Warta Kepegawaian

Vol. 4 No. 13, 1 Oktiber 2008

ISSN 1 8 2 9 - 6 8 1 5

Dari Redaksi Penerbit : Humas Kantor Regional IV BKN Makassar Percetakan : Karya Asrindah, Jl. Tamalate I (Tidung 4 No. 143) Makassar ISSN : 1829-6819 Badan Infokom & PDE Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 315/REK/K.4/BIK/PDE/2004 Pelindung : Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Pimpinan Redaksi : Bambang Supardi Editor : Akhmad Syauki, Suharman Reporter : Halim Firdaus Haneng, Andi Anto, Etty Faradilla, Hamuda Desain Grafis : Nanang Subandi, Anang Widiartho Bendahara : Jatmiko Sirkulasi : Mulyanti, Mawardi Sekretariat : Alia Rasyid Alamat Redaksi : Warta Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar Jl. Paccerakang No. 3 Daya Makassar 90241 Sulawesi Selatan Telp. 0411. 512011 Fax. 0411.513708 Website : www.bkn.go.id/makasar e-mail : nanang_bkn4@yahoo.com Rekening Bank : BRI Unit Daya Cabang Somba Opu Makassar No. Rek. 3057.01 -25365.53-2

Dari Redaksi Ma'af hanya itu permintaan kami kepada para pembaca karena keterlambatan penerbitan edisi ke 13 Warta Kepegawaian kesayangan kita ini.

Membangun mindset dengan outbond, kami jadikan l aporan utama kami, mengingat banyak aspek positif dalam kegiatan ini membuat tim redaksi merasa perlu, agar kegiatan semacam menjadi contoh untuk mitra kerja BKN yang pada intinya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu laporan Rakor Menpan yang mengangkat tema pengadaan PNS berbasis kompetensi juga kami suguhkan untuk para pembaca, ada hal-hal baru yang perlu kita cermati, khususnya mengenai proses pengadaan PNS dengan tujuan mencari SDM berkualitas sesuai dengan kompetensinya.

Kegiatan pelantikan Kakanreg, lepas sambut dan konsolidasi Kakanreg yang baru H. Sumat , SH menggantikan Bambang Chrisnadi SH, M,Si, juga laporan mengenai pelatihan SAPK kami angkat sebagai laporan khusus.

Masih banyak laporan, serba serbi, flash, opini, lingkaran kepegawaian, wisata dan lain-lain kami suguhkan untuk anda. Kritik dan saran yang membangun salalu kami dambakan untuk WK yang lebih baik.

Akhirnya Warta Kepegawaian mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 H, mohon ma'af lahir bathin.

Selamat membaca.

Vol. 1 No. 1

Vol. 1 No. 2

Vol. 2 No. 3

Vol. 2 No. 4

Vol. 2 No. 5

Vol. 2 No. 6

31 Mei 2004

31 Agustus 2004

31 Januari 2005

31 Mei 2005

31 Oktober 2005

28 Februari 2006

Vol. 3 No. 7

Vol. 3 No. 8

Vol. 3 No. 9

Vol. 3 No. 10

Vol. 3 No. 11

Vol. 4 No. 12

30 Juni 2006

31 Desember 2006

31 Mei 2007

27 September 2007 11 Desember 2007

30 April 2008

PENGIRIMAN ARTIKEL DAN BERITA DIKETIK DENGAN FONT TIMES NEW ROMAN, 12 POINT, SPASI SINGLE, MAKSIMAL 3 HALAMAN KUARTO DITANDATANGANI DISERTAI IDENTITAS DAN PHOTO YANG TERKAIT. DIKIRIM KE REDAKSI WARTA KEPEGAWAIAN BESERTA FILENYA/DISKNYA

Forum Pembaca

FORUM FORUM PEMBACA PEMBACA diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, antara lain dinyatakan pula bahwa hak atas gaji CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan.

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Berdasarkan pertanyaan Sdr. Muh. Yasin Nooor tenaga honorer yang telah diangkat menjadi CPNS terhitung 1 Januari 2007 di Departemen Kehutanan yang ditugaskan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar, dan SPMT tanggal 27 Juni 2008. yang intinya menanyakan bagaimana pembayaran gaji susulannya.

c.

Muh. Yasin Noor Makasar

Dapat kami jelaskan sebagai berikut : a. Dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, dinyatakan bahwa hak atas gaji bagi CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan b. Selanjutnya sesuai dengan lampiran I angka IV huruf C angka I Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah

BAGI ANDA YANG MERASA TIDAK PUAS ATAU MEMPUNYAI MASALAH DALAM HAL PELAYANAN KEPEGAWAIAN DI KANREG IV BKN MAKASSAR DAPAT DI SAMPAIKAN MELALUI SMS ATAU MENGUBUNGI LANGSUNG KE NOMOR ;

KEPALA KANREG IV BKN MAKASSAR H. Sumat, SH

0811442207 HUMAS KANREG IV BKN MAKASSAR Bambang Supardi

0811442205

Dalam lampiran I angka II huruf C angka 2 Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS, dinyatakan pula bahwa Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) ditetapkan tidak boleh berlaku surat dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut diatas, maka pembayaran gaji CPNS dari tenaga honorer An. Muh. Yasin Noor dibayarkan setelah ditetapkan SPMT oleh kepala kantor atau satuan organisasi dan tidak boleh berlaku surut dari penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kritik dan saran dapat disampaikan melalui fax maupun email ke alamat redaksi Warta Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar Jl. Paccerakang No. 3 Daya Telp. 0411-512011 Fax. 0411.513708 email : kanreg4@bkn.go.id

POJOK KANTOR + -

Membangun Mindset dengan kegiatan outbond merubah perilaku sekaligus pelesiran

+ -

BKN dan BPKP lakukan audit tenaga honorer nah loh ..? jadi dag..dig..dug !!!

+ -

Pengadaan PNS harus berbasis kompetensi Kompetensi dan Kepentingan beda beda tipis !

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 H Mohon Ma'af Lahir Batin

FAX : 0411.513708 ATAU ETY FARADILA : 0411.512011 Nanang : 08124235130 e_mail : nanang_bkn4@yahoo.com Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

3

Daftar Isi

DAFTAR ISI Dari Redaksi 2.

3.

4.

Dari Redaksi Forum Pembaca Daftar Isi

Laporan Utama 6.

Membangun "mindset" dengan "outbond"

12.

Rakor Menpan Pengadaan PNS Berbasis Kompetensi

....kebijakan penataan sumber daya manusia aparatur, dimana suatu usaha akan berhasil kalau kita punya satu "pandangan" yang sama, yaitu tentang "Jati Diri" karena itu untuk jati diri tersebut kita harus punya pengertian yang sama, digunakan sebagai dasar dan landasan berfikir yang sama serta menghasilkan gerak yang sama untuk maju dan berkarya.

Laporan Khusus 18.

Raker/Rakor Kepegawaian Balikpapan Audit Tenaga Honorer

20.

Pelantikan Kepala Kantor Regional IV BKN

bang-humas/WK

Kesatria BKN go… go… go ……

Kesatria BKN faith . faith ….faith…..

Kesatria BKN win… win… win…..

Kesatria BKN Yees…. ... Suatu kebanggaan tersendiri yang dirasakan para peserta outbound dimana dalam kegiatan tersebut disaksikan dan di ikuti oleh Wakil Kepala BKN Bapak Eko Sutrisno. Dalam kegiatan tersebut beliau dengan antusias mengikuti setiap permainan dan merasa enjoy-enjoy saja memainkan setiap permainan bersama-sama dengan peserta.

di

bang-humas/WK

9.

4

Outbond dalam ingatan

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

21.

Yang datang & yang pergi (lepas sambut) Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Daftar Isi 22.

Ayoo !!

Kita Bangun Bersama

Opini

na²ng/wk

Bersama-sama kita bisa, membangun Kantor Regional IV BKN kearah yang lebih baik lagi, “Saya seorang diri tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari para pegawai” , ungkap Kepala Kantor Regional IV BKN H. Sumat, SH pada acara konsolidasi dengan para pegawai di lingkup Kanreg IV BKN pada hari pertama masuk kerja 15 September 2008.

24.

Badan kesejahteraan PNS (hilangnya sebuah gagasan penting)

40.

Etika pergaulan

42.

Memahami pensiun PNS dan pensiun janda/dudanya serta cara pemberiannya

45.

Korpri, Reformasi Birokrasi dan Good Governance

Wisata 48.

Pesona alam Enrekang

49.

Tour The Seram Island

Pelatihan aplikasi SAPK online

Pelayanan 26.

38.

Lounching Aplikasi SAPK Online BKD Bantaeng - BKN Makassar

Mitra Kerja 50.

CPNS Kab Luwu Utara Formasi honorer 2007 mengikuti prajabatan

51.

THR-nya hanya paket lebaran

Serba-serbi & Flash 27 & 30 28 & 29

Serba serbi Flash

Religi 52.

Peraturan

HUT BKN 31.

Kejuaraan catur BKN ke 4

53.

Korpri 32.

Berjalan diatas jalan yang lurus

Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem APlikasi Pelayanan Kepegawaian

Ucapan

Jabatan struktural korpi

Lingkaran Kepegawaian 33.

Membangun potensi penulisan jurnalistik dalam era teknologi informasi

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Struktur Organisasi 55.

Struktur Organisasi Kantor Regional IV BKN Makassar WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

5

Laporan Utama

Membangun "Mindset" Dengan "Outbond" Disadari bahwa kondisi sosial dewasa ini telah menunjukan tuntutan terjadinya perubahan perilaku sosial.

Pada satu sisi menunjukan kecenderungan Aparatur Negara kurang memahami peraturan, melawan aparat penegak hukum, tidak memperdulikan etika, kesopanan, dan norma yang berlaku. Pada sisi lain, sebagian aparat negara masih mencerminkan sikap arogan, kurang disiplin, kurang konsisten dalam tugas, kurang peduli dan menurunnya tanggung jawab moral, kurang percaya diri, tidak adanya kekompakan dalam organisasi yang berakibat menurunnya kepercayaan kepada masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan kondisi seperti itu, Kepala Kanreg IV BKN Bambang Chrisnadi mengambil langkah langkah konstruktif dengan pembenahan tatanan manajemen penyelenggaraan negara terutama perbaikan pada aspek sikap perilaku moral pegawai dilingkup Kanreg IV BKN melalui pelatihan budaya kerja (outbond).

bang-humas/WK

Tim outbond, dibagi dalam 4 tim (Kuning, Merah, Hijau, Biru), dalam outbond ini kedudukan pangkat, jabatan seharihari di lepaskan, semua sama, semua berjuang untuk tim demi meraih yang terbaik.

6

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Laporan Utama Dalam sambutannya Kepala Kanreg IV BKN mengatakan bahwa kegiatan Outbond secara khusus dirancang dan dilaksanakan untuk menyikapi tuntutan perubahan yang terlalu cepat karena dorongan dan pengaruh faktor eksternal maupun faktor internal, sekaligus menyikapi upaya reformasi birokrasi (PNS) dimana PNS harus mau, bisa, dan mampu untuk melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan yang berjalan begitu cepatnya.

Dengan perubahan pola pikir ataupun budaya kerja itu akan membawa kearah yang kita inginkan, terutama birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai PNS yang mempunyai kedudukan terhormat, sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan Oleh karena itu dengan diselenggarakannya outbond setidak-tidaknya menjadikan salah satu cara untuk menyikapi,menilai diri sendiri, menilai lingkungan apa yang terjadi disekeliling kita, sehingga dengan penuh kesadaran diberbagai kegiatan, aktifitas dan berinteraksi dapat dihasilkan hal-hal yang positif serta tidak kalah pentingnya adalah dapat meningkatkan kinerja organisasi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui permainan/game-game, yang akan dipermainkan oleh para peserta yang dipandu oleh narasumber terlatih dari Badan Pengembangan SDM Prop. Sulawesi Selatan semua permasalahan-permasalahan yang ada diharapkan dapat dipecahkan, lanjutnya.

Pelatihan Budaya Kerja (outbond) yang dilaksanakan tanggal 2 – 4 Mei 2008, diikuti oleh seluruh pegawai Kanreg IV BKN, berjumlah 149 termasuk keamanan (SATPAM) dan Driver (sopir) bertempat di Wisma Bulutana, Jl. H. Gayu No. 32 Malino, Kabupaten Gowa, Sulsel.

Tujuan pelatihan budaya kerja (outbond) tidak lain adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai untuk bekerja dalam Tim (team work), dan meningkatkan motivasi, keyakinan diri pegawai akan kemampuan diri (personal development) serta mampu berfikir kreatif. Di samping itu juga tujuannya untuk mengadakan penyegaran dan memecahkan kekakuan birokrasi.

Materi dalam kegiatan outbond meliputi, ceramah pendalaman rohani (ESQ), Kepemimpinan, Membangun Tim, Pengembangan Budaya Kerja/Etos kerja, Pemecahan Masalah.

Memasuki agenda selanjutnya setelah pembukaan, mendengarkan ceramah pendalaman rohani oleh Tim ESQ. Suasana hening dan berdiri bulu kuduk tatkala mendengarkan alunan musik yang mengiringi dalam ceramah ESQ. Dalam keadaan remang-remang dimana semua lampu dipadamkan hanya sinar sorotan dari layer LCD yang menerangi ruangan aula dimana acara tersebut dilaksanakan.

Salam perdamaian ESQ ; Kalau di dalam training ESQ ada iman dan islam bukan berarti eksklusifisme aliran atau agama, tapi keinginan untuk menyampaikan cahaya.

Kalau di dalam training ini ada Al-Qur’an itu bukan untuk golongan, tapi untuk semua umat manusia.

bang-humas/WK

Pendukung Outbond, Tim Instruktur dari BPSDMA (kiri atas - searah jarum jam), Tim ESQ, Tim Dokter, dan Dharma Wanita Persatuan Kanreg IV BKN Makassar.

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

7

L )

Laporan Utama Bukan Al-Qur’an untuk islam, bukan dunia untuk islam, tapi Al-Qur’an dan islam untuk dunia.

Islam merindukan perdamaian sejati bersama dengan yang lain.

Kebahagiaan, kebersamaan, persaudaraan, perdamaian dan kedamaian terasa menyentuh kalbu para peserta outbond diwaktu malam itu dengan bimbingan Tim ESQ dengan menyanyikan lagu “ALHAMDULILLAH” yang di lantunkan oleh Opik.

Sambil bergandengan tangan semua peserta mendendangkan lagu dengan penuh penghayatan.

Suasana jadi riang, ketawa dan terasa lucu ketika materi yang dibawakan oleh Tim ESQ mengajak kepada peserta untuk mempraktekan kebiasaan bertemu dengan membiasakan dengan 3 S, Senyum simetris ESQ, Salam kiri-kanan, Sahabat sejati.

“Salam cipika-cipiki”, kayak tukul aja celetuk teman, Iya, kalau tahu begitu saya dekat-dekat mi dudukku sama cewekcewek..! bisa dapat ciuum .. he. he. !, ah kamu ngeres aja otakmu.

Kebersamaan antara pimpinan dan bawahan sangat terasa, dimana semua berbaur menjadi satu antara bawahan dan pimpinan menjadi peserta pelatihan budaya kerja (outbond) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing masing dalam Tim. Sebagai penyemangat dalam beraktifitas Tim ESQ mengajak peserta untuk bersemangat dengan menyerukan semboyan : Kesatria BKN go… go… go ……

Kesatria BKN faith . faith ….faith…..

Kesatria BKN win… win… win…..

Kesatria BKN Yees….

Tim ESQ juga mengungkapkan bahwa, cukup banyak orang yang memiliki IQ di atas rata-rata, tetapi banyak diantara mereka tidak berhasil dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaan.

Mungkin kita masing ingat teman-teman sekolah dulu, yang memiliki IQ biasa-biasa saja, justru sebagian besar dari mereka yang kemudian menjadi orang-orang sukses dalam pekerjaan dan kariernya.

Yang memiliki IQ biasa saja, tergolong lebih luwes dalam bergaul, penolong sesama, setia kawan, bertanggung jawab dan ramah. Namun yang ber-IQ tinggi tersebut, cenderung kurang pandai bergaul, tidak berperasaan dan egois, inilah yang disebut kecerdasan emosional atau EQ, ungkapnya.

Dengan kata lain, EQ adalah serangkaian kecakapan untuk melapangkan jalan di dunia yang penuh liku-liku permasalahan sosial. Menurut berbagai peneliti, IQ hanya berperan dalam kehidupan manusia dengan besaran maksimum 20%, bahkan hanya 6% menurut Steven J.Stein, PhD. Dan Howaer E. Book, M.D. Disamping IQ dan EQ yang berpengaruh dalam membentuk keberhasilan kehidupan manusia, masih ada nilai-nilai lain yang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya, yaitu kecerdasan spiritual atau SQ. Artinya IQ memang penting kehadirannya dalam kehidupan manusia, yaitu agar manusia bisa memanfaatkan teknologi demi efisien dan efektif. Peran EQ yang memegang begitu penting dalam membangun hubungan antar manusia yang efektif sekaligus perannya dalam meningkatkan kinerja, namun tanpa SQ yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran maka keberhasilan itu hanyalah akan menghasilkan hitler-hitler baru atau firaun-firaun kecil di muka bumi. Oleh karena itu, perlu

8

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

mensinergikan potensi kecerdasan itu ke dalam satu formula yang dinamakan ESQ Model.

Pada hari kedua kegiatan outbound dimulai pukul 06.00 WITA – 19.45 WITA dengan materi olah raga/senam kesegaran jasmani, Kepemimpinan, Membangun Tim bulding, Pengembangan budaya kerja, pemecahan masalah dan malam harinya diadakan renungan. Instruktur dalam kegiatan outbound yang diadakan selama 3 hari dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Propinsi Sulawesi Selatan (BPSDMA Prop. Sulawesi Selatan).

Materi yang sebagain besar adalah berupa permainan/gamegame yang dimainkan dialam terbuka, peserta outbond dibagi dalam 4 kelompok (merah, kuning, hijau dan biru) setiap kelompok berjumlah 35 dan dipimpin oleh ketua kelompok.

Dalam materi kepemimpinan game yang dimainkan holahop, merajut/menyulam, dan tangga berjalan. Dalam permainan ini dibutuhkan kecerdikan dari ketua kelompok untuk mengatur strategi dengan anggota regunya mencari solusi yang terbaik dalam memenangi setiap game yang dipermainkan.

Sedangkan dalam materi membangun tim Building, game yang permainkan berjalan diatas tambang, berjalan di atas sepasang bambu, menjatuhkan badan dari ketinggian dan berlayar. Kekompakan dan keseimbangan dalam permainan ini sangat dibutuhkan, sama halnya didalam organisasi diperlukan suatu kekompakan dalam menjalankanya sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terwujud,walaupun badai menghadang sepanjang didalamnya kuat/kompak maka badai tersebut dapat diatasi.

Suatu kebanggaan tersendiri yang dirasakan para peserta outbound dimana dalam kegiatan tersebut disaksikan dan di ikuti oleh Wakil Kepala BKN Bapak Eko Sutrisno. Dalam kegiatan tersebut beliau dengan antusias mengikuti setiap permainan dan merasa enjoy-enjoy saja memainkan setiap permainan bersama-sama dengan peserta.

Semangat beliau perlu diambil contoh atau sebagai motivasi bagi para pegawai khususnya pegawai yang ada di Kantor Regional IV BKN, dimana dalam game budaya kerja peserta diperkenalkan dengan alam sekitar yang ada di Malino dengan berjalan kaki, beliau masih mampu melewati medan yang sangat berat, melewati semak belukar, jalan setapak yang terjal, menyusuri sungai, dan melewati rintangan-rintangan yang berbahaya sampai finish.

Pada malam harinya sebelum acara renungan peserta outbound mendapatkan pengarahan dari Wakil Kepala BKN, dalam pengarahannya mengharapkan kebersamaan dan komunikasi antara pimpinan dan bawahan agar selalu dibina, melalui kegiatan outbound ini diharapkan kebersamaan dapat diwujudkan sehingga setelah selesai kegiatan ini dapat memacu aktivitas kerja, “kalau zaman dulu untuk bertemu atau berjabat tangan dengan pimpinan saja susah, tetapi sekarang sudah lain zamannya “ sehingga kita untuk berkomunikasi atau ngobrol dengan pimpinan sudah tidah susah lagi, ungkapnya.

Pelatihan budaya kerja di tutup oleh Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar.

Bagaimana serunya kegiatan outbond baik game/permainan maupun kegiatan lainnya dapat dilihat dalam "outbond dalam kenangan".(banghumas)

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Laporan Utama

outbond dalam ingatan Menyatukan semua anggota kelompok dengan cara "menjahit manusia".

Idiih.....ada yang merah dan ada yang kuning, hati-hati, bu...kelihatan tuh ??

Percaya diri dan percaya kepada teman, wooow... tahaaan, jantung berdebar seakan melayang ke dunia lain. sereeem. pendaratan yang sempurna tapi ... diet dong bu !! berat nich

Foto outound oleh Bang-humas/wk

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

merambah hutan, mendaki bukit. menyebrangi sungai & menyusuri pematang sawah, cross country sambil mengenang masa-masa indah waktu kecil di kampung dulu WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

9

Laporan Utama

Berseru dengan kompak & penuh semangat Ksatria BKN : Go....go...go...

