Opini hanya dapat diwujudkan apabila digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang memadai, mempunyai visi yang jelas, serta berprilaku positif, dan yang paling pokok adalah mempunyai landasan moral yang kokoh yakni iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seiring dengan perubahan tata pemerintahan, dengan otonomo Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) sebagai tolok ukurnya menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap pengelolaan manajemen PNS khususnya dalam hal pengembangan karier PNS. Dalam hal yang berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional maka menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Gubernur/Bupati/Walokota). Gubernur/Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah (Jabatan Politik) sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian (amanat UU di Bidang Kepegawaian) di dalam melaksanakan fungsinya banyak terjadi deviasi kebijakan dan komplik kepentingan yang terkadang mengabaikan prinsif-prinsif profesionalisme, obyetifitas, transparansi, norma serta standar, dan akuntabilitas sebagaimana di amanatkan dalam peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian. Kasus pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di beberapa daerah yang cenderung tidak lagi menjadikan norma dan standar serta syarat-syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian (UU.Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagimana telah diubah dengan UU.Nomor 43 Tahun 1999, PP.No.13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Keputusan Kepala BKN No. 46A tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS) namun lebih berorientasi pada kekuasaan, suka tidak suka, faktor kedekatan, dan nefotisme menimbulkan ketidak puasan, kekecewaan, ketidakadilan, dan rasa frustasi dikalangan PNS yang pada gilirannya akan berakibat pada rendahnya partisipasi, kreasi, inovasi, kinerja individu PNS yang akhirnya akan terakumulasi pada rendahnya kinerja organisasi serta kurang maksimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai wujud kegagalan PPK dalam mengelola manajemen PNS. Untuk meminimalisir damfak negatif dari kewenangan dibidang manajemen PNS diperlukan regulasi yang mengatur secara tegas tentang norma,standar, dan prosedur tentang syarat rill (kompetensi, wawasan, leadership, attitude, visi, dll yang bersifat obyeksif lainnya dan dibutuhkan oleh setiap calon pejabat struktural/fungsional). Di samping itu bahwa diperlukan dalam rangka pengelolaan manajemen PNS harus senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, harus ada batas demargasi antara kekuasaan politik dengan kedudukan sebagai PPK. KORPRI sebagai organisasi korps PNS diharapkan dapat berperan dalam upaya pengembangan karier PNS dengan secara aktif memberikan kontribusi positif baik terhadap PNS maupun terhadap institusi, berkaitan dengan hal tersebut serta untuk lebih memaksimalkan peran KORPRI dalam pengembangan karier PNS maka seyogyanya setiap ketua KORPRI menjadi anggota BAPERJAKAT. E.
2.
3.
4.
Diperlukan komitmen yang kuat, good will, dan political will dari para PPK Pusat dan Daerah untuk menata manajemen PNS dengan prinsif profesionalisme, obyektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan norma dan standar sebagaimana ditentukan di dalam peraturan peundangundangan yang berlaku di bidang kepegawaian sehingga kebijakan manajemen PNS dapat dijauhkan dari kepentingan-kepentingan politik tertentu, praktek KKN, serta prilaku-prilaku yang tidak professional yang merugikan kepentingan PNS secara umum, dan yang lebih penting bahwa good governance dapat terwujud. Diperlukan regulasi baru tentang sistim pengembangan karier PNS yang berorientasi pada merit serta pola rekruitmen PNS dalam hal pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional yang berorientasi pada kompetensi (kompetensi dasar dan kompetensi bidang) dengan pola rekruitmen yang tranparan, obyektif, akuntabel, serta disesuikan dengan kebutuhan jabatan dan organisasi. Untuk menjaga akuntabilitas serta obyektifitas pengembangan karier khususnya proses penilaian yang dilakukan oleh BAPERJAKAT maka disarankan agar ketua KORPRI menjadi anggota BAPERJAKAT.
F.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
1.
UU No. 43 Tahun 1999 Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS; PP No.13 Tahun 2002 tengang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS. Reformasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Perijinan Investasi Dikabupaten Sidoarjo (Makalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Drs.Moch.Rochani,M.Si pada Rakonpannas Tahun 2004) Hasil Munas VI KORPRI tanggal 28 – 30 Nopember 2004
2. 3. 4. 5. 6.
7.
KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa: 1.
KORPRI sebagai suatu organisasi korps PNS mempunyai peran yang strategis dalam mewujudkan good governance ( kepemerintahan yang baik) , serta dalam rangka berhasilnya reformasi birokrasi dan reformasi manajemen PNS.
Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan
bang-humas/WK
KORPRI, Pengabdian tiada henti WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -
47