan LPG,” ucap Sales Representatif LPG Bali Nusra, Totok dikonfirmasi terpisah siang kemarin. lebih jauh dikatakan Totok, nantinya terminal LPG ini akan dibangun dilahan milik Pertamina
yang berada di kawasan itu (Pesanggaran,red). Terminal ini diperkirakan akan mampu menampung2x1500metriktonLPG.R-006
Pemilik Rahmat yang juga seorang pengepul barang bekas (rongsokan) mengatakan bangunan yang ada sekarang ini baru didirikan beberapa bulan lalu. Saat ditanya mengenai ban-
gunan yang melanggar tersebut Rahmat mengakui bangunan telah melanggar. Untuk itu pihaknya mengaku membantu pembokaran yang dilakukan sekarang ini. pR-006
MANGUPURA-Fajar Bali Dugaan tempat hiburan Sky Garden beroperasi tanpa izin dibenarkan Kepala Dinas Pariwisata Daerah (Diparda) Badung I Made Subawa. Subawa yang dikonfirmasi, Senin (31/5) kemarin, menegaskan Sky Garden selama ini belum mengantongi SITU/HO serta izin operasional. Sky Garden yang berlokasi di kawasan Kuta ini sudah beroperasi kurang lebih empat tahun. “Mereka baru mengajukan izinnya. Kalau persyaratannya belum lengkap, kami tidak akan memproses izinnya,”lontar Subawa. Menindaklanjuti hal ini, pihaknya mengaku telah melakukan teguran kepada pegelola Sky Garden dan meminta untuk segera melengkapi perizinannya. Namun, pihaknya membantah dikatakan kecolongan. Subawa berdalih, untuk mengeluarkan izin operasional harus
melengkapi izin yang lain, seperti izin prinsip, UPL/UKL, IMB, serta SITU/HO. Apa tidak ada sanksi? Subawa berkelit kewenangan Diparda hanyamemberikan pembinaan untuk sanksi atau eksekusi adalah kewenangan Satuan Polisi Pamng Praja (Satpol PP). “Kami tidak berweang melakukan eksekusi, yang berwenang Satpol PP,” tegasnya. Sementara, Direktur Sky Garden, Indra yang dikonfirmasi lewat ponselnya terdengar nada dering tetapi tidak ada jawaban, begitujuga ketika di SMS tidak ada balasan. Seperti yangdiberitakan kemarin, ada laporan yang masuk ke DPRD Badung bahwa Sky Garden beroperasitanpa izin. Selain ‘bodong’ usaha pub dan restoran yang kini mulai merambah usaha hotel ini, bangunannya juga menyalahi IMB dan tunggakan pajaknya mencapai miliaran rupiah. pW-020
Dana Askes Rp 1,7 M Jadi Temuan BPK DENPASAR-Fajar Bali Pengembalian dana Askes sekitar Rp 1,7 miliar yang belum disetor ke kas daerah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bali . Dana Askes TA 2009 yang tidak terpakai tersebut seharusnya dikembalikan ke kas daerah, namun sampai tahun anggaran selesai dana tersebut belum dikembalikan oleh instansi terkait. Hal ini menjadi temuan BPK Bali dalam pemeriksaan atas kepatuhan pada saat pemeriksaan laporan keuangan TA 2009. Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pada sepuluh entitas
pelaporan Pemerintah Daerah Badung dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan dan pelaksanaan APBD TA 2009 khususnya pengelolaan kas dan rekening daerah pada bendahara umum dilaksanakan Februari sampai Maret 2010, dilanjutkan dengan pemeriksaan tahap dua, yakni pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Badung TA 2009 yang dilaksanakan selama 35 hari, mulai 5 April- 10 Mei 2010. Dalam pemeriksaan lanjutan ini, BPK Bali menemukan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 1,73 miliar. “Kekurangan ini, Rp 21 juta
dari pajak penerangan jalan dan sisanya Rp 1,7 miliar lebih dari dana Askes yang belum dikembalikan ke kas daerah,” ungkap Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gde Kastawa dalam jumpa persnya, Senin (31/5). Selain itu, lanjutnya, ada temuan yang berindikasi merugikan daerah sebesar RP 44 juta. Dijelaskan, temuan yang berindikasi merugikan daerah ini, bersumber dari pelelangan barang dan jasa. Dimana, bebernya, pemerintah dalam penetapan pemenang lelang memenangkan penawaran yang nilainya lebih tinggi sehingga menimbulkan kerugian. pW-020
Lomba Kelurahan Terpadu Tingkat Provinsi
Kelurahan Tanjung Benoa, Kuta Selatan Dinilai MANGUPURA-Fajar Bali Dalam rangka melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan di Kabupaten Badung senatiasa bertumpu pada program-program yang berorientasi pemberdayaan serta berbasis pada masyarakat. Kebijakan ini ditempuh karena Pemerintah Kabupaten Badung menyadari bahwa proses pemberdayaan masyarakat mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, yang merupakan fundamental yang sangat strategis dan menentukan dalam mewujudkan kesejahteraan umum pada tingkat yang lebih luas. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Badung Drs. I Ketut Sudikerta, saat penilaian Lomba Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Provinsi Bali di Wantilan Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Senin (31/5) kemarin. Lebih lanjut Wabup Sudikerta mengatakan, dalam berbagai program pembangunan, Pemkab. Badung selalu mendorong terlaksananya pola gotong-royong dan partisipasi aktif masyarakat melalui kerjasama dengan berb-
FB/Ari
FB/Ari