Ksatria BKN : Faith...Faith...Faith...

Ksatria BKN : Win ... win... win...

Ksatria BKN : Yessssssss (dengan kemeja putih & celana blue jeans Ksatria BKN kereen abiss)

Cepat...cepat... pindahin lingkaran rotannya dari satu anggota ke anggota lainnya dalam satu kelompok tanpa melepaskan pegangan tangan. aduh....jangan salah pegang pak .

Berjalan diatas titian bambu harus kompak dengan teman di sebelah ? ya iya lah .... masa ya iya dong ! temen aza di sebelah..... masa di gendong

Pegangan yang erat ... kapal Titatic hampir karam. kalo gini sich jauh bukan mabok laut tapi mabok darat .... alamaaaak ....

Berbaris yang rapi, siapkan pipa yang akan dilewati bola pingpong, jangan sampe bolanya jatuh ya... & main curang ( tapi kalo ga curang mana bisa menang .....)

Perlahan tapi pasti, yang penting selamat sampe tujuan. jangan melihat ke bawah bu !! ngeri....

Foto outound oleh Bang-humas/wk

10

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Laporan Utama

malam terakhir di Malino, ada api unggun, ada waka BKN, ada seluruh peserta & pendukung outbond (indahnya kebersamaan) eehh....hidangannya ada kambing guling, ada sarabba (sedaaaap) mau.....mau lagi dong !

ayo lebih merapat lagi biar jadi pemenang barisan terpendek, ups... hati-hati bisa terjadi hal-hal yang diinginkan ..eh ..yang tidak diinginkan

Siapkan mental & fisik anda, let's go cross country ..yang sakit, hampir sakit & dalam pengawasan dokter tidak boleh ikut..capeee dech !!

mana jembatan bambunya ..? koq jembatannya takut di injak ?? ampuuun.... paha yang tadinya putih mulus berubah jadi biru memar.

sebelum memulai kegiatan yang lain, pagipagi enaknya senam dulu ahh..tangan keatas, pinggul di goyang ..1,2,3,4 ayo...lebih semangat...

pagi-pagi relaksasi dulu, bernyanyi, berjalan sambil dipijat teman yang dibelakang. Iiiiih .... geli....hi...hi...hi...

Foto outound oleh Bang-humas/wk

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

11

Laporan Utama

na²ng/wk

RAKOR MENPAN

Pengadaan PNS Berbasis Kompetensi Tanggal 4 - 5 Agustus 2008 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengadakan rapat koordinasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Gedung Manggala Wanabhakti Departemen Kehutanan Jl. Jend.

Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Acar a yang dibuka langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dihadiri oleh para pengelola kepegawaian, baik instansi pusat maupun daerah. dengan tema "Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kompetensi" .

Rapat koordinasi diisi oleh paparan para nara sumber, baik dari kementrian Menpan, BKN juga dari Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Dirjen Pemerintahan Desa, Dep. Dalam Negeri,

12

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Sekretaris Kementerian Negara dan Olah Raga dan paparan dari Bupati Jembrana.

Dalam sambutannya Menpan memaparkan kebijakan penataan sumber daya manusia aparatur, dimana suatu usaha akan berhasil kalau kita punya satu "pandangan" yang sama, yaitu tentang "Jati Diri" karena itu untuk jati diri tersebut kita harus punya pengertian yang sama, digunakan sebagai dasar dan landasan berfikir yang sama serta menghasilkan gerak yang sama untuk maju dan berkarya. selain itu Menpan mengatakan bahwa kemajuan negara tidak bergantung umur dan sumberdaya alamnya tetapi manusia, contohnya Negara India dan Mesir umurnya lebih 2000 tahun, tetapi penduduknya miskin, sebaliknya Singapura, Kanada, Australia dan New Zealand umurnya kurang dari 150 tahun, merupakan negara maju dan penduduknya yang kaya, lebih lanjut Menpan mengatakan bahwa perbedaan negara maju dan negara berkembang Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Laporan Utama terletak pada sikap dan perilaku masyarakatnya yang dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikannya.

Mengenai Jati diri Bangsa sebagai dasar dan landasan berfikir mengelola sumber daya manusia (aparatur), Menpan membagi dalam 5 jati diri bangsa ; 1.

Bangsa yang agamis Hasil yang dicapai (output)  Bisa membedakan baik dan buruk;  Bisa membedakan halal dan haram;  Bisa membedakan yang hak dan yang bhatil.

 Apakah kita sudah berbuat pada setiap orang yang memenuhi syarat sebagai PNS diberi kesempatan yang sama;  Apakah kita sudah bertindak adil pada mereka yang lulus pengadaan diterima dan yang tidak lulus ditolak;  Apakah sudah kita membina PNS dengan baik, yang kurang memiliki kemampuan kerja, didiklat, disekolahkan, dan dikursuskan.  Kita masing-masing yang dapat menjawab.

3.

Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari (outcome)  Jujur dan mempunyai integritas;  Hormat pada hak orang lain;  Hormat pada aturan dan hukum masyarakat;  Punya etika, sebagai prinsip dasar akan kehidupan sehari-hari;  Sabar;  Jiwa Besar;  Berprasangka Baik;  Bertanggung Jawab; dan  Tidak korupsi dan bertingkah laku koruptif.

Dalam Mengelola Sumber Daya Manusia Aparatur  Apakah dalam pengadaan PNS kita sudah membedakan baik dan buruk, mana yang sebaiknya dilakukan dan tidak.  Apakah dalam pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, sudahkah kita berjiwa besar, jujur, hormat pada aturan, yang baik kita angkat SDM yang tidak baik kita tingkatkan kemampuannya.  Apakah dalam pergaulan dengan sesama PNS, atasan, bawahan dan masyarakat kita sudah berpegang pada etika.  Apakah dalam bekerja sudah melakukannya dengan baik tidak berprilaku koruptiv waktu, produktif dll.

2.

Kemanusiaan yang adil dan beradab Hasil yang dicapai (output)  Berlaku adil;  Menghormati hak asasi orang lain; Wujud Nyata Dalam Perilaku Sehari-hari (Outcome).  Toleran;  Tidak Dzalim;  Sopan/santun;  Saling tolong-menolong.

Dalam mengelola Sumber Daya Manusia Aparatur

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Bangsa yang cinta tanah air Hasil yang dicapai (output)  Siap sedia membela negara;  Siap sedia membela kehormatan bangsa;  Siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan; Wujud Nyata Dalam Perilaku Sehari-hari (Outcome).  Rukun dan damai;  Menjaga keutuhan bangsa;  Menjunjung tinggi keharmonisan bangsa dan negara.

Dalam mengelola Sumber Daya Manusia Aparatur  Sudah siapkah dalam penempatan pegawai di seluruh wilayah Indonesia;  Sudahkah kita dalam penerimaan CPNS tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan asal-usul;  Sudahkah semua PNS melaksanakan jiwa korps yang kuat sesama PNS;  Sudahkah setiap PNS berusaha menjaga citra bangsa di depan bangsa lain.

4.

Bangsa yang demokratis Hasil yang dicapai (output)  Tidak mau menang sendiri;  Tidak ngotot;  Tidak menghalalkan segala cara;  Tidak berbuat yang merugikan orang lain/ kelompok lain.

Wujud Nyata Dalam Perilaku Sehari-hari (Outcome).  Mau mendengar pendapat orang lain;  Siap menang, tetapi juga siap kalah;  Sportif;  Selalu sesuai aturan main/mematuhi uang-undang yang berlaku;  Tolong menolong; dan tidak anarkhis.

Dalam mengelola Sumber Daya Manusia Aparatur  Apakah kita telah berbuat proporsional dalam bekerja, tidak mau menang sendiri;  Apakah kita telah konsisten sebagai PNS dalam melaksanakan tugas; WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

13

Laporan Utama

2.

na²ng/wk

Menteri, Pendayagunan Aparatur Negara Taufik Effendi

 Apakah kita selalu memecahkan persoalan secara kebersamaan dengan atasan, bawahan dan teman sejawat;  Apakah kita telah melakukan kerjasama dengan baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

5.

Bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan.

Hasil yang dicapai (output)  Tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan;  Memperhatikan nasib orang lain;  Gotong royong;  Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul Wujud Nyata Dalam Perilaku Sehari-hari (Outcome)  Tidak serakah;  Tepat waktu;  Mau bekerja keras;  Sering membantu;  Suka menabung & investasi.

Dalam mengelola Sumber Daya Manusia Aparatur  Apakah kita sudah obyektif dalam pengadaan/ penempatan PNS menurut aturan bukan menurut kita;  Apakah kita sudah memperhatikan pegawaipegawai kita, masyarakat yang membutuhkan kita dalam tugas sehari-hari;  Apakah kita sebagai PNS sudah bekerja keras untuk kepentingan diluar diri kita;  Apakah kita sudah bekerja dengan disiplin dan etos kerja yang baik.

Itulah 5 jati diri bangsa, yang insya Allah apabila semua unsur aparatur negara menjalani dan mengamalkannya, negara Indonesia yang tercinta akan terlepas dari berbagai macam persoalan bangsa, Untuk penataan PNS dan jati diri ; 1. Penataan PNS harus berlandaskan jati diri yaitu amanah, adil, cinta bangsa, demokrasi, dan rasa

14

3.

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

kebersamaan untuk untuk menyelesaikan permasalahan kepegawaian saat ini.

Permasalahan Pokok Kepegawaian:  Saat ini tidak jelas perbandingan antara PNS yang betul-betul melayani masyarakat dengan tenaga penunjang.  Tidak jelas gambaran distribusi tenaga fungsional dan struktural dimana saja dan dalam satuan organisasi, apa saja termasuk mereka yang telah lulus dari kedinasan.  Apakah pengadaan PNS oleh masing-masing instansi termasuk, oleh daerah perlu diteruskan.  Apakah penyelesaian tenaga honorer, perlu secepatnya dilakukan sebaik mungkin seperti tahun sebelumnya Penyelesaian a. Kita perlu memperbesar porsi jumlah PNS yang bertugas memberi pelayanan di banding tenaga penunjang. b. Kita perlu membuat peta yang jelas dimana PNS akan ditempatkan dalam satuan organisasi, termasuk lulusan pendidikan kedinasan. c. Pengadaan PNS oleh masing-masing instansi termasuk oleh daerah, perlu diteruskan. Karena itu daerah perlu mempersiapkan diri lebih baik dengan melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri setempat. d. Penyelesaian tenaga honorer harus dilakukan dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu perlu data yang pasti tidak berubah-ubah dan valid.

Penutup Menpan Taufik Effendi mengatakan kita perlu merenungkan jati diri kita sebagai bangsa, suatu renungan yang mendalam dan meresap kedalam hati sanubari kita dapat menumbuhkan akal budi yang bersih dan menjadi lahan penyemaian bagi pengelolaan sumberdaya manusia aparatur kita.

Dilahan yang bersih dan subur, benih-benih sumberdaya manusia aparatur yang kering dan gersang akan tetap dapat tumbuh baik dengan memiliki etos kerja tinggi, dan dapat membangun “coorporate culture” suatu bangsa yang diharapkan dapat menyamai bangsa-bangsa yang telah maju peradabannya di dunia. setelah acara pembukaan yang dilanjutkan oleh Paparan Menpan, acara selanjutnya adalah dan yang menarik dari Rapat Koordinasi ini adalah paparan dari Kepala BKN Edy Topo Ashari dengan judul "Pelaksanaan Pengadaan PNS Berbasis kompetensi", lebih lengkapnya paparan Kepala BKN adalah sebagai berikut ; PENDAHULUAN 1.

Setiap organisasi pemerintah dituntut memiliki Sumber Daya PNS yang memenuhi persyaratan baik kuantitas maupun kualitas.

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Laporan Utama 2.

3.

4.

5.

BKN sebagai institusi bertanggung jawab dibidang pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil mempunyai : Visi : PNS profesional dan sejahtera Misi : Menyelenggarakan manajemen PNS berbasis kompetensi.

Pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah mewujudkan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pengadaan CPNS merupakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian yang sangat strategis untuk mengisi for masi yang lowong. Keberhasilan pengadaan CPNS merupakan entry point bagi terciptanya PNS yang profesional.

Mengingat pentingnya fungsi pengadaan CPNS tersebut, maka perlu dibangun sistem pengadaan PNS yang berbasis kompetensi.

5.

6.

7.

REKRUTMEN BERBASIS KOMPETENSI 1.

2.

3.

PERMASALAHAN 1.

2.

3.

4.

Pengadaan CPNS belum didasarkan pada analisis jabatan dan analisa kebutuhan riil dari organisasi Proses pengadaan CPNS belum transparan sehingga mendorong terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Sistem pengadaan CPNS yang dilakukan selama ini ternyata belum dapat menghasilkan SDM-PNS yang kompeten dan profesional Belum adanya standar minimal penilaian kelulusan secara nasional yang didasarkan pada kompetensi dasar dan kompetensi bidang

Jumlah pelamar umum untuk menjadi PNS setiap tahun cenderung meningkat dan bertambah banyak, dilain pihak alokasi formasi yang tersedia terbatas; Metode seleksi yang digunakan dalam proses pengadaan CPNS memerlukan waktu, tempat dan biaya yang cukup besar; Dalam setiap proses pengadaan CPNS selalu mendapat perhatian dan sorotan yang tajam dari masyarakat.

4.

Rekr utmen merupakan proses mencari dan menemukan pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan sesuai dengan peta jabatan.

Dalam manajemen SDM bahwa rekrutmen dan seleksi yang baik adalah dapat memperoleh orang-orang yang berkualitas sesuai dengan kompetensinya (competency based recruitmen and selection).

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Komponen atau elemen yang membentuk kompetensi :  Knowledge : Pemahaman yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam melaksanakan tugas pekerjaan tertentu.  Skill : kemampuan teknis untuk melakukan suatu tugas pekerjaan dengan baik  Attitude : Pandangan, nilai, perbuatan, kelakuan, unjuk kerja dalam melakukan suatu tugas pekerjaan.

na²ng/wk

Kepala BKN, Edy Topo Ashari, Didampingi oleh Deputi Kindang Kuspriyo Murdono (kiri) memberikan paparan mengenai pengadaan PNS berbasis kompetensi Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

15

Laporan Khusus

Laporan Utama 5.

6.

Berkaitan dengan kebutuhan kompetensi dalam pengadaan CPNS, maka diperoleh pemahaman mengenai indikator pegawai yang berkompetensi dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :  keluwesan (flexibility);  selalu mencari informasi (information seeking);  kemampuan belajar (ability to learn);  motivasi berprestasi (achievement motivation);  kesediaan untuk bekerjasama (collaborativeness);  orientasi pelayanan pelanggaan (customer service orien-tation).

Dengan melalui pengadaan CPNS berbasis kompetensi diharapkan akan mampu diperoleh PNS yang profesional dan kompeten, dalam melaksa na ka n tugas pekerjaan.

3.

b.

4.

STRATEGI PENGEMBANGAN REKRUTMEN KONDISI SAAT INI 1. Pengadaan CPNS didasarkan pada PP No. 98 tahun 2000 Jo PP No. 11 Tahun 2002 yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BKN No.11 Tahun 2002 dan Peraturan Kepala BKN No. 30 Tahun 2007 2. Prinsip pengadaan CPNS adalah netral, obyektif, akuntabel, bebas KKN dan transparan, yang dilaksanakan sebagai berikut:  Tidak diskriminasi;  Pengumuman penerimaan CPNS diumumkan secara luas melalui media massa dan media elektronik;  Pengadaan CPNS dilakukan untuk mengisi lowongan formasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan;  Pelamar yang dinyatakan lulus ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan formasi yang ditetapkan;  Pengadaan CPNS dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian;  Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun;  Hasil ujian diolah dengan komputer;  Penetapan hasil peserta yang lulus dan diterima diumumkan secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; 3.

16

Materi ujian a. Tes Kompetensi Dasar (TKD), terdiri dari : 1. Tes Pengetahuan Umum (TPU), dimaksudkan untuk menggali : a. Wawasan Nasional; b. Wawasan Regional; c. Wawasan Internasional 2. Tes Bakat Skolastik (TBS), dimaksudkan untuk menggali : a. Kemampuan verbal; - WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

b. Kemampuan kuantitatif; c. Kemampuan Penalaran.

Tes Skala Kematangan (TSK), dimaksudkan untuk menggali : a. Imajinatif; b. Integritas; c. Kemampuan beradaptasi; d. Semangat berprestasi; e. Pengendalian diri.

5.

Tes Kompetensi Bidang (TKB) untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan yang dilamar.

Pengolahan hasil ujian Untuk menjamin obyektivitas penilaian maka pengolahan hasil ujian dilakukan dengan komputer.

Dalam hal instansi belum dapat melakukan pengolahan sendiri dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri.

Penetapan kelulusan dan pelamar yang diterima menjadi CPNS didasarkan pada daftar ranking nilai ujian dimulai dari nilai yang tertinggi sampai dengan terendah sesuai jumlah formasi yang tersedia.

KONDISI YANG DIINGINKAN 1.

2.

3.

4.

Pengadaan CPNS berbasis kompetensi dilaksanakan menggunakan metode seleksi dengan alat bantu komputer(Computer Assisted Test /CAT); Keunggulan tes dengan menggunakan alat bantu komputer (computer assisted test) yaitu : a. Memungkinkan peserta tes mengerjakan sesuai dengan kecepatan peserta, sehingga dapat dinilai profesionalitasnya. b. Peserta tes dihadapkan pada soal yang berat maupun ringan namun tidak terganggu oleh tingkatan yang berada di atas/di bawah kemampuannya. c. Tes dapat dinilai langsung oleh setiap peserta. d. Komputer menyediakan keseluruhan tes bukan hanya soal yang bersifat khusus yang memungkinkan peserta melakukan prediksi dengan mempelajari beberapa tipe soal.

Persiapan yang harus dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer (computer assisted test) : a. Bank soal yang cukup, sehingga dapat mengadministrasi target soal yang valid, handal untuk mengukur kemampuan peserta tes. b. Karakter tes, soal yang diambil dari bank soal diatur sesuai spesifikasi yang diinginkan. c. Hardware dan software computer assited test mampu memadai kecepatan, penyimpanan dan grafis yang dibutuhkan.

Rekrutmen Jabatan berbasis kompetensi Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Laporan Utama Disamping rekrutmen CPNS berbasis kompetensi, maka dalam rekrutmen jabatan juga didasarkan pada kesesuaian antar a kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki PNS yang akan menduduki jabatan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka BKN telah menetapkan beberapa Peraturan Kepala BKN yang berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan struktural berbasis komptensi yaitu : a. Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural; b. Keputusan Kepala BKN Nomor 46B Tahun 2003 tentang Klasifikasi dan Evaluasi Jabatan; c. Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS Dalam Jabatan Struktural; d. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Assessment Center Pegawai Negeri Sipil.

BANK SOAL DARI BKN PELAMAR LULUS SELEKSI ADM

INSTANSI PUSAT/DAERAH

PUSAT TES KOMPETENSI DASAR SERTIFIKASI BKN (Berlaku 2 th)

Lulus UJIAN DENGAN CAT

Materi TKD - TPU

CPNS Memenuhi skor yang ditentukan

- TBS Tidak memenuhi skor yang ditentukan

- TSK

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Tidak Lulus PNS PROFESIONAL 18

CAT-icha

Infrastruktur laboratorium computer assisted test

Komputer

Dengan demikian, pengangkatan PNS dalam jabatan harus didasarkan pada kompetensi melalui tes kompetensi yang antara lain menggunakan assessment center, sehingga diperoleh pejabat yang kompeten dan profesional Sebagai gambaran dalam implementasi pengadaan CPNS berbasis kompetensi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT) dapat diilustrasikan sebagai berikut : • Alur rekrutmen dan seleksi dengan CAT • Infrastruktur Laboratorium CAT • Sertifikat Kompetensi Dasar (nanks)

TKB

Server

22

CONTOH SERTIFIKAT NO.SERI : ……./BKN/20….

KOMPETENSI DASAR Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor …. Tahun …… tentang Sertifikat Kompetensi Dasar Bagi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : Nama : Tempat/Tanggal Lahir : Pendidikan : Berdasarkan hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) memperoleh Skor …… (………………….), sehingga layak untuk mengikuti tes selanjutnya sesuai dengan kebutuhan Instansi.

Jakarta, ................ 20.....

Kepala Badan Kepegawaian Negara

3x4 DR. Edy Topo Ashari NIP.010081802 Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

20

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

17

Laporan Khusus

na²ng/wk

RAKER/RAKOR KEPEGAWAIAN DI BALIKPAPAN

Audit Tenaga Honorer

na²ng/wk

Eko Sutrisno, Wakil Kepala BKN

18

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Pelaksanaan Rapat Kerja Kepegawaian merupakan rangkaian kegiatan Raker yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu di Batam, Menado, Denpasar dan Yogyakarta. Penyelenggaraan raker dimaksudkan untuk membulatkan dan memantapkan kembali komitmen penyelenggaraan Manajemen PNS. Sebagai dampak positip dari pelaksanaan raker kepegawaian yang dilaksanakan telah dihasilkan komitmen membangun system pelayanan kepegawaian secara on line antara BKN Regioanal IV dengan Badan Kepegawaian Daerah diwilayah kerjanya, dan penyelesaian KP untuk periode 1 Oktober 2008 dan mutasi lainnya BKD Kab. Bantaeng sudah dapat dilakukan secara on line, disamping itu permasalahan dalam pemberian Nota Pertimbangan Teknis yang dikembalikan karena BTL/TMS jauh berkurang, demikian antara lain laporan Kepala Kantor Regional IV BKN (Bambang Chrisnadi, SH.M.Si) pada acara pembukaan rapat kerja kepegawaian di Hotel Novotel Balikpapan yang berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2008.

Raker yang dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan dibuka oleh Wakil Kepala BKN (Drs. Eko Sutrisno, M.Si) yang dihadiri 120 peserta dari Para Sekretaris Daerah, Kepala BKD/BKDD/Kepala Biro Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Laporan Khusus Kepegawaian dan Para pengelola Kepegawaian Prop./ Kabupaten/Kota diwilayah kerja Kantor Regional IV BKN yang mencakup 5 Propinsi (Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra dan Propinsi Maluku) dan 68 Kabupatan/Kota.

Dalam sambutannya Eko Sutrisno memberikan aprisiasi yang baik dalam penyelenggaraan raker kepegawaian dan salut atas kekompakan BKN Regional IV dalam menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi dengan BKD/pengelola kepegawaian didaerah, Rapat kerja semacam ini merupakan hal yang baik, karena dapat memecahkan kebuntuan dan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ungkapnya.

Sesuai kebijakan pemerintah, pengangkatan tenaga honorer yang akan diselesaikan sampai tahun 2009, ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang dijumpai dan hambatan dalam pengangkatan tenaga honorer mencadi CPNS tersebut, diantaranya SK pengangkatan sebagai tenaga honorer ASPAL (asli tapi palsu), SK berlaku surut, masa kerja kurang dari satu tahun, dan ditugaskan di BUMN/BUMD, Sekretaris Korpri, KONI, PMI, dll. Oleh karena itu untuk akuntabilas dalam pengangkatan tenaga honorer akan dilakukan audit pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tahap awal pengangkatan formasi Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang akan dilakukan oleh Tim dari BPKP dan BKN (pusat dan regional). Untuk itu kami harap bantuan dan kerjasamanya untuk kelancaran tugas audit tersebut, pintanya.

Rapat Kepegawaian yang berlangsung selama tiga hari dengan agenda, membahas permasalahan yang berkaitan dengan perubahan NIP baru/konversi

NIP dengan nara sumber Dra. Masni Rani Mochtar, M.Si (Deputi Bidang Informasi Kepegawaian), Rencana Audit Tenaga Honorer dengan narasumber Drs. S. Kuspriyo Murdono, M.Si (Deputi Bina Kinerja dan perundang-undangan), Pengangkatan dalam jabatan Analis Kepegawaian dengan narasumber Pramono, adapun hasil kesepakatan Rapat Koordinasi di Balikpapan adalah sebagai berikut ; 1. Instansi pembina jabatan fungsional analis kepegawaian adalah BKN 2. Pelayanan kepegawaian secara on line diharapkan dapat mempercepat pekerjaan, menjamin akurasi data, memperpendek jarak, efisien dan efektif aktual/dinamis dan meminimalisir permasalahan.

3. Membangun komitmen dan kepercayaan sesama pengelola kepegawaian dalam memberikan pelayanan kepada pegawai.

4. KP (mutasi lainnya) mulai periode Oktober 2008 diharapkan BKD sudah menggunakan SAPK on online dengan Kanreg IV BKN 5. Untuk menghindari permasalahan dalam penerimaan CPNS formasi Umum yang berkaitan dengan usia pelamar, panitia penerimaan harus memperhitungkan tanggal penetapan pengangkatan menjadi CPNS. 6. Penerimaan CPNS formasi umum berpedoman pada PP Nomor 98 tahun 2000 jo. PP nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadaan PNS dan Kep.Ka BKN Nomor : 11 Tahun 2002.

Sebagai evaluasi komitmen yang telah dibangun, BKN Regional IV bersama dengan Para Sekretaris daerah, Kepala BKD dan Para pengelola Kepegawaian akan bertemu dengan agenda Raker selanjutnya di Palembang. (Banghumas)

bang-humas/WK

Peserta, rapat koordinasi kepegawain di Balikpapan Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

19

Laporan Khusus

Pelantikan Kepala Kantor Regional IV BKN bang-humas/WK

Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar H. Sumat, SH telah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2008, di Gedung Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Upacara pelantikan yang disaksikan oleh Kepala BKN (Edy Topo Ashari), Sekretaris Utama BKN (Edy Sujitno), Ketua DPRD Prop. Sulsel, Para Kepala BKD Se-prop. Sulsel, Para SKPD dan Muspida serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kantor Regional IV BKN di Makassar.

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut berdasarkan surat keputusan Kepala BKN Nomor : 127/KEP/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang menetapkan H. Sumat, SH sebagai Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar.

Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari Bapak Bambang Chrisnadi, SH.M.Si ( Kanreg lama) yang pindah ke BKN Jakarta sebagai Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian dan telah dilantik oleh Kepala BKN pada tanggal 12 Agustus 2008 di Aula lantai 5 BKN Pusat, Kepada H. Sumat, SH (Kanreg baru) yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sekretariat Bapek BKN Pusat.

Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa pergantian pimpinan dalam suatu unit organisasi adalah suatu hal yang biasa dan merupakan dinamika dalam birokrasi pemerintah.

Pengembangan kualitas sumber daya aparatur negara merupakan agenda dari kepegawaian secara nasional yang berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil, baik PNS pusat maupun PNS daerah, yang berdasarkan atas norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian. Untuk itu Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara mempunyai peran yang strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan

20

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian setiap pegawai negeri sipil memiliki peluang yang sama untuk diangkat dalam suatu jabatan, siapapun orangnya dari manapun ia berasal apabila memiliki prestasi, karya dan kemampuan serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural maupun fungsional dapat dilakukan tanpa diskriminasi.

Untuk membangun pemerintahan yang baik/kuat diperlukan aparatur yang benar, aparatur yang mempunyai agenda intelektual yang cukup, pemimpin yang mempunyai komitmen yang holistik terhadap pelayanan pemerintah terhadap negara dan rakyat.

Oleh sebab itu pelayanan kepegawaian yang telah dibangun dengan instansi –instansi di wilayah kerja Kantor Regional IV BKN yang berbasis teknologi informasi supaya dilanjutkan implementasinya, ungkapnya.

Gubernur Sulawesi Selatan juga mengucapkan selamat kepada Bapak H. Sumat,SH beserta keluarga dan berharap kepada bapak Sumat, SH dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan bekerja dengan sebaik-baiknya, dan kepada Saudara Bambang Chrisnadi, SH.M.Si yang telah diangkat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian di BKN Pusat saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi atas pengabdiannya di Makassar sebagai Kepala Kantor Regional IV BKN selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, selamat bertugas, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan ridhonya, amin Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Gubernur Selawesi Selatan dan para hadirin yang hadir pada acara pelantikan.

(Bang_humas) Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Laporan Khusus

Yang Datang & Yang Pergi ( Lepas sambut )

bang-humas/WK

Lepas Sambut, dihadiri oleh (depan dari kiri) Sekretaris Utama BKN Pusat Edy Sujitno, Kakanreg lama Bambang Chrisnadi, Ka. BKN Edy Topo Ashari, Kakanreg yang Baru H. Sumat Suasana bahagia, riang dan haru menyelimuti semua hadirin yang hadir pada acara lepas sambut Kepala Kantor Regional IV BKN. Acara lepas sambut yang dihadiri/ disaksikan oleh Kepala BKN, Sekretaris Utama BKN, para Kepala BKD, para pimpinan non departemen/instansi vertikal, PT. Taspen, para purna bakti, pengurus/anggota Dharma Wanita Persatuan unit Kanreg IV BKN, dan para pegawai Kanreg IV BKN diadakan di Aula Binaloka pada tanggal 27 Agustus 2008.

Acara pelepasan Bapak Bambang Chrisnadi, SH.M.Si beserta Ibu/keluarga yang akan meninggalkan tugasnya sebagai Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar di gelar sebagai wujud penghormatan dan kesukuran dari para pegawai/pimpinan atas pengangkatan Bapak Bambang Chrisnadi sebagai Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 40/M Tahun 2008, dan pada tanggal 12 Agustus 2008 telah dilantik dan disumpah jabatan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Edy Topo Ashari di Aula Lantai 5 gedung BKN Blok I. Acara pelepasan tersebut dirangkaikan dengan acara penyambutan Bapak H. Sumat, SH sebagai Kepala Kantor Regional IV BKN yang telah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 27 Agustus 2008 di Gedung Pola Kantor Gubernur Sulsel.

Suasana hening dan terharu tatkala mendengarkan sambutan Bapak Bambang Chrisnadi yang mengawali acara lepas sambut, dengan menyampaikan ucapan syukur atas kepercayaan/amanah yang telah diberikan kepadanya sebagai Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian.

“Selama menjalankan tugas, yang terpikir dalam diri saya adalah bekerja, bekerja dan bekerja”, tidak terbersit untuk memikirkan hal itu, selain bekerja dan bekerja, ungkapnya Dengan perasaan yang dalam dan tulus, kami sekeluarga mohon pamit dan mohon maaf kepada para Kepala BKD, unsur muspida, dan para pegawai di Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

lingkungan Kanreg IV, atas kesalahan dan kekilafan selama saya memimpin Kanreg IV BKN,lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut juga, Kepala Kantor Regional IV BKN H.Sumat, SH, memperkenalkan diri kepada para undangan yang hadir dalam acara lepas sambut. “Kami berharap para kepala BKD sebagai mitra kerja dapat menjalin kerja sama yang baik dengan kami, dan kami harap pula menerima kami sekeluarga apa adanya”, dan kami mohon bimbingan dan arahan Bapak Kepala BKN, pintanya.

Dalam pengarahan kepala BKN mengungkapkan bahwa, Amanah yang diberikan merupakan suatu penghargaan atas prestasi, kerja keras dan keberhasilan dalam memimpin, dan memajukan organisasi.

Selama memimpin Kantor Regional IV BKN telah banyak hal yang dilakukan oleh Bapak Bambang Chrisnadi dalam membawa citra yang positif Kanreg IV BKN diantaranya mengadakan silaturahmi dan membangun komitmen dengan para BKD melalui Rapat kerja Kepegawaian, memacu prestasi kerja dan kwalitas kerja BKD melalui pemberian penghargaan BKD award dan merintis Sistem Pelayanan Kepegawaian secara online antara BKD dengan Kanreg IV BKN. Oleh sebab itu saya pesan kepada Bapak Sumat, SH apa yang sudah bagus untuk dipertahankan dan kelemahan-kelemahan yang ada segera diperbaiki, untuk itu saya harapkan segera melakukan konsolidasi menyeluruh, ungkapnya.

Lebih lanjut kepala BKN mengharapkan kepada staf yang menangani sistem online dengan BKD untuk terus melakukan koordinasi dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan untuk dilakukan tindakan selanjutnya.

Pada acara tersebut juga Bapak Bambang Chrisnadi beserta Ibu menerima cendera mata dari Bidang-bidang di lingkup Kanreg IV BKN, Dharma Wanita, KPN Daya Makmur, para BKD dan stakeholder. (Bang_humas)

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

21

Laporan Khusus

AYOO !!

KITA BANGUN BERSAMA bang-humas/WK

Sejak dilantik pada tanggal 27 Agustus 2008 oleh Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo, Kepala Kantor Regional IV BKN H. Sumat, SH mengajak kepada semua jajarannya untuk berbuat yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja, stakeholder maupun kepada semua pegawai yang membutuhkan pelayanan Kanreg IV BKN.

Bersama-sama kita bisa, membangun Kantor Regional IV BKN kearah yang lebih baik lagi, “Saya seorang diri tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari para pegawai” , ungkap Kepala Kantor Regional IV BKN H. Sumat, SH pada acara konsolidasi dengan para pegawai di lingkup Kanreg IV BKN pada hari pertama masuk kerja 15 September 2008.

Konsolidasi yang dilakukan dengan para pegawai disamping silaturahmi sebagai pejabat baru, juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, pola pikir dan pola tindak dalam melanjutkan apa yang telah dibangun oleh pejabat sebelumnya.

na²ng/wk

H. Sumat, SH, Kakanreg IV BKN Makassar

22

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Laporan Khusus

bang-humas/WK

Suasana, konsolidasi selama 2 minggu, yang dimulai dengan rapat marathon dari semua unsur dan sumber daya yang ada di Kanreg IV BKN Makassar untuk menyatukan visi membangun BKN yang lebih baik.

Sebagai Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar yang ke-5 (lima) sejak berdirinya Kantor Regional IV BKN pada tahun 1994 1. H. Banito Anwar, SH Mei 1994 s/d Maret 2000, 2. Drs. M. Akib Abdullah Maret 2000 s/d Juni 2001, 3. Drs. Edy Sujitno, SH. M.Si Juli 2001 s/d Desember 2006, 4. Bambang Chrisnadi, SH. M.Si Desember 2006 s/d Agustus 2008). Pria kelahiran Sukoharjo, 10 November 1953 diharapkan mampu membawa Kanreg IV BKN kearah yang lebih baik lagi, mengingat kanreg IV BKN yang berkedudukan di Makassar dijadikan sebagai pilot project dalam hal pelayanan kepegawaian.

Untuk mewujudkan harapan tersebut H. Sumat, SH kepada Warta Kepegawaian (WK) menuturkan bahwa agenda minggu pertama akan melakukan konsolidasi kedalam (intern) dengan para pejabat dan pegawai di lingkup Kanreg IV BKN, pengurus KORPRI, pengelola Warta Kepegawaian dan website, pengurus KPN Daya Makmur, personil cleaning service, pengurus dan anggota Dharma Wanita, dan Pengurus Masjid Al-Khidmad .

Karena komponen-komponen tersebut mempunyai peranan yang tidak kalah penting dalam membantu kelancaran pelayanan kepegawaian di Kanreg IV BKN, ungkapnya.

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Minggu ke dua kami akan melakukan rapat kerja teknis dengan bidang-bidang (Bidang Infor masi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun, Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian dan Bagian Umum) dengan tujuan menggali potensi-potensi yang ada dan mencari kelemahan/kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi serta mencari solusi yang terbaik dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa untuk memberikan pelayanan cepat, tepat dan akurat diperlukan dukungan dari sumber daya yang ada saat ini dan data kepegawaian yang akurat/valid.

Hal ini merupakan tantangan bagi kami untuk mewujudkan hal tersebut, apalagi Kanreg IV BKN dijadikan sebagai pilot project dalam pelayanan kepegawaian secara on line, sedangkan berdasarkan telaah staf kami masih ada data kepegawaian belum sesuai/akurat.

Oleh sebab itu, kami mengajak kepada semua pegawai dan kepada mitra kerja, stake holder “ Ayo‌..kita bangun bersama “ mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan akurat. (Banghumas)

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

23

Laporan Khusus

bang-humas/WK

Peserta, Pelatihan Angkatan I, di PKP2LAN Makassar, Tanggal 23-25 Juni 2008

Pelatihan Aplikasi SAPK Online Setelah melalui serangkaian ujicoba, baik saat Rapat Koordinasi (Rakor) di Jogyakarta dan lounching aplikasi SAPK oleh Kepala BKN di Kabupaten Bantaeng yang ditunjuk sebangai pilot project ujicoba aplikasi SAPK dan untuk lebih mensosialisasikan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online antara Kanreg IV BKN Makassar dan Badan Kepegawaian Daerah/Biro Kepegawaian, Kanreg IV BKN Makassar melaksanakan pelatihan SAPK online sebanyak 2 angkatan.

Angkatan I dilaksanakan tanggal 23-25 Juni 2008 bertempat di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN Makassar, dengan jumlah peserta sebanyak 42 orang dari 21 BKD. Angkatan Ke II dilaksanakan tanggal 21-23 Juli 2008 bertempat di Hotel Yasmin dengan jumlah peserta 41 orang dari 25 BKD, dengan tema pelatihan adalah dengan teknologi kita wujudkan pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat dan aman.

Pelatihan SAPK ini dikhususkan untuk para pengelola IT di BKD masing-masing dengan tujuan agar aplikasi ini dapat mudah dipahami, selain itu pelaksanaan pelatihan ini sengaja dilakukan lebih

24

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

awal, selain untuk sosialisasi, Kanreg IV BKN Makassar juga ingin mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh para pengelola IT di daerah.

Berdasarkan kritik dan saran dari para peserta dan dengan melihat kondisi di masing-masing daerah, maka aplikasi SAPK yang masih jauh dari sempurna untuk di sempurnakan kembali. Aplikasi tersebut sangat diharapkan untuk segera diimplementasikan di daerah mengingat pada saat ini belum semua BKD/ Biro kepegawaiaan memiliki aplikasi kepegawaian, selain itu juga perbedaan data-data kepegawaian, baik dari sisi validitas data maupun sistem yang digunakan antara satu BKD dengan BKD lain maupun dengan BKN mengakibatkan terjadinya dualisme data, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan SAPK online yang berarsitektur satu system dan database, maka perbedaan data yang selama ini selalu terjadi tidak akan terjadi lagi.

Instruktur dalam pelatihan SAPK ini bekerjasama dengan para pranata BKN Pusat yang dibantu oleh para pranata dari Kanreg IV BKN Makassar, untuk pelatihan angkatan I, instruktur dari BKN Pusat yang Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Laporan Khusus

Peserta, Pelatihan Angkatan II, di Hotel Yasmin - Makassar, Tanggal 21-23 Juli 2008 ditugaskan adalah Heny Sri Wahyuni, S.Kom dan Radius Imam Taufik, S.Kom, dan untuk angkatan II adalah Richard F Tambulon.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan di Pelatihan SAPK angkatan ke 2 di Hotel Yasmin, Kepala Kanreg IV BKN Makassar, Bambang Chrisnadi, SH, M.Si mengatakan bahwa peran teknologi dalam hal pelayanan, khususnya pelayanan kepegawaian sudah tidak dapat lagi dengan manual, penggunaan IT selain untuk mempermudah juga mempercepat pelayanan. Sistem Aplikasi ini dibangun sesuai dengan norma, standar dan prosedur kepegawaian yang berlaku, dan tidak mustahil dengan penggunaan IT dalam proses kepegawaian, kesalahan yang selama ini terjadi dapat lebih diminimalisir, dengan tujuan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya masyarakat PNS yang sangat berharap pelayanan kedepan dapat lebih baik.

Lebih lanjut kepala Kanreg IV BKN Makassar, mengatakan bahwa hasil yang didapat pada saat pelatihan ini agar di tularkan kepada teman-temannya yang belum sempat mengikuti pelatihan, karena kedepan peran pranata komputer dan pengelola IT di daerah menjadi ujung tombak dalam membangun dan mengembangkan IT di daerah masing-masing.

Kanreg IV BKN sangat mendukung dan siap membantu untuk pengembangan IT di daerah dan meminta kepada peserta untuk tetap terus berhubungan, baik melalui telepon maupun melalui forum di internet (mailing list).

Pelatihan SAPK ini merupakan pelatihan tahap I, dan akan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan tahap selanjutnya, baik pelatihan SAPK maupun pelatihan lain yang mendukung terwujudnya pengembangan IT di daerah, yang pada akhirnya akan mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik pula. (Na²nk)

Kegiatan, Pelatihan Aplikasi SAPK online di LAN Makassar dan Hotel Yasmi Makassar Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

bang-humas/WK

bang-humas/WK

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

25

Pelayanan

Lounching Aplikasi SAPK - Online BKD BANTAENG - BKN MAKASSAR Oleh Kepala BKN di Bantaeng - Sulawesi Selatan

na²ng/wk

Dalam mengawali kunjungan kerja ke Kabupaten Bantaeng (23 Juni 2008) sebagai pilot project dalam pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi (online) kepala BKN (Edy Topo Ashari) beserta rombongan terdiri dari Deputi INKA (Dra. Masni Rani Mohtar), Kepala Kanreg IV BKN (Bambang Chrisnadi), Kepala Kanreg XI Manado (Farel Simarmata), Direktur Pengolahan data base ( Darmanto), Kepala PT. Taspen KCU Makassar, dan para pejabat lingkup Kanreg IV BKN Makassar, tiba di rumah jabatan Bupati Bantaeng disambut meriah dengan tarian padupa di depan rumah jabatan Bupati Bantaeng.

Dalam kunjungannya Rombongan kepala BKN diterima oleh Sekda Kab Bantaeng (H. Syamsuddin, SH.MH), Kepala BKD (Alfatah, S.Sos, MM) Ketua DPRD dan para Muspida.

Tujuan kunjungan Kepala BKN beserta rombongan ke Kabupaten Bantaeng untuk meli hat langsung pengoperasian aplikasi pelayanan kepegawaian secara on line antara BKD Kab. Bantaeng dengan Kanreg IV BKN Makassar, yang direncanakan untuk periode Oktober 2008 pengusulan kenaikan pangkat PNS dilingkup Kab. Bantaeng sudah menggunakan pelayanan kepegawaian secara on line.

Sebelum meninjau dan meresmikan Aplikasi Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (on line) kepala BKN bersama dengan Wakil Bupati Bantaeng (Drs. H. Abd. Aziz Muttalib, MM) meletakkan batu pertama pembangunan gedung kantor BKD Kabupaten Bantaeng.

Dalam sambutannya kepala BKN mengatakan bahwa BKD Kabupaten Bantaeng merupakan pilot project dalam system aplikasi pelayanan kepegawaian secar online dengan Kanreg IV BKN, oleh sebab itu kami harapkan BKD Kabupatan Bantaeng dapat mengkipasi BKD-BKD yang lain untuk segera mengikuti jejaknya, dan bagi BKD yang

26

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

lain dapat melakukan studi banding ke Bantaeng, ungkapnya.

Profil Kantor BKD Kab. Bantaeng.

Gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantaeng dibangun diatas lahan seluas 1.500 m2 dengan luas bangunan 475 m2. Rencana dua lantai, pembangunan gedung kantor terbagi atas 2 tahap, tahap pertama pembangunan gedung utama pada tahun 2008, dan tahap kedua finishing gedung utama dan pembangunan fasilitas pendukung seperti gedung arsip dan pusat Teknologi Informasi (IT Center) yang akan dianggarakan tahun 2009.

Gedung kantor BKD direncanakan juga untuk pelaksanaan Diklat dan kursus singkat sebagai salah satu upaya memperoleh status lembaga kediklatan menjadi lembaga diklat terakreditasi.

na²ng/wk

Peresmian, Aplikasi SAPK oleh Ka. BKN Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

bang-humas/WK

bang-humas/WK

bang-humas/WK

bang-humas/WK

Serba Serbi

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Pada tanggal 05 Juli 2008, Kepala Kantor Regional IV BKN (Bambang Chrisnadi, SH.M.Si) menghadiri acara malam mapaccing atas perkawinan Sdr Akhmad Syauki, SH, MH (anggota tim warta kpegawaian) yang akan mengakhiri masa lajangnya dengan menyunting Sdri dr.

Soraya Karmila Sigit, tampak dalam gambar Bapak Bambang Chrisnadi sedang memberikan doa restu

Pertandingan persahabatan Tennis Lapangan antara Kantor Regional IV BKN dengan Kanwil Departemen Agama Prop. Sulsel. Pertandingan yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2008 di lapangan Asrama Haji Sudiang diikuti oleh para Kakandepag Kabupaten Pare-pare, Pangkep, Pinrang, Sidrap, Jeneponto dan Palopo. Tampak Kepala Kantor Regional IV BKN (baju merah) foto bersama dengan Kepala Kanwil Departemen Agama (baju putih stret merah) dan para pemain.

Kepala Bagian Umum Bapak Drs. Suharno, M.Si beserta Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Bapak Saladin Bunga Batara, SH. M.Si menyerahkan cendera mata kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang, yang diterima oleh Kepala Bidang Mutasi Bapak Drs. Ahmad Syam, dalam acara pertandingan persahabatan Bola Volly, Tennis lapangan dan Catur antara BKN Regional IV dengan BKD Kabupaten Enrekang yang digelar di Kabupaten Enrekang pada tanggal 7-8 Juni 2008.

Pada tanggal 28 Juli 2008, Kepala Kantor Regional IV BKN (Bambang Chrisnadi, SH.M.Si) menyerahkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat kepada Hayati Asa, Edy Sutrisno, Andriyani Nitisusanti, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2008, Ybs telah naik pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, gol ruang II/d. Penyerahan SK Kenaikan pangkat tersebut diadakan di Aula Binaloka Kanreg IV BKN yang disaksikan oleh seluruh pegawai Kanreg IV BKN, Dharma Wanita Persatuan dan Pegawai Kanreg IV BKN yang telah purna bakti.

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

27

Flash

Sisi gelap rakor kepegawaian Balikpapan, belanja oleholeh batu akik di pasar kebun sayur ..?? " waduh !! capee dech "

Tim ujicoba SAPK Kabupaten Bantaeng "sukses dan terima kasih "

Shalat id 1429 H di halaman Kanreg IV BKN Makassar "mohon ma'af lahir dan batin" foto flash oleh bang-humas/Hamuda/WK

28

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Flash

Seneng ya Dapet hadiah TV 14" hasil gerak jalan santai dalam HUT BKN 60, ya iya lah, masa ya iya dong. " doorprize"

Para penerima satyalencana karya satya 10 dan 20 tahun "contoh terbaik"

Salah satu rangkaian kegiatan HUT RI ke 63 dan HUT BKN ke 60 "dari kita untuk kita"

foto flash oleh bang-humas/hamuda/WK

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

29

bang-humas/WK

bang-humas/WK

bang-humas/WK

bang-humas/WK

Serba Serbi

30

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Kepala Kantor Regional IV BKN (Bambang Chrisnadi, SH.M.Si) menyerahkan cendera mata kepada Bapak Sugiran dan Bapak Abidin, SH yang telah memasuki masa purna bakti terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2008. Dalam cendera mata tersebut Bapak Bambang Crisnadi memberikan sebuah buku berjudul “Latahzan�.

Acara yang dikemas secara sederhana ini diselenggarakan di Aula Binaloka Kanreg IV BKN pada tanggal 28 Juli 2008, yang dirangkaikan dengan acara pelantikan pejabat eselon IV (Bapak Jais, S.Sos) sebagai kepala seksi Pensiun I, menggantikan Bapak Sugiran yang memasuki masa purna bakti.

Kepala Kantor Regional IV BKN Bapak Bambang Chrisnadi, SH.M.Si pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2008 melantik pejabat eselon IV di Aula Binaloka Kanreg IV BKN. Pejabat eselon IV yang dilantik tersebut adalah Bapak Sunarto, S.Sos sebagai Kepala Subbag Perencanaan & Keuangan, Bapak Riswan, S.Sos sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data Kepegawaian, Bapak Kaharuddin,SE sebagai Kepala Seksi Mutasi III, Ibu Sri Hartati, SH sebagai Kepala Seksi PPDK I dan Ibu Dra. Samsiana Sapari sebagai Kepala Seksi Status Kepegawaian. Tampak dalam foto Kepala Kantor beserta ibu foto bersama dengan para pejabat yang telah dilantik yang didampingi oleh Suami/istri masingmasing.

Dihari ke dua belas masuk kerja (tanggal 9 Oktober 2008) Kepala Kanreg IV BKN H. Sumat, SH mengadakan kunjungan kerja ke BKD Prop. Sulawesi Selatan, dalam kunjungan kerja tersebut diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dra. Andi Murny Amien Situru, M.Si. Maksud dari kunjungan tersebut yaitu mengadakan silaturahmi sebagai pejabat baru dan sekaligus mengadakan konsolidasi dengan mitra kerjanya, dan pada kesempatan tersebut dibahas pula mengenai tindak lanjut Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online.

Korpri Unit Kanreg IV BKN di bulan Ramadhan 1429 H mengadakan peringatan Nuzulul Quran, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 September 2008 di Aula Lagaligo Kanreg IV BKN. Dalam sambutannya Kepala Kanreg IV BKN H. Sumat, SH mengharapkan kegiatan semacam ini perlu di adakan dan diprogramkan setiap tahun karena disamping sebagai ajang silaturahmi sesama umat beragama juga untuk memupuk iman seseorang. hakekat Nuzulul Qur’an pada acara tersebut dibawakan ustad Mujtaba, S.Ag. M.Ag. Disamping itu juga Korpri mengadakan acara buka puasa bersama, buka puasa bersama yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2008 dihadiri oleh pegawai Kanreg IV BKN, masyarakat sekitar kantor dan Muspida setempat Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

HUT BKN

Kejuaraan Catur BKN ke- 4 Bang-humas/wk

Dalam rangka memperingati HUT KE-60 BKN, Kanreg IV BKN mengadakan kejuaraan catur terbuka BKN Ke-4. yang dilaksanakan di Makassar Town Square (M’Tos) selama 4 hari mulai tanggal 17-20 Mei 2008.

Kejuaraan catur ini di ikuti oleh 118 peserta, baik dari perorangan maupun dari club-club catur yang ada di Sulawesi Selatan. Club-club yang ambil bagian dalam kejuaraan tersebut diantaranya dari Kabupaten Selayar, Palopo, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Barru, Makassar, Pare-pare dan club dari Polda, UNM, UNHAS, SUNU, Karebosi, Save Our City, Diknas, Dinkes serta tidak ketinggalan club dari Kanreg IV BKN. Dalam kejuaraan catur BKN ke-4 juga diikuti oleh pemainpemain yang akan mengikuti PON Ke-17 yang akan diselenggarakan di Kalimantan Timur, pemain tersebut diantaranya, Budiman MN, Irwan Mahdi MN, Ihdar Damogalad MN, Sofyan Jafar MN, Abdul Halim MN. Keluar sebagai juara pertama adalah Ruslan Lamba dari SOC. yang mengalahkan Master Nasional Ichdar Damogalad pada babak ke delapan dan Master Nasional Irwan Mahdi pada babak ke sembilan yang merupakan babak penentuan, sedangkan Master Nasional Sofyan Jafar kalah dari Ahong MN pada babak kelima sedangkan juara dua dan tiga masing-masing Budiman, MN dan Arman Djafar Kejuaraan catur kali ini sangat surprize, penyelenggara memberikan kejutan kepada peserta, dimana dalam laporannya Bambang Chrisnadi, SH, M.Si (Ka.Kanreg IV BKN) mengumumkan bahwa dalam rangka HUT Ke-60 BKN dan 100 tahun Kebangkitan Nasional, Panitia Kejuaraan Catur terbuka BKN Ke-4 memberikan hadiah 1 (satu) buah “Sepeda Motor” bagi Juara Pertama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. Agus Arifin Nu’mang MS selaku Ketua Pengda Percasi Prop. Sul-sel, yang Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

membuka secara resmi kejuaraan catur terbuka BKN ke-4, mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kejuaraan catur yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kanreg IV BKN yang juga sebagai agenda Pengda Percasi Prop. Sulsel, dan mengharapkan kejuaraan ini tetap berlanjut, serta selalu menjunjung tinggi sportivitas dan diharapkan dapat menemukan bibit-bibit baru yang masih muda sebagai regenerasi pecatur-pecatur di Sulsel serta sebagai evaluasi bagi pecatur yang akan mengikuti PON ke 17 di Kaltim.

Kejuaraan catur yang diselenggarakan oleh Kantor Regional IV BKN diharapkan dapat menggugah instansiinstansi pemerintah yang lain untuk dapat melaksanakan kejuaraan serupa sehingga catur tidak dipandang sebelah mata.

Sekaligus dapat memberikan sarana untuk lebih meningkatkan kemampuan pecatur-pecatur di Sulawesi Selatan, apalagi hadiah yang disediakan kali ini tergolong besar karena baru kali ini kejuaraan catur berhadiah sepeda motor, ungkapnya Ketua pelaksana kejuaraan catur terbuka BKN ke 4, Andi Anto, mengungkapkan bahwa selama ini kejuaraan catur BKN dilaksanakan dilingkungan Kantor Regional IV namun kali ini sengaja dilaksanakan diluar Kantor Regional IV BKN yakni di Mall Makassar Town Square (M’Tos) disamping untuk mencari suasana baru juga mempermudah transportasi para pemain, dan pertandingan kali ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem swiss sembilan babak.

Penyerahan hadiah dilakukan pada saat penutupan kejuaraan yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Regional IV BKN yang disaksikan oleh sekretaris umum Pengda Percasi Propinsi Sulsel Prof. DR. Wasir Thalib sekaligus menyerahkan penghargaan kepada Kepala Kantor Regional IV BKN sebagai penyelenggara kejuaraan. (Banghumas)

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

31

Korpri

Jabatan Struktural KORPRI Pegawai Negri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negri Sipil.

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) merupakan suatu organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen. KORPRI dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas pegawai negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Profesional juga merupakan pilihan paradigma baru DPN KORPRI, yaitu profesional, netral, dan sejahtera yang mandiri dan demokrasi. Paradigma baru ini telah dibuktikan oleh anggota KORPRI melalui dua kali Munas, yaitu Munas V dan Munas VI yang dilakukan secara profesional, netral yang mandiri dan demokratis.

Disela-sela pembukaan Rapat Kerja Kepegawaian yang diadakan oleh Kantor Regional IV BKN bertempat di Balikpapan yang dihadiri oleh Para Sekda dan Kepala BKD diwilayah kerja Kanreg IV BKN pada kesempatan tersebut Eko Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal DPN KORPRI mensosialisasikan Permenpan Nomor : PER/13/ M.PAN/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Eselonisasi jabatan struktural di lingkuan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI dan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan

Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dalam Perka BKN tersebut dinyatakan bahwa Pembinaan dan hak-hak kepegawaian bagi PNS yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI dilakukan dan diberikan sama dengan PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dilingkungan instansi pemerintah. Dan penghasilan bagi PNS yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI dibayarkan oleh instansi induknya.

Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPN KORPRI, Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi KORPRI batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai ketentuan yang ada, yaitu dengan cara Sekretaris Jenderal DPN KORPRI menyampaikan permohonan perpanjangan batas usia pensiun PNS dimaksud kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya dan disertai alasan-alasan yang mendukung, kemudian berdasarkan permohonan dan alasan-alasan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya dapat menetapkan perpanjangan batas usia pensiun setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Jabatan struktural dan tingkat eselon di lingkup Sekretaris Dewan Pengurus dan Sekretaris Pengurus KORPRI berdasarkan Permenpan Nomor: PER/13/ M.PAN/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 sebagaimana terdapat pada lampiran Permenpan tersebut : (bang_humas)

ESELONISASI JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI NO A. 1.

2.

3.

B. 1.

2.

3.

C 1.

2 3 D. 1.

2.

32

JABATAN ESELON SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PENGURUS NASIONAL KORPRI Kepala Biro II.a Kepala Bagian III.a Kepala Subbagian IV.a SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPRI Sekretaris II.b Kepala Bagian III.b Kepala Subbagian IV.a SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROPINSI KORPRI Sekretaris II.b Kepala Bagian III.b Kepala Subbagian IV.a SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA KORPRI Sekretariat III.b Kepala Subbagian IV.b

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Lingkaran Kepegawaian

Membangun Potensi Penulisan Jurnalistik Dalam Era Teknologi Informasi Sebuah Catatan dari Workshop Jurnalistik BKN Oleh Akhmad Syauki

Sebagai bentuk apresiasi positif dari Biro Humas dan Protokol BKN, maka pada tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2008, bertempat di Hotel Sri Varita, diadakan workshop jurnalistik yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dalam bidang jurnalistik yang pesertanya berasal dari BKN Pusat dan Kanreg BKN. Dalam workshop jurnalistik tersebut banyak hal yang dipelajari termasuk masalah kemerdekaan pers yang merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, sehingga pers dituntut agar bersifat profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Disadari bahwa BKN sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas menyelenggarakan Manajemen PNS sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berupaya Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

halim/wk

Peserta, workshop jurnalistik yang diadakan oleh Biro Humas dan Protokol BKN tanggal 14-16 Agustus 2008 di hotel Sri Varita menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk itu diperlukan citra baik dan hubungan baik dengan publik sehingga peranan dan fungsi humas dilingkungan BKN perlu diberdayakan sebagai corong penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian. Salah satu contoh penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian yaitu diterbitkannya majalah / bulletin / warta kepegawaian baik di lingkungan

BKN Pusat maupun di Kanreg BKN yang memuat berbagai informasi tentang kepegawaian.

Penyelenggaraan Workshop jurnalistik tersebut banyak membahas berbagai hal termasuk cara pencarian berita, penulisan artikel, dan penggunaan bahasa jurnalistik yang baik dan benar, serta mengenal fungsi, peran, dan tugas humas.

Workshop jurnalistik tersebut, mengetengahkan berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

33

Lingkaran Kepegawaian jurnalistik dimana bahasanya harus fakta, memiliki gaya penulisan, mempertimbangkan ruang dan waktu, memiliki unsur kehematan dan efektivitas yang tergolong sangat penting, serta mempertimbangkan pasar (pembaca). Bahasa jurnalistik itu singkat artinya bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele, dimana kalimat jurnalistik yang terbaik hanya terdiri dari 9 (sembilan) kata, paling panjang hanya terdiri dari 17 kata (masih bisa diterima/ditolerir hingga 25 kata), serta kalimat jurnalistik yang lebih dari 25 kata akan sulit dipahami dan cenderung tidak jelas. Bahasa jurnalistik itu sifatnya padat, artinya bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap. Bahasa jurnalistik itu sederhana, artinya bahasa pers sedapat mungkin memilih kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, dan kompleks. Kalimat yang efektif, praktis, sederhana pemakaian kalimatnya, tidak berlebihan pengungkapannya (bombastis), dan bahasa jurnalistik itu lugas, artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung dengan menghindari bahasa yang berbunga-bunga.

Bahasa jurnalistik itu mesti menarik, artinya dengan menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang, menghindari kata-kata yang sudah mati. Bahasa jurnalistik itu mesti jelas artinya informasi yang disampaikan dengan mudah dapat dipahami khalayak umum (pembaca). Struktur kalimatnya tidak menimbulkan penyimpangan/pengertian makna yang berbeda, menghindari ungkapan bersayap atau bermakna ganda (ambigu).

Bahasa jurnalistik itu mesti baik

34

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

artinya sesuai dengan suasana/ keadaan atau komunikatif dengan memperhatikan faktor sasaran/ pembaca yang meliputi : pendidikan, usia, pekerjaan, status, lingkungan sosial, dan sudut pandang. Bahasa jurnalistik mesti juga benar artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku menyangkut soal yang meliputi : ejaan, pembentukan kata, penyusunan kalimat, penyusunan p a r a g r a f, tata bahasa.

Disamping itu workshop jurnalistik juga membahas artikel merupakan pergulatan pemikiran seseorang atas masalah atau isu atau topik yang sedang berkembang di masyarakat. Tentu saja persoalan yang dihadapi, disorot, ditelaah, dan dikupas berdasarkan keahliannya (amat diharapkan), atau dilandasi pendapat ahli lain yang diambil dari bahan bacaan (buku, jurnal, dan sebagainya). Rubrik artikel dimaksudkan sebagai upaya pergulatan pemikiran dan diharapkan : 1. Berani mulai menulis dan mengirim ke media, 2. Tidak putus asa bila artikel dikembalikan (ditolak). Terus mencoba dan mencoba. Prinsip Never Give up, Persevera, dan ngotot, harus ditumbuhkan, 3.

Dengan menulis artikel, dikirim ke media, dan dimuat, berarti berani menghadapi tantangan, ada niat untuk maju, berani maju = ada kemauan untuk membuka wawasan dan mau menerima kritik orang lain. Artikel yang dimuat di media, diharapkan ditulis oleh ahlinya. (orang yang berkompeten) dengan menentukan tema yang akan ditulis. Tema ini seharusnya yang sedang hangat dibicarakan masyarakat. Amat diharapkan tema yang akan diulas terkait kompetensi penulis. Perumusan tema ini penting, karena dari sana akan kelihatan rangkaian gagasan yang tertuang dalam judul dan

kalimat-kalimat pada alinea awal.

Referensi (diambil dari buku) amat diperlukan guna mendukung uraian tema yang akan diluncurkan. Dalam penulisan artikel digunakan bahasa yang : sederhana, jelas, ringkas, runtut dan yang perlu diingat, artikel ditulis untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, makanya artikel harus mudah dimengerti.

Untuk penulisan suatu artikel, maka perlu diperhatikan : 1.

Bagaimana memasukkan/ merangkum referensi yang ada ke dalam tulisan, dan bagaimana meramunya. Hendaknya dihindari kemungkinan terjadinya ide yang melompat-lompat, 2. Dalam menulis artikel, gunakan kaidahkaidah bahasa Indonesia yang benar, termasuk istilah, idiom, pemakaian bahasa asing dan sebagainya.

Adapun kriteria umum artikel yaitu : 1.Artikel harus asli, bukan plagiasi, bukan saduran, bukan terjemahan, bukan sekadar kompilasi, serta bukan sekedar rangkuman pendapat/buku orang lain. Apabila sebuah artikel (dan sudah dimuat) terbukti plagiasi, penulis bersangkutan akan di black list, 2. Artikel belum pernah dimuat di media atau penerbitan lain atau artikel yang sama, dalam waktu bersamaan, juga dikirim ke media lain. Kasus yang sering terjadi adakah artikel yang sama dikirim ke banyak media, seolah ada “kebanggaan� bila artikel yang sama dimuat di banyak media.

Kriteria umum artikel yang memuat suatu topik yang dibahas aktual, relevan, dan menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Substansi yang dibahas menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan komunitas tertentu (misalnya llandasan Harian KOMPAS adalah media umum, bukan koran partai, bukan jurnal disiplin ilmu). Artikel mengandung hal baru yang belum pernah dikemukakan penulis lain, Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Lingkaran Kepegawaian baik informasi, pandangan, pencerahan, pendekatan, saran, maupun solusinya. Uraian yang disajikan, membuka pemahaman atau pemaknaan baru maupun inspirasi atas masalah atau fenomena yang ada di masyarakat.

Artikel tidak boleh ditulis berdua atau lebih, kecuali untuk hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar jangan sampai penulis yang satu menjadi lokomotif bagi penulis lainnya.

Penyajian artikel menggunakan bahasa populer/luwes, mudah dipahami pembaca heterogen dengan latar belakang pendidikan beragam. Panjang artikel adalah : (700 kata = 5300 karakter), (600 kata = 5000 karakter ), (500 kata = 4500 karakter ).

Kadang suatu artikel ditolak, misalnya bila topik atau tema yang disajikan tidak aktual, bila penyajian berkepanjangan (melebihi ketentuan), bila cakupan bahasan terlalu mikro atau lokal, bila konteks yang disajikan kurang jelas, bila bahasa yang digunakan “terlalu tinggi”, terlalu ilmiah, terlalu akademis, kurang populer, dan sulit ditangkap, bila uraiannya terlalu sumir, bila cara penyajian dan gaya tulisannya seperti menulis pidato, menulis makalah, atau teks kuliah, bila sumber kutipan yang diambil, tidak jelas, bila terlalu banyak kutipan (ayat), sehingga artikel hanya berisi kumpulan kutipan, bila alur uraian tidak runtut, ide meloncat-loncat.

Disamping itu, dalam workshop juga dipelajari tentang dunia Wartawan yang diibaratkannya wartawan sebagai bukan sekadar pencatat. Apa yang dilakukan oleh seorang pencatat sekadar taping, memindahkan omongan orang ke media (komputer, diketik etc ), misalnya di Televisi kita sering menyaksikan wawancara. Keterangan dari sumber berita, ditampilkan apa adanya, tidak ada proses pengolahan, tidak ada Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

penyaringan, tidak diberi kerangka persoalan secara utuh. Keterangan sumber berita ditampilkan secara telanjang. Salahkah? Tidak, karena jenis media (terutama elektronik) yang dijadikan sarana penyebaran informasi, tidak memungkinkan sang wartawan melakukan editing. Seorang wartawan televisi, tidak akan mungkin bisa melakukan editing bahasa dari sumber berita. Oleh karena itu, wartawan televisi hanya bisa menyuguhkan berita apa adanya, tanpa pengolahan lebih lanjut.

Dalam menyajikan berita, wartawan media cetak, tidak boleh hanya menyajikan berita “seperti dilakukan oleh media elektronik”.

Apalagi, karena media cetak tidak dituntut untuk segera mempublikasikan kabarnya, sehingga wartawan cetak, berkeharusan untuk mengolah berita sehingga bisa disajikan secara menarik.

Dalam pengolahan berita, terjadi proses berpikir. Keterangan sumber berita diolah, disaring, dan diberi kerangka persoalan secara utuh, sehingga pembaca memahami isi berita berikut konteks masalah yang dihadapi.

Disamping itu, dalam workshop jurnalistik juga dipelajari pemberitaan melalui Media Cetak dan Elektronik. Perbedaan kedua media tersebut misalnya; ciri media elektronik adalah Straight forward news (Radio, Televisi), disajikan secara telanjang, tanpa proses editing, tetapi hadir saat itu juga, sedangkan ciri media cetak adalah melalui proses editing, bisa diperkaya dengan bahan lain, hadir beberapa saat kemudian.

Untuk urutan kecepatan media dalam menyajikan berita berturutturut adalah SMS, Radio, Televisi, dot com, cetak. Sementara itu, media cetak dalam penyuguhan berita adalah dengan menggunakan berbagai cara

seperti penyajian dengan cara bertutur (story telling), dilengkapi dengan gambar (tahap-tahap dilukiskan dengan info grafis yang menarik). Mengingat sifat media cetak yang bisa berkisah “secara leluasa” dan memberi informasi secara utuh, seringkali media cetak terjebak dalam tabloisasi (sensasi), misalnya Orang itu dibunuh dengan cara dipotong tujuh bagian, wajahnya disayatsayat, perutnya disobek sehingga ususnya terburai; ataukah misalnya setelah tiga hitungan, satu, dua tiga, Sumarsih ditembak, lalu lehernya terkulai.

Seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik selain menerapkan kode etik jurnalistik, maka perlu pula menerapkan Aptitude dan Attitude seorang wartawan yang baik yang antara lain mempunyai sikap smart, humor, energik, pantang mundur, mencari hal baru, santun - bersahabat (tidak partisan), fair, nose for News.

Sikap seorang wartawan dapat melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal (the do and the do not), yaitu untuk The Do (sikap terhadap sumber berita) adalah : 1. Santun, tidak merendahkan sumber berita maupun menganggap “dewa” sumber berita, 2. Kritis, seperti anak kecil yang selalu ingin mengetahui suatu hal, 3. Lebih mengutamakan nurani, 4.

Menghargai sumber berita dan keterangan yang diberikan (dengan sikap kritis) Selain itu seorang wartawan tidak dibenarkan dalam suatu hal yaitu : 1. Sebagai wartawan umum, bersikap tidak partisan, 2.

Tidak mengutamakan keinginan pribadi/orang lain/kelompok, 3.

Bekerja bukan berdasarkan sentiment, 4. Bekerja bukan berdasar suka dan tidak suka (like and dislike) Oleh karenanya, seorang wartawan mesti mengetahui betul WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

35

Lingkaran Kepegawaian definisi berita bahwa berita adalah peristiwa/kejadian, kebijakan pemerintah, dan pendapat/ penilaian ahli berkompeten yang penting untuk segera diketahui oleh masyarakat. Mengingat tidak semua kabar atau berita harus dilaporkan ke masyarakat, maka harus ada seleksi. Artinya, berita yang akan disajikan harus dipilih, disesuaikan dengan keperluan pembaca Hal-hal yang bisa diberitakan seorang wartawan mencakup semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang bisa menjadi berita, semua persoalan yang dihadapi masyarakat banyak, kebijakan pemerintah/pimpinan lembaga yang berdampak bagi masyarakat luas. Adapun hal-hal yang dapat diberitakan meliputi : Kedekatan (proximity), Aktualitas (actuality), Mengandung kepentingan publik, Konflik, Unik, dan lain-lain.

Sumber berita dapat berupa berita peristiwa yang meliputi : 1.

Langsung dari lapangan (lokasi kejadian/tempat kejadian perkaraTKP), 2. Penyidik (polisi, jaksa), 3.

Pejabat yang berkait dengan perkara, 4. Masyarakat sekitar TKP, 5. Pejabat berwenang/terkait peristiwa itu, 6. Pengadilan/hakim, 7. Humas, 8. Kantor Berita, 9.

Informasi/isu yang berkembang.

Sementara itu sumber berita lainnya adalah berita bukan peristiwa yang meliputi : 1.

Seminar/diskusi/konferensi pers, 2.

Pejabat berwenang (pemerintah, politisi, maupun swasta), 3. Humas, 4. Pengamat/ ahli, 5. Politisi, 6. Masyarakat, 7.

Kantor Berita, 8. Surat Pembaca (Citizen Journalism).

Seorang wartawan untuk mendapatkan berita dapat melalui antara lain : 1. Paling sederhana adalah mengutip siaran pers (press release), 2. Kantor-kantor berita (AFP/AP/Reuters/Antara dll), 3.

Jumpa pers, 4. Mendatangi kantorkantor pemerintah/kantor polisi, 5

36

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Mendatangi kantor-kantor swasta/ LSM/pusat kegiatan masyarakat, 6. Menghadiri seminar/diskusi, 7.

Menghadiri konferensi pers Berita yang pasti dibaca dapat berupa : 1. Mengandung unsur keanehan (misalnya Cahyono dikalahkan Orangutan; kucing mengalahkan singa), 2. Terkait kriminalitas (rel KA dicuri; Ditemukan bom molotov di KA; Penculikan; Perampokan; pembunuhan-Ryan), 3. Seputar seks (perselingkuhan), 5. Berita hiburan (pergelaran musik; khabar seputar artis), 6. Mengenai trend yang sedang terjadi (mode rambut; baju; motor; mobil, handphone dan sebagainya ), 7.

Berita tentang perjuangan manusia (human interests), 8.

Terkait figur/orang ternama (pejabat; artis; tokoh masyarakat; orang yang membuat temuan “hebat”) Untuk membuat berita menarik maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 1. Berita harus aktual (two step ahead), 2.

Tokoh yang ditampilkan punya “nilai berita”, 3. Ada kedekatan dengan pembaca, 4. Ada unsur baru, 5.Membawa dampak/ pengaruh Sementara itu berbagai ragam berita dapat berupa : 1. Hard News artinya (Lugas; terkait kejadian/ peristiwa saja; penting segera diketahui masyarakat; diliput langsung); mengandung 5 W + 1 H. Judul mencerminkan isi, 2. Soft News/Features artinya (Berita yang dikemas dalam bentuk cerita ringan dengan topik beragam.

Soft news juga bisa berupa berita yang menghibur dan memberi informasi dengan tekanan human interest.

Untuk merancang berita, maka diperlukan : 1. Mencerna gagasan yang diperoleh, 2.

Mencatat gagasan, 3.

Merencanakan alur gagasan, 4.

Merancang tulisan, 5. Merevisi

tulisan (fokus, alur, gaya bahasa, keseluruhan tulisan) etc.

Prinsip Menulis berita, maka perlu diperhatikan bahwa menulis berita itu adalah 1. ditulis untuk orang lain, 2. Sederhana, jelas, singkat, runtut, 3. Mudah dimengerti.

Sedang Struktur penulisan (Piramida terbalik) yang meliputi : 1. Inti pokok berita paling atas, 2. Keterangan/penjelasan penting, 3. Keterangan tambahan.

Diterapkan suatu piramida terbalik karena Inti pokok berita sudah sampai dahulu, Judul bisa dirancang lebih dulu, Naskah bisa dipotong dari bawah.

Untuk membuat suatu Ringkasan dan kronologi maka halhal yang perlu diperhatikan adalah : berita dimulai dengan ringkasan peristiwa, dilanjutkan dengan kronologi peristiwa, diakhiri dengan kemungkinan perkembangan peristiwa.

Sedang jenis tulisan pada Media Massa dapat berupa : 1.

Berita (hard news, soft news), 2.

Feature (news feature, profil, bright, ilmiah populer), 3. Opini (kolom, tajuk rencana, artikel opini), 4. Fiksi (cerpen, novel, puisi, dll.), 5. Iklan (klasifikasi, display, dll.), 6. Reproduksi (ringkasan, resensi).

Feature berorientasi pada “menghibur” dan sebuah feature bisa dikatakan Sebuah oasis di surat kabar yang mengundang senyum dan membuat Anda berhenti berpikir” (Sarah Niblock, Inside Journalism), Feature lebih banyak memainkan sisi kemanusiaan (Human interest), Feature mengimbangi tulisantulisan berat, Jika semua tulisan berat: tidak sesuai dengan karakter surat kabar maka Orang tidak ada yang khusus membaca surat kabar, dengan feature muatan surat kabar jadi hidup, segar, dan menarik, Kebiasaan membaca surat kabar: yang kecilkecil dulu, yang ringan-ringan Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Lingkaran Kepegawaian

Halim/wk

Bencmark, dilakukan oleh tim Warta Kepegawaian ke Redaksi harian Kompas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Warta Kepegawaian dulu, baru yang berat-berat, Feature lebih berbicara kepada perasaan, bentuk feature lebih dramatis. Sebenarnya bahasa feature itu mendekati sastra Jurnalisme sastrawi, dan New Journalisme. Macam-macam Feature Surat Kabar yaitu : Kisah bisnis, Kisah pesta/perayaan, Kisah proses sesuatu, Kisah orang/ tokoh, Kisah sejarah, Kisah kegemaran orang, Kisah tentang cara, Kisah penemuan, Kisah kesehatan, Kisah pekerjaan unik, Kisah keseluruhan, Kisah partisipasi penuh, Kisah profil, dan Kisah yang tidak biasa Seorang wartawan mesti mengetahui suatu tulisan berkedalaman artinya mempunyai : 1. Ketekunan menggali bahan tulisan (ide dan bobot isi), 2.

Kepiawaian teknik menulis (memilih topik, angle, struktur tulisan), 3. Sifat: advokasi, partisipasi, investigasi, manusiawi, humor), 4. Kemahiran berbahasa Sementara itu kualitas tulisan sangat tergantung pada Ide, teknik, bahasa, dan bahan.

Sedang sumber bahan tulisan meliputi liputan, pertemuan, upacara dan peristiwa. Untuk wawancara dapat dilakukan melalui wawancara sebagai Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

pribadi, Jabatan, Profesi, Profil.

Untuk penelitian dapat digunakan penelitian jenis Angket, Polling dan pengamatan. Untuk pustaka dapat digunakan : Buku, Ensiklopedia, Kliping, Internet, Dokumen, Makalah, Publikasi, dan lain-lain Syarat tulisan yang baik adalah Faktual, Akurat, Komplet, Jelas, Sederhana, informative, Singkat, sedang Tujuh Jurus Menulis yaitu : Tujuan jelas, Tepat memilih topik, Jeli memilih angle, Menguasai masalah, Tajam menganalisis, Struktur teratur, Mahir berbahasa.

Selanjutnya dalam workshop tersebut juga dipelajari bahasa jurnalistik yang baik dan benar.

Ada beberapa pendapat mengenai Bahasa Jurnalistik yaitu : 1. Prof.

S. Wojowasito: Bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa sebagai tampak dalam harianharian dan majalah-majalah, 2.

Rosihan Anwar: Satu ragam bahasa yang digunakan wartawan yang memiliki sifat-sifat khas: singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik, 3. M. Wonohito (bahasa surat kabar): Suatu jenis bahasa tertulis yang lain sifat-sifatnya dengan bahasa

sastra, bahasa ilmu atau bahasa buku pada umumnya.

Bahasa Jurnalistik berbeda dengan bahasa sastra yaitu : 1. Di tengah antara bahasa ilmu dan bahasa sastra, Bahasa ilmu: penuh fakta, kering, tidak bergaya, Bahasa sastra: bisa khayalan, penuh gaya, Bahasa Jurnalistik: harus fakta, tetapi harus ada gayanya, 2. Bahasa Jurnalistik mempertimbangkan ruang dan waktu, 3. Unsur kehematan dan efektivitas sangat penting, 4.

Bahasa jurnalistik mempertimbangkan pasar (pembaca).

Hal yang lain yang telah dipelajari dari Workshop jurnalistik tersebut adalah perlunya foto dalam media. Ada dua pendapat tentang perlu tidaknya suatu foto dalam suatu pemberitaan yaitu : 1. Pendapat lama mengatakan, foto hanya sebagai “pelengkap� berita. Yang lebih diutamakan adalah berita. Maka, foto yang diambil bisa “sekenanya saja�, 2.

Pendapat terbaru mengatakan, foto (berita) sudah merupakan berita itu sendiri. Artinya, foto bisa jauh lebih berbicara dibanding berita tulis. Apalagi kalau foto yang dibuat begitu bagus dan langsung menarik orang untuk melihatnya (eye catching).

Beberapa hal yang telah dipelajari dalam Workshop jurnalistik tersebut sangat membantu membuat suatu tulisan yang baik dan benar dalam suatu majalah/ bulletin/warta kepegawaian.

Selain itu, diharapkan agar workshop jurnalistik tersebut dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan kegiatan lainnya ataupun serupa yang akan membantu mengenal wajah jurnalistik yang sebenarnya (@ Syauki)

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

37

Opini Untuk mendapat prioritas dalam penetapan anggaran maka perlu dasar yuridis. Tapi ada dasar hukum kuat yang hilang. Padahal jika itu masih ada upaya memperoleh landasan urgensi pemenuhannya lebih mudah diperjuangkan. Perlu diketahui secara hukum justru upaya menyejahterakan PNS ini gagasannya pernah ada sejak tahun 1974! Bahkan idenya bersifat kelembagaan!. Tahun 1974? Mungkin ada orang yang bertanya demikian.

Perintah Undang-Undang Doc. BKN Pusat

BADAN KESEJAHTERAAN PNS ?

(Hilangnya Sebuah Gagasan Penting) Oleh. Zainal Arifin

Ketika kita bicara tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS), memikat jika kita bicara kesejahteraan. Sengaja penulis gunakan istilah “memikat” karena biasanya orangpun ingin melihat sejauhmana upaya menyejahterakan PNS dapat dibuka kemungkinannya. Sebab ketika dengan cermat kita melihat angka-angka APBN, pos belanja pegawai selalu dinilai “terlalu besar”. Sementara angka yang dikaitkan terlalu besar itu justru terlalu kecil untuk mampu menyejahterakan PNS. Biasanya perdebatan berikut adalah jumlah PNS” dituduh” terlalu besar.

Walaupun apa ukuran jumlah terlalu besar ini tetap debatable.

38

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Pasal 34 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 menentukan,” untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk badan yang membantu Presiden dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.”

Selanjutnya ada uraian panjang dalam penjelasan pasal tersebut.

Tapi menariknya, diujung kalimat panjang itu terdapat kata-kata, “…..badan yang menyelenggarakan kesejahteraan PNS secara menyeluruh dan …….. belum ada”. Artinya dalam penjelasan pasal tersebut ada perintah diperlukannya suatu badan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan PNS secara menyeluruh ! Dan ketika UU Nomor 8 Tahun 1974 itu diundangkan, badan itu belum ada. Tapi undang-undang memerintahkan dibentuknya badan itu. Namun sayangnya pasal 34 itu telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, yang intinya BKN antara lain, hanyalah “ …..mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan PNS…”. Dan penjelasan pasal 34 dalam UU lama terhapus sama sekali, dan diganti “cukup jelas”.

Akhirnya gagasan cemerlang untuk membentuk badan yang menyelenggarakan kesejahteraan PNS secara menyeluruh musnah Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Opini sudah!. Segala rumusan dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 memang amat kita hargai. Namun sayang ada bagian kecil dari UU Nomor 8 Tahun 1974 yang merupakan ide penting harus terhapus.

By Accident ?

Jika kita renungkan, terhapusnya pasal luar biasa itu apakah sekedar kecelakaan kecil, ataukah ada sekenario tertentu yang diharapkan? Hal itu tergantung kita, boleh saja kita tetap berpandangan positif bahwa ini hanyalah by accident saja.

Bukan by design. Artinya kita bisa mereka-reka kehendak perumus UU bahwa karena begitu “asyik”nya merumuskan perubahan, soal itu terlewat.

Konsep-konsep baru yang diharapkan terwujudlah yang menjadi perhatian utama.

Misalnya, asas penekanan prestasi kerja daripada karier, atau penekanan pada pentingnya manajemen SDM dari sekedar administratif bagi peran BKN. Berarti jika memang itu adanya secara teoritik tak ada maksud dari perumus UU Nomor 43 Tahun 1999 untuk secara sengaja menghapuskan konsep itu.

Ada pula kemungkinan kedua, yaitu karena adanya upaya merumuskan konsep terwujudnya suatu lembaga pula yang yang tujuan akhirnya adalah memperjuangkan kesejahteraan PNS. Perintah membentuk Komisi Kepegawaian Negara (KKN).

Namun jika kita lihat, salah satu tugas komisi ini sebatas merumuskan kebijaksanaan penggajian dan kesejahteraan PNS (penjelasan Pasal 13 ayat (3) huruf b UU nomor 43 Tahun 1999).

berkemungkinkan menghasilkan lebih lebar terbukanya pintu bagi kesejahteraan PNS, adalah jika badan yang menyelenggarakan kesejahteraan PNS secara menyeluruh terbentuk. Badan ini akan konsentrasi hanya pada satu tujuan utama, yaitu menangani upaya menetapkan konsep kesejahteraan PNS secara komprehensip. Karena atas perintah undang-undang daya geraknya lebih powerfull.

Sedangkan KKN sebatas merumuskan kebijakan. Kelebihan konsep KKN adalah lebih independen karena adanya unsur diluar PNS. Mengingat KKN itu memiliki tugas menyeluruh, nampaknya terwujudnya kesejahteraan PNS akan nampak lebih menjanjikan.

Apalagi lebih jauh upaya mendapatkan prioritas penganggaran dari APBN cenderung lebih kuat mengingat kukuhnya dasar yuridis lembaga ini. Namun ada keanehan dipandang dari segi hukum di negara kita. Suatu lembaga yang begitu tegas atas perintah undangundang harus dibentuk, yaitu KKN, bisa menjadi huruf mati. Dan dimana letak kendalanya tetap tak

jelas. Sampai hari ini secara nyata komisi ini belum juga terbentuk.

Kehendak Kembali pada “gagasan yang hilang” sebagaimana telah disebutkan, rasanya tak salah jika kita merenung. Mungkinkah ada kehendak pengambil kebijakan untuk menghidupkan kembali ide itu? Jika memang gagasan ini diupayakan terwujud, akan bertabrakan secara diametral dengan lembaga-lembaga yang ada semisal, PT Taspen, PT Askes, ataupun Bapertarum.

