Jambi Independent
Jumat, 15 Oktober 2010
KPK Periksa Sekjen DPR Abaikan Gugatan Tersangka Soal Kasus Miranda JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terpengaruh dengan berbagai upaya yang dilakukan tersangka kasus suap cek perjalanan (travellers cheque), agar kasus tersebut dihentikan. Lembaga antikorupsi
tersebut menegaskan, hingga kini, proses penyidikan terus berlangsung. Kemarin (14/10), KPK melakukan pemeriksaan atas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Nining Indra Saleh. Nining diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dari Fraksi Golkar, dan PPP. Antara lain, TM Nurlif (mantan anggota FPG), Asep Ruchimat Sudjana (mantan anggota FPG), Kama-
rullah (mantan anggota FPG), Baharuddin Aritonang (mantan anggota FPG), Henky Baramuli (mantan anggota FPG), Danial Tandjung, (mantan anggota FPPP), dan Sofyan Usman (mantan anggota FPPP). “Saya diperiksa untuk kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI). Saya diminta untuk jadi saksi untuk tersangka dari Fraksi Golkar dan
PPP,” ujar Nining, sebelum memasuki gedung KPK, kemarin (14/10). Saat ditanya materi pemeriksaan, Nining yang kala itu mengenakan baju terusan warna putih menjawab, seputar permasalahan administratif, yakni masalah SK pengangkatan anggota DPR. “Ya tentang mempersiapkan SK pengangkatan, biasalah itu administratif, sama
Gesekan Antar Kandidat Kian Memanas---------------------------------------------dari hal 1 Yang teranyar, kemarin (14/10), serangan kampanye negatif tersebut ditujukan kepada pasangan Fattah-Sinwan. Kopian surat panggilan pemeriksaan terhadap Fattah, terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar), dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebarkan ke rumah-rumah warga. Memang, hari ini (15/10), Fattah memang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus pengadaan mobil damkar, saat dia menjabat Bupati Batanghari 2004 lalu. Namun, kapasitas dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno. Belum diketahui secara pasti siapa yang menyebarkan kopian surat dari KPK itu. Pantauan Jambi Independent, siang kemarin (14/10), kopian surat panggilan itu dibagikan ke rumah-rumah warga di Kota Muarabulian. Sebelumnya, kandidat nomor dua itu juga diisukan akan menghapuskan tunjangan kesejahteraan daerah (TKD) untuk para guru. Isu lainnya, jika menang, mantan Bupati Batanghari itu juga akan menyisihkan etnis tertentu. Hal tersebut termuat dalam beberapa SMS yang dikirimkan ke sejumlah tokoh etnis tertentu. Menanggapi, serangan kampanye negatif tersebut, Ketua Barisan Muda Fattah-Sinwan (BM FAS), Paisal, mengajak segenap pendukung FAS tidak terpancing isu negatif selama menjelang pencoblosan 23 Oktober nanti. Dia mengimbau kepada semua kader dan simpatisan tidak bertindak anarkis dalam menyikapi isu black campaign yang ditujukan kepada pasangan kandidat mereka. Menurut dia, banyak cara yang dapat dilakukan merebut kursi Bupati Batanghari. Salah satunya adalah melalui black campaign. Untuk itu, dia mengimbau agar semua pendukung FAS tidak mudah tersulut emosi dengan pancingan dari pihak lain. “Tolong jangan mudah terpancing isu black campaign. Dalam menyikapi isu tersebut, kami akan melaporkan ke panwas dan ke Polres,” katanya. Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Fattah-Sinwan, menilai penyebaran kopian surat panggilan itu tidak mempengaruhi aktivitas jagoannya. Menurut dia, mereka akan membuktikan bahwa selebaran itu tidak benar hari ini. “Kita buktikan hari ini, bahwa Pak Fattah akan menggelar acara di Muarabulian. Jadi untuk apa kita menanggapi itu (kampanye negatif), hanya menguras energi,” katanya. Sebelumnya, Fattah mengatakan semua isu negatif tetang dirinya merupakan kampanye negatif dari orang yang tidak bertanggung jawab. “Ini (penghapusan TKD) jelas tidak benar. Malah jika perlu kita tingkatkan,” katanya. Fattah juga membantah soal isu SMS yang menyebutkan dia akan menyisihkan salah satu et-