MANGUPURA-Fajar Bali Keluarga Ketut Ngenteg warga Banjar Puseh, Desa Angantaka hanya bisa pasrah, melihat bangunan rumahnya diratakan dengan tanah. Ratusan warga Desa Angantaka, Senin (31/5) kemarin membongkar paksa sebagian bangunan rumahnya yang berada di depan Banjar Puseh, Desa Angantaka, Abiansemal. Pembongkaran bangunan di tanah sengketa ini disaksikan Bendesa Adat Angantaka serta Camat Abiansemal, IB Dirga. Eksekusi yang berlangsung dramatis ini menyusul konflik internal yang melibatkan keluarga Ketut Ngenteg dan Wayan Darma. Sekitar pukul 13.30 wita, ratusan karma desa denganmengenakan pakaian adapt berdatyangan ke banjar setelah kul-kul; dibunyikan. Selain warga membawa peralatan seadanya, pihak desa juga menggunakan buldozer untuk mempermudah pembongkaran. Selam pembongkaran, keluarga Ketut Ngenteg hanya memandangi dengan pasrah tanpa ada perlwanan. Bangunan yang dibongkar diantaranya angkul-angkul, garasi, kamar mandi dan dapur yang diklaim menjadi milik Wayan Darma yang juga saudara tiri Ketut Ngenteg. Bangunan-bangunan itu berada di lahan sengketa dengan luas sekitar 3,5 are. Sedangkan total lahan seluruhnya sekitar delapan are. Menurut Bendesa Angantaka IB Nyoman Mayun, tanah yang disengketakan itu adalah tanah milik desa (tanah ayahan desa) dan bukan tanah warisan. Jadi, Ketut Ngenteg hanya memiliki hak untuk menempati saja. Tanah tersebut kemudian dipermasalahkan oleh Ketut Ngenteg yang disebut-
BONGKAR-Pemkot bongkar banguan kumuh di Denpasar Selatan
Ditolak Warga, Pertamina Diparda Akui Sky Garden Tetap Bangun Terminal LPG Tak Ada Izin Operasional
Rebutan Lahan Berujung Pembongkaran Rumah
Eksekusi lahan sengketa di Banjar Puseh, Angantaka, Abiansemal
lurah dan kepala desa serta kaling/kadus se-Kecamatan Denpasar Selatan. “Wilayah kecamatan Denpasar Selatan wilayahnya masih banyak terdapat ruang terbuka. Sehingga perlu pengawasan secara serius dan berkelanjutan untuk menekan bermunculannya bangunan kumuh,” ujar Wiradana. Terkait dengan dengan pelaksanaan pembongkaran yang dilakukan menurut Wiradana, merupakan salah satu langkah serius pemerintah Kota Denpasar dalam menertibkan bangunan kumuh. Sementara Kepala Desa Sidakarya Nyoman Sudarma mengatakan pembangunan kumuh yang ada sekarang ini sebelumnya ditutup hutan mangrove. Sekarang mengingat jumlahnya semakin banyak maka bangunan kumuh akhir tampak mengotori kawasan Bay Pass Ngurah Rai. Bahkan rumah kumuh yang dibongkar sekarang ini merupakan tempat penampungan barang rongsokan. “Ini memang harus ditertibakan disamping merusak pemandangan juga mencemari lingkungan se-
FB/Eliasar
Camat Ikut Awasi Pembongkaran
Wabup I Ketut Sudikerta saat menghadiri lomba desa terpadu tingkat provinsi di Tanjung Benoa
agai komponen. “Esensi dan semangat pelaksanaan lomba kelurahan terpadu ini sejalan dengan pola pengembangan masyarakat yang telah ditetapkan di Kabupaten Badung,” katanya. Ditambahkan, lomba ini terkandung maksud yang teramat mulia yak-
ni sebagai upaya untuk mendorong dan memacu upaya-upaya percepatan pembangunan yang berlandaskan tekad dan kekuatan semangat masyarakat sekaligus untuk mengevaluasi sejauhmana tingkat kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai ke-
hidupan. Lurah Tanjung Benoa I Wayan Kembar, S.Sos melaporkan, Kelurahan Tanjung Benoa merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di ujung Utara wilayah Kecamatan Kuta Selatan. Secara administratif memiliki luas 524 hektar, dengan jumlah penduduk per Desember 2009 sebanyak 5.124 jiwa. Wilayah Tanjung Benoa bersifat heterogen dimana sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan sebagian kecil sebagai PNS dan karyawan swasta. Didalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selalu mengadakan pendekatan dengan pola kemiteraan serta senatiasa berkoordinasi dengan seluruh lembaga yang ada di Kelurahan dan seluruh tokohtokoh masyarkat sehingga terwujud suatu pembangunan yang bernilai guna dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin. Ketua Tim Penilai Tingkat Provinsi diwakili oleh I Wayan Sadia, S.Sos mengatakan, tujuan
dari lomba ini untuk menilai/mengevaluasi kinerja pemerintahan Desa/Kelurahan terhadap hasilhasil pembangunan yang dilaksanakan. Mengevaluasi terhadap tingkat perkembangan pembangunan masyarakat selama dua tahun terakhir. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada pemerintahan Desa/Kelurahan yang mampu menunjukkan kinerja yang baik serta mendorong tumbuhnya penguatan kelembagaan, keswadayaan, gotong-royong masyarakat, pemberdayaan dan kemandirian Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas. Hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Badung yang diwakili Anggota I Nyoman Kariana, Ketua Gatriwara Nyonya Made Sumer, Ketua WHDI Badung Nyonya Sudikerta, Camat Kuta Selatan I Wayan Wijana, S.Sos, Tim Penilai Kabupaten Badung, Lurah/ Perbekel se-Kecamatan Kuta Selatan, tokoh-tokoh dan seluruh masyarakat Kelurahan Tanjung Benoa. p@Ary