Lingkaran Kepegawaian keterangan dari Pegawai Negeri Spil yang bersangkutan. Untuk meneliti dan menganalisa kasus, penulis telah meneliti beberapa kasus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan oleh pejabat pembna kepegawaian daerah dan mengajukan keberatan kepada Bapek, salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Takalar dapat disampaikan sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil bernama Hj. Ratnawati, S. Pd NIP. 131772818 pangkat penata golongan ruang III/c guru SLTP Ranggong Dg. Romo Kabupaten Takalar telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kronologis dari kasus yang dialami oleh Sdr. Hj. Ratnawati tersebut adalah sebagai berikut: Sdr. Hj. Ratnawati, S. Pd pada tanggal 18 Mei 2001 telah melangsungkan perkawinan dengan Sdr. Djamaluddin yang masih terikat sebagai suami sah Sdr. Hj. ST Aisyah Karim. Karena pelanggaran tersebut Sdr. Hj. Ratnawati, S. Pd diperiksa oleh Bawasda Kabupaten Takalar tanggal 12 Maret 2003. Dari laporan hasil pemeriksaan Bawasda, Bupati Takalar sebagai pejabat yang berwenang menghukum menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan nomor 888/ 592/BKD/03 tanggal 9 Oktober 2003. Surat keputusan Bupati Takalar diterima Sdr. Hj Ratnawati tanggal 18 Oktober 2003, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2003 Sdr. Hj Ratnawati,
34
- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12
S. Pd mengajukan keberatan kepada Bapek. Dalam sidang Bapek tanggal 19 Oktober 2006 Bapek telah memeriksa, mempertimbangkan keberatan yang diajukan, mendengar dari pejabat yang berwenang menghukum dan berita acara pemeriksaan telah menetapkan dengan keputusan Bapek Nomor 178/KPTS/BAPEK/ 206 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Sdr. Hj Ratnawati, S. Pd NP. 131772818, yaitu menolak keberatan Sdr.Hj Ratnawati, S. Pd dan memperkuat keputusan hukuman disiplin Bupati Takalar Nomor 888/592/BKD/03 tanggal 9 Oktober 2003 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Proses penyelesaian sengketa kepegawaian dilihat dari rentang waktu dari pemeriksaan sampai keputusan Bapek yang menguatkan keputusan Bupati Takalar adalah sebagai berikut;
baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS dan surat edaran kepala BAKN Nomor. 23/SE/1980 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Pada tanggal 5 Mei 2006 Bupati Takalar sebagai pejabat yang berwenang meghukum baru memberikan tanggapan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan. Tidak segera merespon dan mengambil keputusan tentang tanggapan yang diajukan, hal ini tampak dalam tenggang waktunya sangat lama yaitu selama 2 tahun 6 bulan dan 6 hari. Tidak sesuai dengan pasal 8 ayat (1) bahwa pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pegawai NegerI Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin kepada Bapek selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung TGL. PROSES
NO.
URAIAN
1.
Sdr. Hj Ratnawati, S. Pd melangsungkan perkawinan Pemeriksaan dilakukan oleh Bawasda Kabupaten Takalar Keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Bupati Takalar Keputusan diterima yang bersangkutan Tanggapan oleh Bupati Takalar Keputusan Bapek
2. 3. 4. 5. 6.
LAMANYA PROSES
18-05-2001 12-03-2003
1 th, 9 bl, 24 hr
09-10-2003
6 bl, 27 hr
18-10-2003 05-05-2006 19-10-2006
11 hr 2 th, 6 bl, 6 hr 5 bl, 12 hr
Sumber: Buku regester Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar.
Sesuai dengan contoh kasus tersebut diatas, proses pemeriksaan sampai penetapan hukuman disiplin yang mempunyai kekuatan hukum tetap memakan waktu selama 3 tahun 7 bulan 7 hari. Setelah penulis teliti dan analisa, mulai dari pemeriksaan oleh Bawasda, penjatuhan hukuman disiplin sampai dengan pengajuan keberatan yang bersangkutan berjalan dengan
mulai tanggal diterimanya keberatan. Hal ini tidak mencerminkan adanya ketidakseriusan pejabat yang berwenang menghukum dalam memberikan tanggapannya. Ada kesan mengulur ulur waktu, sehingga sangat merugikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan. Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan