Jambi Independent
KUALATUNGKAL
2010, TKD Tetap Dianggarkan BUPATI Tanjung Jabung Barat Safrial MS menegaskan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) tetap dianggarkan pada 2010. Hal ini disampaikannya saat membacakan sambutan pada peringatan hari ibu ke-81 yang digelar di Kantor Bupati, Selasa ( 22/12). Penegasan itu disampaikan, menanggapi isu yang berkembang dikalangan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat. Berkembang isu menyatakan bahwa TKD tidak dianggarkan pada 2010. “Isu itu tidak benar. TKD telah di-perda-kan, jika menghilangkan TKD berarti menghilangkan perda,” bantah Safrial. Dijelaskannya, pemberian TKD kepada PNS bertujuan untuk lebih meningkatkan disiplin dan kenerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dia berharap TKD yang diterima harus dipertanggungjawabkan. Caranya, lanjut Safrial, dengan bekerja secara baik dan disiplin. Tunjangan itu diberikan untuk memotivasi PNS agar lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas. Sementara gaji PNS telah diatur dengan peraturan pemerintah, yang besarnya disesuaikan dengan pangkat dan jabatan PNS. Pada kesempatan itu, Safrial juga menghimbau kepada seluruh PNS di wilayah Kabupaten Tanjab Barat, diwajibkan untuk membuka rekening di Bank Tanggo Rajo. Sebab, untuk pencairan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) melalui Bank Tanggo Rajo. “Ini berlaku pada tahun 2010 mendatang,” ujar Safrial. Dia menambahkan, seluruh PNS yang masih memiliki utang atau tunggakan di Bank Tanggo Rajo, segera diselesaikan secepatnya, sebelum diambil tindakan lebih tegas oleh pihak berwenang. (can)
Rabu, 23 Desember 2009
Rencana Penyerahan Lahan Plasma Ditolak Terkait Sengketa Lahan PT Asiatik Persada HERMAYULIS, Muarabulian SENGKETA lahan yang terjadi di Desa Bungku hingga kini tak kunjung usai. Bahkan, penyerahan lahan kebun plasma oleh PT Asiatik Persada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang seluas 1000 hekatar kepada warga SAD seperti tertuang dalam surat no 40/050.10/ BP-DIR/2009 yang ditujukan kepada bupati Batanghari oleh warga diang-
gap lahan fiktif dan tidak memiliki legalitas. “Lahan yang akan diberikan seluas 1000 HA itu terletak di PT Jammer tulen dan PT Maju Perkasa Sawit yang tidak ada legalitas seperti izin HGU dan izin Prinsip. Tapi hanya ada izin kelola yang tertuang dalam keputusan Bupati Batanghari No 01 tahun 2002,” ungkap Ardani, salah seorang warga kemarin. Menurut dia, PT Jammer Tulen memiliki izin kelola sedangkan PT MPS sama sekali tidak mempuyai izin. Dan lahan kedua PT yang bermasalah tersebut yang akan diberikan kepada masyarakat SAD. “Menyikapi hal itu, kami tokoh masyarakat yang bersengketa dengan PT Asiatik memprotes
Batanghari Raih Predikat Terbaik
MUARASABAK
Anggaran Pilbup Bakal Terpotong MUARASABAK – Anggaran pemilihan bupati (pilbup) Tanjungjabung Timur yang disampaikan KPUD sebesar Rp 8,2 milyar kemungkinan besar terpangkas. Hal ini terlihat dari pembahasan anggaran tersebut dengan tim eksistensi eksekutif di ruang kantor sekretaris daerah. Rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Tanjab Timur M Juber Sag itu berlangsung hingga pukul 16.30 Wib. Belum ada keterangan resmi tentang pemotongan anggaran yang diajukan oleh KPUD tersebut. Namun informasi yang berkembang, dana yang potong mencapai Rp 700 juta. ‘’Belum ada keputusan resmi tapi kemungkinan besar ada pemotongan dari yang diajukan KPUD,’’ kata sumber yang tak ingin disebut namanya. Pemkab sendiri telah merencanakan anggaran untuk pilbup 2010 sebesar Rp 12 miliar. Dana itu mencakup seluruh kegiatan pilbup baik di KPUD hingga Panwaslu. Mengingat jumlah peserta yang akan maju dalam pilbup banyak (bisa dari jalur Independen, red), dana tersebut diperkirakan hanya cukup untuk satu putaran. Ketua KPUD Tanjab Timur, Mustaqim belum bisa ditemui karena sedang mengikuti rapat dengan tim eksistensi membahas hal ini. Namun menurut Ismail Z HS, anggota KPUD, belum