EKONOMI & KEUANGAN
Jambi Independent
Selasa, 23 Agustus 2011
Potensi Bubble Perumahan Tinggi JAKARTA - Potensi gelembung ekonomi (bubble) di sektor perumahan dinilai masih cukup tinggi. Pasalnya permintaan perumahan yang tinggi dibarengi dengan harga yang semakin mahal. Sementara peningkatan daya beli masyarakat saat ini tidak terlalu tinggi. President Director Era Real Estate, Darmadi Darmawangsa mengungkapkan, ada potensi masyarakat tidak mampu membayar cicilan rumah karena pendapatan yang mereka terima tidak naik, sementara harga rumah atau suku bunga cenderung meningkat. “Kekhawatiran saya karena pertumbuhan income kita tidak secepat pertumbuhan harga rumah,” ujarnya. Menurut dia, kekhawatiran utama di sektor perumahan saat ini adalah kemampuan pembeli dalam membayar cicilan yang dikhawatirkan tidak begitu tinggi. Sementara tingkat suku bunga kredit perumahan di Indonesia dinilai masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. “Dibanding Malaysia, Thailand, dan Jepang, kita masih sangat tinggi tingkat suku bunga-nya,” kata dia. Menurut dia, kekhawatiran Menteri Keuangan Agus Martowardojo beberapa waktu lalu cukup masuk akal mengingat Indonesia tidak memiliki aturan terkait harga maksimal penjualan properti. ?Yang justru kesulitan nanti adalah pihak yang sangat membutuhkan rumah. Itu kebanyakan masyarakat yang baru mulai berumahtangga. Kalau yang membeli rumah untuk investasi, justru menguntungkan,” cetusnya. Darmadi memperkirakan perbankan
yang menyediakan KPR (kredit perumahan rakyat) saat ini di beberapa tahun mendatang akan lebih hati-hati dalam memberikan provisi kredit perumahan kepada masyarakat. “Bisnis properti memiliki risiko yang tidak mudah. Saya tak yakin suku bunga KPR akan turun. Kecenderungannya hanya stabil atau malah naik,” tambahnya. Dia merujuk survei Jones Lang Lasalle pada kuartal kedua 2011 menunjukkan peningkatan harga properti di Indonesia rata-rata 30 persen per tahun. “Sementara itu, pada saat bersamaan pertumbuhan pendapatan penduduk Indonesia, terutama yang sangat membutuhkan rumah tinggal, tidak lebih dari lima persen per tahun,” tuturnya. Menkeu beberapa waktu lalu mengatakan pemerintah terus meningkatkan kewaspadaannya mengenai ancaman bubble ekonomi di sektor properti seiring dengan derasnya modal yang masuk ke sektor tersebut. “Kita juga monitor property prices karena kadang menjadi bubble. Kita mesti waspada dan itu semua kita jaga agar tidak ada satu dampak kepada ekonomi makro Indonesia,” ungkapnya. Namun, Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia (REI), Teguh Satrio berpendapat kecenderungan naiknya harga properti saat ini hanya trik marketing sebab dalam kenyataan para pengembang selalu menawarkan harga diskon kepada pembeli. “Itu hanya trik marketing saja. Tidak semua pengembang memberlakukan kenaikan harga, umumnya hanya yang letaknya strategis karena adanya pembangunan sejumlah fasilitas infrastruktur baru,” jelasnya.(jpnn)
foto istimewa
TERUS NAIK: Salah satu kawasan perumahan yang sedang dibangun. Hingga kini, bunga perumahan dan harga perumahan terus naik, sementara, pendapatan masyarakat cenderung tidak naik.
Harga Luar Negeri Naik SMGR Belum Berpikir Ekspor SURABAYA - Harga semen luar negeri menanjak signifikan tahun ini. Average selling price (ASP) melesat 20,2 persen atau menjadi USD 69 per ton. Sebaliknya,semen di domestik hanya naik sebesar 1,2 persen menjadi Rp 818 per kilogram. Tapi, itu tidak membuat PT Semen Gresik Tbk meningkatkan pasar ekspor. “Kami berusaha mempertahankan pangsa pasar dalam negeri,” kata Sekretaris Perusahaan SMGR Sunardi Prionomurti kepada wartawan di Surabaya, kemarin.
