Laporan Khusus Kepegawaian dan Para pengelola Kepegawaian Prop./ Kabupaten/Kota diwilayah kerja Kantor Regional IV BKN yang mencakup 5 Propinsi (Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra dan Propinsi Maluku) dan 68 Kabupatan/Kota. Dalam sambutannya Eko Sutrisno memberikan aprisiasi yang baik dalam penyelenggaraan raker kepegawaian dan salut atas kekompakan BKN Regional IV dalam menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi dengan BKD/pengelola kepegawaian didaerah, Rapat kerja semacam ini merupakan hal yang baik, karena dapat memecahkan kebuntuan dan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ungkapnya. Sesuai kebijakan pemerintah, pengangkatan tenaga honorer yang akan diselesaikan sampai tahun 2009, ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang dijumpai dan hambatan dalam pengangkatan tenaga honorer mencadi CPNS tersebut, diantaranya SK pengangkatan sebagai tenaga honorer ASPAL (asli tapi palsu), SK berlaku surut, masa kerja kurang dari satu tahun, dan ditugaskan di BUMN/BUMD, Sekretaris Korpri, KONI, PMI, dll. Oleh karena itu untuk akuntabilas dalam pengangkatan tenaga honorer akan dilakukan audit pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tahap awal pengangkatan formasi Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang akan dilakukan oleh Tim dari BPKP dan BKN (pusat dan regional). Untuk itu kami harap bantuan dan kerjasamanya untuk kelancaran tugas audit tersebut, pintanya. Rapat Kepegawaian yang berlangsung selama tiga hari dengan agenda, membahas permasalahan yang berkaitan dengan perubahan NIP baru/konversi
NIP dengan nara sumber Dra. Masni Rani Mochtar, M.Si (Deputi Bidang Informasi Kepegawaian), Rencana Audit Tenaga Honorer dengan narasumber Drs. S. Kuspriyo Murdono, M.Si (Deputi Bina Kinerja dan perundang-undangan), Pengangkatan dalam jabatan Analis Kepegawaian dengan narasumber Pramono, adapun hasil kesepakatan Rapat Koordinasi di Balikpapan adalah sebagai berikut ; 1. Instansi pembina jabatan fungsional analis kepegawaian adalah BKN 2. Pelayanan kepegawaian secara on line diharapkan dapat mempercepat pekerjaan, menjamin akurasi data, memperpendek jarak, efisien dan efektif aktual/dinamis dan meminimalisir permasalahan. 3. Membangun komitmen dan kepercayaan sesama pengelola kepegawaian dalam memberikan pelayanan kepada pegawai. 4. KP (mutasi lainnya) mulai periode Oktober 2008 diharapkan BKD sudah menggunakan SAPK on online dengan Kanreg IV BKN 5. Untuk menghindari permasalahan dalam penerimaan CPNS formasi Umum yang berkaitan dengan usia pelamar, panitia penerimaan harus memperhitungkan tanggal penetapan pengangkatan menjadi CPNS. 6. Penerimaan CPNS formasi umum berpedoman pada PP Nomor 98 tahun 2000 jo. PP nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadaan PNS dan Kep.Ka BKN Nomor : 11 Tahun 2002. Sebagai evaluasi komitmen yang telah dibangun, BKN Regional IV bersama dengan Para Sekretaris daerah, Kepala BKD dan Para pengelola Kepegawaian akan bertemu dengan agenda Raker selanjutnya di Palembang. (Banghumas)
bang-humas/WK
Peserta, rapat koordinasi kepegawain di Balikpapan Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan
WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -
19