Jambi Independent
Sabtu, 08 Januari 2011
Jangan Siasiakan Waktu
Urus Akta Kelahiran Diperpanjang NURUL FAHMY, Kota Jambi
MASIH BANYAK POTENSI
Drainase Harus Standar PU KOTABARU-Anggota legislatif Kota Jambi meminta kepada Pemerintah Kota Jambi untuk benar-benar memperhatikan izin pembangu-
eddy djunaedi/jambi independent
Kawasan wisata Taman Tanggo Rajo di tepian Sungai Batanghari, Pasar Jambi, kini jadi andalan wisata Kota Jambi. Di provinsi Jambi, masih banyak kawasan wisata yang berpotensi untuk dikembangkan. Yang diperlukan, hanya kejelian dan keseriusan berbagai pihak. Baik pemerintah, swasta, maupun masayarakat setempat.
nan kawasan perumahan. Alasannya, pembangunan oleh pengembang perumahan sering tak memperhatikan aspek lingkungan yang berimbas pada keselamatan masyarakat. Dan untuk pembangunan drainase, pengembang harus punya standar Dinas PU. Ketua Fraksi PAN Kota Jambi Edi Syam kemarin (7/1), mengatakan, biang penyebab banjir di beberapa kawasan perumahan dalam Kota Jam-
bi adalah drainase yang tak layak. “Di Perumahan Kembar Lestari itu ada ratusan unit rumah, dan daerahnya juga rendah, namun drainase yang dibangun tidak layak, kecil dan sempit. Mau dibuang kemana air jika hujan deras, wajar saja jika banjir, drainase tak cukup menampung air yang mengalir,” katanya. Menurut Edi, pembangunan drainase perumahan
harus ada standarisasi PU. “Drainase yang sekarang harus diganti, sesuaikan dengan jumlah dan kapasitas penduduk sekitar. Dan Dinas PU Kota Jambi kami minta untuk menginventarisir drainase-dranase yang bermasalah, minta pengembang untuk segera memperbaiki, sebab ini akan menjadi masalah sosial jika tidak disikapi,” terang anggota Komisi D DPRD Kota Jambi itu.
Tahun 2011, pembangunan drainase menjadi salah satu bidang yang menyerap anggaran terbesar di Dinas PU Ko ta Ja m bi. “B erapa nilainya belum kita pastikan, namun merupakan salah satu bidang yang menyerap anggaran terbesar setelah infrastruktur jalan, kita tidak mau Kota Jambi seperti sawah bila hujan. Tahun 2011 ini diharapkan tidak ada lagi banjir di kota kita ini,” katanya.(fay)
Hanya 30 Retribusi Yang Boleh Dipungut Bayaran KOTABARU-Mulai 1 Januari 2011, sejalan dengan diresmikannya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Jambi, retribusi yang boleh diminta kepada masyarakat hanya 30 jenis saja. Apabila pungutan retribusi tetap dilakukan di luar 30 retribusi yang telah ditetapkan tersebut, maka si pemungut atau instansi yang bersangkutan dapat dipidana sesuai Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor 012/HKU/2011, tentang Penghentian Pemungutan Retribusi.
Surat edaran itu dikeluarkan berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah, yang tertuang dalam Pasal 180 Ayat 2 dan Ayat 4. “Keputusan itu telah diberitahukan kepada seluruh Kepala SKPD yang melakukan pemungutan retribusi kepada warga selama ini,” terang Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi Amirullah, kemarin (7/1). Menurutnya, saat membuat dan mengurus perizinan, masyarakat tidak perlu lagi membayar. Hal itu, katanya, telah diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Dan semua peraturan daerah tentang pungutan dicabut. “Kalau isi sama dan jenis
sama dalam retribusi tersebut, dibolehkan untuk melakukan pemungutan, namun setelah dua tahun harus disesuaikan dengan undang-undang,” katanya. Amirullah menambahkan, apabila ada yang masih memungut retribusi di luar 30 retribusi yang sudah ada, maka akan diberikan sanksi. Yakni, pemotongan dana alokasi khusus (DAK) yang terdapat dalam pasal 180 Ayat 2, karena itu sudah merupakan pungutan liar. Dikeluarkannya undang-undang tentang retribusi umum, jasa usaha dan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, katanya, bertujuan untuk memudahkan masyarakat, agar daerah lebih
tertib, sehingga tidak banyak lagi pungutan di daerah. Sedangkan pada tahun 2010, sudah 10 perda yang selesai, dua lagi yang belum yakni Perda PDAM dan Perda Pajak.