Karena itu, tambahnya, perusahaan pelat merah itu fokus dalam jangka panjang. Tidak hanya ingin meraih keuntungan dalam tempo singkat. Terbukti, semester I/2011, penjualan ekspor emiten berkode SMGR itu minus 12,1 persen atau hanya 60.723 ton. “Apalagi, selama tahun ini market share kita juga tergerus,” ujarnya. Kinerja SMGR tahun ini memang melambat.Data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), pangsa pasar (market share) SG per akhir Juni 2011 hanya 40,8 persen, turun dari Juni 2010 yang mencapai 42,7 persen. Market share Indocement malah naik jadi di kisaran 18
persen. Selain itu, produksi semester I/2011 hanya tumbuh 9,7 persen, di bawah rata-rata pertumbuhan industri semen secara keseluruhan sebesar 14,8 persen. “Kondisi ini disebabkan utilitas kita sudah mentok 100 persen. Tahun depan, tambahan dua pabrik menambah kapasitas 5 juta ton,” paparnya. Akhir tahun ini, ujar Sunardi, pabrik di Tuban mulai beroperasi. Pada kuartal pertama, pabrik di Pangkep Sulawesi Selatan menyusul. Secara akumulasi, penjualan Semen Gresik pada Januari-Juni 2011 mencapai 11 juta ton atau sekitar 57 persen dari target volume penjualan di 2011
sebesar 19,5 juta ton. Dengan demikian dalam lima bulan tersisa hingga akhir tahun, Semen Gresik harus bisa menjual 8,5 juta atau rata-rata 1,7 juta ton per bulan. Target penjualan di 2011 sebesar 19,5 juta ton naik 8 persen dari realisasi volume penjualan di 2010 sebesar 17,9 juta ton. Meski pertumbuhan tidak besar, margin perseroan masih menunjukkan peningkatan. Sebab, kata Sunardi, mereka melakukan efisiensi di tiga sektor yang menyumbang biaya produksi sampai 52 persen. “Ketiga sektor tersebut adalah energi untuk pengolahan, listrik, dan moda transportasi,” paparnya.(jpnn)
2012 Tambah 20 Pasar Percontohan JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menambah program pasar percontohan menjadi 20 pasar padatahundepan.Saatini,mereka sudah melakukan survei terhadap pasar percontohan yang mulai dibangun pada 2012.Sedangkanpadatahunini, pemerintah sudah mengembangkan 10 pasar percontohan yang tersebar di 8 daerah. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan persyaratan pengembangan pasar percontohan tersebut merata di seluruh daerah. Dari segilokasi,diprioritaskan untuk pasar perbatasan dan pasar terluar. “Selain itu, pemerintah daerahnya harus memiliki komitmen khususnya dalam program pendampingan yang bagian dari perencanaan pasar percontohan,”katadiasaatkon-
ferensi pers kemarin (22/8). Menurut dia, perencanaan tersebut harus disepakati denganpemerintahdaerah.Karena pelaksanaan pasar percontohan sendiri memiliki pedoman mulaidariperencanaansampai pembangunan. “Mudah-mudahan pedoman tersebut dapat selesaitahunini.Kemudian,pedoman tersebut akan disosialisasikanpadaasosiasipengelola pasar. Ditambah, pemerintah daerah punya komitmen dari APBD,” ucapnya. Untuk tahun ini, anggaran yang disediakan untuk revitalisasi pasar sebanyak Rp 500 miliar yang berasal dari Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah setempat. Dari total anggaran tersebut, kurang dari 20 persen dialokasikan untuk pasar percontohan. Rencananya,padatahundepan
porsi anggaran untuk pasar percontohan akan ditambah menjadi lebih dari 20 persen. “Sisanya untuk pasar desa sampai pasar lebih kecil yang tidak masuk program tapi berlaku standar,” urai Mari. Mari menuturkan, program pasar percontohan tersebut bertujuan membangun pasar rakyat yang bersih dan nyaman dari segi lingkungan. karena itu, perlu dilakukan perencanaan dengan baik dalam mengelola pasar. “Di antaranya termasuk melakukan pendampingan terhadap para pedagang pasar serta pengelola pasar. Diestimasikan, total ada 8-10 juta pedagang yang tersebar dari sekitar 10 ribu pasar rakyat di Indonesia,” jelasnya. Untuk program pasar percontohan yang berjalan pada
