7
Sambungan
Rabu, 1 Mei 2013
JAKARTAThese Days k o r a n n y a
w a r g a
i b u k o t a
Apes... Dua Pejabat DKI ...
Premium Rp6.000 Per Liter ...
Ada Oknum TNI? SMS Aja ...
dana korupsi karena terindikasi markup,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, Selasa, (30/4). Mereka ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin kemarin dengan nomor penyidikan 60 dan 61/F.2/Fd.1/04/2013. Menurut Untung, penetapan keduanya sebagai tersangka tersebut berdasarkan hasil penyelidikan tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Keduanya, kata Untung, di-
BBM baru akan kita naikkan pada Mei mendatang,” ujar Hidayat sebelum acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4). Hidayat menyampaikan, BBM bersubsidi jenis premium kemungkinan akan dinaikkan
donesia Tbk, dan PT XL Axiata Tbk) di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/4). Layanan SMS Gateway dengan kode akses 1978 merupakan upaya pelayanan pengaduan masyarakat (Dumas) tentang kinerja TNI. Menurut Irjen TNI bahwa peningkatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Itjen TNI atas nama Panglima TNI, pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, tertib hukum dan tertib tindak dibidang pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan dan pembangunan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan TNI. Untuk itu, Itjen TNI siap melayani laporan atau pengaduan dari masyarakat me lalui layanan SMS Gateway secara mudah dan cepat.
duga telah menyalahgunakan wewenang pada proyek pengadaan mobil toilet VVIP (Very Very Important Person) ukuran besar, dan mobil toilet kecil di Dinas Kebersihan berbiaya sebesar Rp 5,328 miliar tahun anggaran 2009. Pada proyek tersebut LL berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan A adalah panitia lelang. Adapun nilai kerugian negara dalam kasus ini belum disebutkan oleh Kejaksaan. (jek/tem)
dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. Menurut Hidayat, kenaikan tersebut tidak memberatkan pelaku industri. “Naiknya satu harga, jadi tidak dua harga seperti yang diwacanakan selama ini. Kemungkinan naik ke Rp 6.000. Itu level yang managable,” tuturnya. (jek/int)
Warga Jakut Dukung ... Bahkan, Mulyadi menegaskan, atas ocehannya menentang kebijakan tersebut sejumlah tokoh masyarakat di Koja maupun paguyuban. Seperti, Ketua RW, LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan) dan lainnya ikut mendukungnya. “Justru saya mendapat banyak dukungan,” tambahnya. Meski demikian, Mulyadi akan siap dan tidak takut untuk menghadapi resiko atas ocehannya itu. ”Pernyataan saya benar, enggak ada yang perlu ditakuti, saya siap menghadapi risikonya,” kata Mulyadi. Secara terpisah, Waridin, Ketua Forum LMK Koja membenarkan, mendukung upaya Lurah Warakas, sebab lelang jabatan tersebut akan menghilangkan jabatan karier bagi pegawai PNS. “Pejabat yang benar itu tak takut jabatannya hilang, jika itu melanggar mesti dipertanyakan. Saya dukung pak lurah Warakas” ujarnya. Senada, Dudi Supardi Ketua RW 06, Tugu Utara dan Barroni Ketua RW 4 Tugu Utara menegaskan, adanya lelang jabatan berarti tak lagi memandang jabatan karier seseorang. Kedua RW itu juga menilai buat apa ada sekolah kepemerintahan untuk mendidik calon pamong, jika ternyata kariernya terhambat karena lelang. “Saya berharap agar Gubernur memikirkan kembali soal jabatan lelang itu, karena akan
membuat masyarakat bertanya-tanya” tuturnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak khawatir jika Mulyadi menggugat kebijakan lelang jabatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mulayadi dinilai sebagai lurah yang takut berkompetisi. “Kalau ada lurah seperti itu pertama dia sudah takut bersaing, tidak siap berkompetisi, artinya lagi dia sudah enggak siap kerja,” ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta. Meski Mulyadi melawan, Jokowi enggan memanggil bawahannya itu. Ia juga belum memutuskan apakan akan mencopot lurah kelahiran Solo itu atau tidak. “Ya itu kewenangan saya (mencopot). Kalau memang siap kerja melayani, kalau dia siap untuk bekerja ya dilakukan apapun ya berani-berani saja,”ujarnya. Sekedar informasi, sebe lumnya Lurah Warakas, Mulyadi terang-terangan menentang kebijakan Jokowi soal lelang jabatan. Ia bahkan berencana membawa soal lelang jabatan ke MK. Mulyadi mengatakan, proses lelang jabatan melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Ia juga akan berencana tuntut ke MK dan telah ‘share’ masalah ini ke Pak Yusril (Ihza Mahendra). (bian/mer)