pasti berapa pengurangan yang bakal terjadi. “Kita masih melakukan pembahasan dengan pihak pemerintah daerah,” ulasnya singkat, sembari berucap. “Kalau memang pengurangan anggaran pilbup terjadi, satu-satu jalan mungkin pengurangan TPS,” imbuhnya. Wakil Bupati Tanjab Timur M Juber Sag yang ditemui Jambi Independent mengatakan belum ada putusan tentang pengurangan anggaran yang diajukan KPUD. Pertemuan tadi (kemarin, red), kata Juber, membahas semua kebutuhan penyelenggaran pemilihan bupati tahun depan. ‘’Kita baru membicarakan hal dengan mereka (KPUD) dan nanti setelah ada kesepakatan akan kita ajukan ke dewan. Bisa saja ada pemotongan atau tidak tergantung dengan anggaran yang ada,’’ ucapnya.(usr)
Terpisah, Kades Bungku M Zen kemarin mengatakan, pihaknya akan melayangkan somasi kepada Bupati Batanghari terkait rencana penyerahan lahan tersebut oleh pihak perusahaan. Sebab, kata dia, penyerahan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan pada tahun 2001 lalu. Dan penyerahan itu juga tidak melibatkan pihaknya selaku Kades Desa Bungku. Padahal sengketa tersebut terjadi di kawasannya dan yang ikut menandatangani surat kesepakatan pada tahun 2001 lalu adalah Kades Bungku. “Sebelumnyo sayo dak tahu. Karena dak dilibatkan. Sayo akan melayangkan somasi kepada bupati untuk mempertanyakan surat itu,” tandas Zen kemarin.(*)
Delapan CPNS Tak Lengkapi Berkas
MUARABULIAN
MUARABULIAN – Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Batanghari dinyatakan meraih predikat terbaik setelah diadakan penilaian capaian pelaksanaan RPJM oleh utusan dari Mepan RI baru-baru ini. Ketua tim penilai pencapaian pelaksanaan RPJM dari Menpan Yusuf Ateh mengatakan, di antara kabupaten/kota di Indonesia Batanghari adalah yang terbaik. Perolehan nilai tersebut melebihi nilai yang diraih capaian pelaksanaan RPJM di Provinsi Jambi. Menurut dia, keberhasilan itu didukung oleh data pendukung seperti RPJM, Indek Kinerja Utama (IKU) RPJM, Rentra dan Lakip. Dengan keberhasil tersebut, Bupati Batanghari Syahirsah SY akan menerima penghargaan Program SAKIP dari Menpan RI pada 23 Desember 2009. Dia menambahkan, hasil evaluasi capaian pelaksanaan RPJM di Batanghari merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis yang diperlukan untuk menghasilkan umpan balik dalam kerangka efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi. “Kami menganggap data yang disampaikan tersebut telah sesuai dengan kondisi nyata yang ada,” katanya. Asisten II Setda Batanghari Damyuti mengatakan, dalam hal itu Bappeda harus melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD yang ada di Batanghari untuk menyempurnakan berbagai indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD. Sehingga terwujud keselarasan antara RPJMD dengan Renstra masing-masing SKPD. “Bappeda dan Bagian Organisasi berkoordinasi dalam menyusun suatu mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi capaian kinerja SKPD maupun RPJMD,” ujarnya. Kabag Organaisasi Setda Batanghari Sumardiati, menjelaskan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SAKIP dan LAKIP di Batanghari, pemkab telah menjalin kerja sama (MoU) dengan Menpan dan BPKP RI serta melakukan pelatihan dan studi banding. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja para aparat Pemkab Batanghari yang mengelola SAKIP ataupun LAKIP di masing-masing SKPD.(lis)
dan dengan tegas menolak rencana tersebut,” katanya. Dia menambahkan, berdasarkan SK menteri tahun 1986 nomor 46/HGU/ DA/86 memutuskan memberikan lahan kepada PT Asiatik yang dulunya bernama PT Bangun Desa Utama hanya seluas 20 ribu hektar yang berada di Kelurahan Muarabulian. Namun kenyataan sekarang pada PT Jammer Tulen dan PT MPS yang masih grup PT Asiatik tersebut memiliki lahan seluas 27 hektar. “Harusnya lahan yang 20 hektar itu hanya ada di divisi Lambar Labuay tapi malah lebih lagi ke Devisi Mentilingan, Durian Dangkal, Padang Salak berdasarkan Peta Asiatik Persada 2006,” ujarnya.