tahun ini, lanjut Mari, sudah memasuki tahap pembangunan. Diperkirakan, pembangunan fisiknya sudah mencapai 25-30 persen. dalam proses tersebut, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar akan melakukukan monitoring sampai tiga tahun ke depan. Setelah tiga tahun, pihaknya akan melakukan evaluasi. Terutama, pemerintah daerah yang anggarannya tidak terserap keseluruhan akan mendapat sanksi. “kalau tidak terserap semua akan ada surat edaran dari Kementerian Keuangan. Ada sanksi berupa pemotongan dana alokasi umum maupun dari kegiatan lain,” imbuh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Gunaryo.(jpnn)
Sedot Investasi Sektor Telekomunikasi JAKARTA- Kementerian Perindustrian terus melakukan pendekatan untuk mendorong investasi asing masuk di sektor telekomunikasi pasca keluarnya ketentuan mengenai tax holiday atau pembebasan pajak. Karena, selama ini belanja modal industri telekomunikasi terkuras untuk membeli peralatan buatan luar negeri. Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Budi Kemenperin Budi Darmadi mengatakan capital expenditure atau belanja modal di sektor telekomunikasi sangat besar. Disebutkan, rata-rata belanja tiap tahun bisa menyentuh Rp 150 triliun. “Capex industri telekomunikasi besar. Seperti pembelian sistim jaringan fiber optik dan kabel bawah laut. Nah, itu kebanyakan dipenuhi dari komponen dan sistim dari luar negeri atau impor. Padahal, alokasi capex bisa Rp 150 triliun tiap tahun,” tandas dia
kemarin (22/8). Dijelaskan, upaya untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri terus dilakukan. Karena dengan demikian bisa mengalihkan belanja modal dari asing ke produksi dalam negeri. kendati belum ada komitmen investasi, sejumlah perusahaan asing tampak berminat untuk menanamkan modalnya. “Ada beberapa perusahaan, seperti asal Amerika yang bergerak di pembuatan radar dan perusahaan pembuat circuit box. Namun, sejauh ini belum ada informasi pasti (mengenai komitmen investasi), tapi kita sudah bergerak untuk melakukan pendekatan,” urai dia. Dikatakan, pihaknya belum bisa menjelaskan secara mendetail mengenai tahap ketertarikan berinvestasi tersebut. Karena untuk menarik modal dari perusahaan asing harus berebut dengan negara lain. “Memang, kita sudah mengeluarkan tax holiday tapi di
negara lain juga ada tax holiday. Malah, (jangka waktu) lebih panjang,” tandasnya. Dia melanjutkan, potensi untuk menyerap investasi tersebut tersebar di beberapa negara. Di dunia, negara dengan industri telekomunikasi cukup kuat berada di kawasan Amerika Utara, Eropa Barat dan Asia Timur. “Di Asia Timur itu seperti Korea, Jepang, Tiongkok dan Taiwan,” ucapnya. Selain peralatan telekomunikasi, industri pembuatan ponsel pun berpotensi digiring ke dalam negeri. Dijelaskan, sebelum ini sudah ada enam perusahaanyangmemproduksi ponsel merek lokal. Sedangkan pabrikan besar seperti Samsung, LG dan Research in Motion yang merupakan principal Blackberry diakui belum ada rencana investasi. Ditambahkan Dirjen Industri Berbasis Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto, adanya tax holiday untuk
sektor telekomunikasi bisa mendorong masuknya perusahaan yang memproduksi ponsel. Apalagi selama ini, impor produk elektronika khususnya ponsel kian deras. “produk impor sangat banyak, tapi belum ada perusahaan telekomunikasi yang menanamkan modalnya di sini,” tandasnya. Data Kementerian Perdagangan mencatat, impor produk elektronika sepanjang Januari-Mei 2011 mencapai USD 1,55 miliar atau naik 11,95 persen dari tahun lalu dengan nilai USD 1,39 miliar. Dari total nilai tersebut, sekitar 49 persen berasal dari nilai impor telepon untuk jaringan seluler atau tanpa kabel. Kemudian 27 persen di antaranya notebook dan sub notebook. Sisa 24 persen terbagi untuk mesin cuci, lemari pendingin, LHE (lampu hemat energi) dan ratusan ragam produk lainnya.(res)