nis. ”Ini isu yang tidak bertanggung jawab,” katanya. Menurut Fattah, sejak dahulu, pihaknya pernah membeda-bedakan etnis tertentu. Sebab, semuanya merupakan warga Batanghari. Selain Fattah, serangan kampanye negatif juga menimpa pasangan Syahirsah-Erpan. Salah satunya, aksi penghadangan yang dilakukan oleh warga di Desa Sungai Ruan, Kecamatan Maro Sebo Ulu pada 9 Oktober lalu. Hari itu Syahirsah dan rombongan dicegat saat hendak melakukan kampanye di Maro Sebo Ulu. Warga yang melakukan penghadangan tersebut, juga menyerahkan surat pernyataan bahwa Syahirsah adalah pembohong. Dan surat itu juga dibagi-bagikan kepada masyarakat. Ketua Tim pemenangan Syahirsah-Erpan, Ahmad Fhitoni, berencana akan melaporkan pelaku yang menghalangi dan menyebarkan selebaran negatif tentang Syahirsah ke Polres Batanghari. Dia menilai ini sudah bukan murni dari masyarakat. Tapi telah diorganisir oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan figur calonnya. Tim pemenangan SahirsyahErpan lainnya, Salim Jufri, mengimbau kepada kader dan simpatisan agar tidak terpancing isu maupun pemberitaan
yang menyudutkan kandidat mereka. “Semangat tidak boleh berkurang. Kita lanjutkan usaha untuk memenangkan pasangan Syahirsah-Erpan,” tandasnya. Sebelumnya, Bupati Batanghari itu juga dianggap tidak berhasil memimpin Batanghari. Salah satu yang dicontohkan adalah banyaknya ruas jalan yang rusak parah. Selain itu, berita soal rencana Polda memeriksa Syahirsah terkait kasus perizinan PT Delimuda Perkasa (DMP) juga difotokopi oleh sekelompok orang dan disebarkan ke desa-desa. Hal yang sama juga dialami Ardian Faisal. Pengumuman harta kekayaan miliknya yang hanya Rp 62 juta dijadikan ”jualan” untuk melakukan manuver karena dianggap tidak masuk akal. Ketua Tim Pemenangan Ardian, Rahmat Mulyadi, mengatakan, apa yang dilaporkan Ardian memang itulah adanya. Makanya, untuk amunisi, Ardian di-back up oleh keluarga dan parpol pengusung. ”Itulah adanya,” ujarnya. Sementara itu, di Tanjab Barat, persaingan antara pasangan Safrial-Yamin dan Usman-Katamso juga tidak kalah dengan kandidat di Batanghari. Bahkan, mereka sudah saling lapor, baik ke panwaslu maupun ke Polres Tanjab Barat. Selain itu, mereka juga sudah terang-terangan menyerang lawannya.
Yang terbaru adalah tudingan Katamso, bahwa program Safrial-Yamin selama memimpin Tanjab Barat tidak tepat sasaran. Kritik pedas itu dia sampaikan di forum terbuka, debat kandidat calon wakil bupati (Cawabup) Tanjab Barat, Jumat malam pekan lalu. Kebetulan malam itu, Cawabup Safrial, Yamin tidak hadir karena ibunya sakit. Sebelumnya, tim pemenangan Usman-Katamso (Utama) juga melapor dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Safrial di Parit III, Kecamatan Tungkal Ilir ke panwaslu. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Safrial dengan mobil dinas didampingi beberapa pejabat teras Tanjab Barat mengunjungi salah satu rumah warga yang diduga sembari bersosialisasi. Ini bukan yang pertama tim Utama melaporkan SafrialYamin (SbY). Sebelumnya, tim Utama juga melaporkan tim SbY ke panwaslu terkait bagibagi kain batik, dan kampanye di luar jadwal yang dilakukan Yamin di Tungkal Ilir. Tidak mau kalah, pihak Safrial-Yamin, juga melaporkan tim Utama ke panwaslu dan Polres Tanjab Barat. Tuduhannya, soal provokasi SARA, keterlibatan anggota Komisi III dalam berkampanye, dan keikutsertaan PNS dalam mendukung pasangan nomor urut dua. (nid/aki)
seperti mekanisme persidangan,” paparnya. Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Nining pada 6 Oktober lalu. Namun, dia tidak hadir, dengan alasan tengah berada di luar negeri. Ketika dikonfirmasi mengenai ketidakhadirannya pekan lalu, Nining menegaskan, dirinya menghadiri sebuah konferensi internasional di Jenewa, Swiss. “Kemarin saya sedang hadiri
Asosiasi Sekretariat Jenderal di Jenewa. Itu saya sudah izin KPK kok,” kilahnya. Sementara itu, menanggapi gugatan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dari salah seorang tersangka Hengky Baramuli kepada Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga superbodi tersebut menyatakan tetap melanjutkan proses penyidikan atas 26 tersangka kasus suap cek perjalanan.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menuturkan, pihak yang mengajukan gugatan tersebut, harus memahami filosofi terbentuknya KPK. “KPK dibentuk karena korupsi merupakan extraordinary crime, sehingga KPK juga memiliki kewenangan-kewenangan khusus. Dan selama ini KPK selalu melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan UU,” ujar Johan di gedung KPK kemarin. (jpnn)