DOK /JAMBI INDEPENDENT
DISPENSASI
Pelamar CPNS saat melihat pengumuman ujian tertulis belum lama ini. Di Tanjab Timur sebanyak delapan orang CPNS belum melengkapi berkas. BKD masih memberikan toleransi hingga, Senin (28/12).
BPK Diminta Lebih Transaparan KUALATUNGKAL - Badan pemeriksaan keuangan Provinsi Jambi diminta profesional ketika melakuk a n a u d i t d i K a b u p a t e n Ta n j a b Barat. Ada keraguan terbesit dari masyarakat, BPK terkesan akan
“main mata”. Seperti dikatakan anggota Komisi I DPRD Tanjab Barat Syaifudin. “Kita dukung BPK dalam melakukan pemerikksaan di Tanjab Barat,” katanya Terkait desas–desus oknum petu-
MUARASABAK - Hingga kemarin (22/12), sebanyak delapan orang CPNS formasi 2009 Kabupaten Tanjab Timur tak melengkapi berkas. Padahal, Senin (21/12) lalu masa penerimaan berkas tersebut sudah berakhir. Delapan orang CPNS yang tak melengkapi berkas tersebut terdiri dari formasi guru sebanyak 2 orang, kesehatan 5 orang dan tenaga teknis 1 orang. Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tanjab Timur, Hambali mengatakan, delapan CPNS tersebut masih diberi toleransi waktu untuk mengumpulan berkas sebelum diserahkan ke BKN. Direncanakan, BKD akan menyerahkan berkas-berkas Senin (28/12) pekan depan. “Jika sampai dengan batas waktu toleransi itu berkas tersebut juga belum dikumpulkan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari CPNS Kabupaten Tanjab Timur,” unkapnya. Menurut Hambali, penyebab delapan orang CPNS itu belum mengumpulkan berkas karena beberapa orang diantaranya berdomisili jauh diluar Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi. Selain itu, berdasarkan informasi, ada CPNS yang juga lulus ujian tertulis di daerah lain, yakni dokter gigi. “Kami terus mencoba konfirmasikan
mereka agar segera mengumpulkan berkas bila mereka ingin menjadi CPNS di Kabupaten Tanjab Timur ini, namun hingga saat ini (kemarin, red) belum ada kejelasan dari mereka,” ujar Hambali. Dari 417 formasi yang diterima Pemkab Tanjab Timur yang dinyatakan lulus sampai tahap ujian tertulis hanya sebanyak 380 orang. Sedangkan selebihnya, yaitu sebanyak 37 formasi diny a t a k a n lowong karena berkas lamaran tidak memenuhi syarat. Mengenai 37 formasi kosong tersebut, Kabid Mutasi BKD Kabupaten Tanjab Timur, Firdaus menjelaskan, bahwa formasi itu akan diusulkan ke Menpan agar dimasukkan ke formasi CPNS Kabupaten Tanjab Timur tahun 2010 mendatang, yang akan dilaksanakan sekitar Agustus atau September. Hal ini, kata Firdaus, sesuai dengan Peraturan BKN No 30 tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 dan PP No 98 tahun 2007 jo PP No 11 tahun 2002 tentang pengadaan CPNS. “Misalnya, pada penerimaan CPNS tahun depan (2010) untuk Kabupaten Tanjab Timur disetujui Menpan sebanyak 200 formasi, kemudian ditambah dengan 37 formasi 2009 yang kosong tadi, sehingga jumlahnya menjadi 237,” tandasnya. (usr)
gas BPK sering berinteraksi di rumah makan sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan pertanyaan besar. “Seharusnya tidak banyak berinteraksi dengan rekanan dalam satu meja makan. Nanti hal-hal negatif timbul dari pertemuan tersebut,” tegasnya. Humas BPK Provinsi Jambi Bahwono mengatakan sangat berterima kasih atas laporan yang telah disampaikan masyarakat melalui media. Terkait adanya petugas BPK yang