Namun demikian jika alasan akademik dibuat sedemikian kuat guna menghidupkan gagasan itu, what’s wrong ? Para pegiat kepegawaian harus berpikir terus menerus untuk mengupayakan bagaimana kesejahteraan PNS ditingkatkan. Sebab problem yang dihadapi dalam memperjuangkan kesejahteraan PNS, seringkali adalah kalahnya dalam penentuan untuk memperoleh skala prioritas, maupun meyakinkan urgensi pentingnya masalah ini dalam pembagian “kue” APBN !

Rasanya tak salah jika ada yang mencoba.

(Penulis adalah seorang legal drafter)

Seberapa kuat Jika kita bandingkan dua konsep itu. Lalu kita lakukan analisis dua konsep itu mana yang Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

39

Opini

Etika Pergaulan Oleh : Riswan Kanreg IV BKN

Kelangsungan hidup manusia tidak akan tercapai tanpa melakukan hubungan antara sesama manusia baik berhubungan secara individu, Organisasi maupun bermasyarakat dan bernegara. Untuk tercapainya tujuan dalam berhubungan antara sesamanya, maka posisi yang terpenting dan tidak bisa dihindari adalah, etika pergaulan, tidak sedikit manusia mengalami kegagalan dalam kehidupan dan karirnya karena melupakan etika pergaulan.

Dalam pergaulan antara satu dengan yang lain, terdapat banyak tipe yang dapat di jumpai. Diantara tipe yang paling menarik ialah di ibaratkan tipe kedondong dan tipe durian.

Yang disebut tipe kedondong ialah seseorang yang penampilannya menarik, simpatik dalam berpakaian, berbicara , berjalan, makan, dan minum sama dengan halusnya kulit sebuah kedondong tapi isinya berduri dan asam rasanya Dan adapun tipe durian seseorang penampilannya tidak menarik, menjengkelkan, gegabah dalam berbicara, jalannya tidak teratur dan makan minum tidak beraturan. Sama dengan kulit sebuah durian yang berduri tapi

40

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

isinya seperti emas dan manis rasanya serta berhari-hari dapat dirasakan aromanya.

Jika kedua tipe tersebut dikawinkan, yakni kulit dari kedondong dan isinya adalah durian, maka tipe yang demikian itulah yang dibutuhkan oleh setiap manusia yang bergaul. Pria dan wanita dosen dan mahasiswa, atasan atau bawahan termasuk anda dan kita semua.

Bagaimana cara untuk mengawinkan kedua tipe tersebut maka ajaran islamiah dengan etika yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Etika terhadap orang tua.

Ketika kita terpencar dari rahim ibunda yang kita tahu adalah menangis jika kain pembalutnya basah atau merasa lapar, dari hari kehari. Minggu, bulan sampai tahun dan akhirnya kita menjadi besar jika kita kenang jeri payah orang tua tentu akan terasa betapa besarnya jasa orang tua terhadap anaknya , tapi tidak jarang kita jumpai air susu dibalas denga air tuba dan kedurhakaan, perlu di pahamai bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang dicapai sekarang tak lain adalah karena jasa orang tua untuk itu diperlukannya etika terhadap orang tua baik semasa hidupnya

maupun setelah wafatnya hendaknya dengan cara selalu didoakan .

Etika terhadap teman sejawat.

Memilih teman dalam pergaulan adalah sesuatu yang sangat urgen.Dengan pengaruh teman kita bisa baik, tapi dengan pengaruh teman juga bisa menjadi rusak. Tidak salah sebuah ungkapan kalau dekat dengan tukang besi pasti terpercik bunga api, dan jikalau dekat kepada penjual minyak wangi pasti terpercik bau wangi.

Dalam lingkungan organisasi pemerintahan seorang aparatur di tuntut untuk bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat secara etis seorang aparatur merasa terpanggil untuk melayani kepentingan publik secara adil tanpa membedakan kelompok, golongan, suku, agama serta status sosial. Manurut etika organisasai pemerintahan RI seorang aparatur harus dapat menjadikan dirinya sebagai model panutan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan terutama yang berkenaan dengan pelayanan kepada publik. Dia akan senantiasa menjaga kewibawaan dan citra pemerintahan melalui kinerja dan perilaku sehari-hari dengan menghindarkan diri dari Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Opini perbuatan yang tercela yang dapat merugikan masyarakat dan Negara.

Jadi etika pada dasarnya merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bersama termasuk dilingkungan profesi administrasi.

Dalam kehidupan berorganisasi terdapat berbagai permasalahan-permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika ada cara pemecahan yang secara moral dan etika diterima tetapi ada juga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Cara-cara yang secara moral dan etika dapat diterima merupakan cara-cara yang benar dan sebaliknya cara-cara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan disebut cara-cara yang salah. Dalam praktek kehidupan organisasi tidak ada tolak ukur yang mutlak yang benar dan yang salah ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya dan sosial. Pemahaman yang benar dan yang salah itulah yang mendasari perlunya beretika dalam organisasi Alasan mengapa moral dan etika diperlukan dalam berorganisasi antara lain 1. Karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini ,menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seseorang dan organisasi dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan hidup.

2. Agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip dan ketentuan lain yang menyangkut pola prilaku.

Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berprilaku sehingga kehidupan dalam Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

organisasi semakin bermakna setiap bentuk kerja sama didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama.

3. Karena dinamika manusia dengan segala konsekwensinya baik bersifat norma moral maupun etika perlu di analisa dan dikaji ulang hal ini di maksudkan agar tetap relepan dalam memperkaya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi dan masyarakat luas yag pada gilirannya memperlancar interaksi antara manusia.

4. Etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sesuai dengan keyakinan agama, pandangan hidup dan sosial dapat dikatakan bahwa etika berkaitan langsung dengan sistim nilai manusia, etika mendorang tumbuhnya naluri moralitas. Nilai-nilai hidup yang hakiki dan memberi inspirasi kepada manusia untuk secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian ummat manusia.

Pada tahun 1981 American Society for Public Administration (ASPA) merumuskan kode etik administrasi public a. Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan di atas pelayanan kepada diri sendiri. b. Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhirnya bertanggungjawab kepada rakyat. c. Hukum mengatur semua tindakan dan instansi pemerintah. Apabila hukum dan peraturan dirasa bermakna ganda, tidak bijaksana, atau perlu perubahan, kita akan mengacu kepada sebesar-

d.

e.

f.

g.

h.

i.

besarnya kepentingan rakyat sebagai patokan.

Manajemen yang efektif dan efisien adalah dasar bagi administrasi negara. Subversi melalui penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan. Para pegawai bertanggungjawab untuk melaporkan jika ada tindak penyimpangan.

Sistim penilaian kecakapan, kesempatan yang sama, dan asas asas itikad baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan.

Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah sangat penting. Konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau favoritisme yang merendahkan jabatan public untuk keuntungan pribadi tidak dapat diterima.

Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, dan kasih sayang.

Hati nurani memegang peranan yang penting dalam memilih arah tindakan. Ini memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dan kehidupan, dan pengkajian tentang prioritas nilai, tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tidak bermoral (Good ends never justify immoral means) Para Administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar melalui pelaksanaan tanggungjawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya.

(Sumber, 1.

Etike Kepemimpinan Aparatur , LAN RI, 2. Dakwah Masa Ki ni, H.Mochtar Husein )

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

41

Opini

Memahami Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda/Duda Serta Cara Pemberiannya (Bagian pertama)

Oleh : Soegiyono

Pendahuluan a.

b.

c.

d.

e.

Salah satu hak yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil adalah hak pensiun. Pensiun menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya terhadap Negara.

Sebagai jaminan hari tua pensiun diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, dimana apabila penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia kepada janda/dudanya dan atau kepada anak-anaknya berhak memperoleh hak pensiun.

Karena sifatnya sebagai jaminan hari tua, haruslah dapat ditetapkan usia minimal yang harus dicapai untuk mendapatkan hak atas pensiunnya yaitu usia sekurang kurangnya 50 tahun.

Sebagai balas jasa dengan mengabdikan dirinya bertahun-tahun kepada negara pensiun merupakan penghargaan atas j asa dan pengabdiannya.

Dimaksudkan juga sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian pegawai dalam dinas pemerintah, maka ditentukan syarat untuk dapat memperoleh pensiun adalah telah bekerja sekurang-kurangnya 20 tahun.

Sebagai penghargaan, pensiun tidaklah tepat jika diberikan kepada seseorang Pegawai Negeri yang diberhentikan tidak dengan hormat, oleh karena itu pensiun hanya diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyatakan bahwa : usaha penyelenggaraan ­kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil meliputi program pensiun dan tabungan hari tua. Untuk usaha dimaksud Pegawai Negeri Sipil waj ib m embayar iuran setiap bul an dari penghasilannya, pemerintah menanggung subsidi dari iurannya.

1.

Pengertian Pengertian dari istilah yang dimaksud dibawah adalah pengertian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pensiun yang berlaku, sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; b. Janda ialah isteri sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil atau penerima Pensiun pegawai yang meninggal dunia;

42

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

c. d.

e.

2.

Duda ialah suami sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil Wanita atau penerima pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia; Anak ialah anak kandung atau anak kandung yang disahkan menurut Undang-undang dari Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun atau penerima pensiun janda/duda; Orang tua ialah ayah kandung atau ibu kandung dari Pegawai Negeri Sipil.

Sifat Pensiun

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan serta balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya bekerja dalam dinas pemerintah. (psl. l UU 11 Th 1969). Penghargaan dan balas jasa baru dapat memiliki arti bila pensiun diberikan tepat pada waktunya, tepat pada orangnya, benar dan dapat dipercaya.

3.

Dasar Pensiun/Pensiun Pokok

Dasar pensiun atau pensiun pokok adalah Gaji pokok terakhir sebutan yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun berdasarkan peraturan gaji yang berlaku.

4.

Masa Kerja

Masa kerja yang dipergunakan untuk menentukan besarnya pokok pensiun adalah :  Masa kerja golongan yang dipergunakan untuk menentukan dasar pensiun/gaji pokok terakhir yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.  Masa kerja Pensiun adalah masa bekerja yang dihitung untuk menentukan besarnya pensiun, yaitu masa bekerja sejak awal/pengangkatan pertama sampai dengan mencapai usia pensiun.

Masa kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun ialah : a. Masa kerja pada Pemerintah; b. Masa kerja sebagai anggota ketentaraan ( TNI/ POLRI); c. Waktu bekerja sebagai tenaga harian, bulanan, bulanan sementara; d. W aktu bekerja pada Badan-badan. yang diselenggarakan Pemerintah; e. Waktu bekerja pada Badan-badan pemerintah bukan sebagai suatu Jawatan, Perusahaan Jawatan; f. W aktu bekerj a pada Badan-badan “Swasta” Perusahaan Partikelir, Perusahaan Berbadan hukum, Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Opini g. h. i.

Badan-badan pendidikan (sekolah partikelir/yayasan pendidikan bersubsidi); W aktu bekerja pada pemerintah RI pada masa perjuangan phisik, sebagai Veteran Pejuang/Veteran Pembela Kemerdekaan; Waktu bekerja pada pemerintah RI antara 17-08-1945 sampai dengan 01-01--1950 dihitung 2 (dua) kali.

Perhitungan masa kerja pensiun:  Masa kerja pada Badan/Perusahaan Swasta Berbadan hukum dihitung penuh sebanyakbanyaknya 10 tahun, apabi la pada saat diberhentikan telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 10 tahun terus ­menerus.  Masa kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun adalah masa kerja yang secara nyata dilakukan dalam hubungan kerja secara penuh dalam satu hari kerja, dan merupakan pekerjaan pokok.  Dalam perhitungan masa kerja pensiun, pecahan bulan dibulatkan keatas ; contoh : 25 tahun 10 bulan 12 hari dibulatkan menjadi 25 tahun 11 bulan. Pembulatan sebagaimana tersebut dilakukan pada akhir perhitungan. Pengalaman bekerja yang menyebutkan dari tahun ke tahun dihitung tanggal 1 bulan terakhir tahun yang bersangkutan sampai dengan tanggal 1 bulan kedua tahun berhenti. Pengalaman bekerja yang hanya menyebutkan dari Bulan ke Bulan, untuk keperluan pensiun dihitung dari tanggal akhir bulan mulai bekerja sampai dengan tanggal 1 bulan berakhir masa kerjanya.

Contoh perhitungan masa kerja : Seorang PNS bernama MAHESA NIP. 080017845 bekerja pada DEP. PERTANIAN sejak 01 Januari 1980, Ybs dilahirkan pada tanggal 21 Juni 195I, waktu diangkat sebagai CPNS ada beberapa masa kerja yang dimiliki tetapi tidak pernah diajukan dalam peninjauan masa kerja.

Pada saat telah mencapai batas usia pensiun yang bersangkutan melampirkan masa kerjanya. Karena ada bukti sah tentang masa kerja yang dimiliki; maka dapat diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun. Yang bersangkutan memiliki pengalaman bekerja sebagai berikut : 1) Bekerja pada Perum. DAMRI sejak Tahun 1971 s/d Tahun 1973; 2) Bekerja pada Pabrik Gula MADUKISMO sejak bulan Januari 1974 s/d Oktober 1976; 3) Bekerja pada PT. PERTANI dari 1 Desember 1976 s/ d 1 Juli 1977.

Perhitungan masa kerja pensiunnya adalah: 1. Pada Perum DAMRI dari 01 - 12 - 1971 sampai 01 - 02 - 1973 02 - 01 = 1 Thn 02 Bln.

4. Pada DEP. PERTANIAN dari 02-01-1980 sampai BUP 30- 06-2007 28-05-27= 27 Thn 05 Bln. 28 Hr. Jumlah = 29 Thn 24 Bln 58 Hr. Dibulatkan menjadi 31 Thn 2 Bln. 5.

Yang berhak atas Pensiun

a.

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat apabila pada saat diberhentikan telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun, atau telah berusia 56 tahun atau lebih dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun; Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena keuzuran jasmani dan rohani, apabila diakibatkan karena dinas atau menjalankan tugas jabatannya tidak terikat masa kerja dan usia, apabila bukan karena dinas telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun; Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena sebab-sebab lain (akan diuraikan dalam Bab Lain).

b.

c.

6.

Usia Pensiun

Usia untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar t anggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri menurut bukti sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran ditetapkan berdasarkan keterangan yang disebutkan pada pengangkatan pertama, dan tanggal lahir atau umur tersebut tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun (ps1. 10. No. 11 Th 1969).  Tanggal lahir yang hanya menyebutkan tahunnya saja, ditetapkan tanggal 1 Desember tahun kelahiran yang bersangkutan. Contoh seorang PNS lahir Tahun 1948 untuk penentuan pensiunnya tanggal kelahirannya ditetapkan tanggal 1 Desember 1948 dan apabila yang bersangkutan batas usia pensiun 56 tahun, maka BUPnya tanggal 1 Desember 2006.  Tanggal lahir yang hanya menyebutkan bulan dan tahunnya saja, untuk penentuan hak atas pensiunnya ditetapkan tanggal akhir bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan. Contoh seorang PNS lahir Mei 1948, maka untuk penentuan hak atas pensiunnya ditetapkan lahir tanggal 31 Mei 1948.

7.

Mulai dan berakhirnya Pensiun

a.

Mulai Pemberian Pensiun : 1)

2. Pada Pabrik Gula MADUKISMO dari bulan ke bulan 31 – 10 - 1974 01 - 10 - 1976 01 - 11 - 01 = 1 Thn 11 Bln 01 Hr 3. Pada PT. PERTANI

02-12-1976 01-07-1977 29-06-0 = 06 Bln 29 Hr.

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Pensiun Pegawai : Tanggal 1 bulan berikut setelah Pegawai diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

2) Pensiun Janda/Duda : Tanggal 1 bulan berikut setelah Pegawai/Penerima pensiun meninggal dunia.

Contoh : a) Seorang Pegawai Negeri. Sipil dilahirkan Th. 1950 apabila yang bersangkutan berusia 56 tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan pada WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

43

Opini b)

b.

akhir bulan Desember 2006 dan pensiunnya terhitung mulai 1 Januari 2007.

Seorang penerima pensiun pegawai yang dipensiunkan sejak 1 Februari 2002, meninggal dunia tanggal 06 Juni 2007 dengan meninggalkan seorang isteri dan satu orang anak yang masih menjadi tanggungan, maka kepada istrinya diberikan pensiun janda terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007.

2)

Berakhirnya pensiun Pegawai adalah pada akhir bulan Penerima pensiun Pegawai meninggal dunia.

Pensiun Janda/Duda adalah pada akhir bulan penerima pensiun janda/duda meninggal dunia dan tidak ada lagi anak yang berhak menerima hak pensiun.

8.

Besarnya Pensiun Pokok

a.

Pegawai  Perhitungan untuk menentukan besarnya pensiun pokok Pegawai adalah 2 ½ % X Masa Kerja Pensiun X Dasar Pensiun (Gaji Pokok terakhir), atau dengan perkataan lain “setiap tahun masa kerja dihargai dua setengah persen dikalikan gaji pokoknya yang terakhir”.  Besarnya pokok pensiun setinggi-tingginya (maksimal) 75% dari gaji pokok terakhirnya, dan serendah-rendahnya (minimal) 40% dari gaji pokok terakhir.  Besarnya pokok pensiun terendah tersebut tidak boleh kurang dan Gaji pokok terendah menurut Peraturan Gaji yang berlaku.

Janda/Duda

 Besarnya pokok pensiun Janda/Duda adalah 36%

Hapusnya Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda

Hak menerima pensiun Pegawai atau pensiun Janda/ Duda akan hapus jika : a. Penerima pensiun pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota ketentaraan atau Pegawai negeri suatu negara asing; b. Penerima pensiun pegawai/pensiun janda/duda menurut keputusan pejabat/badan Negara yang berwenang, dinyatakan salah telah melakukan tindakan atau terl ibat dalam gerakan yang bertentangan terhadap haluan negara berdasarkan Pancasila; c. Ternyata keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun tersebut palsu/ tidak benar dan ternyata yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak untuk diberikan pensiun.

10. Penetapan Kembali Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda

pensiunan pegawai meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) isteri sah, maka besar pensiun jandanya (Bagian Pensiun Janda) adalah

Apabila penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda/duda dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana, mestinya dengan surat keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda/duda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

 Besarnya pokok pensiun Janda/Duda tidak boleh kurang dari 75% dari Gaji Pokok terendah menurut Peraturan gaji yang berlaku. Ketentuan ini tidak berlaku bagi bagian pensiun Janda.

44

9.

X Dasar Pensiun (Gaji pokok).

 Isteri lebih dan satu dibagi banyaknya isteri.  Contoh : Seorang Pegawai Negeri Sipil atau

c.

Pengertian Tewas: a) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; b) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; c) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani/rohani yang didapat dal am dan karena menjalankan tugas kewajibannya; d) Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Berakhirnya Pemberian Pensiun : 1)

b.

besarnya adalah 20% X 72% X Dasar pensiun.

Bila kedua orang tuanya sudah berpisah (cerai) dan atau meninggal dunia, maka kepada Bapak kandung atau Ibu kandung memperoleh bagian pensiun yang masing-masing besarnya 10% X 72% X Dasar pensiun.

Janda/Duda Tewas  Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, maka kepada janda/dudanya berhak memperoleh pensiun. Besarnya pokok pensiun Janda/ Dudanya adalah = 72% X Dasar Pensiun (Gaji Pokok).  Besarnya pensiun janda/duda tewas tidak boleh kurang dari Gaji pokok terendah menurut Peraturan Gaji yang berlaku. Ketentuan ini tidak berlaku bagi bagian pensiun janda.  Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, maka pensiunnya diberikan kepada Orang tuanya yang - WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Penulis adalah pensiunan pegawai BKN Jabatan terakhir Kepala Bidang Pensiun Pada Kanreg IX BKN di Jayapura

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Opini

KORPRI, REFORMASI BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE Oleh : Abdul Salam Gassing (Ketua KORPRI Unit Kanreg IV BKN)

A.

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tatanan kepemerintahan yang baik, jujur, bersih, dan bebas KKN, maka pemerintah (birokrasi, dan PNS ), dunia usaha (pelaku ekonomi), dan masyarakat harus mampu berakselerasi dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya masing-masing. Tiga domain (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) harus dapat bersatu padu dengan fungsi dan peran yang berbeda menuju kesatu titik sentral yaitu terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera (madani).

Di dalam era persaingan global yang sangat ketat di mana seluruh bangsa-bangsa di dunia dengan semangat nation building (membangun bangsa) berlomba untuk dapat bersaing dengan segala keunggulan-keunggulan kompetitif baik keunggulan teknologi, keunggulan manajemen pelayanan publik, serta keunggulan-keunggulan lainnya yang mempunyai nilai investasi. Bangsa Indonesia harus membangun komitmen bagaimana agar dapat terlibat dan berperan secara aktif di dalamnya.

Di atas telah disinggung bahwa untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, maka salah satu indikatornya adalah bagaimana agar tiga domain (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dapat berperan dan berakselerasi dengan baik. Salah satu peran yang menjadi indikator terwujudnya good governance adalah peran pemerintah. Pemerintah sebagai bagian dari tiga domain memegang peran kunci (sentral), yaitu sebagai fungsi pelayanan, berfungsi sebagai dinamisator, memiliki infrastruktur yang luas serta otoritas (kewenangan), untuk itu birokrasi dan PNS menjadi indikator berjalan tidaknya peran pemerintah dalam menciptakan good governance.

