Opini
ANALISIS ANALISIS JABATAN JABATAN Dalam Perspektif Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Oleh Dwi Bakti Guntoro
Manajemen dalam suatu organisasi adalah merupakan hal yang esensi. Segala sesuatu yang dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu lebih baik dibandingkan dengan yang tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks organisasi, pengelolaan ini menjadi lebih penting karena menyangkut hubungan dengan manusia yang mempunyai pengetahuan, keinginan dan budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain.
Potret Kelembagaan Pemerintah Daerah Kritik terhadap kondisi organisasi pemerintah (birokrasi) kita sebenarnya cukup luar biasa dan sering sekali disampaikan, mulai dari orang nomor satu di negara ini sampai dengan masyarakat yang menerima pelayanan dari para penyelenggara negara. Namun demikian, kondisi birokrasi hingga saat ini relatif masih tetap belum banyak berubah. Birokrasi masih dicitrakan sebagai organisasi kaku, reaktif, korup, dan sebagai sumber masalah. Penataan kelembagaan cenderung membengkak dan tidak efisien serta menjadi sumber terjadinya tumpang tindih tugas dan kewenangan. Dalam konteks demokrasi, kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah suatu langkah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, yang pada akhirnya diharapkan pula terciptanya kepemerintahan yang baik (Good Governance). Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan
Khusus mengenai aspek kelembagaan, implementasi otonomi daerah telah didukung oleh sebuah peraturan pemerintah yang mengatur mengenai organisasi perangkat daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, peraturan pemerintah tersebut merupakan sebuah pedoman baru bagi daerah dalam menata organisai perangkat daerahnya setelah sebelumnya digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juga telah melalui serangkaian proses yang panjang untuk menemukan formula yang paling sesuai dalam rangka mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan proporsional. Peraturan Pemerintah tersebut pada prinsipnya mencoba menyentuh dua unsur utama dalam upaya melakukan penataan kelembagaan pemerintah daerah yaitu , kesesuaian struktur kelembagaan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam peraturan pemerintah tersebut ditegaskan bahwa besaran organisasi perangkat daerah dibentuk sekurangkurangnya berdasarkan pertimbangan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang menjadi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaiatan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masingmasing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Namun demikian dari beberapa kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah yang telah terstandar / terukur adalah variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masingmasing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval. Namun penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan jumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dari variabel, dan masing-masing pemerintah daerah tidak mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan variabel tersebut (penjelasan ps. 21 PP 41 Tahun 2007). Sedangkan variabel lain seperti penentuan nomenklatur jabatan khususnya analisis penentuan jabatan fungsional dan besaran beban tugas masing-masing daerah perlu adanya pendekatan lain yang dapat memberikan arah dan pedoman yang terstandar dalam penataan organisasi perangkat daerah. Dalam hal ini untuk menentukan jumlah susunan organisasi masing-masing perangkat daerah dilakukan WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 3 No. 10 -
35