EKONOMI & KEUANGAN Jambi Independent
Sabtu, 08 Januari 2011
Bapepam Ngotot Eurocapital Bersalah JAKARTA-Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan Eurocapital Peregrine Securities (EPS). Izin usaha EPS sebelumnya dicabut karena melakukan pelanggaran. Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany kemarin (7/1) mengatakan, pihaknya sudah mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). “Saya kecewa berat karena dinegasi (diabaikan) oleh instansi lain,” ujarnya di kantornya. Fuad meyakini bahwa keputusan mencabut izin usaha EPS belum lama ini merupakan langkah tepat. EPS bersama 7 perusahaan efek (PE) lain masuk dalam daftar perusahaan yang dicabut izin usahanya sepanjang tahun 2010.
Mereka di antaranya, PT Brahma Capital, PT Danpac Asset Management, PT TDM Aset Manajemen, PT AmCapital Indonesia, PT Synergy Asset Management, PT Massindo Artha Securities, PT Majapahit Securities Tbk. Menurut Fuad, hakim di PTUN telah salah menggunakan acuan hukum dalam menetapkan hukum terkait kasus ini. Acuan yang digunakan adalah hukum Perseroan Terbatas padahal jika sudah terkait pasar modal maka landasan hukumnya adalah undang undang pasar modal. “Hakim tidak memerhatikan itu,” ucapnya. Dengan upaya bandingnya, Bapepam berharap ada keputusan yang lebih adil. Fuad meyakini bahwa hakim di pengadilan tinggi akan mengacu pada ketentuan yang seharusnya. “Kita berharap
Pengadilan Tinggi akan memberikan keputusan yang adil, sehingga penegakkan hukum oleh regulator dapat berjalan dengan baik,” jelasnya. Fuad menegaskan, segala putusan yang diambil Bapepam-LK sudah berlandaskan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), dan bertujuan menciptakan pasar modal yang teratur, efisien dan transparan. “Kita kan kerja berdasarkan mandat UU, agar menciptakan pasar modal yang akuntabel. Kita lakukan banding agar ini menjadi perhatian semua pihak,” terangnya. Pada tanggal 5 Januari 2011 lalu, Majelis Hakim PTUN mengabulkan permohonan penggugat yaitu EPS atas keputusan Bapepam yang mencabut izin usaha perusahaan efek itu. Majelis
Hakim menyatakan putusan Bapepam tidak sah dan batal demi hukum. Bahkan PTUN menyampaikan bahwa surat pencabutan yang telah dikeluarkan Bapepam pada Oktober 2010, tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan. Khusus untuk EPS, alasan dicabutnya izin usaha karena Eurocapital selaku manajer investasi reksa dana melakukan pembelian saham PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) dari Eurocapital selaku broker saham DART tanpa perintah nasabah. Eurocapi tal sebagai manajer investasi juga memberikan janji return pasti kepada nasabah. Selain mencabut izin usaha, Bapepam juga mencabut izin seorang direksi Eurocapital yakni Jodi Haryanto selaku wakil manajer investasi. (jpnn)
Medco Ikut Lawan KPPU? JAKARTA-Bola panas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus Donggi-Senoro terus bergulir. Setelah Pertamina menyatakan keberatan dan akan mengajukan banding atas putusan KPPU, kini giliran Medco yang melawan. Head of Corporate Secretary PT Medco Energi Internasional Tbk Cisca Alimin mengatakan, Medco tetap berpegang bahwa proses beauty contest yang dilakukan bersama Pertamina, sudah tepat. “Dalam mencari calon mitra investasi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar,” ujarnya melalui keterangan pers kemarin (7/1). Pernyataan tersebut berarti berseberangan dengan keputusan KPPU yang menyebut Medco bersekongkol dengan Pertamina dan Mitsubishi dalam proses beauty contest proyek Donggi-Senoro. Dengan persekongkolan tersebut, maka Medco bersama mitranya telah melanggar Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai sanksinya, KPPU menjatuhkan denda Rp 5 miliar untuk Medco Energi Internasional, Rp
1 miliar untuk Medco E&P Tomori Sulawesi, Rp 10 miliar untuk Pertamina, dan Rp 15 miliar untuk Mitsubishi Corporation. Menurut Cisca, proses pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam pemilihan calon mitra investasi oleh Medco dan Pertamina dilakukan sesuai dengan praktek bisnis yang prudent, objektif, etis, dan fair, dengan tujuan memaksimalkan kepentingan perusahaan. Meski merasa keberatan dengan keputusan KPPU, namun Medco menyatakan senang karena KPPU tidak membatalkan atau menghentikan kesepakatan bisnis yang telah berjalan selama ini, bahkan merekomendasikan pemerintah untuk mendorong realisasi proyek Donggi Senoro agar terlaksana tepat waktu. “Dengan keputusan Majelis KPPU ini, tidak ada lagi hambatan bagi pelaksanaan proyek Donggi-Senoro. Kami juga bisa fokus untuk mempercepat pelaksanaan proyek Donggi-Senoro sehingga dijadwalkan akan selesai dan bisa mulai melakukan pengiriman LNG pertama pada kuartal keempat 2014,” ujarnya. (jpnn)
Properti Siap Masuki Masa Keemasan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dari hal 1 Direktur Riset dan Investor Relation Bahana TCW Budi Hikmat mengatakan, arus masuk modal asing bisa mendorong kenaikan harga obligasi negara. “Mencermati dinamika ekonomi global yang terus diwarnai kelebihan likuiditas, kami memperkirakan yield obliga-
si negara akan bergerak pada kisaran 7,5 persen hingga 8,5 persen untuk tahun ini,” ujarnya. Obligasi negara memiliki nilai strategis yang menyebabkan penurunan yield dan memicu proses yang disebut virtuous cycle of declining yield atau semacam lingkaran
malaikat penurunan yield obligasi negara. Sebab, menurut dia, yield surat utang negara kerap digunakan sebagai risk free yang berfungsi sebagai discounter untuk valuasi aset berisiko seperti saham. “Singkatnya, nilai saham semakin tinggi,” terusnya. Hal ini akan mendorong
kenaikan saham. Dengan demikian, kenaikan saham sendiri pada hakikatnya meningkatkan kekayaan investor yang cenderung diikuti penguatan keinginan untuk berbelanja. Hal ini berdampak positif untuk memacu pertumbuh an ekonomi.
Sektor perbankan juga menggunakan yield obligasi negara dalam penentuan bunga kredit jangka panjang seperti KPR. “Bila yield obligasi negara bertenor 10 tahun dapat stabil pada kisaran delapan persen, kami perkirakan bunga KPR untuk
lima tahun bisa berada pada kisaran 8,5 hingga sembilan persen. Tanda-tandanya, BRI misalnya, setelah mematok bunga KPR 8,8 persen untuk dua tahun, juga menawarkan kemungkinan perpanjangan hingga lima tahun,” pa-
parnya. Bila kecenderungan penurunan bunga KPR ini terjadi, Bahana memproyeksikan Indonesia akan mengalami booming sektor properti. Hal tersebut positif untuk saham semen, konstruksi, dan pada gilirannya retail. (jpnn)