Ditambahkan Irjen TNI bahwa layanan SMS ini sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap upaya mencegah dan meminimalisir kemungkina n adanya penyimpangan / pelanggaran dalam penyelenggaraan tugas pokok TNI, serta realisasi komitmen TNI dalam upaya mewujudkan Transparansi dan Reformasi Birokrasi guna mendukung kebijakan pemerintah menuju pemerintahan yang bersih dan baik (Clean Government and Good Governance). Selain itu, Irjen TNI menjelaskan layanan ini untuk mem berdayakan masyarakat dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme termasuk TNI dapat meningkatkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat. (Puspen TNI/jek)
AJI: Upah Layak Jurnalis ... Peringatan May Day ... itu masih diberlakukan diperusahaan KBN. Disamping, tuntutan jaminan kesehatan nasional agar segera diberikan. “Setiap tahun kami selalu menyeruhkan kepada buruh untuk menolak sistem kontrak, sebab sistem ini membuat ke sengsaran nasib buruh. Untuk itulah teman-teman agar berjuang bersama-sama” ujarnya. Ditambahkan Thomas, sasaran aksi unjuk rasa kali ini adalah ke Kantor Kementrian tenaga kerja dan bergabung dengan rekan-rekan buruh lainnya di Bundaran Hotel Indonesia. Guna mengantisipasi ada swepping oleh buruh terhadap pabrik-pabrik yang beroperasi pada saat hari buruh ini, pihak perusahaan banyak yang meliburkan pekerjanya. Puluhan pabrik yang meliburkan Seperti di PT. Hansai, Tainan, Makalot, Sainat, Kwang Liem, PT, Hansolindo dan sejumlah perusahaan lainnya di KBN.” Memang sih! tadi pengawas meminta pekerja besok tidak masuk kerja. Namun liburnya diganti hari minggu untuk be kerja” kata Lili salah satu pekerja di PT. Rismar. Sedangkan, untuk mengantisipasi aksi demo buruh sebanyak 1.200 orang petugas kepolisian Jakarta Utara akan diterjunkan untuk mengan-
tisipasi jalannya unjuk rasa. ”Pengamanan merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Mabes Polri, dan TNI. Penjagaan terutama di lokasi objek vital seperti Pertamina Plumpang dan jalan tol,” kata Kombes Pol Mohamad Iqbal seusai acara Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Buruh Dunia, Ruang Fatahillah Lantai II Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Terpisah, jajaran Muspiko Jakarta Utara juga menyelenggarakan kegiatan Mayday. Kegiatan Mayday ini dilakukan di tiga titik. Yakni, Stadion Rawabadak, Taman Impian Jaya Ancol dan Lapangan KBN. Dan para buruh bisa datang untuk mendapatkan hadiah door prize serta bingkisan. Bambang Sugiono, Walikota Jakarta Utara menjelaskan, kegiatan May Day tidak hanya dilakukan dengan unjuk rasa, namun dilakukan dengan perayaan sukacita. Kegiatan ini juga didukung oleh Stokholder di Jakut seperti PT Pelindo, Bogasari, Taman Impian Jaya Ancol, dan lainnya. “Ini bukan kegiatan tan dingan melainkan untuk memberikan hiburan bagi buruh yang akan merayakan dengan tidak unjuk rasa” tuturnya. (bian)
ini AJI Jakarta menetapkan standar upah layak tahun ini sebesar Rp 5,4 juta. Standar upah layak ini berlaku untuk jurnalis setingkat reporter dengan pengalaman kerja selama satu tahun. Penetapan upah ini dilakukan setelah menyusun berbagai komponen dan harga kebutuhan hidup layak sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku. Dalam rilisnya, Selasa (30/4) AJI Jakarta menyusun upah layak ini terdiri 40 jenis kebutuhan riil para jurnalis setiap bulan berdasarkan harga yang berlaku pada saat ini. Jumlah komponen kebutuhan ini di bawah komponen upah yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 13 Tahun 2012) yang mencapai 60 jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Peraturan mengenai KHL sendiri telah diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Namun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 17 tahun 2005 direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan KHL.
Kenyataannya rata-rata upah jurnalis di Jakarta saat ini masih di bawah standar upah layak. Sebagian besar media di Jakarta menggaji jurnalisnya di kisaran Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per bulan. Bahkan ada media di Jakarta menggaji di bawah Upah Minimum Provinsi di Jakarta sebesar Rp 2,2 juta. Dalam survei upah tahun ini, tercatat Bisnis Indonesia dan Jakarta Post memberikan upah sesuai dengan standar upah layak jurnalis untuk tingkat reporter tahun ini. Dalam riset AJI Jakarta, berdasarkan data Bloomberg dan data lainnya, pengeluaran perusahaan untuk gaji jurnalisnya masih sangat rendah. Ini bisa dilihat dari rasio penjualan (sales) media terhadap pengeluaran gaji jurnalis. Di grup Jawa Pos, rasio sales terhadap gaji jurnalisnya, berdasarkan keterangan petinggi media Grup Jawa Pos di situs blog Dahlan Iskan (thedahlaniskanway.wordpress.com) hanya sebesar 8 persen. Sedangkan di Tempo Media Grup (PT Tempo Inti Media Tbk) rasionya 12,39 persen pada 2012. Bandingkan dengan media di Malaysia (Star Publication) yang mencapai 18,3 persen. Kondisi ini jauh di bawah Singapura (Singapore Press Holding) 29,3 persen dan Australia (Fairfax Media) 37,12 persen. (jek)