EKONOMI & KEUANGAN Jambi Independent
Rabu, 05 Oktober 2011
BI Terus Serap SUN Jakarta - Bank Indonesia (BI) terus melakukan intervensi ke pasar valas dan me-
nyerap Surat Utang Negara (SUN) dengan mata uang rupiah untuk tetap menjaga
No
Umur
Harga/kg
1
3 Tahun
Rp 1,099.68/Kg
2
4 Tahun
Rp 1,232.35/Kg
3
5 Tahun
Rp 1,318.85/Kg
4
6 Tahun
Rp 1,364.88/Kg
5
7 Tahun
Rp 1,408.70/Kg
6
8 Tahun
Rp 1,456.28/Kg
7
9 Tahun
Rp 1,506.32/Kg
8
10 Tahun
Rp 1,553.91/Kg
Sumber: Disbun Provinsi Jambi
Update Hingga 05 Oktober 2011
stabilitas nilai tukar rupiah. “Kita tetap menjaga pasar, melalui stabilisasi nilai tukar dengan menyerap SUN Rp 1,345 triliun lewat bilateral. Tidak ada lelang karena Depkeu hari ini (kemarin, red) lelang SUN,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI, Difi A. Johansyah, di Jakarta, kemarin (4/10). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kemarin ditutup menguat di posisi Rp 8.925 per dolar Amerika Serikat (AS) dibandingkan penutupan perdagangan sehari sebelumnya di Rp 9.100 per dolar AS. Difi juga menjelaskan, hingga akhir September investasi asing di SBI dan SBN terus menurun karena pengaruh krisis ekonomi global.
Sampai September 2011, menurut dia, SBI yang dimiliki asing adalah Rp 40,8 triliun atau 27,36 persen. Sementara SBN yang dimiliki asing adalah Rp 218 triliun atau 30,4 persen. Sebelumnya, posisi SBI asing akhir Agustus adalah Rp 54,7 triliun atau 31,95 persen. Sedangkan SBN yang dimiliki asing 247,4 triliun atau 34,1 persen. Adapun pada awal Januari jumlah SBI asing Rp 54,93 triliun, dan SBN asing Rp 195,8 triliun. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali anjlok 79 poin akibat banyaknya aksi jual yang dilakukan investor terhadap saham-saham unggulan. Angka ini merupakan posisi terendah IHSG sejak 23 September 2010.(ant)
Foto: istimewa/jambi independent
INTERVENSI: Kantor Bank Indonesia. Saat ini, Bank Indonesia terus melakukan intervensi ke pasar valas.
NTP Jambi 96,04, Naik 0,28 persen Syamsuddin: Itu Tidak Berarti Apa-apa Bagi Petani RIDA EFRIANI, Jambi DARI pemantauan hargaharga pedesaan pada September 2011, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi naik sebesar 0,28 persen dibanding bulan sebelumnya, dari 95,77 menjadi 96,04. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzie, Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi pada rilis berita resmi statistik, Senin (3/10). Kenaikan tersebut disebab-
kan terjadinya kenaikan pada indeks harga hasil produksi pertanian. Sementara itu indeks harga barang dana jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga naik. “Indeks harga untuk keperluan produksi pertanian lebih rendah dibanding bulan sebelumnya,” ujarnya. Adapun tingkat inflasi pedesaan sebesar 0,38 persen disebabkan terjadinya kenaikan indeks pada seluruh kelompok barang dan jasa kecuali kelompok transportasi dan komunikasi yang turun 0,07 persen dari bulan sebelumnya. Sementara itu, dari 32 provinsi, 22 di antaranya mengalami kenaikan NTP. 10 provinsi lainnya mengalami penurunan NTP. Provinsi
Bangka Belitung mengalami kenaikan NTP tertinggi (0,69 persen). Sedangkan Provinsi Papua mengalami penurunan terbesar (0,53 persen). “Jambi sendiri juga naik sebesar 0,28 persen,” ujar Fauzie. Untuk indeks harga yang dibayar petani (ib) juga mengalami kenaikan sebesar 0,29 persen. Kenaikan terjadi pada semua subsektor. Dari Ib ini dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan khususnya petani yang merupakan bagian terbesar serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pakar ekonomi dari Unja, Drs H Syamsuddin HM MA men-
gatakan kenaikan NTP tidak berarti apa-apa bagi petani. “Hal ini dikarenakan marginmargin tata niaga sektor pertanian kita sangat panjang. Pedagang perantara itulah yang lebih banyak mendapat untung,” ujarnya. Oleh karena itu, menurut Syamsuddin, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memangkas atau memotong spot-spot yang ada di tata niaga pertanian Jambi supaya kenaikan tersebut juga dirasakan petani. “Selain itu pemerintah juga bisa mencoba masuk ke wilayah pedagang-pedagang perantara tersebut yang bekerja sama dengan pabrik. Dari situ pemerintah juga bisa menolong petani,” tandasnya.(*)
ADB Kucurkan Pinjaman Program USD 200 Juta JAKARTA - Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyalurkan utang senilai USD 200 juta kepada Indonesia. Pinjaman program itu ditujukan untuk membangun pemerintahan daerah yang kuat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan di daerah. “Sejak tahun 2001 pemerintah telah mendelegasikan fungsi-fungsi penting dalam pengelolaan belanja dan pendapatan negara kepada pemerintah daerah yang sekarang bertanggungjawab dalam menyediakan hampir seluruh layanan dasar,” kata Juan
Luis Gomez, Spesialis Senior Manajemen Publik di ADB dalam keterangan resminya, kemarin (4/10). Gomez berpendapat, perkuatan pemerintah daerah penting agar bisa membelanjakan dana pemerintah secara efektif. Pemda juga diharapkan bisa menyediakan layanan secara efisien dan adil. Sehingga, bisa meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan di daerah. ADB memperkirakan manfaat ekonomi secara langsung dari program ini dalam jangka menengah akan mencapai sekitar USD 820 juta. Manfaat itu separonya berasal dari
perbaikan sistem manajemen keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya berasal dari peningkatan efisiensi dalam mengumpulkan pajak properti yang pengelolaannya telah dise rahkan kepada pemerintah daerah antara 2011-2014. Untuk meningkatkan hasil yang didapat saat ini, ADB telah menyusun kerangka kerja pasca program kemitraan yang mengidentifikasi reformasi yang perlu dilakukan. Kerangka kerja itu diharapkan lebih memperbaiki lingkungan kebijakan dan memperkuat kemampuan kelembagaan dari pemerintah daerah.
Pinjaman program dari ADB ini merupakan subprogram kedua untuk Program Reformasi Keuangan dan Tata Pemerintahan Daerah Yang Kedua dengan tenor 15 tahun. Bagian kedua dari pinjaman program ini menargetkan reformasi dalam enam bidang utama. Termasuk, memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana yang telah didelagasikan ke daerah, memperbaiki kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki penyediaan layanan publik dan mengembangkan lebih banyak sumber pendapatan dari daerah.(jpnn)