Berbicara tentang birokrasi dan PNS maka peran organisasi KORPRI sebagai wadah berhimpun seluruh PNS mempunyai peran yang sangat strategis dalam ikut serta menciptakan kondisi birokrasi dan PNS yang betul-betul mampu berperan sebagai agen pelayanan publik yang profesional, bebas KKN, jujur, adil, merata dan akuntabel.

Berdasarkan hasil munas ke VI KORPRI tanggal 28 – 30 November 2004 terjadi perubahan paradigma dan orientasi peran KORPRI dalam mewujudkan sosok PNS yang ideal sebagai pelayan masyarakat (publik), artinya dengan perubahan paradigma, peran KORPRI dalam ikut mewujudkan good governance harus menjadi komitmen bersama seluruh PNS yang juga sekaligus anggota KORPRI. C.

KORPRI DAN REFORMASI PELAYANAN PUBLIK

BIROKRASI

Untuk mewujudkan good governance maka salah satu syaratnya adalah bagaimana mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efisien, efektif sehingga mampu menciptakan sitem pelayaan publik yang betul-betul mampu memberikan kepuasan baik itu dari segi kepuasan individu maupun kelompok/lembaga.

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Kondisi birokrasi pemerintahan saat ini sebagaimana disebutkan di atas mempunyai pengaruh yang sangat mendasar dalam menciptakan good governance sehingga daya saing bangsa dalam kancah persaingan global sangat terbatas, untuk itu diperlukan komitmen dari para pemegang otoritas kewenangan untuk melakukan reformasi birokrasi pelayanan publik secara komprehensif.

Reformasi birokrasi pelayanan publik telah dilakukan baik dari segi kelembagaan (organisasi pemerintahan) maupun dari segi tata laksana (reformasi sitem administrasi pelayanan). Dari segi reformasi kelembagaan (organisasi pemerintahan) telah dilaksanakan mulai dari tingkat kelembagaan pemerintah pusat sampai kepada tingkat pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka KORPRI harus dapat berperan aktif dalam mengawal dan mengimplementasikan secara nyata dalam bentuk bagaimana mendorong dan memacu semangat, partisipasi, tanggungjawab (individu sebagai PNS maupun sebagai anggota organisasi) dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan disetiap unit kerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dalam rangka menciptakan good governance sebagaimana disinggung di atas, maka hal tersebut sangat relevan dengan apa yang tertuang di dalam keputusan munas VI KORPRI Nomor KEP-07/MUNAS/2004 tanggal 30 Nopember 2004 tentang Doktrin KORPRI Bhinneka Karya Abdi Negara antara lain disebutkan “ bahwa seluruh Pegawai Republik Indonesia meyakini dan menghayati sepenuhnya tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

45

Opini mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kemudian bahwa untuk tegaknya suatu Pemerintah diperlukan adanya Pegawai Republik Indonesia yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan Pemerintah, serta yang bermental baik, bersatu padu, berwibawa, kuat, bersih, jujur, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.�

Bahwa Pegawai Republik Indonesia sebagai unsur aparatur Negara, pelayan masyarakat menyadari sepenuhnya kewajiban utama untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di bawah pimpinan Pemerintah untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia Seiring dengan pelaksanaan reformasi disegala bidang sebagai implementasi dari perubahan sistem ketatanegaraan dan tata pemerintahan sebagai bagian dari tuntutan reformasi, maka sistem administrasi pelayanan publik harus lebih mengedepankan transparancy, kecepatan pelayanan, akuntabilitas, bebas KKN, serta kepastian hukum yang terjamin, menjadi suatu hal yang mutlak dilaksanakan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang profesional. Untuk menjawab tantangan tersebut maka reformasi birokrasi dan reformasi sistem administrasi pelayanan publik harus ditata sedemikian rupa, tentunya dengan konsep, sistim, serta regulasi yang memadai serta mampu memberikan artikulasi yang seimbang dengan tuntutan yang ada.

Dalam rangka implementasi konsep reformasi administrasi pelayanan publik, dan reformasi birokrasi, maka PNS yang sekaligus merupakan angota KORPRI harus mampu mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan kompetensi individu, pengembangan wawasan, serta upaya untuk merubah pola pikir (paradigma masa lalu), dan perilaku (attitude) sehingga mampu berfikir visioner sekaligus menjadi agen pembaharu di unit kerjanya masing-masing.

KORPRI sebagai wadah profesi PNS harus mampu berperan secara aktif bagaimana mendorong terbangunnya sosok PNS yang profesional, berkualitas tinggi, jujur, adil, netral, serta akuntabel dengan membuat program-program yang secara langsung memberikan kontribusi kearah percepatan terwujudnya satu tatanan birokrasi dan sistem layanan publik yang mampu menjawab dinamika tuntutan masyarakat, dunia usaha, serta tuntutan persaingan global D. KORPRI DAN REFORMASI MANAJEMEN PNS Telah disinggung di atas bahwa salah satu peran dalam mewujudkan good governance adalah peran pemerintah sebagai pemegan peran kunci berhasil tidaknya good governance diwujudkan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara sekaligus sebagai penggerak sistem birokrasi menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi (manajemen administrasi pelayanan publik atau sebaliknya), untuk itu perubahan paradigma manajemen PNS perlu dilakukan dalam bentuk reformasi manajemen PNS. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis kinerja maka perubahan paradigma harus berubah dengan cepat, paradigama pelayanan yang berorientasi pada organisasi menjadi paradigma pelayanan yang berorientasi pada masyarakat (publik) harus dilaksanakan secara gradual, terukur dan bertahap sehingga perubahan pola pikir (mindset), dan pola tindak bagi setiap PNS sebagai unrur aparatur negara dengan berbasis pada kemampuan SDM aparatur serta kompetensi yang memadai dapat terwujud.

KORPRI sebagai organisasi korps PNS harus mampu menjadi ujung tombak berhasilnya reformasi manajemen PNS

46

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

diwujudkan. Untuk itu terdapat beberapa variabel yang dapat menjadi indikator berhasil tidaknya KORPRI dalam mengawal proses reformasi manajemen PNS : 1.

Mendorong terjadinya perobahan pola pikir dan pola tindak

Reformasi birokrasi hanya akan terwujud jika dibarengi dengan keberhasilan reformasi manajemen PNS. Jika reformasi birokrasi berorientasi pada kelembagaan (sistem pelayanan) maka reformasi manajemen PNS berorientasi bagaimana mewujudkan PNS yang profesional, cakap, berwawasan luas, jujur, bermoral, kreatif, inovatif, netral, serta akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan kerja keras dari semua komponen yang bertanggung jawab termasuk di dalamnya KORPRI. Salah satu faktor penghambat keberhasilan reformasi manajemen PNS adalah masalah pola pikir (mindset) serta pola tindak (attitude) di kalangan PNS yang lambat proses perubahannya akibatnya PNS belum mampu menjadi agen pembaharu (change) serta kecenderungan tidak dapat mengikuti dinamika perubahan (lokal dan global).

Untuk mengatasi hal tersebut di atas maka peran (domain) dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan manajemen PNS termasuk KORPRI harus terus dilakukan secara terus menerus dengan cara meningkatkan peran PNS disegala sektor pelayanan, mendorong terjadinya perubahan pola pikir yang positif sehingga mampu menghadapi segala tantangan dan dinamika perubahan yang terjadi. Pola pikir (paradigma) pelayanan yang berorientasi pada organisasi harus ditinggalkan kearah pola pikir (paradigma) sebagai pelayan masyarakat (publik) harus ditumbuh kembangkan, hingga pada akhirnya akan menciptakan budaya baru yang responsif kearah satu sistem pelayanan publik yang betul-betul mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat (publik).

Pola tindak (attitude) di kalangan PNS hingga saat ini tidak mengalami perkembangan dan perubahan yang berarti, di sektorsektor pelayanan publik masih banyak keluhan masyarakat (negatif) terkait dengan perilaku aparat PNS dalam memberikan pelayanan, mulai dari keluhan mengenai masih maraknya uang pelicin (gratifikasi), sikap mempersulit urusan masyarakat, ingin dilayani oleh masyarakat, hingga penyalahgunaan jabatan dan wewenang (korupsi). Kesemuanya ini menjadi indikator belum berjalannya reformasi birokrasi dan manajemen PNS secara baik.

Menjadi catatan bagi kita bahwa hingga saat ini bangsa kita masih menjadi salah satu bangsa paling tinggi kasus korupsinya di dunia. Tentunya hal ini dapat menjadi acuan bagi setiap PNS untuk secara terus menerus menata dan memperbaiki kualitas individu (malu terhadap diri sendiri, memperbaiki moral dan perilaku).

KORPRI diharapkan melakukan terobosan-terobosan dengan program-program yang lebih rill dalam bentuk kegiatan pengembangan jiwa korsa seperti pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, pelatihanpelatihan leadership, pelatihan ESQ, pengembangan pola pikir dan perilaku. Di samping itu bahwa diperlukan upaya yang berkelanjutan bagaimana agar setiap PNS yang sekaligus anggota KORPRI mampu menyadari tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang harus memberikan pelayanan secara adil, jujur, cepat, netral, merata, dan akuntabel.

2.

Pengembangan karier PNS

Pengembangan karier PNS khususnya pengangkatan dalam jabatan baik itu struktural maupun fungsional sebagai bagian dari proses manajemen PNS hingga saat ini masih mengalami deviasi dalam implementasinya. Birokrasi yang profesional Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Opini hanya dapat diwujudkan apabila digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang memadai, mempunyai visi yang jelas, serta berprilaku positif, dan yang paling pokok adalah mempunyai landasan moral yang kokoh yakni iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seiring dengan perubahan tata pemerintahan, dengan otonomo Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) sebagai tolok ukurnya menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap pengelolaan manajemen PNS khususnya dalam hal pengembangan karier PNS. Dalam hal yang berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional maka menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Gubernur/Bupati/Walokota).

Gubernur/Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah (Jabatan Politik) sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian (amanat UU di Bidang Kepegawaian) di dalam melaksanakan fungsinya banyak terjadi deviasi kebijakan dan komplik kepentingan yang terkadang mengabaikan prinsif-prinsif profesionalisme, obyetifitas, transparansi, norma serta standar, dan akuntabilitas sebagaimana di amanatkan dalam peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.

Kasus pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di beberapa daerah yang cenderung tidak lagi menjadikan norma dan standar serta syarat-syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian (UU.Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagimana telah diubah dengan UU.Nomor 43 Tahun 1999, PP.No.13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Keputusan Kepala BKN No. 46A tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS) namun lebih berorientasi pada kekuasaan, suka tidak suka, faktor kedekatan, dan nefotisme menimbulkan ketidak puasan, kekecewaan, ketidakadilan, dan rasa frustasi dikalangan PNS yang pada gilirannya akan berakibat pada rendahnya partisipasi, kreasi, inovasi, kinerja individu PNS yang akhirnya akan terakumulasi pada rendahnya kinerja organisasi serta kurang maksimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai wujud kegagalan PPK dalam mengelola manajemen PNS. Untuk meminimalisir damfak negatif dari kewenangan dibidang manajemen PNS diperlukan regulasi yang mengatur secara tegas tentang norma,standar, dan prosedur tentang syarat rill (kompetensi, wawasan, leadership, attitude, visi, dll yang bersifat obyeksif lainnya dan dibutuhkan oleh setiap calon pejabat struktural/fungsional). Di samping itu bahwa diperlukan dalam rangka pengelolaan manajemen PNS harus senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, harus ada batas demargasi antara kekuasaan politik dengan kedudukan sebagai PPK. KORPRI sebagai organisasi korps PNS diharapkan dapat berperan dalam upaya pengembangan karier PNS dengan secara aktif memberikan kontribusi positif baik terhadap PNS maupun terhadap institusi, berkaitan dengan hal tersebut serta untuk lebih memaksimalkan peran KORPRI dalam pengembangan karier PNS maka seyogyanya setiap ketua KORPRI menjadi anggota BAPERJAKAT. E.

2.

3.

4.

Diperlukan komitmen yang kuat, good will, dan political will dari para PPK Pusat dan Daerah untuk menata manajemen PNS dengan prinsif profesionalisme, obyektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan norma dan standar sebagaimana ditentukan di dalam peraturan peundangundangan yang berlaku di bidang kepegawaian sehingga kebijakan manajemen PNS dapat dijauhkan dari kepentingan-kepentingan politik tertentu, praktek KKN, serta prilaku-prilaku yang tidak professional yang merugikan kepentingan PNS secara umum, dan yang lebih penting bahwa good governance dapat terwujud.

Diperlukan regulasi baru tentang sistim pengembangan karier PNS yang berorientasi pada merit serta pola rekruitmen PNS dalam hal pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional yang berorientasi pada kompetensi (kompetensi dasar dan kompetensi bidang) dengan pola rekruitmen yang tranparan, obyektif, akuntabel, serta disesuikan dengan kebutuhan jabatan dan organisasi.

Untuk menjaga akuntabilitas serta obyektifitas pengembangan karier khususnya proses penilaian yang dilakukan oleh BAPERJAKAT maka disarankan agar ketua KORPRI menjadi anggota BAPERJAKAT.

F.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1.

UU No. 43 Tahun 1999 Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS; PP No.13 Tahun 2002 tengang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS. Reformasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Perijinan Investasi Dikabupaten Sidoarjo (Makalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Drs.Moch.Rochani,M.Si pada Rakonpannas Tahun 2004) Hasil Munas VI KORPRI tanggal 28 – 30 Nopember 2004

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa: 1.

KORPRI sebagai suatu organisasi korps PNS mempunyai peran yang strategis dalam mewujudkan good governance ( kepemerintahan yang baik) , serta dalam rangka berhasilnya reformasi birokrasi dan reformasi manajemen PNS.

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

bang-humas/WK

KORPRI, Pengabdian tiada henti WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

47

Wisata

Pesona Alam Enrekang

bang-humas/WK

Kabupaten Enrekang yang mempunyai luas wilayah mencapai 1.786.01 Km2 merupakan daerah pegunungan/ bukit-bukit dan gunung-gunung yang memiliki kekayaan alam yang menarik untuk dijadikan pilihan berwisata, apalagi Kabupaten Enrekang merupakan satu jalur kalau kita ke Kabupaten Tana Toraja.

Kabupaten Enrekang juga mempunyai tempat-tempat wisata sebagai andalan, diantaranya permandian alam Lewaja yang letaknya tidak jauh dari kota Enrekang, sekitar 6 km.

Permandian alam lewaja merupakan salah satu obyek wisata yang asyik untuk dikunjungi, apalagi bersama keluarga dan handai taulan, sambil duduk-duduk di tepi permandian kita dapat menikmati pemandangan alam yang indah dikelilingi oleh pegunungan dimana sejauh mata memandang gunung-gunung tidak ada putusnya, udara yang sejuk membuat pengunjung jadi kerasan.

Keindahan alam, dengan air yang jernih dan sejuk tidak ketinggalan untuk dinikmati oleh teman-teman rombongan dari Kanreg IV BKN yang telah mengadakan pertandingan persahatan Bola Volly, Tennis Lapangan, Domino dan catur dengan BKD Kabupaten Enrekang. Pertandingan persahabatan yang digelar di Kabupaten Enrekang selama dua hari (5-7 Juli 2008) tersebut merupakan ajang silaturahmi dan mempererat hubungan kekeluargaan serta sebagai refresing untuk menghilangkan penat/kejenuhan selama bekerja dikantor.

Setelah selesai pertandingan rombongan menikmati kesegaran air di permandian alam Lewaja, hanya saja sebelum menikmati kesegaran air di permandian pengunjung harus membayar tiket masuk. Harga tiket masuk cukup murah kita hanya menyiapkan Rp. 5000,untuk dewasa dan Rp. 4000,- untuk anak-anak. Dengan tiket seharga itu, setiap pengunjung sudah dapat mandi sepuasnya dan menikmati berbagai fasilitas yang berada

48

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

di dalam kawasan permandian serta untuk menuju ke air terjun tidak dipungut karcis lagi.

Tidak jauh dari permandian alam lewaja sekitar 2 km yang masih satu lokasi dengan tempat masuk permandian alam lewaja kita dapat menikmati keindahan air terjun lewaja. Untuk menuju ke air terjun kita cukup jalan kaki dari tempat permandian dengan menyusuri jalan setapak dan berbukit. Keindahan air terjun lewaja tidak kalah bagusnya dengan pemandangan air terjun-air terjun yang ada di Sulawesi Selatan lainnya, seperti Airterjun Bantimurung, Maros. Air terjun lewaja ini mempunyai keindahan tersendiri, disamping airnya jernih juga terdapat batu-batu yang berukuran besar dialiran sungainya, sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan air terjun dari kejauhan sambil duduk-duduk dan merenung tentang keindahan alam yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa.

Fasilitas yang ada ditempat wisata ini bersifat umum, mulai dari kamar untuk ganti pakaian/mandi, cafĂŠ, warungwarung dan area parkir yang luas. (Banghumas)

bang-humas/WK

Air Terjun Lewaja - Enrekang Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Wisata

TOUR THE SERAM ISLAND Piru - Bula – Masohi

www.sbt.com

Berawal dari tugas yang di bebankan kepada para pranata untuk mensurvei infrastrukur IT yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang ada diwilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar yang berjumlah 68 Prop/Kab/ Kota, dalam rangka Implementasi Aplikasi SAPK Online. Berdasarkan surat permintaan survei dari daerah, pada akhir Agustus kami di tugaskan untuk melakukan survei di BKD Kab. Seram Bagian Barat, BKD Seram Bagian Timur dan Biro Kepegawaian Prop. Maluku

Berangkat dari Bandara Hasanuddun Makassar menuju Bandara Patimura – Ambon menggunakan pesawat Lion Air dengan waktu tempuh selama 1 jam 20 menit, kami mendarat di Bandara Patimura Ambon, disana teman dari Pemda Seram Bagian Barat sudah menunggu, untuk melanjutkan perjalanan dengan mobil selama 3 jam ke Piru ibukota Kab. Seram Bagian Barat, 1 jam perjalanan dari Bandara menuju pelabuhan penyeberangan ferry Hunimua – Waipirit, penyeberangan ke Waipirit membutuhkan waktu 1 jam dilanjutkan perjalanan darat ke Piru ibukota Seram Bagian Barat selama 1 jam pula, sesampai di Piru waktu sudah menunjukan jam 9 malam, dan ternyata perjalanan panjang dari Makassar ke Piru membuat perut kami terasa keroncongan, mengingat sudah larut malam, yang ada hanya sate ayam, yaah kami “sikat “ juga, rasanya mak nyus juga tuh..

Esoknya hari setelah survei dan memberikan presentasi mengenai aplikasi online, kami melanjutkan perjalanan dengan tujuan Bula ibukota Seram Bagian Timur, kami berangkat dari Piru untuk kembali ke Ambon, karena sesuai rencana kami menggunakan pesawat menuju Bula, sebenarnya tidak ada penerbangan komersil yang menuju ke Bula, kami menggunakan penerbangan dari perusahaan minyak yang ada dan beroperasi di Bula, karena untuk Pemda memiliki jatah 2 kursi setiap penerbangan, beruntung kami dapat kursi, jenis pesawat yang kami gunakan adalah pesawat kecil kapasitas 35 penumpang, dengan waktu tempuh selama 1 jam, dan ternyata landasan pesawat di Bula masing tanah perkerasan. Sampai di Bula kami melakukan hal yang seperti Piru yaitu survei dan presentasi aplikasi, tetapi ada yang menarik, untuk makan malam kami disuguhkan daging rusa sebagai menu utamanya, waduh … ternyata kebiasaan masyarakat disana lebih banyak mengkonsumsi daging rusa dibanding sapi, dan rasanya oke banget, untuk mendapatkannya daging rusa masyarakat berburu di hutan, yang konon populasinya masih banyak, termasuk pada saat pulang kami diberikan oleh-oleh dendeng rusa dan madu hutan yang asli.

Salah satu yg unik adalah pengumuman penerimaan CPNS, baik formasi honorer maupun umum di lakukan dengan menghubungi RRI di Fakfak Propinsi Papua menggunakan Faxcimili, mengingat kecamatan yang ada di Seram Bagian Timur sulit di jangkau, jadi pengumuman itu dibacakan berulang kali selama 3-5 hari dan biasanya masyarakat selalu siap mendengarkan dan memantau siaran RRI tersebut.

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

www.sbt.com

Sekarang yang jadi masalah, saat kami harus kembali ke Ambon untuk pulang ke Makassar, kami tidak dapat kursi pesawat, jadi kami harus menumpuh jalan darat dan laut selama 18 jam, dengan medan yang luar biasa, karena pada saat itu cuaca di Maluku pada umumnya selalu hujan, yang menyebabkan banyak jembatan yang terputus dan ombak laut sedang tidak bersahabat, tetapi apa boleh buat, memang itu yang harus kami tempuh dan kami jadi berfikir betapa sulitnya teman-teman di BKD dalam menjalankan tugasnya yang selalu membawa berkas-berkas ke Makasar atau Jakarta.