“Perda PDAM tinggal hearing pembahasan dari dewan saja, dan dijadwalkan pada tanggal 12 Januari akan dilaksanakan hearing,” katanya. (fay)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi memperpanjang batas akhir pembuatan akta kelahiran. Yang semula di nyatakan telah berakhir pada 31 Desember 2010 lalu, menjadi Desember 2011. “Masih ada waktu sepanjang tahun 2011 untuk me ngurus dan membuat akta kelahiran anggota keluarga. Tapi segera diurus, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Obliyani, kepada Jambi Independent beberapa waktu lalu. M e n urutnya, perpanja ngan batas akhir itu sesuai dengan Surat Mendagri No 472.11/5111/SJ tertanggal 28 Desember 2010, perihal perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran. “Dalam surat itu dinyatakan bahwa pencatatan kelahiran melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperpanjang hingga akhir Desember 2011,” katanya. Sekali lagi ditegaskannya, masih ada kesempatan hingga akhir tahun 2011. Namun masyarakat jangan lengah dengan perpanjangan tersebut, sebab perpanjangan ini merupakan perpanja ngan terakhir, dan tidak akan diperpanjang lagi pada tahun-tahun mendatang. Sesuai dengan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bila masa dispensasi telah berakhir sementara masih ada warga yang belum memiliki akta
kelahiran hingga satu tahun masa kelahiran, maka terpaksa mengurus akte tersebut di pengadilan. “Jika dalam masa satu tahun ke depan warga tidak juga mengurus akta kelahiran, maka proses pengurusan selanjutnya harus melalui pengadilan,” tukasnya. Diketahui, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 472.11/2945/Sj tanggal 10 Agustus 2009 perihal perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan sipil telah berakhir pada 31 Desember 2010 lalu. Namun karena ada permin taan dari seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperpanjang batas akhir tersebut, maka diberikan lagi perpanjangan hingga akhir Desember 2011. Diterangkan, masyarakat kadang terlena dan menganggap akta tidaklah penting, sehingga baru akan mengurus ketika akta tersebut dibutuhkan. Padahal saat ini, akta kelahiran sangat dibutuhkan, di antaranya untuk melamar pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta, persyaratan masuk sekolah, menentukan hak waris, pengurusan paspor dan kegunaan lainnya. Untuk pembuatan akta pelaporannya, telah melebihi satu tahun prosesnya, sama dengan pembuatan akta bagi yang di bawah satu tahun, dan prosesnya pun tidak memakan waktu yang lama. Yang membedakannya hanya pada biaya administrasi yaitu sebesar Rp 65 ribu, dimana biaya tersebut untuk sanksi administrasi yang nilainya Rp 50 ribu. “Biayanya lima puluh ribu untuk denda dan retribusi pencatatan lima belas ribu, jadi hanya enam puluh lima ribu. Biaya tersebut akan masuk dalam kas negara bukan untuk kami,” pungkasnya.(*)
Tegaskan Komitmen untuk Pendidikan PASAR-Gubernur Jambi Hasan Basri Agus kembali menegaskan komitmennya untuk memajukan pendidikan. Kali ini, disampaikannya saat memimpin serah terima jabatan Ketua Yayasan Jami’ Al Falah Provinsi Jambi di aula rumah dinas Gubernur Jambi, kemarin (7/1). Acara serah terima yang dihadiri oleh Pembina Yayasan Jami’ Al Falah, Dra Hj Juniwati T Masjchun Sofwan, H Hasip Kalimuddin Syam, Hj Yusniana Hasan Basri dan mantan Ketua Yayasan Jami’ Al Falah Ratu Munawwaroh Zulkifli. Dalam sambutannya, HBA kembali menegaskan komitmennya untuk memajukan pendidikan Jambi. “Keberadaan yayasan pen-
didikan membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat,” terangnya. Ditambahkan, untuk pendidikan, dia selalu berkomitmen. Ini dilakukan diwujudkan dalam program perbaikan berbagai fasilitas pendidikan lewat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. “Selain itu, kita memberikan beasiswa untuk S-1, S-2 maupun S-3,” terangnya. Dia pribadi berniat membantu berbagai pembangunan pendidikan baik itu swasta maupun negeri. “Seperti pembangunan Ma’had Aly Ponpes Asad, kita harapkan yayasan juga bisa demikian di samping terus meningkatkan kualitas pendidikan,” tambahnya. (pia)