Hari ini, Giliran Fattah ---------------------------------------dari hal 1 Meski informasi seputar pemeriksaan dirinya sudah beredar, namun Fattah belum mau berkomentar. Bahkan di Batanghari, kopian surat panggilan dari KPK untuk Fattah sudah beredar di masyarakat, kemarin. Saat dihubungi melalui ponselnya, Fattah mengaku tidak tahu soal surat pemanggilan terhadapnya dari penyidik
KPK. “Bukan saya yang bilang, tapi Anda yang bilang kalau saya dipanggil. Suratnya ada atau tidak saja saya tidak tahu,” katanya. Dia hanya mengatakan, untuk melihat kepastiannya hari ini. “Pokoknya, lihat saja besok lah bagaimana,” ujarnya. Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan, Fattah
meminta agar pemeriksaannya ditunda hingga 23 Oktober mendatang. Hal itu terkait dengan kesibukannya saat ini, yang ikut mencalonkan diri pada Pemilukada Batanghari. Menurut sumber, jika permintaan Fattah itu disetujui oleh KPK, maka tiga orang penyidik KPK itu akan bertolak dari Jambi hari ini. (rib/nid)
Penerbangan Haji Tertunda 20 Jam ----------------------dari hal 1 “Kedua kloter tersebut terpaksa harus menunggu lama untuk pemberangkatannya di asrama haji. Karena itu kami layangkan protes,” ujar Direktur Pelayanan Haji dan Umrah, Kemenag, Zainal Abidin Supi ketika ditemui di kantornya, kemarin (14/10). Kemenag mengakui telah melayangkan protes kepada pihak penerbangan SAA sejak kemarin. Dengan protes itu diharapkan kejadian serupa tidak terulang lagi. Supi mengatakan, kondisi fisik CJH jadi menurun karena harus menunggu lama di asrama. “Karena itu, kami menuntut pergantian akomodasi atas keterlambatan tersebut,” papar Supi. Supi mengatakan, Kloter 5 Jawa Barat dan Kloter 4 Riau tersebut hingga kemarin sore memang belum diberangkatkan dari asrama haji ke bandara karena masih ada pemberitahuan penundaan pemberangkatan. “Surat protes itu juga ditembuskan kepada Menteri Agama dan direktur angkutan udara Kementerian Perhubungan,” terang dia.
Menurut dia, dalam protes itu Kemenag mememinta pihak penerbangan menjelaskan kronologi penyebab keterlambatan. Namun, menurut keterangan sementara dari pihak maskapai, keterlambatan itu terjadi karena ada pergantian kru. Pilot dan kru pesawat diduga kelelahan karena setelah menempuh penerbangan secara maraton. “Kami tetap meminta kronologi yang lengkap mengenai keterlambatan tersebut,” tutur dia. Kondisi di Tanah Suci seperti dilaporkan tim Media Center Haji Kemenag, cuaca Madinah pada siang hari mencapai titik maksimum 39 derajat celsius dan minimum 23 derajat celsius dengan kelembaban udara di titik maksimum mencapai 39 dan titik minimum 8. Saat ini, semua CJH langsung diterbangkan menuju Madinah untuk melaksanakan salat Arbain yakni salat 40 waktu selama delapan hari. Setelah itu, mereka akan diberangkatkan ke Makkah. Update data terbaru menyebutkan CJH yang meninggal dunia
masih satu orang yakni atas nama Siswanto Usi asal Medan yang meninggal di pesawat. Jamaah lain yakni Masfiah binti Abdurrochman (62), asal Dusun Meteseh, Desa Tlogosih Dempet, Demak terpaksa diturunkan oleh crew pesawat Garuda Indonesia saat mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam lantaran mengalami hipertensi dan sesak nafas. CJH yang diangkut pesawat Airbus 330 GA-6002 itu diturunkan bersama suaminya, Noor Cholis bin H Nur (63). Kemudian jamaah dirujuk ke rumah sakit Otorita Batam untuk memperoleh perawatan intensif. Muayanah binti Usup (76), jamaah asal Margohayu Karangawen Demak juga masih dirawat di RSUD Muwardi Solo akibat menderita anemia. Sementara itu, Dwijo Suseno bin Kartasemita (78), asal Purwanegara Purwokerto harus tertinggal dari rombongannya yang tergabung Kloter 7 Solo setelah diketahui mengalami depresi, sehingga perlu dirawat di RSUD Muwardi. (jpnn)