Perjalanan dari Bula ibukota kab. Seram Bagian Timur ke Ambon dapat di tempuh dengan 3 moda transportasi alternatif, pertama dengan pesawat perusahan (non komersil), untuk alternatif ini kami tidak seberuntung saat kami menuju ke Bula, kami tidak dapat kursi, Alternatif ke 2 menggunakan kapal laut (lebih tepatnya kapal barang) dari Pelabuhan Sesar di Bula sampai ke Ambon dengan waktu tempuh 24 jam dengan singgah di pelabuhan Kobi, Wahai (Maluku Tengah), Buano (Seram Bagian Barat) dan Ambon, kapal tersebut merupakan kapal milik swasta dari perusahaan kayu, dan dapat ditumpangi masyarakat dengan biaya 300 ribu sekali jalan. Alternati ke 3 jalan darat dengan waktu tempuh 18 jam yang medan sangat berat, terutama di musim hujan, banyak badan jalan tertutup lumpur hampir 1 meter, cocok untuk offroad, dengan panjang medan sejauh 12 km sampai di Kobi, selanjutnya medan yang ditempuh relatif bagus dengan aspal dengan menembus Taman Nasional Manusela untuk menuju ke Masohi ibukota Kab. Maluku Tengah, selanjutnya perjalanan dilanjutkan dengan kapal cepat selama 2 jam ke Ambon, sedangkan untuk mereka yang membawa kendaraan sendiri harus menambah perjalanan ke Waipirit di Seram Bagian Barat selama 8 jam sejauh 100 km dengan konstruksi jalan sudah bagus, untuk menyebrang ke Ambon dengan ferry di pelabuhan Hunimua.

Sesampai di Ambon beta pe body terasa hancur…demikian panjang dan melelahkan perjalanan yang harus kami lalui, selanjutnya kami beristirahat dan bermalam di Ambon karena esok hari sudah memasuki bulan Ramadhan, puasa pertama kami jalankan di kota ini, karena kami masih punya satu tugas yang sama di Biro Kepegawaian Propinsi Maluku, setelah itu, selesai sudah beta pe tugas..selanjut AMATOO back to Makassar. (na²nk)

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

49

Mitra Kerja

CPNS KAB. LUWU UTARA FORMASI TENAGA HONORER TA. 2007 MENGIKUTI PRAJABATAN

Peserta, Prajabatan dari formasi tenaga honorer Kab. Luwu Utara Badan Kepegawaian Daerah Kab. Luwu Utara bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BPSDMA) Prop. Sulsel mengadakan Prajabatan Tingkat II, dan III. Prajabatan yang dilaksanakan di Bukit Meli, Masamba, pada tanggal 10 Maret 2008 diikuti oleh 462 pegawai pengangkatan CPNS dari tenaga honorer formasi TA. 2007, di bagi dalam bebera angkatan, untuk prajabatan Tingkat. III di bagi dalam 4 angkatan dan Prajabatan Tingkat II di bagi dalam 9 angkatan.

Prajabatan yang dibuka oleh Bupati Luwu Utara, HM. Luthfi A. Mutty dan sekaligus menutup Prajabtan CPNS Gol. II Formasi tahun 2006 dihadiri oleh Ketua DPRD Kab. Luwu, Kepala BPSDMA Prop. Sulsel dan para Pimpinan SKPD. Dalam sambutannya dihadapan para peserta prajabatan Bupati Luwu mengingatkan bahwa dalam era globalisasi, keberhasilan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mampu menguasai teknologi berbasis komputerisasi, oleh sebab itu bagi yang belum bisa mengoperasikan komputer berusahalah belajar, karena kalau kita tidak mau mengembangkan diri maka kita akan ketinggalan dengan daerah lain. Dan kami tekankan kepada panitia pelaksana, bahwa tidak semua peserta prajabatan harus diluluskan,

50

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

diklat prajabatan harus berfungsi secara maksimal untuk melakukan penilaian dan evaluasi secara objektif dan transparan, sehingga peserta prajabatan yang lulus didasarkan pada prestasi dan kompetisi yang dimiliki, bukan karena pertimbangan kemanusiaan.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP nomor 101 tahun 2006, sasaran Diklat Prajabatan ini adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi seorang PNS. Kompetensi jabatan PNS adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, ketrampilan,

sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan paradigma baru birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, mengharuskan birokrasi mereposisikan dirinya sebagai katalisator dan penggerak partisipasi masyarakat. Untuk menyikapi hal ini ada tiga program mendasar yang harus kita laksanakan bersama-sama untuk membuat masyarakat dapat mempercayai kinerja dari pemerintah, yang pertama meningkatkan sumber daya aparatur baik melalui pendidikan penjejangan maupun pendidikan fungsional, yang kedua bagaimana kita menempatkan aparat pada posisi yang sesuai dengan kapabilitasnya, serta yang ketiga adalah melalui iman dan taqwa para aparatur pemerintah. Khusus kepada CPNS, tantangan berat yang mengharuskan untuk meningkatkan diri adalah tuntutan untuk dapat menjadikan aparatur yang profesional dengan tingkat kompetensi yang tinggi.

Tantangan ini dianggap penting terutama bagi tingginya kompetensi internal dan external. CPNS sudah perlu merancang jalur karier yang dapat dipedomani dalam usaha mengembangkan diri, baik strategi pengembangan melalui diklat maupun non diklat, jelasnya. (Banghumas)

Wakil Bupati, Luwu Utara memberikan sertifikat kelulusan prajabatan Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Mitra Kerja

THR - nya Hanya Paket Lebaran Saat penulis melintas di depan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Daya Makmur, penulis melihat teman-teman kantor pada menenteng kantong plastik warna hitam keluar dari wartel KPN Daya Makmur.

Pada waktu itu penulis hendak keluar kantor,.....karena penasaran, penulis singgah disatpam pintu keluar, dan penulis tanya pada teman-teman dikeamanan, ada apa kok....temanteman kantor pada bawa tentengan kantong plastik dari wartel ?, Terima paket lebaran dari Koperasi mas.... , haa !!!.....masak ?. Iyaa, masak nggak percaya mas .. ? . Karena penasaran, penulis jalan ke wartel untuk meyakinkan.

Dalam benak penulis, waah boleh juga niih, puasa baru jalan 8 hari sudah ada paket lebaran yang dibagikan dari koperasi, padahal biasanya paket lebaran itu di bagi menjelang lebaran atau paling tidak satu minggu sebelum lebaran, waah.... kalau paket lebaran dari koperasi di bagi sekarang........jangan-jangan mau lebaran ada THR/tunjangan kesejahteraan dari kantor niiiih....?, atau, siapa tahu juga......dari kantor pusat sudah memikirkan hal ini juga yaa!!!. Kalau dipikir-pikir Presiden aja memikirkan memberi gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri untuk membantu biaya kebutuhan sekolah, ....kira-kira di setiap instansi memikirkan apa nggak yaa....untuk kebutuhan lebarrrrr......., e...eee, maaf, hampir aja nabrak.

Sesampainya di depan pintu wartel penulis lihat kedalam, penulis lihat ketua dan pengurus KPN Daya Makmur sedang sibuk mengatur dan membagi paket lebaran kepada para pegawai.

Paket lebaran sudah dibagi yaa... pak ?, tanya saya pada Pak Soegiono pengurus KPN daya Makmur yang kebetulan waktu itu beliau ada di dekat pintu. “Iyaa, mas.., “ ini kita bagi cepat karena saran dari para anggota, supaya cepat juga untuk membuat kue dan kalau ada bahan yang kurang tinggal menambah kekurangannya, sehingga bahan-bahan yang dibeli tidak doubel alias sama, jelasnya.

Ketua KPN Daya Makmur Bapak Abd. Rachim A. Gani juga mengungkapkan bahwa, kegiatan rutin yang di lakukan oleh KPN Daya Makmur menjelang lebaran Idul fitri adalah membagi bingkisan lebaran. Kegiatan yang telah di lakukan setiap tahun sejak berdirinya KPN Daya Makmur ini merupakan hal yang selalu ditunggu-tunggu oleh Para Pegawai Kanreg IV BKN dan Karyawan KPN Daya makmur, walaupun kalau di uangkan nilai dari paket lebaran yang diberikan tidak seberapa harganya, tetapi manfaat dan kesannya bagi yang menerima bingkisan/paket di hari raya itu merupakan suatu kesenangan tersendiri, tradisi inilah yang selalu dipertahankan oleh pengurus KPN Daya Makmur, ungkapnya.

Paket lebaran pada tahun 2008 ini kita siapkan sekitar 170 bungkus, yang dibagikan kepada anggota KPN Daya Makmur (pegawain Kanreg IV BKN), Karyawan dan Pengurus KPN Daya Makmur serta para purna bhakti. Isi dari paket lebaran setiap tahun tidak jauh berbeda, seperti gula pasir, bluband, sirup,tepung terigu, dan minyak goreng, karena kebutuhan itu yang sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu untuk membuat kue, sambungya.

Lebih lanjut A. Rachim mengungkapkan, untuk tahun 2008 ini paket lebaran yang dibagikan kalau di nilai harganya mengalami kenaikan, dulu (2007) setiap paket lebaran yang

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

diterima oleh anggota/pengurus KPN daya makmur seharga Rp. 60.000,- sedangkan sekarang seharga Rp. 100.000,-/paket.

Mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang akan datang isi paket yang akan kita berikan lebih baik lagi, karena semua itu bertujuan untuk kesejahteraan Anggota, janjinya.

Disamping paket lebaran yang dibagikan setiap tahun, KPN Daya Makmur juga membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota. Untuk tahun 2007/ berdasarkan RAT TB 2006 SHU yang dibagi kepada Anggota berjumlah Rp. 72.979.679,-. Setiap anggota SHU yang diterima berfariasi, tergantung dari ko ntribus inya ke KPN D aya Makmur. Semakin banyak kontribusinya terhadap Koperasi, semakin besar pula SHU yang diterima. Kontribusi yang dimaksud yaitu partisipasinya belanja di Unit pertokoan, partisipasi juga di unit simpan pinjam dan mempunyai simpanan sukarela.

Koperasi KPN Daya Makmur berdiri sejak tahun 1997, dengan modal awal usaha Rp.15.400.000,- . Bidang usaha yang dikelola pada waktu itu baru Unit pertokoan dan Unit simpan pinjam, dan kini KPN Daya Makmur telah berkembang, dengan jangka waktu 10 tahun berdasarkat RAT Tahun Buku 2006 Kekayaan bersih KPN daya makmur sudah mencapai Rp. 445.313.503. disamping itu juga jenis usahanya yang dikelola juga bertambah. Jenis usaha yang dikelola KPN Daya Makmur sekarang adalah, Simpan Pinjam, Pertokoaan, Wartel, Cleaning Service dan yang paling baru adalah usaha jasa Catering.

(Banghumas)

bang-humas/WK

Paket Lebaran WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

51

Religi

BERJALAN DI ATAS JALAN YANG LURUS Oleh Sulbahri, S.Sos Jalan yang lurus adalah agama Allah.

Tuhan yang maha esa.

Jalan ini mempunyai tingkatan-tingkatan, makin tinggi tingkatan seseorang manusia dalam beragama, maka dia akan melihat makin banyak tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatannya, manusia pada peringkat ini, tentu beriman dan mengenal allah. Tetapi karena beberapa Faktor kontra, dia selalu terancam oleh kekhawatiran diambilnya kenikmatan ini dan kekhawatiran terjerumus kepenyimpangan dari jalan yang lurus, oleh karena itu lewat bulan suci Ramadan yang penuh barokah, ampunan dan magfirah kita harus selalu memohon kepada Allah agar terjaga dari ketergelinciran dan penyimpangan dari petunjuknya .

Seseorang yang beriman sangat merindukan untuk selalu berjalan diatas tangga yang menaik, untuk itu dia harus meminta bantuan dan memohon kepada Allah, ada sebuah pertanyaan yang terlintas dalam benak banyak manusia tentang mengapa kita meminta dari Allah petunjuk kejalan yang lurus ? apakah kita tersesat sehingga kita membutuhkan hidayah semacam itu ? dan bagaimana permohonan itu keluar dari mulut orang-orang suci, padahal mereka adalah manusia teladan yang sempurna?

Jawabanya ; Pertama, manusia dari saat kesaat selalu terancam ketergelinciran dan penyimpangan dari jalan petunjuk, sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh karena itu, manus ia harus meminta bantuan All ah agar dia menguatkan kakiya diatas jalan yang lurus, sepatutnya kita harus senantiasa mengingat bahwa kenikmatan wujud dan semua karunia Tuhan yang setiap saat sampai kepada kita datang dari Allah yang maha Agung.

Kedua, petunjuk berarti berjalan diatas jalan kesempurnaan, perjalan ini bertahap-tahap, dalam perjalan ini manusia menempuh tahapan-tahapan kekurangan untuk mencapai jenjang yang tinggi, jalan kesempurnaan, tidak berarti pada batas tertentu, tetapi terus berlangsung tiada batas dan tiada akhir.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami mengapa Nabi dan para Imam terus berdoa kepada Allah agar mendapat petunjuk kejalan yang lurus, kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah, sedangkan selainnya berada dalam perjalanan menuju kesempurnaan itu, maka apa anehnya kalao orang-orang suci meminta kepada Allah derajat-derajat yang tinggi, kita sering berselawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya, Shalawat adalah meminta rahmat Tuhan yang terus menerus untuk Muhammad dan Keluarganya dan meminta kedudukan

52

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

yang lebih tinggi untuk mereka,dalam hadis dijelaskan sebagai berikut : Dari Amir Al-mu’minin Ali a.s.beliau berkata “ Berilah kami petunjuk, yakni tetepkanlah untuk kami bimbingan-mu yang kami dapat karenanya, pada saat yang telah lalu, sehingga kami dapat menaati-mu di sisa usiaku yang akan datang ( Tafsir Al-Amtsal) Apakah jalan yang lurus itu ?

Dari beberapa ayat Alquran, jalan yang lurus adalah agama Tauhid dan Komitmen pada perintah-perintah Allah, jalan lurus adalah agama dan jalan Nabi Ibrahim a.s.sebagaimana dalam Firman Allah “ aku diberi petunjuk oleh Tuhanku kejalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik ( Al-An’am, 161 ). jalan yang lurus juga adalah menolak penyembahan kepada setan dan hanya menghadap kepada Allah saja, sebagaimana dalam Firman Allah “ tidakkah aku meminta perjanjian kepada kalian, wahai keturunan adam, janganlah kalian menyembah setan, sesungguhnya dia adalah musuh kalian yang nyata, sembahlah aku (Allah ), inilah jalan yang lurus ( Yasin , 61-62 ) ., juga jalan yang lurus berarti berpegang pada Allah, dan barang siapa berpegang pada Allah, maka dia telah mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus ( Alu’Imaran , 101 ). Bahwa jalan yang lurus hanya satu, tidak lebih, karena tidak ada diantara dua titik ujung, lebih dari satu garis yang lurus dan paling pendek oleh karena itu, jalan yang lurus dalam definisi Alquran adalah agama Allah yang berkaitan dengan keyakinan dan sikap, karena agama Allah adalah jalan yang paling dekat yang menghubungkan manusia dengan Allah SWT.,oleh karena itu pula, agama yang benar hanya satu, sesungguhnya agama disisi Allah adalah Isalam ( A’lu-Imran . 19 ).Penafsiran-penafsiran yang berbeda tantang jalan yang lurus sebenarnya kembali kesatu arti, ada yang mengatakan bahwa jalan yang lurus adalah Islam, ada yang mengtakan bahwa itu Alquran, ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah para Nabi dan Imam dan juga ada yang berpendapat bahwa itu adalah agama Allah. Semua arti ini kembali keagama tuhan itu sendiri dengan kedua sisinya , keyakinan sikap, juga dalam banyak riwayat dari berbagai literatur disebutkan berbagai sisi jalan yang lurus, yang semuanya kembali kesatu arti yaitu Allah.diantara Riwayat-riwayat itu adalah “Dari Rasullullah SAW. “ Tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni jalan para Nabi yang telah Allah berikan Nikmat kepada rasul. Dari Jafar bin Muhammad Ash-Sha’diq a.s ketika menafsirkan ayat, Tunjukilah kami jalan yang lurus, beliau berkata” jalan yang lurus Adalah mengenal iman “Jelas sekali bahwa Nabi Muhammad SAW dan Ali AS beserta para imam Ahlul Bait a.s. mengajak manusia kepada agama Tauhid-Ilahi dan berkomitmen dengannya dalam keyakinan dan sikap.

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang W ewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.

8.

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Menimbang: a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis komputer;

b.

bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian meliputi pengadaan Pegawai Negeri Sipil, kepangkatan, pension dan mutasi lain-lain;

c.

bahwa Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b telah selesai dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara;

d.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b,dan huruf c perlu ditetapkan pedoman pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

9.

MEMUTUSKAN: Mengingat:

1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAW AIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN Pasal 1

Pedoman pemanfaatan system aplikasi pelayanan kepegawaian adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Juli 2008

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TTD

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

53

Ucapan KELUARGA BESAR Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar

KELUARGA BESAR Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat Memasuki Masa Purna Bhakti

Selamat Memasuki Masa Purna Bhakti

Bapak Sugiran

Bapak Abidin, SH

Mantan Kepala Seksi Pensiun II

Mantan Analis Kepegawaian Ahli

Kantor Regional IV BKN Makassar Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Pimpinan & Karyawan Kantor Reginal IV BKN Makassar Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1429 H

Bapak Bambang Chrisnadi, SH, M.Si Sebagai Deputi DALPEG

Mohon Ma’af Lahir dan Bathin

Semoga Allah SWT Senantiasa Memberi Bimbingan Dan PetunjukPetunjuk-Nya Dalam Mengemban Amanah

H. Sumat, SH Kepala

H. Sumat, SH., M.Si Kepala

Kantor Regional IV BKN Makassar Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Kantor Regional IV BKN Makassar Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Ibu Yulina Setiawati Ningsih Nugroho, SH, MM

Bapak Usman Gumanti, SH, M.Si Sebagai Kepala Kantor Regional XI BKN Manado Semoga Allah SWT Senantiasa Memberikan Bimbingan Dan Petunjuk-Nya Dalam Mengemban Amanah

Sebagai Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Semoga Allah SWT Senantiasa Memberikan Bimbingan Dan Petunjuk-Nya Dalam Mengemban Amanah

H. Sumat, SH Kepala

H. Sumat, SH Kepala

Redaksi Warta Kepegawaian Kantor Regional IV BKN Makassar

Kantor Regional IV BKN Makassar Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Pejabat Eselon II, III dan IV BKN Pusat Jakarta

H. Sumat, SH Kepala

54

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13

Desaign oleh na²ng/wk

Semoga TUHAN YME Senantiasa Memberikan Bimbingan Dan Petunjuk-Nya Dalam Mengemban Amanah

H. Sumat, SH Sebagai Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Semoga ALLAH SWT Senantiasa Memberikan Bimbingan Dan Petunjuk-Nya Dalam Mengemban Amanah

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR

KEPALA

KEP. KEPALA BKN NO: 59/KEP/2001 TGL. 27 AGUSTUS 2001

H. Sumat, SH

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN Sunarto, S.Sos

KABAG UMUM

KASUBBAG KEPEGAWAIAN

Drs. Suharno, M.Si

Akhmad Syauki, SH, MH

JABATAN FUNGSIONAL

KASUB BAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA Andi Anto S.Sos, MH

KABID. BIMBINGAN KABID. MUTASI Hadji Abdulrahman, S.Sos

KABID. STATUS KEPEGAWAIAN

KABID. INFORMASI

TEKNIS KEPEGAWAIAN

DAN PENSIUN

KEPEGAWAIAN

Saladin Bunga Batara,

Drs. Ign Haryadi

La Ode Hibali, S.Sos

SH, M.Si

KASIE. ADM. STATUS

KASIE PENYIAPAN

KASIE. ADMINISTRASI MUTASI

KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

PENGELOLAAN DATA

KASIE BIMBINGAN TEKNIS

Sinton Simarmata, S.IP

Dwi Bhakti Guntoro,

KEPEGAWAIAN I

KEPEGAWAIAN I

S.IP, M.Si

Sri Hartati, SH, MH

Suharman, S.Sos

KASIE. MUTASI I

KASIE. STATUS

PENGELOLAAN DATA

KASIE BIMBINGAN TEKNIS

Ida Bagus Oka, S.Sos

KEPEGAWAIAN

KEPEGAWAIAN II

KEPEGAWAIAN II

Dra. Samsiana Sappari

Drs. Abdul Salam Gassing

Paul Alex Wessok

KASIE. MUTASI II

KASIE.PENSIUN I

KASIE PENGOLAHAN DATA

KASIE PENGEMBANGAN

Etty Marjati

Jais, S.Sos

KEPEGAWAIAN

KEPEGAWAIAN

Riswan, S.Sos

Drs. Burhan, SH, MH

KASIE PENYIAPAN

KASIE. MUTASI III

KASIE. PENSIUN II

KASIE. PENYAJIAN DAN

Drs. Kaharudin

ANNA HASNAH HASARUDDIN,

PERTUKARAN INFORMASI

SE, MM

Nanang Subandi, S.Kom

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 13 -

55