berinteraksi dengan pihak dinas dan rekann tersebut sah-sah saja. Hal ini diperbolehkan sebatas koordinasi dan tidak melakukan yang melanggar peraturan. Menurut Bahwono, dalam menjalankan tugas pihaknya selalu melakukan pemeriksaan seperti melalui pemeriksaan berkas dan kunjungan di lapangan. “Saat di lapangan, petugas bolehboleh saja berinteraksi selagi diperlukan. Yang jelas, kita bekerja secara profesional dan masyarakat diminta percaya dengan BPK,” tandasnya. (can)
Melihat Aktivitas di Pasar Keramattinggi Muarabulian
Ramai Ketika Hari Pasaran dan Pagi Hari Satu-satunya pusat perbelanjaan tradisional di Kota Muarabulian, pasar KeramatTinggi hingga kini selalu ramai dikunjungi. Setiap pagi, pasar tersebut selalu padat disesaki pengunjung dengan aneka keperluan. Mulai dari keperluan sayur-sayuran, hingga perlengkapan rumah tangga berlangsung di tempat itu. HERMAYULIS, Muarabulian HARI masih pagi saat mengunjungi pasar Keramattinggi yang berada di Jalan Gajahmada, Muarabulian, kemarin (22/12). Jarum jam baru menunjukkan pukul 07.35 WIB waktu itu. Pada halaman pusat perbelanjaan tradisional tersebut terlihat sejumlah kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat sedang terparkir. Hal itu menandakan pengunjung pagi itu cukup ramai. Halaman pasar yang cukup luas itu dijadikan lokasi parkir bagi warga yang mengunjungi pasar. Setiap hari selalu begitu. Dan dengan adanya halaman pasar yang cukup luas ternyata menjadi solusi terbaik dalam menghindari kemacetan lalu lintas yang biasan-
DOK / JAMBI INDEPENDENT
MASIH SEPI: Suasana sepi di Pasar Kramattinggi, Muarabulian, Kabupaten Batanghari. Pasar ini rame ketika hari pasaran dan pagi.
ya terlihat di depan pasar-pasar tradisional di berbagai daerah. Kejadian seperti itu tidak dialami oleh Pasar Keramattinggi. Meski setiap hari selalu ramai pengunjung, tapi tidak sampai terjadi kemacetan di ruas jalan Gajahmada yang membentang di depan
pasar. Keberadaan pasar itu sama sekali tidak mengganggu bagi para pengguna jalan yang sedang melintas. Agak menjorok ke tengah pasar, terlihat puluhan kios perbelanjaan sedang ramai pembeli. Demikian pula dengan lapak-lapak para penjual
sayur-mayur yang menempati lokasi di bagian timur. Mereka tampak antusias menggelar transaksi pagi itu. Antara pembeli dan penjual berusaha adu argumen demi mencapai sebuah kesepakatan terkait harga. Riuh rendah suara tawar menawar barang sesekali diselingi cericit suara ayam broiler yang sedang antre menunggu giliran dipotong oleh penjagal. Namun, puncak keramaian di pasar tersebut menurut Linda (32) akan terjadi pada hari pasaran yang berlangsung setiap Kamis. Pasalnya, stok barang-barang yang akan diperjualbelikan di pasar tradisional itu selama ini dipasok setiap Kamis pagi. Pada hari pasaran itu barangbarang baru dipasok, maka biasanya warga lebih senang datang pada hari itu guna memburu barangbarang yang mereka butuhkan. “Saya juga sering datang kalau pas hari pasaran. Biasanya barangbarang dipasok pada hari itu,” katanya. Yadi, warga lainnya mengatakan, keberadaan pasar tersebut selama ini sangat membantu warga sekitar mendapatkan barang-barang keperluan seharihari. Karena mulai dari barang-barang sembako hingga keperluan rumah tangga lainnya tersedia di kios-kios yang ada di sana. “Jadi dak perlu lagi pergi ke Jambi kalau mau beli barang-barang keperluan rumah tangga,” katanya santai. (*)